BAB I PENDAHULUAN. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia merupakan awal dari

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penandatangan MoU (Memorendum Of Anderstanding ) antara pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia merupakan awal dari harapan baru bagi seluruh masyarakat Aceh akan hidup yang lebih baik, aman dan damai. Pasca penandatangan MOU tersebut Aceh diberikan wewenang untuk dapat hidup mandiri, baik itu dibidang ekonomi maupun politik dan hukum. Secara politik Aceh diberikan wewenang untuk mendirikan partai politik lokal yang tercantum dalam MOU yakni : 1

Poin 1.2.1 sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, pemerintah RI dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatangan nota kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan DPR. Pelaksanaan kesepahaman ini yang tepat akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.

1

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 15 Agustus 2005

Universitas Sumatera Utara

Poin 1.2.2 Dengan penandatangan nota kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk semua posisi pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan april 2006 dan selanjutnya. Poin 1.2.3 Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah Undangundang baru tenteng penyeleggaraan pemerintahaan di Aceh untuk memiliki kepala pemerintahan Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan april 2006 serta untuk memilih anggota legeslatif pada tahun 2009. Hasil dari nota kesepahaman antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI) ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 mengenai partai politik. Hal ini yang kemudian menjadi landasan awal terbentuknya partai lokal di Aceh, Dengan adanya kesepakatan ini memunculkan hiphoria politik bagi masyarakat Aceh, hal ini terlihat dari banyaknya partai lokal yang ikut mendaftar di kantor kementerian dan HAM (Hak Asasi Manusia) tingkat Provinsi, tercatat sepuluh partai lokal yang mendaftar yaitu: Partai Aceh (PA), Partai SIRA, Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Aman Seujahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA), Partai Geuneurasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Tagwa (GABTHAT), Partai Darussalam (PD), dan Partai Lokal Aceh (PLA), namun dari kesepuluh partai lokal yang mendaftar hanya enam partai lokal yang lolos dari verivikas yaitu: Partai Aceh (PA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Bersatu Ajeh (PBA), Partai Daulat Aceh (PDA),Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS).


Keenam partai ini yang kemudian ikut dalam pemilihan legeslatif pada Tanggal 09 April 2009. keikutsertaan partai lokal ini meramaikan pesta demokrasi di Indonesia, sehingga jumlah partai politik yang berlaga pada pemilu legeslatif 2009 menjadi 49 partai politik, 6 diantaranya partai lokal. Sejarah mencatat keikutsertaan partai lokal menunjukkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada pemilihan legeslatif 2009 keberadaan partai lokal tersebut ternyata mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat, dan Partai Aceh berhasil sebagai pemenang pada Pemilu legislatif 2009 untuk kursi DPRA dengan meraih suara 46,91 persen mengalahkan partai nasional besar, seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 2 Kemengangan Partai Aceh (PA) dalam Pemilu 2009 menggambarkan sebagai jalan tengah respon atas perdamaian yang baru disepakati antara RI-GAM di Helsinki. Kemenangan Partai Aceh di tingkat Provinsi Aceh sangat luar biasa dengan meraih sekitar (1,007,173 suara (43,9%). Diurutan berikutnya adalah partai nasional, seperti Partai Demokrat (PD) dengan 10.84 suara (10,2%) dan Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 6,64%, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 3,87%, Partai keadilan Sejahtera (PKS)3,4%suara.3 Dari 69 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) 33 suara direbut ditangan Partai Aceh (PA) dan kemudian 36 kursi terdistrubusi ke 11 partai lainnya, dintaranya Partai Demokrat (PD) 10 kursi; Golkar 8 kursi; PAN 5 kursi; PKS 4 kursi; Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 kursi; satu kursi masing-masing diduki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Patriot Pancasila. Keperkasaan Partai Aceh (PA)

2 3

http//:www.serambinews.com. diakses pada tanggal 3 januari 2010 www.KPU.go.id diakses pada tanggal 3 januari 2010


berlanjut hingga hanya menyisahkan satu kursi untuk Partai Daulat Aceh (PDA) sebagai pesaingnya ditingkat lokal dari lima pesaing Partai Aceh (PA) ditingkat Provinsi. Kemenangan Partai Aceh (PA) dilevel DPRK, juga berlanjut, Partai Aceh (PA) meraih mayoritas suara di delapan kabupaten. Misalanya di Aceh Besar (75%), Pidie (95%), Pidie Jaya (90%), Bireuen (98%), Aceh Utara (95%), Lhokseumawe (97%), Aceh Timur (90%), Langsa (75%). Selanjutnya Aceh Jaya (70%), Aceh Barat (75%), Nagan Raya (80%), Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan (75%), Simulue (70%), Singkil dan Subulussalam (65%). Kemudian Aceh Tenggara (60%), Aceh Tengah dan Bener Meriah (48%), dan Gayo Luwes (70%). 4 Berdasarkan hasil rekapitulasi dari 23 kabupaten/kota, dari total suara sah sebanyak 2.146.141 suara, Partai Aceh meraih suara terbanyak mencapai 1.007.173 (46,93 %), disusul Partai Demokrat 232.728 (10,84%), Partai Golongan Karya (Golkar) 142.411 (6,64 %).Partai Amanat Nasional (PAN) 83.060 (3,87%), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 81.529 (3,80%), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 73.964 (3,45%), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 41.278 (1,92 %), Partai Daulat Atjeh (PDA) 39.706 (1,85 %), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) 38.157 (1,78 %) dan Partai Bulan Bintang (PBB) 37.336 (1,74 %). 5 Sedangkan untuk wilayah Aceh Tamiang, Partai Aceh meskipun tidak mendominasi suara secara mutlak, dari 12 kecamatan dengan jumlah suara pemilih laki-laki 83.031 suara, dan jumlah suara perempuan 82.489 suara dengan total suara pemilih keseluruhan 165.520 sura, Partai Aceh unggul dengan perolehan 29.228 suara. Hal ini menandakan bahwa Partai Aceh di kabupaten Aceh Tamiang memperoleh suara terbanyak dari partai lain, baik itu partai Nasional maupun Partai lokal lainnya sebagai pesaing utama Parta Aceh (PA). 4 5

http://rumahkuindonesia.blogspot.com/2007/08/.html diakses pada tanggal 3 januari 2010 www.Kpu NAD,go.id diakses tpada tanggal 3 januari 2010


Dengan gambaran diatas, maka penulis tertarik menulis mengenai kemengan Partai Aceh (PA) pada pemilu legeslatif 2009 di kabupaten Aceh Tamiang. Kenapa saya memilih Partai Aceh (PA) sebagai objek penelitian yang saya lakukan, ada beberapa alasan saya untuk menjawab pertanyaan ini : pertama, karena Partai Aceh (PA) merupakan partai yang lahir dari kesepakatan MoU Helsinki. Kedua, saya melihat sebagai salah satu Partai lokal yang ada di Aceh, Partai Aceh (PA) memenagkan pemilahan legeslatif 2009 baik itu dikabupaten maupun provinsi.

1.2. Perumusan Masalah Sejalan dengan latar belakang dan persoalan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : Mengapa Partai Aceh (PA) dapat memenangkan Pemilu legeslatif di kabupaten Aceh Tamiang 2009. 1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui faktor yang menentukan kemenangan Partai Aceh pada Pemilihan Legeslatif 2009. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Partai Aceh (PA) dalam pemilihan legeslatif 2009.

1.4. Manfaat Penelitian


Dalam penelitian ini, secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, terlebih lagi dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu, yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah : 1.4.1. Manfaat Bagi Penulis Manfaat penelitian ini bagi penulis dapat mengasah kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah dan melatih penulis untuk membiasakan diri dalam membuat dan membaca karya tulis. Melalui penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan pengalaman berharga dalam kapasitas kemampuan, dan kontribusi penulis untuk melihat bagaimana masalah yang diteliti. 1.4.2. Manfaat Akademis Secara akademis dapat menambah referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Departemen Ilmu Politik FISIP USU mengenai penelitian studi kepartaian. 1.4.3. Manfaat Secara Teoritis Memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu politik dalam hal perkembangan dan kekuatan politik dari Partai Aceh terkhusus mengenai Kemenangan Partai Aceh pada Pemilihan Legeslatif 2009, dan juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi Ilmu Sosial lainnya secara umum.

1.5. Kerangka Teori


Adupun kerangka teori yang menjadi landasan berfikir penulis dalam penelitian ini adalah: 1.5.1. Partai Politik dan Fungsi Partai Politik 1.5.1.1. Pengertian Partai Politik Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan bahawa, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui pemilihan umum. 6 Berikut beberapa pengertian Partai Politik menurut ahli 7 yaitu : 1.

Menurut Meriam Budiarjo : Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut

kedudukan

politik

melalui

cara

yang

konstitusional

untuk

melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki. 2.

Menurut Carl J. Friedrich : Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secra stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

6 7

Dikutip dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007, hal 102


3.

Menurut R. H. Soultau : Partai politik adalah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan pemerinythan dan melaksanakan kebijksanaan umum mereka.

4.

Menurut Sigmund Neumann : Partai politik adalah dari aktivis-aktivis politik yang berusaha menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar golongan-golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka jelaslah bahwa partai politik merupakan suatu struktur politik yang hadir dalam kehidupan bernegara agar demokrasi bisa ditegakkan.

1.5.1.2. Partai Politik Lokal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal bahwa yang dimaksud dengan partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita yang memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. 8 Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang khusus mengatur tentang Aceh bahwa, penduduk Aceh dapat membentuk partai lokal oleh warga sekurang-kurangnya 50 warga Negara Indonesia yang berusia 21 Tahun dan telah berdomisili

8

Peraturan Pemerintah Tentang Partai Politik Lokal Nomor 20 Tahun 2007. Hal. 1


tetap di Aceh dengan mempertahatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Partai Lokal adalah suatu organisasi politik yang didirikan atas dasar persamaan cita-cita, nilai, dan orientasi yang sama dalam lingkup kedaerahan, partai politik lokal ini dibentuk sebagai wadah dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyrakat daerah (lokal) sebagai partisipasi politik ditingkat daerah.

9

1.5.1.3. Tujuan Partai Politik Tujuan yang diharapkan dalam mendirikan dan mengembangkan partai politik adalah 10 : 1. Untuk menjadi wadah aktaulisasi diri bagi warga Negara yang memiliki kesadaran tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik. 2. Untuk menjadi wadah agregasi kepentingan masyarakat. 3. Untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik. 4. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki idiologi dan kepentingan yang sama. 1.5.1.4 Fungsi Partai Politik Sebagai struktur politik, partai politik tentu memiliki fungsi-fungsi tertentu. Ada beberapa fungsi dari partai politik itu dilahirkan, fungsi ini akan sangat berguna dalam keberadaan partai tersebut di tengah-tengah masyrakat. Fungsi utama partai politik itu adalah

9

Dikutip dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Ibid . hal, 103

10


mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan idiologinya. Cara yang digunakan suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan turut serta dalam pemilihan umum. Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik tersebut pula sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik yang tidak menduduki kedudukan mayoritas pada perwakilan rakyat akan berperan sebagai pengontrol partai mayoritas 11 . Fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik adalah meliputi : 1. Komunikasi Politik Salah satu tugas partai politik adalah menerima dan menampung semua aspirasi masyrakat dan mengaturnya sedemikian rupa untuk mengurangi kesimpangsiuran pendapat yang beredar dalam masyarakat. Setelah itu dirumuskan dan diajukan usul kebijakansanaan. Usul kebijaksanaan diajukan kepada pemerintah sebagai program partai. dengan demikian, tuntutan dan kepentingan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah oleh partai politik dijadikan kebijaksanaan umum, itulah sebabnya partai politik dipandang sebagai media prantara antara rakyat dengan pemerintah atau dengan kata lain partai politik sebagai sarana komunikasi politik antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. 12 Dalam hal ini juga partai politik harus respondsif terhadap tuntutan masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada sistem politik melalui agregasi dan artikulasi kepentingan. Di pihak lain partai politik juga melakukan diskusi dan penyebarluasan tas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

11 12

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia, 1992, hal. 17 Budi Winarno, Sitem Politik Indonesia Era Reformasi, Yogyakarta : Media Presisndo, 2007, hal. 98


2. Sosialisasi Politik Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarkat dimana ia berada. Biasanya proses berjalan berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dia dewasa. Sosilisasi politik juga mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai oleh masyrakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses sosialisasi ini bisa diperoleh dari lingkungan keluarga , lingkungan sekolah, lingkungan masayarakat, dan lingkungan sosial lainnya selama dia masih hidup di dunia. Oleh karena itu, partai politik harus berperan

aktif

menanamkan

norma-norma

atau

nilai-nilai

yang

berlaku

di

dalam

masyarakat.Dengan demikian, masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai, cita-cita yang sama,. Tujuannya adalah dalam rangka meraih kekuasaan politik dan merubut kedudukan politik guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka,. Inilah mengapa setiap partai politik mempunyai idiologi, cita-cita, yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk program kerja. Program-program kerja inilah yang ditawarkan kepada masyarakat agar mendukungnya dalam pemilihan umum. Dalam kaitan ini, partai politik membantu sistem politik dalam mensosialisasikan sistem politik dan mendidik anggota-angtonya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab terhadap kepentingan sendiri dan kepentingan nasional. 13 3. Rekrutmen Politik

13

Ibid, hal 98


Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalan kegiatan politik sebagai anggota partai. dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik (political recruitmen). Cara-cara yang ditempuh bisa dengan kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Selain dari itu, partai politik dapat pula mengadakan kaderisasi anggota partai. kaderisasi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dimasa mendantang. Untuk itulah, mereka melakukan rekuitmen terhadap pemimpinpemimpin partai politik yang mampu menopang kekuasaan yang mereka raih. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai yang dimasa mendatang akan menggantikan pemimpin lama (selectation of leadership). 14 4.Pengatur Konflik Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyrakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik maka partai politik berusaha untuk mengatasi konflik tersebut. Seperti konflik yang terjadi di Ambon dan Maluku maka disinalah fungsi partai politik untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut bukan mempertajam konflik yang terjadi. 15 Partai politik berperan dalam menjembatani berbagai konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat untuk selanjutnya disalurkan dalam sistem politik. Kestabilan partai politik akan sangat menentukan tingkat pelembangaan partisipasi dan dengan demikian kemampuan partai politik dalam melakukan manajemen konflik. Dalam suasana demokrasi persaingan atau perbedaan pendapat antara golongan masyrakat sering terjadi. Persaingan atau perbedaan yang timbul sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar saja. Namun apabila dibiarkan tidak mustahil 14 15

Meriam Budiarjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 163 Ibid, hal. 163


akan mengakibatkan tergantungnya kestabilan dalam pemerintahan. Oleh karemna itu, dalam situasi yang demikian peranan partai politik sangat diharapkan, guna mengurangi atau mengatasi pertentengan-pertentangan tersebut. Adapun caranya adalah membuat aturan permainan atau mengajak pihak-pihak yang bertentangan untuk kembali kepada aturan permainan yang sudah ada. Maksudnya adalah agar semua pihak dapat menyadari bahwa konflik hanya dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat dan tidak dengan perselisihan yang berlarutlarut. 5. Artikulasi Kepentingan Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legeslatif. Agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuat kebijakan publik. Pemerintah dapat mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyrakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijakan yang justru menyulitkan masyarakat. 16 Dalam artikulasi kepentingan ini semua wacana yang beredar di masyarakat luas yang berhubungan dengan kebijakan negara akan ditampung oleh partai politik, setiap masyarakat yang mempunyai masalah dengan kebijakan yang akan dibuat atau yang telah dikeluarkan oleh pemerintah maka itu akan ditampung dan selanjutnya akan disamapaikan kepada wakil partai politik tersebut yang duduk di lembaga lewgeslatif. Tetapi kembali lagi tidak semua kepentingan masyarakat dapat digubris oleh pemerintah. 6.Partisipasi Politik

16

Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hal. 86


Secara istilah partisipasi politik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau keterlibatan individu atau warga negara didalam suatu sisitwem politik yang bertujuan untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah sampai pada titik tingkatan partisipasi yang bermacam-macam. Dalam tatanan ini, partisipasi politik dapat diarahkan untuk mengubah keputusan pejabat-pejabat yang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat-pejabat itu, atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan-aturan permainan politiknya. Mobilisasi warga negara dalam kehidupan dan kegiatan politik merupakan fungsi khas dari partai politik. Di zaman medern partai politik dibentuk yaiutu ketika semakin banyak jumlah rakyat mempunyai hak pilih, dan ketika kelompok-kelompok masyarakat menuntut bahwa mereka harus diberi hak untuk bersaing untuk memperebutkan suatu jabatan pemerintahan.

1.5.2. Strategi Strategi merupakan rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Pada awalnya kata strategi dipergunakan untuk kepentingan militer “strategi” adalah turunan dari kata dalam bahasa yunani, strategos. Adapun stretegos dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer atau kepemimpinan atas pasukan”. Von Cluasewitz menjelaskan bahwa tujuan strategi itu sendiri bukanlah merupakan suatu kemengan yang tampak dipermukaan, melainkan kedamaian yang terletak di belakangnya. Terkait defenis diatas erat kaitannya denagn strategi politik yanh dijalankan setiap partai politik


tentenya berbeda-beda, seperti misalnya mempengaruhi, merekrut lalu mendoktrin individuindividu yang ada dalam masyarakat. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menggapai “kemenagan”. Kemenangan merupakan menjadi tujuan dan focus utama dari partai politik untuk meraih dan memperoleh suara sebanyak-banyaknya pada pemilihan umum agar bias menempatkan wakil-wakil yang diajukan oleh setiap paratai politik. 17

1.5.3. Strategi Politik Membahas mengenai partai politik ini tidak terlepas dari yang namanya “strategi politik”. Strategi politik merupakan teknik, cara, atau strategi yang digunaklan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik, strategi politik sangat penting bagi setiap partai politik, tanpa adanya strategi politik maka perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan terwujud. Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gambling dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai, dan juga segala kekuasaan untuk mencapai tujuan tersebut.18 Pendekatan dan kominikasi politik perlu dilakukan oleh kontestan untuk dapat memenangkan pemilu. Para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengedintifikasi besaran (size) pendukungnya, massa mengembang dan pendukung kontestan lainnya, identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan dipeoleh pada saat pencoblosan, juga untuk mengedntifikasi strategi pendekatan yang diperlukan terhadap masingmasing kelompok pemilih. Strategi ini perlu dipikirkan oleh setiap kontestan karena pesaing

17 18

Peter Schoder, Strategi Politik, Jakarta: Friderich Naumun Stifung, 2003 hal. 4 Ibid, hal. 7


secara intens melakuakan upaya-upaya untuk memenangkan pesrsaingan politik. Sementara itu, cara masyarakat menentukan pilihanya juga tergantung pada karakteristik masyarakat bersangkutan. Di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat yang lebih menggunakan logika dan rasionalitas dalammenimbang kontestan. Kemampuan kontestan memecahkan persoalan masyrakat menjadi titik perhatian kelompok masyrakat ini. Di pihak lain, kedekatan idiologis juga menjadi kekuatan untuk menarik pemilih kedalam bilik suara dan mencoblos kontestan yang beridiologi sama. Pemilih jenis ini tidak begitu memperdulikan program kerja apa yang ditawarkan oleh partai politik bersangkut an. Asal idiologi partai tersebut sama dengan idiologi pemilih, sudah cukup alasan baginya untuk memmilih kontestan ini. Besaran antara karakteristik alas an yang dipakai untuk menentukan pilihan dengan segmen- segmen pemilih dapat dilihat dalam table 1.1 berikut.19

Tabel 1.1 Jenis Pemilih dan Alasan Pemilih

Pembagian pemilih Konstituen

19

Non-partisan

Pendukung Lain

Firmanzah, Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realita, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 124


Problem-solving

Penguatan dan proteksi

Peyakinan

secara rasional

rasional

secara Pengenalan dan merebut secara rasional

Ideologi

Punguatan dan proteksi Peyakinan secara ideologis

ideologis

secara Pengenalan merebut

dan secara

ideology

Kontestan adalah kelompok masyarakat yang diwakili dan memiliki kedekatan dengan suata partai politik. Kelompok

masyarakat ini merupakan basis pendukung kontestan.

Konstituens memiliki loyalitas yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis pemilih lain. Sementara non-partisan adalah massa mengambang yang masih belum memutuskan partai politik apa yang mereka dukung. Non-partisan tidak mengikatkan diri dengan suatu partai politik apapun. Biasanya jenis pemilih ini akan menjatuhkan pilihannya diakhir periode kampanye. Atau, mereka malahn tidak memilih siapaun karena mereka tidak melihat sutu pun dari pilihan kontestan yang sesuai dengan harapan mereka. Jenis pemilih terakhir adalah pendukung atau konstituen partai politik lain. Suatu partai politik atau kontestan individu perlu juga mengembangkan hubungan dengan pendukung partai lain. Hal ini dilakukan karma kontestan pemilu perlu menjaga stabilitas dan situasi yang aman semasa periode kampanye. Partai politik perlu menggunakan penguatan yang bersifat rasional ketika mereka berhadapan dengan konstituen yang lebih mengedepankan Problem-soving. Ketika partai politik harus berhubungan dengan konstituen yang lebih melandaskan lasan memilih pada aspek- aspek non-rasional,


penguatan idiologi perlu dilakukan. Mengingatkan pesan, nilai, norma, dan faham partai perlu ditekankan dalam hal ini.

1.5.4. Strategi Pemilihan Umum Dalam rangka memenangkan pemilihan umum setiap partai politik harus memiliki strategi dan ini juga merupakan bagian dari grand strategi partai politik, yaitu yang disebut dengan strategi politik. Sebuah bentuk strategi politik yang khusus adalah strategi pemilihan umum. Dalam strategi pemilahan umum, yang terpenting disini adalah memperoleh kemenangan dan kekuasaan sebanyak mungkin pengaruh dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilihan umu, sehingga politik dapat diwujudkan dalam suatu perubahan dalam masyarakat. Persaingan dalam memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan umum, untuk menarik simpatik pemilih harus direncanakan dengan hati-hati, di disain dengan sebaik mungkin dan membutuhkan apa yang disebut dengan “strategi”. 20 Strategi pemilihan umum yang digunakan untuk memperoleh kekusaan seringkali dipandang suatu hal yang buruk. Padahal strategi ini digunakan dengan tujuan untuk menyampaikan dan menawarkan konsep-konsep dari partai politik.

1.5.5. Jenis- Jenis Strategi Politik

20

Ibid, hal 123


Berikut jenis-jenis strategi dalam politik politik menurut Peter Schoder dalam tabel 1.2. 21 Tabel 1.2 Jenis- Jenis Strategi Politik

Strategi ofensif

Strategi Defensif

Stategi memperluas passer

Strategi mempertahankan pasar

(strategi persaingan)

(strategi pelanggan, strategi multiplikator)

Strategi menembus pasar

Strategi menutup, menyerahkan pasar

(strategi pelanggan)

(strategi lingkungan sekitar)

Strategi ofensif selalu dibutuhkan, misalnya apabila partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya atau apabila pihak eksekutif ingin mengimplementasikan sebuah proyek. Dalam kedua kasus tersebut harus ada orang yang lebih banyak oaring yang memiliki pandangan positiif terhadap partai atauproyek tersebut, sehingga kampanye dapat berhasil. Yang termasuk kedalam strategi ofensif adalah startegi memperluas pasar dan strategi menembus pasar. Pada dasarnya, semua strategi ofensig yang diterapkan saat kampanye pemilu harus menampilkan perbedaan yang jelas dan menarik antara kita dan partai-partai pesaing yang ingin

21

kita

ambil

alih

pemilihnya.

Dalam

strategi

ofensif

yang

digunakan

untuk

Ibid, hal, 124.


mengimplementasikan politik yang harus dijual atau ditampilkan adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan dari padanya. Sedangkan strategi defensif akan muncul kepermukaan ketika terjadainya koalisi partai pemerintah yang terdiri atas beberapa partai yang ingin memperthankan mayoritasnya. Dilain waktu strategi defensive muncul ketika sebuah pasar tidak lagi dipertahankan lebih lanjut, dan ketika penutupan pasar ini diharapkan membawa keuntungan yang lebih banyak.

1.6. Metodologi Penelitian Kajian ilmu soaial terhadap suatu fenomena sosial sudah tentu membutuhkan kecermatan. Sebagai suatu ilmu tentang metodologi atau tata cara kerja, maka metodologi adalah pengetahuan tentang tata cara mengkonstruksi bentuk dan instrument penelitian. Konstruksi teknik dan instrument, baik dan benar akan mampu menghimpun data secara objektif, lengkap dan dapat dianalisa untuk memecahkan suatu permasalahan. Menurut Antonius Birowo, metodologi akan mengkaji tentang proses yaitu proses bagaimana penelitian berusaha menjelaskan apa yang diyakini dapat diketahui dari masalah penelitian yang akan dilakukan 22

1.6.1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bogdum & Taylor mengungkapkan bahwa “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

22

Antonius Birowo, Motodologi Penelitian Komunikasi. Yokyakarta : Gintayali, 2004, hal. 71-72


data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 23 Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkain kegiatan atau proses penjaringan informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Secara khusus penelitian deskriftif yang penulis gunakan dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya. Fakta- fakta atau data yang akan dikumpulkan dan diklasifikasikan kemudian akan dianalisa. Penelitian deskriftif merupakan suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atas keadaan atau fenomena yang terjadi, sehingga sekedar mengungkapkan fakta (fack finding). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Akan tetapi guna mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, disamping fakta juga pemberian interprestasi-interprestasi yang kuat.24

1.6.2. Objek Penelitian Objek penelitian ini merupakan Partai politik lokal yang ada di Aceh, yaitu Dewan Pempinan wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Tamiang yang berada di Jl.Ir. H. Juanda Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Nanggroe Aceh Darussalam.

1.7. Teknik Pengumpulan Data 23 24

Lex J. Moleung, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rodakarya, 1994, hal, 3 Hadari Nawawi, Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995, hal. 31


Dalam penelitian ini peneliti akan meggunakan teknik pengumpulan data sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data-data, keteranganketerangan dan fakta-fakta yang diperlakukan maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1.7.1. Penelitian lapangan (Field Research) Dengan penelitian ini penulis akan terjun kelapangan untuk mendapat data-data yang diperlukan. Diantaranya metode yang dipergunakan adalah mengunakan wawancara mendalam terhadap pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dan juga melakukan metode observas. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian yang diamati oleh peneliti. Pengamatan dapat dilakukan dengan cara sistematik, terencana dan dihubungkan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam memperoleh data-data adalah dengan metode wawancara terbuka.

1.7.2. Penelitian Dokumentasi Dengan penelitian ini peneliti akan mungumpulkan data-data sekunder yang berasal dari dokumentasi yang ada di lembaga-lembaga baik pemerintahan maupun swasta serta organisasi masyrakat yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.


1.8. Teknik Analisa Data Data yang dikumpulkan, diolah dan kemudian dianalisis untuk dapat disimpulkan sebagai hasil penelitian. Metode analisa data adalah metode deskriftif yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun dan kemudian diinterprestasikan sehingga memberikan keterangan terhadap masalah-masalah yang aktual berdasarkan data-data yang sudah terkumpul dari penelitian.

1.9. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis skripsi ini akan dijabarkan ke dalam tiga bab penyajian data dan satu bab sebagai bab penutup, yaitu : Bab

I

: Pendahuluan Pada bab ini munguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metodologi penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab

II

: Sejarah Berdirinya Partai Aceh Dalam bab ini menguraikan tentang profil Partai Aceh (PA), gambaran umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kabupaten Aceh Tamiang Nanggroe Aceh Darussalam

Bab

III

: Kemenangan Partai Lokal pada Pemilu Legeslatif 2009


pada bab ini berisikan penyajian dan pembahasan data yang didapat serta menganalisis dari data dan fakta yang ada mengenai kemenangan Partai Aceh pada Pemilu Legeslatif 2009 Bab

IV

: Penutup bab ini merupakan bab terakhir Dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta berisi saran-saran yang mungkin berguna bagi penulis khususnya dan berguna bagi Partai Aceh (PA).

BAB II Sejarah Berdirinya Partai Aceh

2.1. Sejarah Awal Partai Aceh


BAB I PENDAHULUAN. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia merupakan awal dari

Recommend Documents