BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala akivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan (stewardship) keuangan daerah secara baik, perlindungan aset fisik dan financial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Berdasarkan pandangan tersebut diatas, baik pemerintah pusat maupun daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, dengan misi penting adalah peningkatan effisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal pengendalian, dapat dilihat dari seberapa besar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mampu melaksanakan elemen – elemen manajemen keuangan daerah yang
Universitas Sumatera Utara
diperlukan meliputi Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan. Dalam rangka menciptakan good governance dengan akuntabilitas publik yang baik, maka laporan keuangan daerah yang dihasilkan tersebut harus diupayakan untuk dapat secara sederhana dianalisis keterukurannya (akuntable), dan dapat diakses dengan mudah (transparan) oleh publik dalam format yang lebih sederhana pada setiap variabel sesuai dengan system dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang baku. Selain itu dalam melaksanakan kinerja anggaran harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep Value for Money yang berorientasi pada kepentingan publik, dan pengelolaan keuangan harus dipercayakan kepada staff yang memiliki intergeritas dan kejujuan yang tinggi, serta penerimaan dan pengeluaran daerah harus sering dimonitor yaitu dengan membandingkan antara pencapaian dengan penganggaran. Kajian yang peniliti lakukan adalah untuk menganalisis variabel – variabel yang menjadi tolak ukur terhadap
pengelolaan keuangan daerah meliputi
Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan, dengan melakukan studi kajian pada Pemerintah Kota Dumai – Provinsi Riau. Sehingga dengan adanya kajian ini diharapkan dapat meningkatkan responsibilitas
seluruh
SKPD
Pemerintah
Kota
maupun
Pemerintah
Daerah/Kabupaten dan Provinsi untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
1.2. Rumusan Masalah Sebagaimana Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah akuntabilitas keuangan daerah, value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah secara simultan maupun parsial?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial.
1.4. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat yang berarti yaitu : 1.
Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan referansi dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah;
2.
Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah;
3.
Bagi pemerintah daerah dalam hal ini pengguna anggaran atau SKPD, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, koreksi dan untuk perbaikan didalam implementasi pengelolaan keuangan daerah terutama bagi Pemerintah Kota Dumai.
Universitas Sumatera Utara
1.5. Originalitas Penelitian Telah banyak penelitian yang berhubungan dengan keuangan daerah baik pengelolaan maupun pengawasannya yang berkaitan dengan variabel – variabel independen seperti akuntabilitas, dan transparansi, telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti : Tuasikal (2006), melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pengawasan internal dan eksternal, pemahaman sistem akuntansi terhadap pengelolaan keuangan daerah serta implementasinya terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan internal, eksternal dan pemahaman system akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan internal, eksternal dan pemahaman system akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Pengawasan internal, eksternal dan pemahaman system akuntansi, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Siregar (2011), melakukan penelitian yang berjudul pengaruh akuntabilitas publik dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD dengan standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel moderating pada Pemerintah Kota Pematang Siantar. Dependen varibelnya adalah pengelolaan APBD, sedangkan variabel independennya adalah akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan dengan standar akuntansi publik sebagai pemoderatingnya. Dapat diperoleh hasil penelitiannya adalah akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap
Universitas Sumatera Utara
pengelolaan APBD, sedangkan transparansi dan pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD. Perbedaan antara beberapa peneliti terdahulu dengan yang peneliti lakukan sekarang adalah, peneliti terdahulu menggunakan beberapa jenis variabel independen yang berbeda antara yang satu dan yang lainnya sedangkan yang peneliti lakukan dengan menggabungkan beberapa variabel – variabel independen yang peneliti anggap penting serta menambah variabel independen lain yang dianggap perlu tetapi dengan variabel dependen yang sama dengan peneliti terdahulu. Peneliti memakai variabel independen akuntabilitas keuangan daerah, value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan sedangkan variabel dependennya pengelolaan keuangan daerah, peneliti melakukan penelitian ini pada Pemerintah Kota Dumai Provinsi Riau.
Universitas Sumatera Utara
