BAB I PENDAHULUAN
I.1
Latar Belakang. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 membawa
dampak hampir pada semua aspek atau sektor kehidupan. Dampak tersebut menimpa tidak hanya sektor privat bisnis seperti pasar modal tetapi juga sektor publik seperti pada pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pemerintah pusat telah menetapkan tujuan dari pembangunan nasional adalah membentuk kehidupan yang aman, makmur, sejahtera yang berkeadilan. Dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut diperlukan investasi dalam jumlah yang besar berdasarkan pada kemampuan sendiri. Dengan sistem negara kesatuan yang dianut oleh pemerintah, mengakibatkan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, dengan demikian antara keuangan negara dengan keuangan daerah juga terdapat hubungan yang sangat erat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan kondisi tersebut maka pemerintah pusat perlu memperbesar jumlah pendapatan sebagai usaha untuk menjaga adanya kemungkinan penurunan jumlah pendapatan negara. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menaruh perhatian yang besar terhadap pendapatan daerah untuk mengurangi sikap ketergantungan pada subsidi pusat. Hal ini ditunjukan dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan isi undang-undang tersebut baik para
1
pelaku ekonomi pusat maupun daerah perlu kesiapan tersendiri terkhusus dengan permasalahan bagaimana mendapatkan sumber pendapatan guna memenuhi segala pengeluaran untuk pembangunan daerah. Sumber pendapatan alternatif yang paling dapat diharapkan pada saat ini untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah pendapatan yang berasal dari masyarakat dengan membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana pemungutan pajak yang akan dilakukan harus berdasarkan pada hukum pemungutan pajak pada pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yaitu “ Segala pajak untuk kas negara berdasarkan Undang-undang”. Penerimaan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah tingkat II bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumbangan, bantuan serta pinjaman. PAD merupakan sumber keuangan daerah yang dapat digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang telah dipisahkan. Sumber PAD yang banyak dijadikan andalan dalam pemungutan pajak adalah dari pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan tanah, pajak hotel dan restoran yang merupakan sumber Pajak Pembangunan I yang banyak diusahakan oleh swasta sehingga mengakibatkan besarnya jumlah pendapatan daerah. Sedangkan untuk sektor retribusi daerah yang dijadikan andalan adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi tempat-tempat rekreasi, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil dan retribusi terminal.
2
Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul didalam penelitian ini adalah “KONTRIBUSI DAN TINGKAT PERTUMBUHAN PAJAK PEMBANGUNAN I TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KLATEN”
1.2
Rumusan Masalah. Berdasarkan pada latar belakang diatas di dapatkan rumusan masalah
yaitu: a. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak Pembangunan I terhadap PAD di Kabupaten Klaten pada tiap tahunnya ? b. Bagaimana tingkat pertumbuhan pendapatan Pajak Pembangunan I dari tahun ke tahun?
1.3
Tujuan Penelitian. Tujuan dari penelitian ini antara lain : a. Untuk memperoleh bukti empiris seberapa besar kontribusi Pajak Pembangunan I terhadap PAD di Kabupaten Klaten. b. Untuk mengetahui tingkat pendapatan Pajak pembangunan I dari tahun ke tahun di Kabupaten Klaten.
3
1.4 Manfaat Penelitian. Manfaat yang di dapat dari hasil penelitian ini antara lain :
Bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah didalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah yang berasaskan
pada
Trilogi
Pembangunan
dan
berdasarkan
pada
pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan membayar pajak pada waktu yang tepat.
Bagi mahasiswa akuntansi lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan Pajak Pembangunan I yang merupakan salah satu sumber PAD.
Bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tambahan pengetahuan bagi penulis serta untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan.
Bagi masyarakat umum. Dapat memberikan pandangan tentang betapa pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya terhadap negara dan apa manfaat yang akan didapatkan dari hasil kita membayar pajak untuk kita sendiri.
4
1.5 Batasan Masalah. Peningkatan jumlah PAD dari tahun ketahun sangat diharapkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah didalam pelaksanaan pembangunan. Berbagai upaya dan usaha akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan jumlah PAD yang akan diperoleh dari tahun ketahun terutama yang berasal dari Pajak Pembangunan I. PAD di Kabupaten Klaten masih sangat kecil untuk mengetahui kontribusi dan tingkat pertumbuhan Pajak pembangunan I maka penulis membatasi masalah pada Pajak Pembangunan I (PP I) dengan asumsi atau anggapan bahwa semua wajib pajak di Kabupaten Klaten taat membayar pajak.
5
