Pemerintah Kabupaten Bima
BAB I PENDAHULUAN
Sering kita dengar seorang pimpinan di suatu instansi pemerintah mengatakan; “kita berhasil meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”, ataupun “kita sukses meningkatkan kinerja organisasi”. Kalimat tersebut bagi pimpinan organisasi pemerintah organisasi pemerintah tentu punya alasan. Tetapi, apakah ada ukuran ataupun indikator yang menjadi dasar pengukuran sukses atau gagalnya sebuah organisasi dalam melayani masyarakat?. Berikutnya, bagiamana standar dan proses penatapannya? Sesungguhnya bila seorang leader menyatakan berhasil mengembangkan kinerja organisasi ataupun meningkatkan pelayanan, tentu ada alasan logis dan normatif yang dapat diterima bahwa organisasi tersebut meningkat kinerjanya. Dalam konsep New Publik Management (NPM) birokrasi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakkat dituntut untuk lebih mengedepankan aspek hasil (result) dibandingkan dengan sekedar control terhadap pembelanjaan anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur. Penekanan terhadap “hasil” merupakan kritik dan perbaikan atas “konsep lama” dari publik management yang kurang relevan, untuk diterapkan pada masyarakat yang menuntut perbaikan kinerja. Dalam perspektif NPM, konsep lama birokrasi cenderung sentralistik dan lebih berorientasi input dan proses, dinilai telah menjauhkan pelayanan birokrasi dari kebutuhan masyarakat. Salah satu konsep NPM tersebut adalah indikator kinerja keberhasilan lembaga publik. Tulisan berikut mencoba menelusuri langkah-langkah penyusunan indikator kinerja di Badan Lingkungan Hidup di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bima sebagai dasar pijakan pengukuran kinerja organisasi.
Indikator Kinerja Utama 2012
1
Pemerintah Kabupaten Bima
Konsep Pengukuran Kinerja Kinerja ataupun performance dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja organisasi adalah sejumlah keluaran (output) berupa barang atau jasa yang di hasilkan dari kegiatan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Wujud kinerja organisasi dapat berwujud meningkatnya jumlah pelanggan, barang persediaan dan investasi dan sebagainya. Untuk mengetahui tingkat kemajuan kinerja organisasi di perlukan suatu indikator atas keberhasilan yang diraih. Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (key performance indicators) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi, semangat perubahan yang dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi masukan (input) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (output, outcome, benefil) artinya sukses sebuah organisasi tidaklah terletak pada banyaknya jumlah program yang tersedianya sejumlah dana maupun sumberdaya yang ada.. prinsip yang berorientasi pada hasil merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) prinsip reinventing government, sebagaimana dicanangkan Osborne dan Gabler (1992); bahwa organisasi publik diharapkan mampu mengembangkan pada paradigma kewirausahaan yang berorientasi pada hasil yang di capai; membiayai hasil bukan masukan (funding outcome not input). Konsepsi tersebut diatas, sejalan dengan landasan filosofis bangsa kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujua Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan alasan ini, dapat disampaikan bahwa sukses atau gagalnya Indikator Kinerja Utama 2012
2
Pemerintah Kabupaten Bima
penyelenggaraan pelayanan publik dalam melayani masyarakat diukur berdasarkan tujuan dibentuknya organisasi tersebut sebagaimana tertuang dalam nomerklatur pendirian organisasi itu. Indikator Kinerja Utama Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang merjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instnasi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core areal business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indikator) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: 1.
untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2.
untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang diguakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk
beberapa dokumen, antara lain; Indikator Kinerja Utama 2012
3
Pemerintah Kabupaten Bima
Perencanaan Jangka Menengah Perencanaan Tahunan Perencanaan Anggaran Penyusunan dokumen penetapan kinerja Pengukuran kinerja Pelaporan akuntabilitas Kinerja Evaluasi Kienrja Instansi Pemrintah Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Dalam penyusunan perencanaan jangka menengah seperti Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun SKPD maka IKU iini akan digunakan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Dalam berbagai literatur selalu di sebutkan bahwa ktiteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan. Dalam perenvcanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemrintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakna tersebut yang harus diajukan usulan anggaranya dalam dokumen RKA/KL ataupun RKA SKPD dengan pendekatan ini maka akan diperoleh beberapa manfaat yaitu : Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi; Indikator Kinerja Utama 2012
4
Pemerintah Kabupaten Bima
Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kgiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan; Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi. Selanjutnya pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Kebijakan Penyusunan IKU Kebijakan penyusunan IKU di lingkungan instansi pemrintah pada dasarnya terintegrasi dengan berbagai dokumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi dokumen Rencana Stratejik, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam SAKIP indikator kinerja merupakan salah satu sub sistem yang tidak terpisah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kienrja instansi pemrintah. Mengenai penyusunan IKU dalam SAKIP kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah ditetapkan
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
:
PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah menurut peraturan ini wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemrintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Format penyusunan IKU selanjutan dapat dilihat dalam Kepmenpan ini). Dalam proses Indikator Kinerja Utama 2012
5
Pemerintah Kabupaten Bima
perencanaan setiap tahun anggaran setiap pimpinan unit kerja/orgganisasi selanjutnya menetapkan IKU dalam sebuah perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Pemrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Integrasi sistem Perencanaan, Keuangan, Akuntannsi, dan Akuntabilitas Kinerja. Adapun yang menjadi tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk; 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Langkah-langkap Menyusunan IKU Dalam menyusun IKU langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Lingkungan Hidup dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat kecematan. Ada beberapa dokumen yang berkaitan dengan penyusunan indikator, yaitu; 1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan; 2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya 3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabiltas kinerja, 4. Kebutuhan data masing-masing dibidang. Biasanya setiap organisasi telah memiliki dokumen Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja Tahunan Dalam dokumen tersebut Visi dan Misi suatu organisasi telah ditetapkan dengan memperhatikan isu-isu stratejik baik secara internal dan eksternal. Berikutnya visi dan misi dijabarkan kepada beberapa tujuan yang sejalan dengan tugas, fungsi dan kewenangan dalam organisasi. Untuk Indikator Kinerja Utama 2012
6
Pemerintah Kabupaten Bima
mencpai tujuan, selanjutnya telah dilakukan seleksi sasaran yang merupakan prioritas capaian lima tahunan dalam rangka meningkatkan eksintensi organisasi. Setiap sasaran dalam rencana stratejik ditetapkan pula indikator kinerja, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan. Indikator yang ditetatpkan bisa dengan indikator kualitatif atau kualtitatif. Indikator kuantitaf bisa dengan menggunakan skala nilai misalnya baik, cukup kurang dan sebagainya. Sedangkan indikator kuantitatif bisa menggunakan jumlah, persentase, rasio rata-rata dan indeks. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik; dapat dicapai;relevan; menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukuur, dapat dikuatifikasi dan diukur. Atau dengan kriteria yang memiliki makna yang hampir sama indikator tersebut menurut Sciapo-Campo (1999) harus SMART (Specifik, Measurable, Achievable, Relistic dan Timely. Proses seleksi dan penetapan IKU secara sederhanan dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Kaji ulang tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal ini tujuan dan sasaran organisasi harus dirumuskan dengan jelas, tidak bias dan tidak melenceng dari tugas pokok dan fungsi organisasi. 2. Definisikan indikator untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran. Indikator yang disusun harus mencerminkan pencapaian sasaran, sehinggga indikator yang ditetapkan mampu menjadi “ciritical success faktor” atau berbagai faktor yang dianggap pentimg bagi keberhasian organisasi dimasa yang akan datang.
3. Identifikasi target untuk masig-masing capaian sesuai dengan kemampuan sumberdaya organisasi. 4. Rencanakan metode yang digunakan untuk menentukan apakah indikator telah tercapai sasaran. Indikator Kinerja Utama 2012
7
Pemerintah Kabupaten Bima
Penutup Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik berkewajiban menyusun IKU sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indikator bagi keberhasilan organisasi maka berdasarkan ketercapaian indikator tersebut dilakukan pengukiuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKU dengan demikian merupakan sesuatu konsensus bersama dalam memajukan organisasi gunan menghindari interprestasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi. Namun demiukian menyusun sebuah IKU bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak faktor yang menjadi tantangan daslam proses menyusun IKU sperti perbedaan karakter dasar antara karakter pelayanan publik dibandingkan dengan organisasi bisnis dan mind setting penyelenggara pelayanan publik yang cederung pada old publik manajement dan karakter IKU yang tidak mudah dikenal. Lampira-Lampiran:
Indikator Kinerja Utama 2012
8
