BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah asas hukum yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu: Ubi Societas Ibi Ius (dimana ada masyarakat disana ada hukum)1. Kehidupan masyarakat yang memerlukakn kepastian hukum disektor pelayanan jasa publik saat ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini berdampak juga pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Notaris merupakan profesi hukum dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi yang mulia (nobile officium) disebut nobile offcium dikarenakan profesi Notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan2. Dalam menjalankan profesinya, Notaris harus bertindak profesional. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang, kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Peran Notaris dalam sektor pelayanan publik adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya 1 2
Satjipto Raharjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 127 Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm. 25
1
2
akan disebut UUJN Perubahan) menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya.” Kewenangan notaris membuat akta autentik berdasarkan UUJN Perubahan terkait semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan
dan
atau
yang
dikehendaki
oleh
yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik sedangkan berdasarkan undang-undang lainnya yaitu peraturan perundang-undangan menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan karena itulah Notaris ditunjuk. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, selain itu akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi karena yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Notaris membuat akta autentik yang merupakan alat pembuktian terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, karena akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan, dan kegiatan sosial kebutuhan pembuktian tertulis berupa akta autentik semakin meningkat seiring dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi
3
dan sosial, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban juga memberikan kepastian hukum bagi pihak terkait, dan menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari walaupun sekiranya sengketa tidak dapat dihindari, akta autentik tersebut merupakan alat bukti tertulis, terkuat, dan terpenuh dalam proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 3 huruf f UUJN Perubahan menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris yaitu, calon Notaris tersebut telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawanNotaris dalam kurun waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Pada penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan prakarsa sendiri adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri kantor Notaris yang diinginkan dengan tetap mendapat rekomendasi dari organisasi jabatan Notaris. Pengertian mengenai magang tidak dijelaskan dalam UUJN Perubahan, namun pengertian magang secara umum yaitu Magang adalah tenaga kerja yang secara nyata belum pernah menjadi tenaga kerja atau karyawan suatu perusahaan tetapi telah melakukan pekerjaan di perusahaan3. Tujuan diadakannya magang adalah meningkatkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, meningkatkan pengetahuan dalam kerja baik dalam hal keilmuan maupun pengalaman kerja, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan kalangan masyarakat, memotivasi mahasiswa yang berminat menjadi calon Notaris yang 3
Marwan M., dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete edition), Reality Publisher Surabaya, hlm. 416
4
handal dan siap kerja, membuka peluang untuk memperoleh pengalaman praktis dalam kerja, dan menciptakan keterkaitan dan kesepadanan antara perguruan tinggi dengan dunia kerja4. Namun kini tujuan dari magang calon Notaris itu mulai terlaksana dimana setiap calon Notaris yang telah lulus strata dua kenotariatan mengikuti magang pada kantor Notaris baik atas prakarsa sendiri ataupun rekomendasi dari Organisasi Notaris. Undang-undang jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 huruf n UUJN Perubahan bahwa salah satu kewajiban Notaris adalah menerima magang calon Notaris dan dalam penjelasannya penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional. Magang sebagaimana disebut di atas sudah terlepas dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan, artinya lulusan dari lembaga pendidikan tersebut sepenuhnya menjadi urusan para Notaris yang akan dijadikan tempat magang5. Efektif atau tidaknya pelaksanaan magang bagi calon Notaris sangat dipengaruhi oleh kesadaran Notaris untuk bersedia memberikan pengalaman-pengalaman dan keahlian serta keterampilan yang telah didapat selama menjalani praktik sebagai Notaris kepada peserta magang dan keseriusan peserta magang menggunakan magang sebagai sarana memperoleh bekal sebanyak-banyaknya agar siap praktik sebagai Notaris di tengah-tengah masyarakat.
4
Kumpulan artikel, “Pengertian Magang”, http://sondis.blogspot.com/2013/03/html/diakses tanggal 24 Maret 2014 5 Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hlm. 63
5
Magang ini sangat penting untuk calon Notaris, untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan praktik Notaris dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah seperti belajar memahami keinginan para penghadap dan memformulasikannya ke dalam bentuk akta Notaris. Syarat magang untuk calon Notaris bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan ada tanda buktinya. Tanda bukti dari Notaris berupa keterangan bahwa calon Notaris telah melaksanakan magang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris waktu magang 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada tanggal 1 Januari 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam kurun waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (UUJN Perubahan), diperpanjangnya masa magang untuk calon Notaris dari waktu hanya 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan, ini dikarenakan terdapat banyak Notaris yang telah buka praktik terkena masalah terkait akta-akta yang dibuatnya hingga ke proses peradilan baik untuk perkara perdata maupun pidana serta ke Majelis Kehormatan terkait dengan pelanggaran kode etik, yang disebabkan pengetahuan dan pengalaman Notaris tersebut masih kurang. Diperpanjangnya masa magang menjadi 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (UUJN Perubahan) diharapkan
pengetahuan si calon Notaris dapat meningkatkan profesionalitas
profesi Notaris dan untuk memperkuat kapasitas serta meningkatkan pengalaman dalam kecakapan calon Notaris6. 6
Ali, “Masa Magang Notaris Akan Diperpanjang”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f496d3beaeec/ diakses tanggal 14 April 2014
6
Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan kajian mengenai pelaksanaan magang terkait kesiapan Notaris terhadap magang calon Notaris setelah diperpanjangnya jangka waktu magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan, lebih lanjut terkait dengan kesiapan Notaris UUJN Perubahan tidak mengatur mengenai pelaksanaan magang calon Notaris oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat pokok permasalahan tersebut dalam suatu penelitian yang kemudian dirumuskan suatu permasalahan yang terkait dengan tempat magang bagi calon Notaris dengan judul : “KESIAPAN NOTARIS TERHADAP KETENTUAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS PADA KANTOR NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS” B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskam permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana kesiapan bimbingan atau pembinaan Notaris terhadap calon Notaris magang setelah diperpanjangnya waktu magang dari 12 bulan menjadi 24 bulan pada kantor Notaris di Kabupaten Sleman? 2. Apa saja bentuk bimbingan atau pembinaan yang akan diberikan Notaris terhadap calon Notaris magang pada kantor Notaris di Kabupaten Sleman? C. Keaslian Penelitian Sepanjang penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, materi pokok yang dituangkan dalam usulan penelitian ini, yaitu tentang Kesiapan Notaris Terhadap Ketentuan Magang Bagi Calon Notaris Pada Kantor Notaris di
7
Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN Perubahan), merupakan penelitian yang pertama dilakukan setelah berlakunya UUJN Perubahan tetapi terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan Magang Calon Notaris namun berbeda fokus penelitian, yakni penelitian yang dilakukan oleh: 1. Didik Rokibawe Menra7 pada tahun 2010 dalam rangka penyusunan tesis di Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan judul Pelaksanaan Kewajiban Menerima Magang Calon Notaris Oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman, dengan rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana pelaksanaan kewajiban menerima magang calon Notaris oleh Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di wilayah PENGDA INI Sleman? b. Apa sanksi bagi Notaris yang tidak menerima magang calon Notaris? c. Apa sajakah bentuk bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Notaris terhadap magang calon Notaris? Fokus penelitian yang dilakukan oleh Didik Rokibawe Menra adalah kewajiban menerima magang calon Notaris oleh Notaris menurut UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan sanksi bagi Notaris yang tidak menerima magang calon Notaris serta bentuk bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Notaris terhadap magang calon Notaris.
7
Didik Rokibawe Menra, “Kewajiban Menerima Magang Calon Notaris Oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010, Dipublikasikan
8
2. Nawang Andi Kusuma8 pada tahun 2011 dalam rangka penyusunan tesis di Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan judul Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris di Kota Yogyakarta, dengan rumusan masalah: a. Bagaimana pelaksanaan magang bagi calon Notaris di Kota Yogyakarta? b. Bagaimana bentuk-bentuk pembinaan dari Notaris tempat magang kepada calon Notaris? Fokus penelitian yang dilakukan oleh Nawang Andi Kusuma adalah bentuk-bentuk pembinaan dari Notaris tempat magang kepada calon Notaris. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan dua penelitian sebelumnya adalah tentang obyek yang diteliti yakni tentang magang calon Notaris. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada bentuk bimbingan atau pembinaan dan penerapan bimbingan atau pembinaan Notaris terhadap magang calon Notaris setelah diperpanjang jangka waktu magang setelah berlakunya UUJN Perubahan, sedangkan kedua peneliti terdahulu fokus membahas mengenai pelaksanaan magang bagi calon Notaris dan kewajiban menerima magang calon Notaris oleh Notaris menurut UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan demikian, penulis menegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Apabila ternyata telah ada penelitian yang sama dengan penelitian ini, hal tersebut benar-benar di luar sepengetahuan penulis karena keterbatasan penulis dalam melakukan penelusuran sehingga penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian sebelumnya. 8
Nawang Andi Kusuma, “Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris di Kota Yogyakarta”, Tesis, , Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011, Dipublikasikan
9
D. Faedah Penelitian Penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau faedah, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 1. Kegunaan teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang berarti bagi pengembangan substansi ilmu hukum dibidang hukum kenotariatan khususnya mengenai kesiapan Notaris terhadap ketentuan magang calon Notaris setelah berlakunya UUJN Perubahan. 2. Kegunaan praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pemikiran yang berarti bagi Organisasi INI, Notaris, calon Notaris, dan masyarakat. E. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan bimbingan atau pembinaan Notaris terhadap calon Notaris magang setelah diperpanjangnya waktu magang dari 12 bulan menjadi 24 bulan pada kantor Notaris di Kabupaten Sleman. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk bimbingan atau pembinaan yang akan diberikan Notaris terhadap calon Notaris magang pada kantor Notaris di Kabupaten Sleman.
