BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum. Oleh karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, ini berarti
bahwa
peraturan-peraturan
hukum
itu
pada
akhirnya
dapat
dikembalikan pada asas-asas tersebut. Selain itu asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturanperaturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. 1 Kepastian hukum merupakan asas hukum yang menjadi salah satu tujuan hukum yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus pula sebagai profesi, memiliki peran penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. 2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam menjalankan kewenangan jabatannya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui akta otentik yang dibuatnya.
1
2
Satjipto Raharjo, 2004, Ilmu Hukum, cetakan kedelapan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 45. Habib Adjie, 2011(b), Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.
1
2
Notaris
dalam
melaksanakan
tugas
jabatannya
tidak hanya
menjalankan urgensi kewenangan yang diberikan kepadanya tetapi juga menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting. Sebagai profesi offisium nobille3 notaris dalam menjalankan jabatan luhur tersebut tidak semata-mata dituntut memiliki keahlian di bidang ilmu kenotariatan, namun perlu memiliki akhlak yang baik sehingga dapat mencerminkan perilaku yang baik dalam setiap aktifitasnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mohtar Kusumaatmadja yang menegaskan bahwa suatu pendidikan professional tanpa pendidikan tanggung jawab dan etika professional tidaklah lengkap. Notaris jika mengabaikan halhal yang menyangkut tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, maka hanya akan menjadi tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya. 4 Mengingat pentingnya nilai-nilai dan perilaku yang bermartabat dalam menjalankan tugas jabatannya maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) dan UUJN-P yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas jabatan notaris selain memberikan kewenangan, hak dan kewajiban, juga memberikan larangan bagi seorang notaris yang dimaksudkan agar dalam menjalankan amanah yang diembannya notaris menanggalkan perilaku yang dapat merusak citra jabatannya.
3
4
Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 403. Officium Nobile adalah suatu kewajiban yang mulia, yang terpandang. Mochtar Kusumaatmadja dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 265.
3
Salah satu perilaku notaris yang dapat merusak citra jabatannya adalah melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela yang dilakukan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN-P dapat mengakibatkan notaris diberhentikan sementara dari Jabatannya. Hal ini disebabkan perbuatan tercela merupakan larangan dalam profesi notaris karena bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia perbuatan tercela merupakan sebuah perbuatan yang hina dan tidak pantas untuk dilakukan.5 Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UUJN-P menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat. Merujuk pada Risalah Rapat Panja Perumusan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dikatakan bahwa contoh dari perbuatan tercela diantaranya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina. Sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran tersebut di atas dan pelanggaran lainnya dalam menjalankan kewenangannya pengawasan
secara
berkala
terhadap
notaris.
Pengawasan
diperlukan terhadap
pelaksanaan jabatan notaris diatur dalam Pasal 67 UUJN-P.6 Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
5
6
Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 201. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Panja Perumusan UndangUndang tentang Jabatan Notaris, 9 September 2004.
4
membentuk Majelis Pengawas yang terbagi atas Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Masing-masing Majelis Pengawas tersebut memiliki tugas dan wewenang secara berjenjang. MPD wajib melaporkan kinerjanya kepada MPW kemudian MPW wajib melaporkan kinerjanya kepada MPP, dan MPP tersebut wajib melaporkan kinerjanya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.7 Tujuan utama dari suatu pengawasan adalah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap apa yang telah ditentukan. sehingga notaris mampu melaksanakan segala hak dan kewenangan maupun kewajibannya senantiasa berada pada koridor yang tepat. Kenyataannya pengawasan sering difokuskan
hanya pada terjadinya pelanggaran dan
pemberian sanksi. Hal tersebutlah yang mendasari penulis untuk mengkaji mengenai ”Peranan Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pencegahan Perbuatan Tercela yang Dilakukan Oleh Notaris” sehingga MPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya bukan hanya pada tataran pemberian sanksi tetapi juga mengutamakan upaya pencegahan.
7
Habib Adjie, 2011, Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Refika Aditama Bandung, hlm. 5.
5
B. Rumusan Masalah 1. Mengapa upaya Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta dalam pencegahan perbuatan tercela yang dilakukan Notaris belum efektif ? 2. Mengapa Majelis Pengawas Daerah bersifat pasif terkait dengan adanya dugaan/indikasi perbuatan tercela oleh Notaris ?
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Obyektif Tujuan objektif penelitian ini adalah dapat mengetahui dan menganalisis mengenai: a. Peranan
Majelis
Pengawas
Daerah
Kota
Yogyakarta
dalam
pencegahan perbuatan tercela yang dilakukan Notaris. b. Tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam menanggapi laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan notaris yang melakukan perbuatan tercela. 2. Tujuan Subyektif Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) di program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
6
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diambil, yaitu: 1. Manfaat Teoritis Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang kenotariatan. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pencegahan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Notaris.
E. Keaslian Penelitian Setelah penulis melakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian pada perpustakaan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, serta Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Sepanjang pengetahuan penulis, kajian pada penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Pada beberapa penelitian terdapat perbedaan dengan penelitian
ini
sehingga
keaslian
dari
penelitian
ini
dapat
dipertanggungjawabkan. Penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini antara lain yaitu:
7
1. “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kota Surakarta” oleh Yoseph Bambang Dwi Atmojo8; Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah pelanggaran- pelanggaran kode Etik yang dilakukan notaris di Kota Surakarta ? b. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah kota Surakarta sebagai Pengawas Notaris terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik di kota Surakarta ? Kesimpulannya bahwa pelanggaran-pelanggaran kode etik di Surakarta selama ini adalah 1) persaingan tidak sehat dengan cara perang tarif dan saling menjelekkan atau menjatuhkan; 2) promosi diri dengan mencantumkan nama dengan gelar, membuat papan nama yang tidak sesuai dengan standar kode etik notaris; 3) bertindak kurang netral kepada kedua belah pihak klien; 4) Sebagian notaris tidak menghadiri rapat-rapat atau pertemuan; 5) Sebagian notaris sebagai saksi dan diduga sebagai tersangka di pengadilan, serta ada notaris yang tidak bersedia hadir sebagai saksi di pengadilan; 6) notaris yang tidak menguasau bidangnya; dan 7) notaris yang melakukan perbuatan tercela (berselingkuh). Pengawasan yang dilakukan oleh MPD yang diatur dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 : 1) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran jabatan kode etik notaris; 2) menerima laporan dari masyarakat mengenai 8
Yoseph Bambang Dwi Atmojo, “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kota Surakarta”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.
8
adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris; 3) memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris, dan memberikan laporan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi notaris; 4) melakukan pertemuan atau diskusi rutin dengan anggota perkumpulan; 5) mengundang atau memanggil notaris yang melanggar jabatan notaris; 6) memantau notaris yang bermasalah maupun yang dilaporkan oleh masyarakat. 2. “Pengawasan dan Penindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Perilaku Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kabupaten Sleman” oleh Catur Yudi Heldency9; Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah pengawasan MPD Kabupaten Sleman terhadap Perilaku Notaris yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris ? b. Bagaimanakah penindakan MPD Kabupaten Sleman terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris tersebut ? c. Kendala-kendala apakah yang dialami MPD Kabupaten Sleman dalam menjalankan kewenangannya tersebut ? Kesimpulannya adalah pengawasan MPD
terhadap perilaku
notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris dengan pengawasan preventif secara maksimal berdasarkan UUJN No. 30 tahun 2004 dan
9
Catur Yudi Heldency, “Pengawasan dan Penindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Perilaku Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kabupaten Sleman”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.
9
aturan Kode Etik Notaris. Sementara itu pengawasan kuratif, berupa penindakan terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran belum dilaksanakan secara tegas. Hal ini karena, MPD Sleman masih permisif terhadap pelanggaran notaris yang melakukan promosi jabatan berupa pemasangan papan nama dengan alasan skala prioritas. Yakni menangani pelanggaran perilaku notaris berdasarkan kepada besar kecilnya implikasi yang ditimbulkan di masyarakat. Mengenai kendala yang dialami MPD Kabupaten Sleman dalam menjalankan kewenangannya bersifat internal dan eksternal. Kendala eksternal adalah goodwill pemerintah yang belum serius membentuk lembaga MPD, hal ini terbukti bahwa pembentukan MPD tersebut tidak diimbangi dengan honor keanggotaan MPD yang jauh di bawah normal, sarana dan prasarana, perangkat keras berupa ATK ataupun kendaraan operasional menjadi kendala lainnya. Sementara itu kendala internal adanya ewuh pakewuh mewarnai ketegasan MPD Sleman untuk melakukan penindakan kuratif dalam hal penertiban papan nama yang berbau promosi jabatan. Berdasarkan dua hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan utama dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan teliti. Perbedaan tersebut terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji dan lokasi penelitian. Sementara itu permasalahan hukum yang penulis angkat adalah peranan Majelis Pengawas Daerah dalam pencegahan perbuatan tercela Notaris.
