BAB I PENDAHULUAN. hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (Machtstaat). Ini

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (Machtstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

1 Universitas Sumatera Utara

2

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.1 Perbuatan korupsi merupakan penyakit universal dalam tatanan politik semua Negara didunia ini. Berbagai strategi dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberantasnya. Kalaupun tidak bisa memberantasnya paling tidak dapat mengurangi volumenya, karena korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Sebagaimana yang kita ketahui sendiri, bahwa jatuhnya bangsa Indonesia ke dalam jurang multidimensional berawal dari banyaknya korupsi di setiap lembaga pemerintahan, bahkan Departemen Agama sekalipun, sebuah departemen yang membawahi pembenahan moral bagi warga Negara yang sudah ditetapkan undang-undang. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang dan sebagainya. 1

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 1

Universitas Sumatera Utara

3

Terjadinya perbuatan korupsi dalam suatu Negara adalah lemahnya sistem, merupakan salah satu yang tidak dapat disangkal, maksudnya sistem mengenai pencegahan korupsi itu sendiri karena sudah merupakan budaya. Lemahnya mekanisme di berbagi sektor birokrasi dewasa ini, seperti dikeluhkan oleh masyarakat, juga para pengusaha nasional termasuk pengusaha kecil maupun pengusaha asing, karena banyaknya administrasi yang harus mereka lalui untuk memperoleh suatu izin atau fasilitas. Makin maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi dan makin gencarnya pemberantasan korupsi dikarenakan sudah makin terpuruknya keadaan keuangan Negara yang disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh pejabat yang diberikan kekuasaan untuk memperkaya dirinya. Korupsi merupakan fenomena yang terjadi dalam suatu Negara yang mana merupakan kelemahan pada suatu bangsa yang merembes kesemua tingkat pelayanan umum, korupsi melemahkan garis kehidupan masyarakat dan membuat tidak adanya pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan. Perlu adanya pengaturan terhadap tindak pidana korupsi, mengingat juga sifat dari tindak pidana korupsi yang merupakan “extraordinary crime”. Oleh karena itu pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh hakim antara lain dengan instrument hukum yang luar biasa tersebut tidak bertentangan dengan standar hukum secara universal. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim di pengadilan yang saat ini sangat gencar dilakukan merupakan langkah nyata menuju kehidupan bernegara yang lebih baik. Namun kesemuanya pemberantasan


4

yang dilakukan oleh hakim memiliki kendala maupun hambatan dimana seorang hakim harus secara teliti mengkaji mengenai alat bukti yang diajukan kehadapan sidang karena merupakan tindak pidana khusus yang diatur secara tersendiri oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini. Hakim dalam hal ini juga harus dapat memberi putusan yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam putusannya hakim dituntut tidak boleh sekedar melaksanakan undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Putusan hakim sangat berpengaruh atas suatu perkara karena keadilan menjadi hal yang sangat diharapkan. Putusan hakim tersebut mencerminkan proses penegakan hukum yang erat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Putusan hakim inilah yang akhir-akhir ini mendapat sorotan dari masyarakat, misalnya terkait dengan putusan bebas mengenai perkara tindak pidana korupsi. Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi memungkinkan terjadinya kontroversi, terutama hakim yang memutus perkara. Tindak pidana korupsi membutuhkan

pembuktian

untuk

menunjukkan

adanya

praktek

korupsi

merupakan hal tidak mudah. Untuk itulah hakim yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi harus cermat dan teliti melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada saat korupsi dilakukan.


5

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman bebas oleh hakim pada Pengadilan Negeri Medan yaitu penyalahgunaan dana TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa) No.51/PID.SUS.K/2013/ PN.MDN yang dilakukan oleh H. Rahudman Harahap yang sekarang menjabat sebagai Walikota Medan Non Aktif. Kasus ini terjadi pada saat Rahudman Harahap masih menjabat sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No.821.22/209/K/2001. Rahudman Harahap telah melakukan penyalahgunaan dana TPAPD dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor sebesar 3.059.033.050 (tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk didalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp.1.035.720.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan atas permintaan dana tersebut, maka Ali Amri Siregar, selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.05 tanggal 06 Januari 2005 dan mencairkan dana tersebut dengan cek giro 538312 tanggal 06 Januari 2005. Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan I tahun 2005 dilakukan sebelum APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) TA. 2005 disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa.


6

Selanjutnya pada tanggal 13 April 2005 terdakwa Rahudman harahap dan Amrin Tambunan mengajukan SPP No.28/SPPR/2005 tanggal 13 April 2005 sebesar Rp.3.352.033.050,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp.1.035.720.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), atas permintaan tersebut maka Muhammad Lutfi Siregar, selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMU No.204/TS/2005 tanggal 04 Mei 2005, dan dana tersebut telah dicairkan dengan cek giro 628650 tanggal 04 Mei 2005. Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan II tahun 2005 dilakukan sebelum APBD TA. 2005 disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan II yang telah dicairkan juga tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa. Oleh karena itu, Rahudman Harahap diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang kontroversial ini menarik untuk dikaji secara ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk


7

melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(STUDI

PUTUSAN

PENGADILAN

TIPIKOR

PADA

PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.51/PID.SUS.K/2013/PN.MDN)

B. RUMUSAN MASALAH Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam membuat sebuah putusan? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi (studi putusan Pengadilan Negeri Medan No.51/pid.sus.k/2013/pn.mdn) ?


8

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Penulisan ini dilakukan dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai, yaitu: 1.

Tujuan Penulisan Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan

diatas maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam membuat sebuah putusan. b. Untuk

mengetahui

bagaimana

dasar

pertimbangan

hakim

dalam

menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap terdakwa dalam tindak pidana

korupsi

(studi

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

No.51/pid.sus.k/2013/pn.mdn). 2.

Manfaat Penelitian : Mengenai manfaat akan hasil penelitian skripsi ini terhadap rumusan

permasalahan yang sudah diuraikan dapat dibagi menjadi dua jenis manfaat, yaitu: a. Manfaat Teoritis Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.


9

b. Manfaat Praktis Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi dengan menerapkan konsep-konsep kebijakan hukum pidana.

D. Keaslian Penulisan Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi (studi putusan Pengadilan Negeri Medan No.51/pid.sus.k/2013/pn.mdn) belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama. Jadi, penelitian ini dapat disebut asli dan sesuai dengan azas-azas keilmuan yaitu jujur, rasional dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini juga adalah murni hasil pemikiran dari penulis dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat judul dan permasalahan yang sama maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap skripsi ini.


10

E. Tinjauan Kepustakaan 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.2 Menurut Fockema Andrea kata korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corruptus (Webster Student Dictionary:1960). Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. 3 Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; Belanda, yaitu corruptie (korruptie) dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: corruption = penyuapan; corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa : a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran4.

2

Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, halaman 7 3 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 4 4 S. Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, IndonesiaInggris, penerbit: Hasta, Bandung


11

b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya5 c. Korup (busuk; suka menerima uang suap / uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya); korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya); koruptor (orang yang korupsi)6 Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. b. Korupsi : busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud curruptie adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Menurut Gurnar Myrdal menyebutkan: To include 5

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit: Balai Pustaka, 1976 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Penerbit Pustaka Amani Jakarta 6


12

not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers. (korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan).7 Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, disguised payment in the form og gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, 7

Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berikut Studi Kasus, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 33


13

pengaruh kedudukan social, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan political corruption (korupsi politik) adalah electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decision, or governmental appointment (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan

melibatkan

penjualan

suara

dalam legislatif,

keputusan

administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).8 2. Bentuk/ Jenis Tindak Pidana Korupsi Menurut J. Soewartojo (1988) ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut :9 a. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan. b. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungutan liar pada pos-pos pencegatan di jalan, pelabuhan, dan sebagainya.

8 9

Evi Hartanti, Op. cit, halaman 9 Evi Hartanti, Op.cit, halaman 20


14

c. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja. d. Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang. e. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan. f. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung. g. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (disingkat KAK 2003) ada 4 macam tipe tindak pidana korupsi sebagai berikut:10 a. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional (Bribery of National Public Officials). Ketentuan tipe tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum (Criminalization and Law Enforcement) dalam Pasal 15, 16, dan Pasal 17 KAK 2003. Pada ketentuan Pasal 15 diatur mengenai penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (bribery of national public officials) yaitu dengan sengaja melakukan tindakan janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik secara langsung atau secara tidak langsung 10

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya, Bandung, 2007, halaman 41


15

suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat tersebut atau orang lain atau badan hukum agar pejabat bersangkutan bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya. Selain itu, dikategorisasikan juga aspek ini adalah permohonan atau penerimaan seorang pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat itu sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya. Kemudian, terhadap penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabatpejabat dari organisasi-organisasi internasional publik (bribery of foreign public officials dan officials of public internasional organizations) diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh seorang pejabat publik (embezzlement, misappropriation or other diversion of proverty by a public official) diatur dalam ketentuan Pasal 17 KAK 2003. Pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh seorang pejabat publik (embezzlement, misappropriation or other diversion of proverty by a public official) diatur dalam ketentuan Pasal 17 KAK 2003. b. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan di Sektor Swasta (Bribey in the Private Sector). Tipe tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam ketentuan Pasal 21, 22 KAK 2003. Pada ketentuan Pasal 21 disebutkan bahwa :


16

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when commited internationally in the course of economic, financial or commercial activities: 1) The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in other that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting. 2) The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directsor works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting. Ketentuan tersebut menentukan setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan melaksanakan

kejahatan

kegiatan-kegiatan

yang

dilakukan

ekonomi,

dengan

keuangan

sengaja

dan

dalam

perdagangan

menjanjikan, menawarkan atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja pada suatu badan di sektor swasta untuk diri sendiri atau orang lain melanggar tugasnya atau secara melawan hukum. Apabila diperbandingkan, ada korelasi erat antara tipe tindak pidana korupsi penyuapan di sektor publik maupun swasta. Laporan penjelasan mengenai Criminal Law Convention menyebutkan 2 (dua) pertimbangan dimasukkannya kriminalisasi tindak pidana korupsi di sektor swasta ke dalam konvensi ini, yaitu : pertama, bahwa korupsi di sektor swasta telah melemahkan nilai-nilai seperti, kepercayaan, loyalitas yang diperlukan untuk


17

memelihara dan meningkatkan hubungan sosial dan ekonomi. Sekalipun dampak negatif kepada korban tidak tampak nyata, tetapi korupsi disektor swasta menimbulkan akibat kerugian kepada masyarakat sehingga perlindungan atas persaingan sehat perlu dilakukan. Kriminalisasi korupsi di sektor swasta justru bertujuan memulihkan kepercayaan dan loyalitas di dalam memeliharara hubungan sosial dan ekonomi suatu negara. Kedua, terdapat teori yang dapat dijadikan justifikasi atas kriminalisasi tersebut, yaitu teori interdepence of others.11 Berdasarkan teori ini, seluruh subsistem sosial saling mempengaruhi secara timbal balik termasuk nilai-nilainya. Atas dasar itu, mustahil kiranya pemberantasan korupsi dilakukan di satu sektor sementara itu juga mengabaikan kegiatan yang sama di sektor yang lain. Oleh karena itu, hambatan-hambatan di sektor ekonomi dan regulasinya akan berdampak terhadap sistem sosial yang lain seperti, di sektor politik dan administrasi. Bertolak dari pernyataan teori di atas, pemberantasan korupsi melalui peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha hanya akan melemahkan seluruh institusi pemberantasan korupsi. Akan tetapi, apabila diperhatikan pada KAK 2003 tampaknya negara peserta dalam proses negosisasi penyusunan konvensi tidak mencantumkan secara tegas bahwa korupsi di sektor swasta sebagai mandatory obligation, hal ini terbukti bahwa adanya kalimat “shall consider adopting” dalam ketentuan Pasal 21 sedangkan terminologi 11

Romli Atmasasmita, Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia, Paper, Jakarta, 2006, halaman 8-9


18

“shall adopt” dalam ketentuan Pasal 15 untuk kriminalisasi dan penegakan hukum terhadap penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (bribery of national public officials). c. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah (Illicit Enrichment). Pada asasnya, tindak pidana korupsi perbuatan memperkaya secara tidak sah (illicit enrichment) diatur dalam ketentuan Pasal 20 KAK 2003 yang menentukan, bahwa : “ subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when commited intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”

Ketentuan Pasal 20 KAK 2003 mewajibkan kepada setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan dalam prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk menetapkan suatu tindak pidana bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya

yang

sah.

Apabila

dijabarkan,

kriminalisasi

perbuatan

memperkaya diri sendiri sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri mempunyai implikasi terhadap ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 khususnya unsur kerugian negara yang bukan sebagai anasir esensial dalam Pasal 3 butir 2 KAK 2003 tentang scope of application yang menegaskan bahwa, “For the purpose of


19

implementating this Convention, it shall not be necessary except otherwise stated herein. For the offence … to result in damage or harm to State property.” d. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Memperdagangkan Pengaruh (Trading in Influence). Tipe tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Pasal 18 KAK2003. tipe tindak pidana korupsi baru dengan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain. Hakikatnya, ketentuan ini berkorelasi apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 15 KAK 2003 dengan pengertian : “bribery of national public officials, “yang menentukan: “…when commited intentionally: (a) to promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her officials duties.”

Lebih lanjut, Romli Atmasasmita beramsumsi yaitu masalah hukum dari dua ketentuan ini adalah, bagaimana secara teknis hukum dalam pembuktian membedakan antara menyalahgunakan pengaruh dan tidak menjalankan tugas dan kewajibannya. Sekalipun ketentuan tersebut bersifat mendatory (“Shall Consider”), tetapi harus dicermati dan dikaji secara teliti.


20

3. Pengertian hakim Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Pengertian hakim juga disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang. 4. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim Perihal putusan hakim atau ”putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya ”putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang ”statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan hakim tersebut. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah ”mahkota” dan ”puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.12 Putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk

12

Op.cit, Lilik Mulyadi, 2007:119


21

tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.13 Bab I Pasal 1 Angka 11 KUHAP, putusan pengadilan diartikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Leden Marpaung memberikan pengertian putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.14 Jenis-jenis putusan hakim menurut KUHAP dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: a. Putusan yang bukan putusan akhir Dalam praktik, bentuk putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa

penetapan atau putusan sela. Putusan jenis ini mengacu pada

ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum.15 Putusan yang bukan putusan akhir antara lain sebagai berikut: 1) Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan 13

Opcit, Evi Hartanti, 2006:52 Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, Hal :426 15 Opcit, Lilik Mulyadi, 2007:125 14


22

surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri

tersebut tidak

berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasihat hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP). 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum. Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap. 3) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena: (a) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada. (b) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili (nebis in idem), dan (c) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (verjaring).


23

b. Putusan akhir Putusan akhir dalam praktik

lazim

disebut

dengan

istilah

putusan atau eind vonnis dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakekatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, dan Pasal 199 KUHAP).16 Putusan akhir antara lain sebagai berikut: 1) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi karena: (a) Materi hukum pidana yang didakwakan terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana. (b) Terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, antara lain: 17 (1) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP). (2) Melakukan di bawah pengaruh daya paksa/overmacht (Pasal 48 KUHP). (3) Adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP). (4) Adanya ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP). 16

Ibid, Hal:125 Opcit, Evi Hartanti, 2005:54

17


24

(5) Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). 2) Putusan bebas (vrijspraak) Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti dalam persidangan berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). 3) Putusan pemidanaan (veroordeling) Putusan pemidanaan adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim yang berpendapat bahwa: 18 (a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; (b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (kejahatan/misdrijven atau pelanggaran/overtredingen); dan (c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

18

Op.cit, Lilik Mulyadi, 2007:173


25

F. Metode Penulisan Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka Penulis menggunakan metode penulisan antara lain: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian19 yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktriner). Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. 2. Sumber Data Sumber data ini ialah data sekunder yang diteliti terdiri atas : a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan korupsi dan putusan hakim. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa : 1) Tulisan dan pendapat pakar hukum pidana mengenai asas-asas berlakunya hukum pidana dalam tindak pidana korupsi. 19

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, halaman 42


26

2) Tulisan dan pendapat pakar hukum pidana mengenai kejahatan tindak pidana korupsi. 3. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam penulisan skripsi. Tujuan penelitian kepustakaan (library research) ini adalah untuk memperoleh data sekunder yang meliputi peraturan peran, buku, majalah, surat kabar, situs internet maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 4. Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

G. Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab


27

perbab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab yang menguraikan latar belakang penulisan skripsi ini, perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan dan menguraikan tentang tinjauan kepustakaan yang membahas mengenai pengertian tindak pidana korupsi, bentuk / jenis tindak pidana korupsi, pengertian hakim, dan Pengertian/ jenis putusan hakim.

BAB II

: DASAR

PERTIMBANGAN

HAKIM

DALAM

MENJATUHKAN PUTUSAN Bab ini memberikan pemaparan tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pekara pidana, peranan hakim dalam peradilan pidana, kemandirian hakim pengadilan dan jenisjenis putusan hakim. BAB III

: PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

DALAM

PENGADILAN

KASUS

NEGERI

DENGAN MEDAN

PUTUSAN NOMOR

:

51/PID.SUS.K/2013/PN.MDN


28

Bab ini memberikan pembahasan yang berkaitan dengan posisi kasus tindak pidana korupsi oleh terdakwa pada putusan dan analisis kasus pada putusan..

BAB IV

: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari masalah-masalah yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu dan saran yang berguna bagi semua pihak untuk mengantisipasi perkembangan tindak pidana korupsi yang cenderung meningkat saat ini.


BAB I PENDAHULUAN. hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (Machtstaat). Ini

Recommend Documents