BAB I PENDAHULUAN. gua-gua, kurang lebih sebelas ribu tahun yang lalu, sampai jaman orang masa kini

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah Rumah dan pemukiman tidak akan pernah berhenti sebagai sumber masalah dalam sejarah kehidupan manusia. Sejak jaman manusia purba hidup di gua-gua, kurang lebih sebelas ribu tahun yang lalu, sampai jaman orang masa kini hidup di udara, dalam kapsul gedung pencakar langit atau rumah-rumah susun, masalah pemukiman selalu muncul. Bahkan semakin rumit dan kompleks. Perkembangan tuntutan manusia yang tak pernah terpuaskan inilah yang menyebabkan

selalu

munculnya

berbagai

masalah

baru

dalam

proses

pembangunan perumahan dan permukiman, terutama pada kota-kota besar yang sangat pesat perkembangannya baik itu tingginya laju pertumbuhan penduduk, aspek ekonomi, aspek politik, aspek teknologi dan budaya. Gerakan Penanganan Pemukiman Kumuh dalam sayembara/lomba foto menyatakan bahwa (Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Departemen Pekerjaan Umum dalam penyelenggaraan sayembara/lomba foto, pada tanggal 19 september 2005)

“Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan dan penghidupan manusia. Dari lingkungan perumahan dan permukiman itu pula mental dan kepribadian seseorang mulai dibentuk. Menyadari betapa pentingnya peranan lingkungan perumahan dan permukiman dalam kehidupan dan penghidupan suatu bangsa, maka masyarakat dunia yang tergantung dalam organisasi Perserikatan Resolusi No. 40/201 A, yang menyepakati setiap hari Senin minggu Pertama pada setiap bulan Oktober ditetapkan sebagai hari : " HABITAT Dunia " ( HHD ) “

Universitas Sumatera Utara

Kompleksitas masalah pemukiman masih saja masalah yang belum dapat diselesaikan. Abdulrahman Wahid menyatakan ada empat alasan masalah pemukiman di wilayah perkotaan (dalam Budiharjo, 1998:24) Pertama, karena daerah perkotaan merupakan titik rawa terbesar dalam dislokasi sosial, seperti terbukti dari meningkatnya kejahatan didalamnya. Perubahan ini juga terjadi dengan semakin beratnya masalah pencemaran lingkungan yang dihadapi serta cepatnya perubahan yang terjadi dalam polapola demografisnya yang semakin memusatnya penguasaan tanah pemukiman. Kedua, daerah perkotaan merupakan wilayah pemukiman yang sudah terjamah oleh perencanaan yang terperinci, ditunjang oleh sarana keuangan dan organisasi yang memungkinkan pengembangan inisiatif. Ketiga, daerah perkotaan bagaimanapun juga akan merupakan konsentrasi penduduk terbesar di kemudian hari, bila dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini akan memudarkan ikatan-ikatan tradisional di pedesaan sebagai akibat perubahan mandasar dalam pola kehidupan di dalamnya. Keempat, secara sosiologi dapat dikemukakan bahwa daerah perkotaan merupakan sumber pengembangan manusia atau sebaliknya sumber kemungkinan konflik sosial massa, yang akan merubah seluruh hubungan antar lapisan masyarakat di perkotaan.

Sejalan dengan perkembangan waktu, persoalan pemukiman kumuh akan semakin kompleks, baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi maupun secara fisik seperti kenyamanan hidup, kesehatan, keamanan dan kesempurnaan hidup. Sementara itu dalam makna luas, pemukiman harus mampu membuka jalan dan memberikan saluran bagi kecenderungan, kebutuhan, aspirasi, dan keinginan manusia secara penuh, menuju perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Secara teoritis, pelaku dalam pembangunan perumahan dan pemukiman dapat dibagi dalam tiga pihak, yaitu: pemerintah, swasta (pengembang), dan masyarakat. Ketiga pihak ini mempunyai tugas dan fungsinya sendiri-sendiri, serta mempunyai kepentingannya masing-masing. Pada dasarnya tanggung jawab pemerintah, pengembang (swasta) dan masyarakat dalam bentuk kemitraan


diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan melaksanakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Dari segi empiris, pembangunan pemukiman hanya terpola sebagai kelanjutan struktur kota lama atau usaha pembangunan secara partial, seperti program perbaikan kampung, peremajaan kota, atau pembangunan kawasan kawasan perumahan. Kondisi ini rupanya berjalan terus, dan lagi pula ditambah cepatnya pertumbuhan penduduk kota, baik secara alamiah maupun karena migrasi, yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota. Keadaan jumlah penduduk dengan pertumbuhan penduduk kota yang tidak diimbangi dengan pembangunan pemukiman dan jumlah rumah yang layak huni, menyebabkan banyak tumbuhnya hunian liar atau pemukiman kumuh, baik dilihat dari kualitas lingkungan, kualitas tata ruang, maupun kualitas manusia penghuninya. Kenyataan yang ada tidak semua perumahan dan pemukiman memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas umum dan sosial yang memadai. Sehingga keberadaannya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai perumahan dan pemukiman yang sehat dan layak huni. Pemukiman ini lazim disebut sebagai pemukiman kumuh (slum area), dan diantaranya ada yang disebut sebagai pemukiman liar (squatter’s settlement). Peran pemerintah dalam pembangunan perumahan dan pemukiman sudah dituangkan dalam Undang-Undang N0. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman dimana dengan peningkatan pembangunan perumahan dan pemukiman masyarakat pada umumnya dan terkhusus pada masyarakat yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan papannya atau tempat tinggalnya yang


layak huni. Dalam Undang-Undang tersebut diuraikan secara jelas pada pasal 30 UUPP yaitu: 1) Pemerintah malakukan pembinaan dibidang perumahan dan permukiman dalam bentuk pengaturan dan pembimbingan, pemberi bantuan dan kemudahan, penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian 2) Pemerintah melakukan pembinaan badan usaha dibidang perumahan dan permukiman 3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman yang mulai berlaku pada tanggal 10 maret 1992 dan memiliki 41 pasal menjadi landasan pemerintah pusat pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam merancang pembangunan perumahan dan pemukiman. Pembangunan perumahan dan pemukiman sebagai bagian dari program pembangunan nasional sebetulnya sudah dicanangkan semenjak masa pemerintahan Orde Baru dalam Program Jangka Panjang Tahap I, dengan target terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar serta meningkatkannya mutu lingkungan perumahan dan pemukiman baik perkotaan maupun pedesaan dan inilah nantinya akan dibentuk dalam suatu rencana strategis yang akan dilakukan terkhusus pada dinas yang bersangkutan untuk mengimplementasikan program yang sudah terencana. Pembangunan perumahan dan permukiman yang telah direncanakan kedalam rencana strategis setiap daerah belum dapat menjawab masalah-masalah


permukiman terutama pada permukiman kumuh (slum area). Sesuai rencana strategis Kementerian Negara Perumahan Rakyat disiapkan program fasilitasi, subsidi, dan stimulasi pembangunan pembangunan rumah baru layak huni 1.265.000 unit, Rusunawa 60.000 unit, dan Rusunami 25.000 unit sampai dengan 2009 (www.kapanlagi.com, rabu 28 maret 2007 21:08). Hal ini menjadi prioritas dalam suat kebijakan dalam pembanguan perumahan dan permukiman. Permukiman tidak hanya berbicara secara fisik dari bangunan, akan tetapi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor manusianya sebagaipelaku kehidupan yang utama. Untuk menciptakan lingkungan permukiman yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, kenyamanan, kepadatan bangunan sangat tinggi, prasarana lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan rawan serta dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni, dapat ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai permukiman kumuh (Alvi Syahrin, 2003: 46) Berdasarkan Inpres No. 5 tahun 1990 dalam pelaksanaan program peremajaan permukiman kumuh ada beberapa tujuan peremajaan permukiman kumuh. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat dan derajat martabat masyarakat penghuni permukiman kumuh terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah guna memperoleh perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan teratur. Hal inilah wujud pemerintah dalam meminimalisir permukiman kumuh. Namun dengan segala keadaan yang ada dalam suatu pemerintah terkhusus pada pemerintah kota membuat lambannya penuntasan masalah tersebut.


Kondisi perumahan dan permukiman di Indonesia pada saat ini masih ditandai oleh (1) belum mantapnya sistem penyelenggaraan termasuk sistem kelembagaab yang diperlukan; (2)rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau; dan (3) menurunnya kualitas lingkungan permukiman, dimana secara fungsional kualitas pelayanan sebagian besar perumahan dan permukiman yang ada masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai. Tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau masih belum dapat diimbangi dengan kemampuan penyediaan baik oleh masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah. Secara nasional kebutuhan perumahan masih relatif besar. Sebagai gambaran status kebutuhan perumahan pada saat ini meliputi: Pertama, kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog) sebanyak 4,3 juta unit rumah,Kedua, pertumbuhan kebutuhan rumah baru setiap tahunnya sebesar 800 ribu unit rumah; serta Ketiga, kebutuhan peningkatan kualitas perumahan yang tidak memenuhi persyaratan layak huni sebanyak 13 juta unit rumah (25%). Dari segi kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan, masih terdapat banyak kawasan yang tidak dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana pendukung, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Secara fisik lingkungan, masih banyak ditemui kawasan perumahan dan permukiman yang telah melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan. Dampak dari semakin terbatas atau menurunnya daya dukung lingkungan di antaranya adalah meningkatnya lingkungan permukiman kumuh pertahunnya, sehingga pada saat ini luas lingkungan permukiman kumuh telah mencapai 47.500 ha yang tersebar tidak kurang dari 10.000 lokasi. (www.pu.go.id)


Seperti yang tertulis pada Harian Kompas kamis, 24 januari 2008 (Rumah untuk Rakyat Hanya Jadi Jargo) tertulis pembangunan perumahan semakin lama semakin berkembang namun, hal ini selalau ditandai dengan kondisi Indonesia yang selalu memburuk baik itu pada kondisi perekonomian. Ditengah situasi yang memburuk tersebut, Grup Podomoro melakukan gebrakan dengan memecahkan kebuntuan. Kelompok usaha yang banyak membangun apartemen, pusat pembelanjaan, dan perumahan ini segara membangun 14 menara rumah susun sederhana. Menara setinggi 22 lantai tersebut seluruhnya akan berjumlah 6.000 unit. Sebagian terdiri dari rusun dua kamar (lebih kurang Rp. 144 juta) dan sebagian lagi rusun satu kamar (lebih kurang Rp. 90 juta). Dalam suatu lokakarya nasional bidang perumahan dan pemukiman telah di rumuskan beberapa issue pokok dalam bidang perumahan dan pemukiman wilayah barat, tengah dan timur yaitu (Lokakarya Nasional Bidang Perumahan dan Pemukiman, Jakarta 29 Oktober 2002) 1. Aspek tata ruang dan pertanahan : a. Ketersediaan data dan skenario pengembangan perumahan dan permukiman b.Skenario yang dikembangkan dalam bentuk kebijakan dan strategi penanganannya di daerah sesuai rencana detail tata ruang di daerah dengan kawasan siap bangun sebagai rinciannya c. Penerapan kebijakan pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Aspek kelembagaan : a. Lembaga yang secara structural tepat ditetapkan untuk menangani Perumahan dan Permukiman di Tingkat Kota/ Kabupaten


b. Forum Perumahan dan Permukiman sebagai bentuk jejaring Forum Kota/ Kabupaten c. Mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang diselenggarakan secara terpadu antar lembaga/ instansi terkait serta stakeholder lainnya pada tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota d. Penguatan wadah informasi dan komunikasi bidang peruma han dari permukiman 3. Aspek pembiayaan perumahan dan permukiman : a. Pengembangan dan perumahan/ Housing Fund untuk skala Provinsi/ Kabupaten/ Kota b.

Pengembangan

program

bantuan

perumahan

untuk

masyarakat

berpenghasilan tetap dan atau tidak tetap c. Sistem kemitraan dalam pemupukan dana perumahan dan permukiman sebagai upaya terselenggaranya subsidi silang antara pengusaha dan pekerja d. Sistem sewa perumahan bagi masyarakat luas dengan adanya kemudahanan dan fasilitasi yang mampu diberikan oleh Pemerintah Kabuhaten/ Kota 4. Aspek teknologi perumahan dan permukiman serta bahan bangunan lokal : a. Pemanfaatan teknologi lokal, dalam rangka efisiensi sumber daya, melalui database teknologi dan sosialisasi teknologi b. mengangkat arsitektur lokal sebagai ciri khas daerah Kota Medan sebagai salah satu kota yang padat di Indonesia, merupakan suatu masalah yang kompleks dimana beragamnya sosial dan kultur yang ada akan semakin kompleksnya masalah yang akan dihadapai. Ada beberapa daerah yang sangat rawan dengan adanya permukiman kumuh, seperti di kota medan.


Daerah-daerah yang rawan dengan permukiman kumuh adalah daerah yang berada pada daerah aliran sungai, terkhusus pada daerah aliran sungai deli. Data menunjukkan bahwa jumlah penghuni pemukiman kumuh pada kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Hamdan, Kelurahan Sukaraja adalah 8.285 jiwa atau 1.506 kepala keluarga (hhtp//litagama.org). Masyarakat yang berpenghasilan rendah banyak mendirikan bangunan yang kurang layak pada pinggiran sungai, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat untuk mendirikan pemukiman bagi para masyarakat yang berpenghasilan rendah. Adanya indikasi-indikasi tersebut membuat pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan melakukan kebijakan dalam hal pembangunan perumahan dan permukiman dalam meminimalisir permukiman kumuh. Melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tetakerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, maka berdirilah Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang bangunan dan perumahan.

Untuk

menyempurnakan tugas pemerintah tersebut

melalui

Keputusan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan, Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perumahan dan pemukiman, antara lain menyangkut bina lingkungan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan pemerintah dan rumah dinas, bina teknik dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.


Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Strategi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dalam Meminimalisir Permukiman Kumuh di Kota Medan”.

I.2. Perumusan Masalah Dalam suatu penelitian, yang sangat signifikan untuk dapat memulai penelitian adalah adanya masalah yang akan diteliti. Menurut Arikunto, agar dapat dilaksanakan

penelitian

dengan

sebaik-baiknya

maka

peneliti

haruslah

merumuskan masalah dengan jelas, sehingga akan jelas darimana harus mulai, kemana harus pergi dan dengan apa (Arikunto, 1996:19). Berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka perumuskan masalah dalam penelitian ini adalah; “Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan dalam Meminimalisir Permukiman Kumuh di Kota Medan”.

I.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh dinas perumahan dan permukiman kota medan dalam meminimalisir permukiman kumuh di kota Medan 2. Untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mengimplementasikan strategi pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Medan.


I.4. Manfaat Penelitian 1. Secara

Subyektif,

sebagai

suatu

sarana

dalam

melatih

dan

mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan metodologi dalam menyusun karya ilmiah 2. Secara Akademis, sebagai suatu kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung bagi perpustakaan jurusan Ilmu Administrasi Negara dan bagi kalangan penulis yang tertarik dalam masalah penelitian ini. 3. Secara Praktis, sebagai bahan masukan pemikiran bagi semua kalangan terkhusus pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Medan dalam memahami lebih lanjut pembangunan perumahan dan pemukiman.

I.5. Kerangka Teori Sebagai landasan berpikir dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada, perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu dan bahan referensi dalam penelitian.

I.5.1. Strategi Penggunaan istilah strategi pada awalnya lebih memperoleh tempat dikalangan militer pada akhir abab ke-18, ketika peperangan masih relatif sederhana dan terbatas. Kala itu istilah strategi lebih poluler dikalangan perwira dalam menghadapi musuhnya (salusu, 1996:86). Namun pada dekade berikutnya, faktor militer telah bercampur dengan faktor politik, teknologi, ekonomi dan psikologi. Seperti pengertian strategi adalah ilmu siasat perang; muslihat untuk mencapai sesuatu (kamus modern bahasa Indonesia). Dan hal inilah yang semakin


berkembang dan telah digunakan diberbagai sektor dalam meningkatkan lingkungan organisasi yang bersangkutan. Hakekat pengertian strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi atau badan pemerintahan terhadap perubahan lingkungan eksternalnya. Institusi atau organisasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternalnya akan mengalami kemunduran atau kegagalan (Tangkilisan, 2003:53). Menurut Summer, strategi merupakan suatu jaringan kebijaksanaan yang luas, komprehensif, dan holistic yang menggambarkan tentang produk barang dan jasa yang akan ditawarkan ketengah masyarakat; kebijaksanaan itu secara logis berkaitan dengan jaringan sumber daya dalam organisasi yang diperlukan untuk menghasilkan produk barang dan jasa (Salusu, 1996:91) Strategi merupakan terminology yang digunakan luas oleh organisasi laba (profit oriented) yang kemudian dalam perkembangannya digunakan pula oleh organisasi nirlaba atau organisasi publik lainnya, baik di sektor birokrasi pemerintah maupun oleh kalangan organisasi voluntir (NGO = Non Govermental Organization) atau lebih dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. (Tangkilisan, 2003:54) Strategi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang. Strategi biasanya dikembangkan guna menghadapi isu strategi dengan cara membuat garis besar tanggapan organisasi terhadap pilihan kebijakan fundamental dan strategi pada umumnya akan mengalami kegagalan apabila tidak mempersiapkan langkah spesifik untuk menginplementasikan strategi tersebut.


Dalam strategi diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang nantinya pertimbangan tersebut akan dijadikan landasan dalam pembuatan strategi dalam organisasi. Oleh sebab itu menurut Hofer dan scheldel (1978) mangajukan empat komponen strategi yang perlu dipertimbangkan yaitu: (Tangkilisin,2003:54) 1. Ruang lingkup (Scope), yaitu ruang gerak interaksi antara organisasi atau institusi dengan lingkungan eksternalnya, baik masa kini maupun masa yang akan datang 2. Pengarahan sumber daya (Resource deployments), yaitu pola pengarahan sumber daya dan kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi atau instansi. 3. Keunggulan kompetitif (Competitive advantage), yaitu posisi unik yang dikembangkan institusi atau organisasi 4. Sinergi, yaitu efek bersama dari pengerahan sumber daya atau keputusan seluruh komponen yang ada mampu begerak secara terpadu dan efektif.

Menurut Hatten (1988) ada beberapa petunjuk dalam strategi agar strategi tersebut dapat dilaksanakan dan dapat berjalan sukses sesuai dengan mandat, visi, dan misi dari organisasi tersebut adalah (Salusu, 1996:108): 1. Strategi haruslah konsinten dengan lingkungannya. Jangan membuat strategi yang melawan arus. Ikutilah arus perkembangan dalam masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.


2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi. Hal ini harus tergantung pada ruang lingkup kegiatannya dan hendaknya diserasikan satu sama lainya. 3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat antara barbagai unit kerja dalam suatu organisasi sering kali mengklaim sumber dayanya, membiarkan terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi. 4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Setiap strategi yang dibuat harus mengetahui lingkungan dalam organisasi baik itu kekuatan dan kelemahan yang sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut. 5. Sumber daya adalah sesuatu yang kristis. Artinya strategi harus mampu melihat sesuatu yang memang layak dikerjakan dalam organisasi. 6. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Setiap sesuatu pasti memiliki resiko, namun resiko tersebut dapat diminimalisir dengan mengetahui lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dalam organisasi dan haruslah hati-hati dalam menetapkan strategi. 7. Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai. Hal ini dimaksudkan agar suatu keberhasilan tersebut menjadi


landasan organisasi untuk menjadikan strategi berikutnya menjadi suatu keberhasilan yang lebih. 8. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang dimaksud adalah seluruh yang ada dalam organisasi tersebut dan juga stakehonder yang ada dalam organisasi tersebut.

Proses perencanaan strategi sudah barang tentu memerlukan kerangka kerja gabungan dari berbagai tingkat manajer atau pimpinan dengan harapan bahwa masing-masing dari mereka dapat mengemukakan apa yang menjadi permasalahannya, sehingga dapat ditemukan strategi pemecahan yang tepat dan memiliki implikasi luas dan berjangka panjang. Salah satu model kerangka kerja (frame work) yang dapat digunakan melalui adaptasi perencanaan strategic adalah model Bryson (1988).


Bagan 1. Perencanaan Strategik Untuk Sektor Publik Model Bryson (1988) Mandat Organisasi

Visi

Kekuatan

Kelemahan

Lingkungan Internal: 1. Aspek Sumber Daya Manusia 2. Aspek Sumber Daya Keuangan 3. Aspek Kultur Organisasi

Misi

Analisis Matrik SWOT

Lingkungan Eksternal: 1. Aspek Pelanggan 2. Aspek Kolaborator 3. Aspek Kompetitor

Ancaman

Peluang

Temuan isu atau Faktor Strategis

Strategi Peningkatan Kinerja Organisasi Publik

Lingkungan internal dan eksternal merupakan dua hal yang sangat berkaitan satu sam lain. Hal inilah yang sangat dijadikan sebagai dasar dalam mengidentifikasikan isu-isu strategi dalam suatu organisasi. Dalam lingkungan internal terdapat kekuatan dan kelemahan yang ada dalam ruang lingkup organisasi, dimana organisasi tersebut menemukan apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam organisasi tersebut sehingga organisasinya dapat mengenal diri sendiri sebelum melakukan tindakan. Lingkungan internal ini terdiri dari sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya fisik berupa sarana dan prasarananya. Sedangkan untuk lingkungan eksternal merupakan factor-faktor yang terdiri dari luar organisasi


yaitu peluang dan ancaman. Lingkungan eksternal ini terdiri dari beberapa factor yaitu perkembangan social yang ada pada lingkungan di luar organisasi, factor ekonomi maupun factor politik. Dengan kedua lingkungan inilah perencanaan strategi yang di lakukan dapat berhasil sesuai dengan yang di harapkan kemasa depan organisasi tersebut. Menurut Bryson (1988) dalam perencanaan strategik ada beberapa pendekatan dasar yang dapat dipergunakan untuk mengenali isu strategis (dalam Tangkilisan, 2003: 51) 1. Pendekatan Langsung (direct approach), yaitu pendekatan yang akan bekerja sangat baik bagi senagian besar lembaga pemerintah dan lembaga public. Pendekatan langsung meliputi jalan lurus dari ulasan terhadap mandat, misi dan SWOT (Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) hingga identifikasi isu-isu strategis. 2. Pendekatan Tidak Lansung (indirect approach), yaitu pendekatan yang secara khusus digunakan ketika isu utama harus diarahkan kembali. 3. Pendekatan Sasaran (goals approach), yaitu pendekatan yang lebih sejalan dengan teori perencanaan konvensional, yang menetapkan bahwainstitusi atau organisasi harus menciptakan sasaran dan tujuan bagi dirinya sendiri dan kemudian mengembangkan strategi untuk mencapainya. 4. Pendekatan Visi Keberhasilan (vision of success), yaitu pendekatan yang mengembangkan suatu gambar yang terbaik atau ideal mengenai institusi atau organisasi diwaktu yang akan datang sebagai organisasi yang sangat berhasil mememnuhi misinya.


I.5.2. Perumahan dan Permukiman Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran strategis dalam pembentukan dan kepribadian bangsa. Ada beberapa unsur pokok yang terkait erat dengan perumahan dan permukiman, antara lain (Alvi Syahrin, 2003: 120): Pertama, Adanya tempat hunian yang bersifat perlindungan dan sosialisasi manusia sebagai individu dalam lingkungan terkecil. Kedua, Tempat hunian yang berfungsi lebih luas yang memperhatikan adanya kaitan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Ketiga, Adanya jaringan pelayanan yang memungkinkan manusia sebagai individu atau masyarakat menjalankan kehidupan dan penghidupannya. Keempat, Adanya unsur perbatasan yang terkait dengan tingkah laku manusia sebagai

individu

dan

masyarakat

dalam

menjalankan

kehidupan

dan

penghidupannya. I.5.2.1. Pengertian Perumahan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukman (UUPP), perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. I.5.2.2. Pengertian Permukiman Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (UUPP), permukiman mengandung pengertian sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau


lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman yang dimaksud dalam Undang-undang ini mempunyai lingkup tertentu yaitu kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna (UUPP Pasal 3) Kata permukiman merupakan sebuah istilah yang tidak hanya berasal dari satu kata, namun jika ditinjau dari struktur katanya, kata permukiman terdiridari dua kata yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu: pertama, isi yaitu mempunyai implementasi yang menunjukkan kepada manusia sebagai penghuni maupun masyarakat dilingkungan sekitarnya dan yang kedua, wadah yaitu menunjuk pada fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan manusia.

I.5.3. Pembangunan Perumahan dan Pemukiman I.5.3.1. Pembangunan I.5.3.1.1. Pengertian Pembangunan Myndal memberikan arti bahwa (dalam Agus Suryono, 2001: 56): Pembangunan harusnya merupakan suatu proses yang saling terkait antara proses partumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan demokrasi politik yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif (circular cumulative causation) Pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga Negaranya (Arif Budiman, 1995:1)


I.5.3.1.2. Alat Ukur Pembangunan Menurut Arif Budiman dalam bukunya Teori Pembangunan Dunia Ketiga, diuraikan indicator-indikator pembangunan. Indicator tersebut adalah (Arif Budiman, 1995: 2) a. Kekayaan Rata-Rata. Kemajuan ekonomi masyarakat biasanya ditandai degan pemerataan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut kemajuan

ekonomi

menjadi

hal

yang

signifikan

dalam

pembangunan. b. Pemerataan. Bangsa atau Negara yang berhasil melakukan pembangunan

adalah

mereka

yang

disamping

tingginya

produktivitasnya, penduduknya juga makmur dan sejahtera secara relatif merata. c. Kualitas Kehidupan. Kualitas yang dimaksud adalah rata-rata harapan hidup, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata presentasi buta huruf. d. Kerusakan

Lingkungan.

Pembangunan

tidak

akan

jauh

pengaruhnya terhadap lingkungan sebagai objek yang sangat dekat dengan pembangunan. e. Keadilan Sosial dan Kesinambungan. Adanya pembangunan yang berkelanjutan adalah bukti bahwa pembangunan tersebut akan berhasil. I.5.3.2. Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Dalam Keputusan Presiden (kepres) No. 63 Tahun 2000 Tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional


tertulis bahwa pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yang pelaksanaannya perlu memperhatikan aspekaspek prasarana dan sarana lingkungan, rencana tata ruang, pertanahan, industri bahan, jasa kontruksi dan rancang bangun, pembiayaan, sumber daya manusia, kemitraan antar pelaku, peraturan perundang-undangan, dan aspek penunjang lainnya. A. Asas Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dalam Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman tepatnya pada pasal 3 dikatakan ada beberapa asas yang digunakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman yaitu : a) Asas manfaat, memberikan landasan agar pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman yang menggunakan sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan sebasar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. b) Asas adil dan merata, memberikan landasan agar hasil-hasil pembangunan perumahan dan permukiman dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat. c) Asas kebersamaan dan kekeluargaan, memberikan landasan agar golongan masyarakat yang kuat membantu golongan masyarakat yang lemah dan mencegah terjadinya lingkungan permukiman yang ekslusif. d) Asas kepercayaan kepada diri sendiri, memberikan landasan agar segala usaha dan kegiatan dalam pembangunan perumahan dan pemukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya dan peran serta masyarakat sehingga


mampu membangkitkankepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri. e) Asas keterjangkauan, memberikan landasan agar hasil pembangunan perumahan

dan

permukiman

dapat

dijangkau

oleh

masyarakat

berpenghasilan rendah. f) Asas kelestarian

lingkungan

hidup,

memberikan

landasan untuk

menunjang pembangunan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Alvi Syahrin dalam bukunya Pengantar Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan menguraikan beberapa asas selain asas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perumahan dan Permukiman, yaitu (Alvi, 2003, 106): a. Asas Demokrasi, artinya pembangunan perumahan dan permukiman harus memperhatikan pengelolaan sumber daya alam serta adanya adanya pengakomodasian kekuasaan dan kewenangan dalam mengelola antara pusat dan daerah, transparan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan partisipasi semua pihak yang terkait, tidak dikriminasi dalam perbuatan dan

implementasi

kebijakan,

bertanggung

jawab

kepada

public,

penyelesaian konflik penguasaan dan pemanfaatan secara bijaksana, dan menghargai hak-hak asasi manusia dalam pengelolaan sumber daya alam. b. Asas Transpansi, artinya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan membuka ruang bagi peningkatan partisipasi dan pengawasan public dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan perumahan


permukiman, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. c. Asas Koordinasi dan Keterpaduan antar sektor, artinya pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan secara terintegrasi dengan saling memperhatikan kepentingan antar sektor,sehingga dapat dibina hubungan yang saling mendukung dan kerja sam, yang menepatkan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan dan keberlanjutan fungsi perumahan dan permukiman diatas kepentingan masing-masing sector. d. Asas Efisiensi, artinya pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dan permukiman di dasarkan pada pengelolaan secara bijaksana dengan memperhatikan sifat dapat diperbaharukan (renewable) dan tidak terbaharukan (nonrenewable), dengan selalu memperhitungkan keberlanjutan fungsi danmanfaat sumber daya alam bagi kepentingan generasi kini dan mendatang. e. Asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang tanggung jawab pengelolaan perumahan dan permukiman serta keterkaitannya dengan lingkungan hidup oleh pemerintah kepada daerah otonom, atau Mentei kepada tingkat birokrasi dibawahnya, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing daerah. f. Asas Partisipasi Publik, artinya pengelolaan perumahan dan permukiman dalam kaitannya dengan kelestarian fungsi lingkungan, membuka kesempatan

kepada

masyarakat

dan

semua

pihak

yang

terkait

(stakeholders), untuk mengambil bagian aktif dalam pengelolaan


perumahan dan permukiman serta pelestarian lingkungan, mulai dari kegiatan

identifikasi dan

inventarisasi,

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. g. Asas Pengawasan Publik, artinya mekanisme dan prosedur pengawasan masyarakat dan semua pihak yang terkait (stakeholder) dalam pengelolaan perumahan dan permukiman serta pelestarian fungsi lingkungan, dengan mengambil bagian aktif dalam melakukan pengawasan yang efektif. h. Asas Akuntabilitas Publik, artinya upaya yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak pengelola pembangunan perumahan dan permukiman serta pelestarian fungsi lingkungan, khususnya mengenai halhal yang berkaitan dengan kebijakan public dan kepentingan masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada rakyat atas segala tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan secara trasparan. i.

Asas Informasi dan Persetujuan, artinya memberikan informasi yang benar dan meminta persetujuan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman serta pelstarian fungsi lingkungan, dengan persetujuan tersebut didasarkan pada prinsip kebebasan dari pihak yang memberi persetujuan (free and prior informed consent).

B. Sistematisasi Proses Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dalam pembangunan perumahan dan pemukiman diperlukan sistematisasi proses yang mendukung proses pembangunan bagi perumahan dan permukiman. Sistematisasi proses pembangunan perumahan dan pemukiman tersebut terdiri dari beberapa tahap yaitu (Alvi Syahrin, 2003: 35):


a. Tahap Persiapan Ketentuan pasal 3 dan pasal 4 UUPP diantaranya menyebutkan pembangunan perumahan dan pemukiman berdasarkan pada asas kelestarian lingkungan, bertujuan mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak dalam lingkungan sehat, aman, serasi, dan teratur, memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional. Pada pasal 7 UUPP menetapkan dalam membangun rumah atau perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologi dan administrative, melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak

berdasarkan

Rencana

Pemantauan

Lingkungan

dan

melakukan

pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelola lingkungan. b. Tahap Penyediaan Tanah Berdasarkan pasal 32 UUPP, dinyatakan bahwa penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan pemukiman diselenggarakan dengan: Pertama, penggunaan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Kedua, konsolidasi tanah oleh pemilik tanah. Ketiga, pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya pengadaan tanah, konsolidasi tanah diperkotaan dapat dikatakan sebagai salah satu alternative kebijakan tanah perkotaan untuk menaggulangi masalah tanah perkotaan, diantaranya mengenai permukiman yaitu sekitar ketidakjelasan dan ketidakteraturan penguasaan dan penggunaan tanah, sebab perkampungan di perkotaan (permukiman kumuh) mempunyai ciri-ciri: masyarakatnya

heterogen

dan

umumnya

berpenghasilah

rendah,

rumah

mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha, kualitas


lingkungannya rendah, bentuk dan batas pemilikan tanahnya kecil dan tidak teratur. c. Tahap Perencanaan Peningkatan

dan

pengembangan

pembangunan

perumahan

dan

permukiman dengan berbagai aspek permasalahannya perlu diupayakan sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya untuk mendukung ketahanan nasional, mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Dalam pembangunan perumahan dan permukiman terkait aspek peningkatan jumlah penduduk dan penyebarannya, perluasan kesempatan kerja dan usaha. d. Tahap Perancangan Setelah mendapat izin perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerinta kabupaten/kota, penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman membuat

dan

mengajukan

rancangan

bangunan

kepada

pemerintah

kabupaten/kota. Usulan rancangan tersebut disusun secara terperinci yang dapat memberikan petunjuk yang jelas dan mudah dalam pelaksanaan fisik bangunan. Pada tahap ini pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan secara keterpaduan dan memperhatikan permukiman yang ada, tanpa mengeklusifkan diri. Pada tahap perancangan ini pembangunan perumahan dan permukiman dirancang berdasarkan lingkungan hunian yang berimbang, guna mewujudkan: a.1. Kawasan dan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi dan terratur


a.2 Kawasan dan lingkungan perumahan dan permukiman yang terdiri dari rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana agar dapat menampung dan terciptanya secara serasi berbagai kelompok masyarakat. a.3. Rasa ketidakkawanan sosial, rasa kekeluargaan, kebersamaan, kegotongroyongan antara kelompok masyarakat, dimana masyarakat yang mampu dapat membantu masyarakat yang kurang mampu melalui perusahaan pembangunan perumahan, khususnya dengan mengadakan subsidi silang dari kaveling tanah matang-matang untuk rumah mewah dan menengah kepada kaveling tanah matang untuk rumah sederhana. a.4.Pencapaian target pembangunan perumahan dan permukiman, khusus target pembangunan rumah sederhana. e. Tahap Konstruksi Pada tahap konstruksi ini, penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman harus melaksanakan pembangunan sesuai dengan persyaratanpersyaratan terknis yang telah ditetapkan dalam izin perencanaan dan izin mendirikan bangunan. Pada tahap konstruksi ini perlu dibuat ketentuan yang mewajibkan pengembangan untuk memberi jaminan sejumlah uang kepada pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, yang nilainya dapat dihitung berdasarkan perencanaan biaya yang akan dikeluarkan pengembang. f. Tahap Pengusahaan Penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman masih tetap mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pembangunan prasarana lingkungan, utilitas umum maupun fasilias sosial yang dijanjikannya, walaupun satuan unit


perumahan tersebut terjual serta memelihara paling lama satu tahun sejak pembangunan proyek secara keseluruhan. g. Tahap Pengelolaan Setelah selesai dilaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman secara keseluruhan, prasarana dan sarana lingkungan yang telah dibangun oleh penyelenggara

pembangunan

perumahan

dan

permukiman

tersebut

pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

I.5.4. Permukiman Kumuh Kumuh mengandung pengertian tidak layak yang juga dapat berarti ketidakteraturan, ketidak sehatan, dan ketidaktertiban pembangunan dan keselamatan. Permukiman kumuh dapat diartikan sebagai permukiman tidak layak huni yang dapat membahayakan kehidupan penghuninya, karena keadaan keamanan dan kesehatan serta kenyamanan dan keandalan bangunan dalam lingkungan tersebut tidak memenuhi standar pembakuan yang berlaku, baik dilihat dari segi tata ruang, kepadatan bangunan, kualitas bangunan serta prasarana dan sarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat Lahirnya pemukiman kumuh (slum area) adalah akibat pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dari penataan pemukiman. Sementara pada sisi lain, pembangunan perumahan oleh masyarakat dalam beberapa hal juga ternyata lebih cepat dari pada penataan dan pengawasan oleh pemerintah, sehingga munculnya perumahan dan pemukiman di atas tanah yang dikuasai oleh negara atau milik orang lain.


Selain itu, lahirnya pemukiman kumuh (slum area) di daerah perkotaan tidak terlepas dari perkembangan dan pertambahan penduduk kota, yang antara lain akibat urbanisasi atau migrasi. Para migran yang datang ke kota dengan berbagai motif dan tujuan, mereka tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan yang memadai untuk bekerja di sektor-sektor formal. Mereka terpaksa harus mengadu nasib di sektor-sektor informal dengan penghasilan rendah, tapi jumlah jam kerja relatif lebih tinggi. Sedangkan untuk tempat tinggal, mereka memilih daerah pemukiman kumuh karena harganya lebih murah. Penghuni pemukiman kumuh yang umumnya bekerja di sektor informal dan berpenghasilan rendah dapat digolongkan sebagai penduduk miskin (prasejahtera). Lebih jauh kemiskinan juga dapat membahayakan akidah, akhlak, mengganggu pemikiran, membahayakan keluarga dan mengancam kestabilan masyarakat (http://litagama.org). Ada beberapa ciri-ciri pemukiman kumuh yaitu (Seminar Usaha Perbaikan Pemukiman Kumuh di Petukangan – Jakarta Selatan): 1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai 2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta pengunaan ruangruangnya mencerminkan penghuninya kurang mampu atau miskin 3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan

adanya

kesembrautan

tata

ruang

dan

ketidakberdayaan ekonomi penghuninya


4. Pemukiman kumuh kerupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara sendiri dengan batas-batas kebudayaan da social yang jelas 5. Penghuni pemukiman kumuh secara social dan ekonomi tidak homogen, warga mempuyai mata pencaharian dan tinggat kepadatan yang beragam 6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai tambahan pencarian di sektor informal. Dengan adanya kemampuan untuk menghidupkan diri dengan layak inilah diharapkan warga negara bisa menikmati taraf hidup yang layak. Ada beberapa indicator yang bisa muncul dalam hidup yang layak, yaitu: Pertama, perumahan yang layak huni dari kuantitas (luas) maupun dari segi kualitas (jenis lantai dan bahan baku yang digunakan). Kedua, ketersediaan dan kemampuan mengonsumsi air yang layak. Ketiga, ketersediaan udara yang sehat untuk dihirup. Keempat, ketersediaan dan kemampuan menggunakan penerangan rumah yang baik (listrik) serta kondisi dan perkembangan lingkungan hidup (Revrison Baswir dkk, 1999:193).

I.6. Defenisi Konsep Singarimbun menyatakan bahwa kerangka konsep merupakan defenisi untuk

menggambarkan

secara

abstrak

fenomena

sosial

ataupun

alami

(Singarimbun, 1999: 24). Oleh sebab itu berdasarkan kerangka teori yang telah


diuraikan maka dapat diuraikan defenisi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut: a. Strategi adalah suatu pola perencanaan dalam menyesuaikan seluruh sumber daya yang ada baik internal maupun eksternal organisasi untuk menggunakan dan mengelola sumber daya yang ada. b. Pembangunan Perumahan dan Pemukiman adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dalam kajian tempat tinggal atau tempat hunian. c. Permukiman Kumuh adalah suatu keadaan yang kompleks dimana keadaan tersebut dapat membahayakan karena keadaan yang tidak layak dan tidak teratur. d. Strategi

Pembangunan

Perumahan

dan

Pemukiman

dalam

Meminimalisir Permukiman Kumuh adalah pola perencanaan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam menyesuaikan masalah internal dan eksternal dalam meningkatkan taraf hidup yang layak sesuai dengan sumber daya yang ada.

I.7. Defenisi Operasional Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau suatu informasi ilmiah yang amat membantu penelitian lain yang ingin menggunakan variabel yang sama (Singarimbun, 1999: 46). Hal ini akan mempermudah peneliti dalam melakukan


penelitian dengan cara memberikan indicator-indikator permasalahan yang akan di teliti. Adapaun indikator Strategi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dalam Meminimalisir Permukiman Kumuh adalah: 1. Lingkungan Internal, terdiri dari : a. Sumber daya yang dimiliki dalam mempermudah tugas dan tanggung jawab, meliputi : a.1. Sumber daya manusia a.2. Sumber dana dalam pembangunan perumahan dan permukiman a.3. Fasilitas yang ada, baik berupa sarana dan prasarana b. Strategi-strategi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Medan c. Prioritas pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan 2. Lingkungan eksternal, terdiri dari: a. Perkembangan dan kondisi sosial masyarakat b. Kemitraan yang dilakukan c. Perkembangan faktor ekonomi


I.8. Sistematika Penulisan BAB I: PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, defenisi operasional, dan sistematika penulisan. BAB II: METODOLOGI PENELITIAN Bab ini berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi, informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. BAB III: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan tentang gambaran atau karakteristik lokasi penelitian sebagai objek penelitian yang relevan degan topik penelitian. BAB IV: PENYAJIAN DATA Bab ini berisikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi yang akan dianalisis. BAB V: ANALISA DATA Bab ini berisikan pembahasan atau interpretasi dari data-data yang disajikan dan diperoleh dari lokasi penelitian. BAB VI: PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan serta untuk kemajuan objek penelitian dimasa akan datang.


BAB I PENDAHULUAN. gua-gua, kurang lebih sebelas ribu tahun yang lalu, sampai jaman orang masa kini

Recommend Documents