1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Pada tanggal 30 Mei 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan penghargaan World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation yang berkedudukan di Amerika Serikat sebagai pengakuan kepada Indonesia yang telah berhasil membina dan menciptakan harmoni kehidupan umat beragama di Indonesia.1 Penghargaan ini tentu dapat diapresiasi dan telah mendapatkan pujian dari dunia internasional tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Tetapi apresiasi dan penghargaan itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di masyarakat sekarang ini. Kebebasan beragama dan berkepercayaan masih menjadi masalah yang terus terjadi di Indonesia. Diawali dari konflik Ambon pada tahun 1999 sampai kepada konflik antara pengikut Sunni dan Syiah di Sampang pada tahun 2012 yang lalu. Pada kasus-kasus ini, sering dijumpai adanya pelanggaran HAM atas kebebasan beragama dan berkepercayaan yang dipeluk oleh sebagian orang yang mendapatkan status sebagai kelompok minoritas. Pelanggaran itu berbentuk
upaya
penyerangan
terhadap
tempat
ibadah,
perlakuan
diskriminatif seperti melarang jilbab di sekolah, pemurtadan secara paksa, melarang aktivitas ibadah pemeluk agama lain, dan sebagainya. Peran 1
Prihandoko, “Heboh Penghargaan Toleransi, MUI Dukung SBY”, www.tempo.co/read/news/2013/05/28/078483869/Heboh-Penghargaan-Toleransii-MUI-DukungSBY, diakses 10 April 2014.
2
negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang sedang menjalankan kebebasan ibadahnya hampir tidak ada, sehingga terkesan adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara yang menyebabkan sekelompok masyarakat pemeluk agama atau kepercayaan tertentu melakukan pelanggaran HAM kepada kelompok masyarakat pemeluk agama atau kepercayaan lain dengan mengganggu kebebasan mereka untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang diyakininya. Salah satu kasus yang berkenaan dengan masalah kebebasan beragama dan berkepercayaan yang sekarang menjadi studi penelitian penulis adalah kasus pembubaran peringatan Asyura yang diadakan oleh komunitas Syiah, salah satu bagian dari aliran kepercayaan dalam agama Islam, yang bernaung di wadah organisasi bernama Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia pada tanggal 14 November 2013 di Jakarta. Kasus ini terjadi ketika sekelompok orang yang menggabungkan diri menjadi aliansi ormas-ormas agama Islam berdemonstrasi menuju Balai Samudera, yaitu tempat acara peringatan Asyura itu diadakan. Kelompok ormas Islam ini menamakan diri sebagai Aliansi Sunnah untuk Kehormatan Keluarga dan Sahabat Nabi yang dipimpin oleh Majelis Mujahidin Indonesia. Aliansi tersebut menuntut serta memaksa agar acara peringatan Asyura yang diadakan oleh komunitas Syiah di Balai Samudera dibubarkan.2 Tuntutan pembubaran itu dipandang oleh mereka harus dilakukan karena keyakinan Syiah yang dipandang menyimpang dari ajaran agama Islam, salah satunya peringatan Asyura 2
Ninis Chairunnisa, “Aksi Pembubaran Asyura Memanas”, http://www.tempo.co/read/news/2013/11/14/083529659/Aksi-Pembubaran-Asyura-Memanas, diakses 30 Juni 2014.
3
yang bertujuan memperingati kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Tetapi, apabila dipandang dari sisi perspektif hak asasi manusia, tindakan memaksa untuk membubarkan suatu upacara ibadah, tentunya tidak dapat dibenarkan karena telah mengganggu kebebasan beragama dan berkepercayaan. Sehingga diperlukan suatu analisis mengenai permasalahan kebebasan beragama dan berkepercayaan ini, terkait peran negara dalam melindungi warga negaranya, karena dalam perspektif HAM internasional, membahas tentang pelanggaran HAM, umumnya biasanya dilakukan oleh negara kepada rakyatnya. Tetapi untuk di Indonesia, terdapat keunikan sendiri, bahwa individu juga dapat melakukan pelanggaran HAM sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang.3 Jadi, menurut undang-undang ini, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga dilakukan oleh individu. Dalam hukum internasional, masalah kebebasan beragama dan berkepercayaan terbagi dua, yaitu kebebasan berkeyakinan dan kebebasan mengenakan simbol-simbol agama sebagai manifestasi dari keyakinan yang dipeluknya menurut tafsir Pasal 18 ayat (1) sampai dengan (3) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional 3
Pasal 1 Angka 6 Bab I Ketentuan Umum UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
4
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.4 Artinya, ketika seseorang meyakini tentang agamanya, maka hal itu tidak dapat dibatasi, karena keyakinan itu terdapat di dalam hatinya, tetapi ketika orang tersebut sudah mengeluarkan manifestasi atau praktek ajaran agamanya, kebebasan inilah yang sering menjadi
masalah, karena negara biasanya
cenderung memberikan
pembatasan-pembatasan, seperti contoh di Perancis yang melarang jilbab.5 Seseorang melihat praktek ajaran agama yang dilakukan oleh orang lain sehingga menimbulkan rasa ketidaksukaan dan kemudian memancing dirinya untuk melarang kebebasan beribadah orang lain. Oleh karena itu, dalam kasus pembubaran Asyura ini, kurang lebih persoalannya pun sama. Orang-orang Islam yang mengaku dirinya sebagai Sunni kemudian melihat praktek ibadah orang Syiah yang dipandang berbeda dari ajaran agama mereka, kemudian dengan mudah dapat memberikan justifikasi bahwa mereka sesat sehingga harus dilarang. Pelarangan tersebut membawa akibat bagi orang Syiah tidak bisa melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya dengan bebas karena merasa takut terhadap ancaman kelompok mayoritas. Oleh karena itu, dalam latar belakang masalah ini, penulis meneliti tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan dalam perspektif hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk melihat sejauh mana peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dalam menjalankan kebebasan
4
Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Bagian Ketiga UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. 5 Yusuf Al-Qaradhawi, 2004, Larangan Berjilbab: Studi Kasus di Perancis, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 60.
5
beragama serta menganalisis ada atau tidaknya unsur pelanggaran HAM dalam kasus pembubaran peringatan Asyura di Jakarta 14 November 2013 yang lalu.
B.
Rumusan Masalah 1.
Bagaimana perspektif hak asasi manusia terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2.
Apakah peristiwa pembubaran peringatan Asyura adalah bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
C.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1.
Tujuan Subyektif. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan penulisan hukum
yang secara subyektif merupakan syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2.
Tujuan Obyektif. Adapun penelitian ini juga mempunyai tujuan obyektif yakni: a.
Untuk mengetahui perspektif hak asasi manusia terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan menurut Undang-
6
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap kasus pembubaran peringatan Asyura di Jakarta tanggal 14 November 2013. b.
Untuk mengetahui apakah peristiwa pembubaran peringatan Asyura
adalah
bentuk
pelanggaran
terhadap
kebebasan
beragama dan berkepercayaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
D.
Keaslian Penelitian Sepanjang penelusuran penulis, penelitian berjudul kebebasan beragama dan berkepercayaan dalam perspektif hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap studi kasus pembubaran peringatan Asyura di Jakarta, 14 November 2013, belum pernah dilakukan. Penulis menemukan dua penelitian yang berkaitan mengenai hak asasi manusia yaitu skripsi oleh Asih Riyanto dengan judul “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dan penelitian yang dilakukan oleh Asih Riyanto lebih fokus kepada sejarah, peran dan kedudukan Komnas HAM.6
Perbedaannya
adalah, penulis lebih fokus membahas masalah kebebasan beragama dan berkepercayaan dalam perspektif hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6
Asih Riyanto, 2011, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 82.
7
Kedua, tesis oleh Mahaarum Kusuma Pertiwi yang berjudul “Reclaiming Minority’s Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Evaluating State Response to the Ahmadiyya Conflict in Lombok, Indonesia” yang meneliti tentang kasus Ahmadiyah di Lombok.7 Perbedaannya adalah, penulis meneliti tentang kasus komunitas Syiah yang terjadi di Jakarta pada bulan November tahun 2013 yang lalu. Penulis juga menjelaskan teori-teori tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan dalam perspektif hak asasi manusia untuk pemecahan kasus peringatan pembubaran peringatan Asyura di Jakarta 14 November 2013, dan sesuai dengan etika kepenulisan ilmiah, penulis tidak melakukan tindakan plagiarisme, penjiplakan maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang menyalahi sisi originalitas dalam suatu karya akademik. Selain itu, penulis mencantumkan setiap kutipan, tulisan, maupun pandangan orang lain dalam catatan kaki.
E.
Kegunaan Penelitian 1.
Kegunaan Akademis atau Ilmu Pengetahuan. Penulisan
hukum
ini
diharapkan
bermanfaat
untuk
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum tata negara yang memiliki keterkaitan dengan hukum hak asasi manusia terutama dalam masalah kebebasan beragama dan berkepercayaan yang merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik 7
Mahaarum Kusuma Pertiwi, 2014, Reclaiming Minority’s Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Evaluating State Response to the Ahmadiyya Conflict in Lombok, Indonesia, Tesis, Faculty of Law, University of Oslo, Norway, hlm. 8.
8
Indonesia Tahun 1945 dalam studi kasus pembubaran peringatan Asyura di Jakarta pada tanggal 14 November 2013. 2.
Kegunaan Praktis. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjawab permasalahanpermasalahan hak asasi manusia dalam kebebasan beragama dan berkepercayaan serta bisa menjadi salah satu rujukan bagi para akademisi dan pemerintah untuk mengkaji serta mencari solusi menyelesaikan masalah umat beragama di Indonesia, khususnya kasus pembubaran peringatan Asyura di Jakarta pada tanggal 14 November 2013 yang diadakan oleh komunitas Syiah Indonesia. Tujuannya adalah agar kasus pembubaran peringatan Asyura ini tidak terulang kembali oleh situasi kasus yang mirip dan pemerintah bisa melakukan tindakan pencegahan maupun perlindungan terhadap warga negara atas kasus tersebut.
F.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: I.
Bagian Awal, yakni bagian yang menjelaskan identitas, baik identitas penulis dan identitas instansi, serta judul penulisan hukum dengan isi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan,
halaman
pengantar, dan daftar isi.
pernyataan,
lembar
muqaddimah,
kata
9
II.
Bagian Utama adalah bagian yang berisi penulisan dan pembahasan dari penelitian hukum untuk menjawab rumusan masalah yang terdiri dari: A.
Bab I tentang Pendahuluan, yaitu bab yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
B.
Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yaitu bab yang membahas mengenai penguraian secara sistematis teori tentang negara dan hak asasi manusia yang kemudian dihubungkan dengan kebebasan beragama dan berkepercayaan. Penguraian tersebut diambil dari sumber pustaka berupa buku-buku sebagai referensi.
C.
Bab III tentang Metode Penelitian yang membahas sifat penelitian, cara penelitian, jenis pengambilan data, jalannya penelitian dan analisis data.
D.
Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari dua sub-bab yang merupakan jawaban dari dua rumusan masalah di atas: 1.
Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibagi lagi menjadi tiga pokok bahasan:
10
a.
Perlindungan Negara terhadap Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan menurut Pasal 29 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b.
Pembatasan-Pembatasan Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan yang Dilakukan Negara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik.
c.
Peninjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
140/PUU-VII/2009
Undang-Undang Nomor tentang
Pencegahan
Perihal
1/PNPS
Pengujian
Tahun
Penyalahgunaan
1965
dan/atau
Penodaan Agama. 2.
Analisis Kasus Pembubaran Peringatan Asyura di Jakarta 14
November
2013
dalam
Perspektif
Kebebasan
Beragama dan Berkepercayaan. E.
Bab V tentang Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan
berisi
ringkasan-ringkasan
dalam
penelitian
sedangkan saran berisi hal-hal yang menjadi masukan serta solusi yang penulis tawarkan dalam pemecahan masalah toleransi beragama. III.
Bagian Akhir yang berisi daftar pustaka dan lampiran.
