1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan membutuhkan jasa perbankan. Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Oleh karena itu negara berusaha menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Eksistensi lembaga ini menempati posisi yang strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investor. Perbankan di Indonesia mulai mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat setelah diberlakukannya Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88), yang memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk mendirikan bankbank baru dan memberikan kemudahan bagi bank-bank yang telah ada untuk membuka kantor-kantor cabang, sehingga banyak berdiri bank-bank baru maupun bank-bank lama yang membuka cabang di seluruh Indonesia. Krisis moneter dan keuangan yang terjadi di Indonesia pertengahan tahun 1997 mengguncang sistem perbankan nasional, sehingga kebutuhan terhadap sistem keuangan Syariah mulai diambil sebagai alternatif karena dianggap lebih tahan terhadap krisis. Sejak berdirinya bank syariah di Indonesia pada tahun 1992, pemerintah telah membuat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Kini, mengenai kegiatan mengenai
1
2
perbankan syariah secara jelas dan tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas diakui bank berdasarkan pengelolaannya menjadi dua, dikenal dengan istilah “dual banking system” atau sistem perbankan ganda, yakni perbankan yang dikelola secara konvensional (Conventional banking system)
dan perbankan yang dikelola
berdasarkan prinsip syariah (Islamic banking system), dimana bank-bank konvensional beroperasi berdampingan dengan bank-bank syariah dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS).1 Dengan demikian secara hukum eksistensi perbankan syariah telah diakui. Namun, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum cukup spesifik oleh karena itu perbankan syariah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 1, diterangkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Abdul Ghofur Anshori, 2008. Kapita Selekta perbankan Syariah di Indonesia. UII Press, Yogyakarta. hlm. 5. 1
3
Kehadiran lembaga keuangan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, ini merupakan potensi pasar tersendiri bagi segala macam produk yang mengusung ajaran Islam, termasuk perbankan. Perbankan syariah melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam. Pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Sasaran dari lembaga perbankan yang berlandaskan syariah diantaranya adalah untuk pengembangan sektor usaha mikro. Karena pada dasarnya, upaya pengembangan sektor usaha mikro merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu,
4
peran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan khususnya mengenai pengaturan di bidang pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil, pembiayaan yang selektif dan terarah dapat menunjang pelaksanaan pembangunan usaha mikro dalam perekonomian. Perjalanan ekonomi Indonesia selama dilanda krisis memberikan dampak yang besar terhadap usaha mikro. Usaha mikro sebagai bagian dari ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang srategis dalam perekonomian nasional. Peran yang penting terutama dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi dari seluruh elemen di negara sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro, masyarakat yang menggunakan barang dan atau jasa hasil usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan sehat sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro, serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh usaha mikro. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan
5
akan sulit diupayakan. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Pada umummnya usaha kecil termasuk usaha mikro bergerak di berbagai sentra industri yang tersebar di Indonesia. Jumlah usaha mikro sangat besar, bahkan dapat dikatakan sebagian besar unit usaha yang ada termasuk dalam kategori usaha mikro. Usaha mikro dalam kegiatan ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting, karena selain merupakan basis peluang kesempatan kerja yang tidak ada penghalang, artinya siapa saja bisa jadi pengusaha mikro asalkan ada kemauan juga merupakan suatu usaha yang sangat fleksibel, artinya dengan cepat bisa dialihkan apabila terjadi sesuatu hal. Apabila dilihat dari sudut perbankan, pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menguntungkan bagi bank yang bersangkutan, dimana tingkat kemacetannya relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan nasabah usaha mikro yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah usaha besar. Pembiayaan usaha mikro juga menyebabkan terjadinya resiko, karena penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro dengan nilai nominal yang kecil memungkinkan bank untuk memperbanyak jumlah nasabahnya, sehingga pembiayaan tersebut tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha tertentu. Perbankan dalam penyaluran pembiayaan selalu mensyaratkan adanya penyediaan jaminan dari nasabahnya, sehingga nasabah yang tidak dapat
6
memberikan jaminan sulit untuk memperoleh pembiayaan dari bank. Adanya persyaratan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank sangat menyulitkan dan dapat menghambat pengembangan usaha kecil khususnya usaha mikro karena modal usaha yang dimiliki sangat terbatas serta tidak mempunyai harta kekayaan yang dapat digunakan sebagai jaminan. Padahal dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa adanya jaminan tidak menjadi suatu keharusan. Bank hanya diminta untuk meyakini berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan nasabah. Hal itu dijelaskan juga dalam Pasal 2 Ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 bahwa jaminan merupakan keyakinan bank atas kesanggupan nasabah untuk melunasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum proses pencairan pembiayaannya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah. Jadi keyakinan bank tidak hanya didasarkan dengan adanya jaminan (collateral) tetapi ada hal-hal lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bank sehingga menimbulkan keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan tersebut dapat dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Belakangan ini banyak perbankan memberikan kemudahan dalam pemberian pembiayaan kepada usaha mikro, karena usaha tersebut tidak dapat berkembang secara optimal jika tidak ada penyedia dana. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai salah satu bank tertua di Indonesia yang
7
mempunyai reputasi Internasional terutama dalam bidang micro banking, karena berorientasi pada pengembangan UMKM dengan memfokuskan pada unit usaha yang mempunyai spesialisasi segmen usaha mikro, kecil dan menengah juga memberikan kemudahan untuk mendapatkan modal usaha melalui semua unit kerjanya yang tersebar di Indonesia khususnya usaha mikro termasuk pada unit kerja PT. BRI Syariah Cabang Padang, yang berlandaskan prinsip syariah dengan skema murabahah. Pembiayaan murabahah diberikan kepada para nasabah untuk pembiayaan jangka pendek, agar mereka memenuhi kebutuhannya atas suatu barang. Murabahah pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli dan biaya terkait, serta kesepakatan atas mark up atau margin keuntungannya. Murabahah, berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Pada murabahah penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.2 Dalam pembiayaan murabahah dilakukan melalui proses jual beli atas suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati oleh bank syariah dan nasabah di awal akad. Penjual (dalam hal ini bank syariah) harus memberitahukan asal barang yang dibelinya serta tingkat keuntungan yang dikendaki kepada nasabah. Karena besarnya keuntungan bank Adiwarman A. Karim, 2010. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 98. 2
8
syariah sudah disepakati dimuka, maka nilai angsuran yang harus dibayar nasabah bersifat tetap. Dari pembiayaan yang diberikan tersebut, maka pendapatan bagi hasil atau keuntungan dari setiap akad pembiayaan pada perbankan syariah merupakan instrument yang menjadi sumber pendapatan yang dominan. Dalam pelaksanaan pembiayaan pihak perbankan lebih cenderung memilih pengusaha yang memiliki kemampuan dan kondisi keuangan yang relatif baik. Hal ini menyebabkan pengusaha golongan ekonomi lemah atau bagi masyarakat yang baru memulai suatu usaha belum begitu diakomodir. Pembiayaan murabahah dapat menunjang kegiatan usaha pengusaha mikro, karena kondisi pengusaha mikro dari segi permodalan sangat terbatas. Hal ini sering menjadi dilema, dimana perbankan lebih mementingkan profit dan bisnis daripada mementingkan kualitas sosial
ekonomi
masyarakat.
Bank
yang
berdasarkan
syariah
sangat
memperhatikan prinsip atta’awun atau saling membantu dan bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan. Atas dasar itulah, penulis berkeinginan melakukan penelitian dalam kapasitas sebagai mahasiswa yang telah mendapatkan pengetahuan dasar perbankan syariah agar variabel-variabel diatas dapat dirangkum dalam sebuah tesis. Penelitian ini penulis lakukan agar dapat mengetahui dasar pertimbangan bank dalam melaksanakan pembiayaan murabahah serta upaya yang ditempuh bank dalam menyelesaikan permasalahan yang menyertai pembiayaan murabahah tersebut. Penelitian ini penulis lakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Syariah Padang.
9
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan PT. Bank BRI Kantor Cabang Syariah Padang dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah kepada usaha mikro? 2. Apakah pembiayaan murabahah kepada usaha mikro oleh PT. Bank BRI Kantor Cabang Syariah Padang telah sesuai dengan ketentuan Syariah? 3. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Kantor Cabang Syariah Padang dalam penyaluran pembiayaan murabahah kepada usaha mikro?
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang penulis lakukan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, sudah ada penelitian yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan, namun dengan judul dan tema yang berbeda, antara lain yaitu: 1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta3, yang ditulis oleh Mia Septiana Zaeni, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang membahas tentang
3
Mia Septiana Zaeni, Tesis. “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta” Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
10
minat masyarakat yang cukup tinggi pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia yang menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai standar operasional bank dalam menjalankan kegiatan pemberian pembiayaan sebagai cara untuk mengantisipasi resiko dari pembiayaan yang cukup tinggi tersebut. 2. Pelaksanaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Yogyakarta4 yang ditulis oleh Wardah Yuspin, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang menitikberatkan pada murabahah kendaraan bermotor sebagai produk unggulan BTN dalam mengakomodasi keinginan dari nasabahnya agar dapat memiliki kendaraan bermotor. 3. Penelitian ketiga yang penulis jadikan acuan adalah Pembiayaan Murabahah Pada
Bank
Syariah
Mandiri
Cabang
Jakarta-Saharjo5
oleh
Erike
Mirantiningrum Marpaung, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang menulis bahwa pembiayaan murabahah merupakan produk yang sangat diminati oleh nasabah Bank Syariah Mandiri, Sehingga bank mana pun akan mengadapi risiko dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan tersebut. Dalam kesimpulannya sebelum menyetujui pembiayaan, bank harus yakin bahwa pembiayaan yang diberikannya benar-benar akan dapat diterimanya kembali.
4
Wardah Yuspin, Tesis. “Pelaksanaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Yogyakarta” Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
5
Erike Mirantiningrum Marpaung, Tesis. “Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta-Saharjo, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
11
Sementara penelitian penulis dengan judul Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Kepada Usaha Mikro Oleh PT. Bank BRI Kantor Cabang Syariah Padang, terdapat perbedaan dengan ketiga penelitian tersebut. Pada penelitian Mia Septiana Zaeni, terfokus pada kebijakan bank dalam penyaluran pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Sedangkan pada penelitian Wardah Yuspin lebih fokus pada kepemilikan kendaraan bermotor melalui Bank Tabungan Negara. Penelitian Erike Mirantiningrum Marpaung ialah tentang resiko yang dihadapi oleh bank dalam penyaluran pembiayaan murabahah, sehingga bank harus yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan dapat diterimanya kembali. Sementara, penelitian yang penulis lakukan selain memuat tentang prinsip kehati-hatian dan resiko yang dihadapi bank dalam penyaluran pembiayaan, juga menitikberatkan pada penyaluran pembiayaan pada usaha mikro, dalam hal ini perbedaannya terletak pada objek pembiayaan. Namun demikian, apabila ternyata pernah dilakukan penelitian dengan topik yang sama dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi tulisan yang sudah ada sebelumnya.
D. Manfaat Penelitian Beranjak dari tujuan penulisan, adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Manfaat dari segi teoritis. a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi
12
dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang peran perbankan yang berbasis syariah dalam bidang pelaksanaan pembiayaan murabahah pada usaha mikro. b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya. 2. Manfaat dari segi praktis. a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang terkait, yaitu pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Syariah Padang dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada usaha mikro, nasabah dan masyarakat. b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum dan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah pada usaha mikro, nasabah dan masyarakat.
E. Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini secara umum untuk mengetahui proses pemberian pembiayaan murabahah terhadap pengusaha mikro oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Padang, dan kendala yang dihadapi dalam pemberian pembiayaan tersebut. Secara rincinya sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Padang dalam pembiayaan murabahah.
13
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad murabahah kepada pengusaha mikro oleh PT. Bank BRI Kantor Cabang Syariah Padang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanakan pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada usaha mikro oleh PT. Bank BRI Kantor Cabang Syariah Padang.
