Bab I Pendahuluan Gagal di Caci, Sukses Minim Apresiasi

Bab I Pendahuluan Bagi sebagian orang bahkan mungkin juga sebagian Anggota DPR RI Periode 20092014, mengemban amanah sebagai wakil rakyat merupakan sebuah perjalanan yang singkat, karena per 1 Oktober 2012 kemarin DPR RI periode 2009-2014 memasuki tahun ketiga. Tahun ini dianggap tahun krusial karena Pemilu makin dekat. Parliamentary Treshold dari 2,5 menjadi 3,5 memaksa partai politik harus memastikan partainya mencapai target aman tersebut, mengingat terus menurunnya trust masyarakat terhadap partai politik. Masalahnya, hampir semua hasil survei menyatakan perolehan suara partai politik diprediksi akan mengalami penurunan pada pemilu 2014 mendatang. Di sisi lain, faktor eksternal sebagai wujud pengejawantahan dari fungsi representasi, menuntut saya meningkatkan intensitas komunikasi dengan konstituen dan keseriusan untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Menjadi anggota legislatif tak ubahnya makan buah simakalama. Ekspektasi yang sangat kuat dari masyarakat terhadap DPR-RI menjadikan setiap legislator harus terus menyuarakan aspirasi konstituen senyaring mungkin. Tapi pada sisi yang lain, masyarakat tidak henti-hentinya mempersonifikasikan DPR sebagai sebuah lembaga penuh masalah. Efeknya, anggota DPR yang masih bersih dan baik pun menjadi sasaran kemarahan dan umpatan kasar dari sebagian anggota masyarakat. Saya tidak memungkiri bahwasanya DPR sampai hari ini masih belum mampu seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas. Namun bukan berarti juga tidak ada yang perlu diapresiasi dari apa yang telah diperjuangkan oleh DPR. Sudah seringkali saya sampaikan kepada khalayak, baik melalui media maupun dalam berbagai forum diskusi atau dialog bahwa ada sebagian anggota DPR yang wanprestasi atau bahkan juga berperilaku kurang baik, namun juga masih banyak anggota yang benar-benar tulus dan bersungguh-sungguh bekerja serta mengemban tugasanya sebagai wakil rakyat. Akan tetapi, hal-hal baik yang dilakukan oleh DPR ini jarang sekali terekspos dengan baik ke publik. Dalam laporan kinerja tahun ketiga ini, saya mencoba menyampaikan dan menjelaskan apa yang telah saya lakukan selama mengemban tugas sebagai wakil rakyat, khususnya selama tahun ketiga saya menjabat sebagai anggota DPR. Uraian laporan ini memuat hasil kinerja saya selama masa sidang tahun 2011-2012. Baik itu dalam waktu masa sidang aktif maupun kegiatan pada waktu masa reses. Gagal di Caci, Sukses Minim Apresiasi Tidaklah muda berada dalam institusi yang selalu menjadi sorotan dan selalu mendapat cibiran. Setidaknya saya sendiri merasakan hal itu. Bagaimana tidak, ketika ada pihak yang menyebutkan tentang keburukan oknum-oknum di DPR maka

1

kemudian semuanya menjadi tergeneralisir dan masyarakat menganggap semua perilaku anggota DPR yang berjumlah 560 orang itu sama buruknya. Padahal, sudah berulangkali saya sampaikan diantara sekian banyak perilaku oknumoknum DPR yang tidak terpuji itu masih terdapat dan banyak saya kira anggota DPR yang perilakunya masih bisa dijadikan sebagai teladan. Namun, sekali lagi saya sampaikan bahwa risiko berjuang dalam dunia politik yang masih belum sepenuhnya baik itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terima, salah satunya cibiran dari masyarakat yang tidak pernah reda. Selama menjabat sebagai anggota DPR dari tahun 2009-2012, sudah ada beberapa penghargaan yang saya terima terkait dengan peran dan tugas saya di DPR. Hal ini menandakan bahwa saya masih di percaya masyarakat kalau apa yang saya perjuangkan selama ini masih on the track. Penghargaan yang saya terima selama menjabat sebagai anggota DPR adalah sebagai berikut: Table I.1 Penghargaan selama menjadi anggota DPR No 1 2 3 4

Jenis Penghargaan Man of The Year and News Maker 2010 (Guard of Promise) Politisi Oposisi paling berpengaruh Kandidat Muda Potensial Pilpres 2014 Politisi Hanura paling populer

Pemberi Penghargaan

Tahun Penghargaan

Rakyat Merdeka Online

2010

Charta Politica Award

2012

Pol-Tracking Institue

2012

Lembaga Survei Nasional

2012

Penghargaan ini di satu sisi menjadi bukti bahwa apa yang selama ini saya perjuangkan sebagai anggota DPR dapat diterima oleh rakyat. Namun, di sisi lain banyaknya penghargaan yang saya terima menjadikan tanggungjawab serta beban yang saya emban menjadi semakin berat. Tapi, seperti apapun apresiasi yang telah di berikan kepada saya, tetap akan saya junjung tinggi dan saya jaga konsistensinya.

2

Bab II Keterlibatan Pada Alat Kelengkapan DPR Keterlibatan pada alat kelengkapan DPR RI merupakan bagian dari tanggungjawab sebagai anggota dewan. Menjadi anggota DPR RI, disamping dituntut untuk menjalankan peran dan fungsi dengan baik, juga diharapkan memiliki kontribusi terhadap perubahan politik dan kebijakan nasional melalui alat-alat kelengkapan anggota dewan yang ada. Diakui atau tidak, melalui alat-alat kelengkapan anggota dewan dapat memainkan peran dan fungsi secara maskimal dan dapat menunjukkan kepada publik bahwa anggota dewan tidak hanya sekedar bersuara tetapi memiliki tanggungjawab yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Berikut adalah alat-alat kelengkapan DPR RI; a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Pimpinan; Badan Musyawarah; Komisi ; Badan Legislasi; Badan Anggaran; Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; Badan Kehormatan; Badan Kerja Sama Antar Parlemen; Badan Urusan Rumah Tangga; Panitia Khusus; dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Sebagai Fraksi yang paling kecil di DPR RI, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai HANURA belum dapat mengisi semua alat-alat kelengkapan yang ada. Dari beberapa alat-alat kelengkapan tersebut, Fraksi Partai HANURA DPR RI menugaskan saya pada masa sidang 2012 untuk aktif dan menempati beberapa alat kelengkapan dewan yang ada yaitu: (1) Anggota Komisi II DPR RI; (2) Anggota Bamus; (3) Anggota Tim Pengawas Bank Century; (4) Anggota Pansus UU Pemilu; (5) Anggota Pansus UU Penyelenggara Pemilu; (6) Anggota Pansus UU Keistimewaan DIY; (7) Anggota Pansus Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan (8) Panja Pengelolaan Aset Negara A.

Komisi II

Sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI, Komisi II merupakan salah satu komisi dari 11 Komisi yang ada di DPR RI. Kesebelas komisi tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut: Tabel II.1 Tabel Komisi di DPR RI Nama No Ruang Lingkup Pasangan Kerja Komisi 01 Komisi I  Pertahanan  Kementerian Pertahanan  Intelijen  Kementerian Luar Negeri  Luar Negeri  Panglima TNI dan Mabes TNI AD,

3



Komunikasi dan Informatika

      

02

03

Komisi II

Komisi III

Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Kepemiluan  Pertanahan dan Reforma Agraria 

  

Hukum HAM Keamanan

     

         

         

AL dan AU Kementerian Komunikasi dan Informatika Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Badan Intelijen Negara (BIN) Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI) LPP Radio Republik Indonesia (RRI) Dewan Pers Perum LKBN ANTARA Komisi Informasi Kementerian Dalam Negeri Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Sekretaris Negara Sekretaris Kabinet Lembaga Administrasi Negara (LAN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Arsip Nasional RI (ANRI) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Ombudsman Republik Indonesia Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Kejaksaan Agung Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM) Setjen Mahkamah Agung Setjen Mahkamah Konstitusi Setjen MPR Setjen DPD Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

4

   

04

05

06

Komisi IV

Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan Perikanan Pangan Komisi V Perhubungan Pekerjaan Umum  Perumahan Rakyat  Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal  Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

    

Komisi VI

  

       

Perdagangan Perindustrian Investasi Koperasi, UKM dan BUMN  Standarisasi Nasional    

       

    

07

Komisi VII

Energi Sumber Daya Mineral  Riset dan Teknologi  Lingkungan Hidup 

      

Komisi Yudisial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Badan Narkotika Nasional (BNN) Badan Nasional Penanggulan Terorisme Departemen Pertanian Departemen Kehutanan Departemen Kelautan dan Perikanan Badan Urusan Logistik Dewan Maritim Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perhubungan Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Pembangunan Daerah Teringgal Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Badan SAR Nasional Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS) Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura (BPWS) Departemen Perindustrian Departemen Perdagangan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Menteri Negara BUMN Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Badan Standarisasi Nasional (BSN) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Negara Lingkungan Hidup Menteri Negara Riset dan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dewan Riset Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Badan Tenaga Nuklir (BATAN) 5

 

  

08

Komisi VIII

  

Agama Sosial Pemberdayaan Perempuan

       

09

10

11

Komisi IX

Komisi X

Komisi XI

Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kependudukan  Kesehatan 

         

Pendidikan Kebudayaan Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Perpustakaan Keuangan Perencanaan Pembangunan Perbankan

          

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas Badan Pelaksana Pengendalian Usaha Hulu Migas PP IPTEK Lembaga EIKJMEN Kementerian Agama RI Kementerian Sosial Rl Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Departemen Kesehatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi badan Kkoordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pengawas Obat dan Makanan BNP2TKI PT Askes ( Persero) PT. Jamsostek( Persero) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pemuda dan Olahraga Perpustakaan Nasional

Kementerian Keuangan RI Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala BAPPENAS  Bank Indonesia  Perbankan  Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)  

6

    

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pusat Statistik (BPS) Setjen BPK RI Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan DPR harus menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah komisi, pasangan kerja komisi dan ruang lingkup tugas komisi diatur dengan keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga Kementerian negara maupun lembaga non-Kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR. Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Tugas komisi di bidang anggaran antara lain: Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah; dan  Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah. 

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;  Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;  Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah; serta  Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD. 

Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan rapat dengar pendapat umum, mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses. Selama tahun 2012 di Komisi II, saya terlibat aktif dalam rapat-rapat yang diadakan oleh Komisi II DPR RI dengan Menteri-menteri yang membidangi; Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria. Disamping rapat-rapat dengan 7

menteri terkait, Komisi II DPR RI juga secara intensif melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra-mitra Komisi II yaitu; Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Arsip Nasional RI (ANRI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Ombudsman Republik Indonesia, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pada tahun 2012, saya sebagai salah satu anggota Komisi II DPR RI terlibat aktif dalam berbagai rapat yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR RI antara lain: Tabel II.2 Agenda Rapat Komisi II DPR RI 2012 Hari/Tanggal

Nama Agenda Komsi II

30-01-2012

Raker Komisi II DPR RI dengan Mendagri

28-02-2012

RDPU Panja RUU Aparatur Sipil Negara dengan DPRD Yogyakarta Rapat Panja RUU Aparatur Sipil Negara denga Pemerintah Raker dengan Kemenpan & RB, LAN Raker dengan Mendagri terkait dengan e-KTP Rapat Timus-Timsin RUUK DIY Rapat Timus-Timsin RUUK DIY Raker dengan Mendagri, Menkumham, Komite I DPD RI dan Kemenkeu Rapat RUUK DIY dengan pemerintah

29-02-2012 26-03-2012 27-06-2012 25-08-2012 26-08-2012 28-08-2012 28-08-2012

Disamping keterlibatan aktif dalam rapat-rapat di komisi II DPR RI, saya juga di Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja selama masa reses. Selama tahun sidang 2011-2012, ada empat kali reses DPR RI. Aktivitas saya selama reses di antaranya adalah melakukan kunjungan ke Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II dan kunjungan kerja Komisi II DPR RI. Berikut adalah agenda reses saya selama tahun sidang 2011-2012. Lihat tabel. Tabel II.3 Agenda Reses Tahun Sidang 2011-2012 No 1 2 3 4

Masa Reses

Agenda

Reses I (5-15 November 2011) Reses II (15-22 Desember 2011) Reses III (16-26 April 2012)

Diskusi dengan mahasiswa di Parepare, dialog dengan masyarakat Kabupaten Maros Dialog dengan Bupati Wajo, melakukan pengawasan pelaksanaan P2IP Melakukan kunjungan ke Pabrik Semen Tonasa dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Melakukan kunjungan ke 8 Kabupaten di Dapil II Sulawesi Selatan.

Reses IV (27 Juli-2 Agustus 2012)

8

Selain kunjungan ke Dapil, pada masa reses Komisi II DPR RI juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah yang terkait dengan persoalan dan ruang lingkup kerja Komisi II antara lain: Tabel II.4 Agenda Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Tanggal Kunjungan No Tujuan Kunjungan Kerja 1 25-27 Juli 2011 Maluku Utara 2 12-14 Desember 2011 Kalimantan Timur 3 16-18 April 2012 Jawa Tengah 4 23-25 Juli 2012 Sumatera Selatan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Maluku Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan di bidang pengawasan. Kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari penyerapan informasi secara langsung mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah, pelaksanaan pelayanan publik, pelaksanaan birokrasi dan manajemen kepegawaian termasuk masalah CPNS dan tenaga honorer. Selain itu, Komisi II DPR RI juga mengawasi pelaksanaan administrasi kependudukan dan evaluasi program PNPM Mandiri Pedesaan. Komisi II DPR RI juga melaksanakan kunjungan ke kantor KPUD dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pilkada, kemudian ke kantor BPN untuk mengetahui perihal pelaksanaan program nasional pertanahan (Prona), sertifikasi (Larasita), dan tindak lanjut penyelesaian masalah pertanahan. B.

Badan Musyawarah (Bamus)

Bamus memiliki peran yang sangat sentral dalam konteks perpolitikan di DPR RI. Hampir sebagian besar keputusan penting di DPR RI, dibahas terlebih dahulu dalam rapat Bamus untuk kemudian dibawa ke Paripurna. Bamus bisa dikatakan sebagai miniatur dan representasi dari kerja-kerja politik DPR RI, karena hampir semua keputusan di DPR RI, terlebih dahulu di bahas dan di rapatkan dalam rapat Bamus untuk kemudian di bawa ke Rapat Paripurna. Pada dasarnya, Bamus dapat dijadikan tolak ukur atau instrumen untuk menilai dinamika politik dan suara-suara yang akan muncul dalam rapat paripurna. Hanya saja rapat paripurna sebagai forum tertinggi di DPR menurut undang-undang masih tetap dapat mengubah hasil keputusan Bamus. Bamus dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Bamus pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Bamus berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Ketua dan/atau sekretaris fraksi karena jabatannya menjadi anggota Bamus. pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Bamus dan dalam hal ini

9

pimpinan DPR tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili fraksi. Bamus sendiri mempunyai tugas; 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. C.

Menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undangundang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya; Memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR; Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; Mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR; Menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR; Mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah. Tim Pengawas Kasus Bank Century

Tim Pengawas Bank Century yang beranggotakan 30 orang dari berbagai fraksi yang ada di DPR RI terdiri dari FPD 8 anggota, FPG 6 anggota, FPDIP 5 anggota, FPKS 3 anggota, FPAN, FPKB, FPPP masing-masing 2 anggota. Sedangkan F-Gerindra dan F-Hanura masing-masing 1 anggota. Timwas Century mempunyai kewenangan untuk mengawasi tindak lanjut segala rekomendasi Pansus Angket Kasus Bank Century terutama yang berkaitan dengan aspek hukum. Tim pengawas berhak untuk memanggil dan meminta keterangan kepada seluruh institusi yang telah diberikan mandat untuk melaksanakan rekomendasi. Publik menilai bahwa Tim Pengawas Kasus Bank Century telah mengalami keletihan yang sangat luar biasa, karena adanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah dengan nasabah Bank Century. Kasus Bank Century merupakan malapetaka konstitusi, tidak hanya terhadap sistem ekonomi dan perbankan nasional, tetapi juga terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Sampai dengan saat ini, pemerintah belum mampu mengembalikan asetaset Bank Century yang berada di luar negeri dan masih ada dana nasabah yang belum dikembalikan pemerintah dari Rp. 6,7 triliun dana talangan yang pada waktu itu dikucurkan untuk menyelamatkan Bank Century. Dalam rapat dengan Timwas Bank Century yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Jaksa Agung Basrief Arief tanggal 25 September 2012 menjelaskan bahwa aset Bank Century yang bernilai miliaran rupiah di Hongkong sulit dikembalikan.

10

Amir Syamsuddin menjelaskan adanya hambatan teknis dan upaya perlawanan hukum dalam penyitaan aset Bank Century di luar negeri. Bila hambatan hukum di Hongkong berhasil diselesaikan, maka akan menjadi pedoman untuk penyitaan aset Bank Century yang diketahui berada di Swiss, Bahama dan negara-negara lainnya. Saya sangat menyayangkan bahwa Negara Indonesia yang memiliki kedaulatan dan dianggap sebagai negara kelima terbesar di dunia, lemah dihadapan negara lain termasuk kemampuan diplomatik dan jaringan internasional untuk mengembalikan aset-aset Bank Century yang disembunyikan di luar negeri. Jika hal ini terus dibiarkan dan tidak ada upaya yang serius dilakukan pemerintah, cepat atau lambat negara ini tidak lagi memiliki martabat dan kehormatan di mata dunia internasional. D.

Pansus Percepatan Daerah Kepulauan (PPDK)

Berdasarkan surat No. A573/F-Hanura/DPR RI/2012 tertanggal 29 Mei 2012, saya diberikan kepercayaan untuk aktif dan terlibat dalam Pansus Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK). Keterlibatan saya dalam Pansus PPDK ini merupakan bagian dari kepercayaan terhadap aspirasi masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan. Selama ini, perhatian dan kebijakan terhadap daerah kepulauan sangat timpang dan bahkan dipandang sebelah mata. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, daerahdaerah yang masuk dalam kategori kepulauan realtif terbelakang dan masyarakatnya hidup dalam kungkungan kemiskinan. Dalam pandangan saya, konsep otonomi daerah yang dijalankan selama ini, tidak saja menyisakan berbagai persoalan tentang otonomi itu sendiri, namun juga terbukti belum mampu menjembatani ketertinggalan pembangunan di wilayah-wilayah kepulauan. Paradigma pembangunan dengan pendekatan kontinen, secara empirik telah menciptakan jurang-jurang yang sangat mencengangkan antara wilayah daratan besar dengan wilayah pulau-pulau kecil, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Pada kenyataannya, kehidupan masyarakat di pulau-pulau kecil—walaupun secara geografis cukup dekat dengan pusat ekonomi dan pusat peradaban—terbukti masih terdapat sebagian besar masyarakat yang hidup dalam dengan gaya subsisten, yaitu mereka memproduksi untuk makan saja dan selebihnya untuk dijual di pasar-pasar tradisional. Hal ini dapat dipahami oleh karena untuk memperoleh barang konsumsi (minyak goreng, BBM, sabun, dan lain-lain), masyarakat tersebut harus membelinya dengan harga 150% s/d 300% dari harga di perkotaan. Sebaliknya untuk barang produksi seperti ikan, kopra, dan sejenisnya, harga jualnya hanya 75% s/d 80% dari harga di perkotaan. Dengan demikian, jika kita menggunakan instrumen Net Economic Welfare (NEW) yang memperbandingkan kesejahteraan masyarakat perkotaan dengan masyarakat pulau kecil akan didapat angka 100% berbanding 25% s/d 75%. Sementara di bidang budaya dan hukum, berbagai ketentuan hukum positif yang menaklukkan masyarakat kepulauan, tidak saja mengintegrasikan masyarakat ini menjadi masyarakat seragam yang wajib taat hukum yang amat ketakutan dengan sel polisi yang jaraknya jauh dari pulau. Dalam banyak kasus aparat penegak hukum 11

berubah menjadi hukum di wilayah-wilayah ini, terbukti telah mendegradasikan begitu banyak kekayaan budaya (kearifan lokal) masyakarat pulau-pulau kecil. Berbagai kearifan budaya lokal, kesenian yang secara langsung berkaitan dengan kepercayaan dan agama, tradisi, dan sebagainya, tampak lebih banyak diperlakukan untuk menghibur para tamu kepala daerah atau untuk memuaskan pasar pariwisata belaka. Lebih celaka lagi, jika ternyata wilayah pulau kecil tersebut mengandung mineral untuk ditambang seperti emas, bijih besi, mangan, dan lain-lain, masyarakat tradisional jika tidak disuruh minggir dari wilayah-wilayah adat istiadatnya, maka akan diperhadapkan dengan rimba-raya pertambangan rakyat yang tidak beraturan. Kesenjangan ini telah berlangsung sejak sangat lama sekali dan ironisnya, hingga saat ini belum tampak adanya kebijakan negara untuk mengatasi permasalahan ini yang nyata-nyata sarat diskriminasi serta pembiaran oleh negara. Karena itu, gagasan RUU PPDK membawa secercah harapan bagi masyarakat pulau-pulau kecil. Menurut saya, upaya pengaturan percepatan pembangunan daerah kepulauan ini didasarkan pada beberapa masalah penting, diantaranya, Pertama, dari aspek yuridis, ketentuan hukum dalam regulasi nasional belum sepenuhnya memberikan perlakuan yang adil dan perhatian yang lebih terhadap prinsip Negara Kepulauan, sehingga kebijakan pemerintah, seringkali hanya terfokus dan berorientasi pada daerah dengan karakteristik terestial akuatik (daerah dimana luas wilayah daratan lebih luas daripada lautan). Akibatya, daerah-daerah yang memiliki karakteristik kepulauan dengan wilayah laut yang luas, kurang diperhitungkan dan tidak jarang dengan sengaja diabaikan dari indikator yang dipergunakan untuk merancang sebuah program di daerah. Kedua, ketimpangan dalam pengaturan hukum dan kebijakan yang berbasis kekuasaan, menimbulkan lambannya perputaran roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta pertumbuhan ekonomi, karena persebaran demografis pada wilayah kepulauan tidak merata. Ketiga, rentang kendali yang sangat jauh dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan daerah, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahaan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menyebabkan keberadaan daerah kepulauan menjadi tercecer. Belum lagi munculnya masalah ketidaktersediaan infrastruktur komunikasi dan transportasi yang memadai, untuk dapat meminimalisasi kendala dan mengoptimalkan peran faktor determinan bagi proses percepatan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, juga menjadi pekerjaan rumah yang seringkali tidak mampu teratasi dengan baik. Keempat, dari aspek ekonomi, sebagaimana telah digambarkan di atas, dinamika ekonomi yang derajat dan jenisnya terbatas, belum didukung oleh jaringan distribusi serta pemasaran yang memadai, sehingga ekploitasi yang dilakukan hanya sematamata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tidak dapat digunakan sebagai komoditi yang bernilai ekonomis, karena tingkat isolasi geografis dengan keunikan endemis dan keanekaragaman biotik yang jumlahnya terbatas.

12

Kelima, dari aspek sosial, kondisi geografis suatu wilayah kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, berimplikasi pada aspek sosial budaya seperti tradisi dan adat istiadat, aspek pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Atas dasar pertimbangan masalah-masalah penting di atas, menurut saya, menjadi penting untuk kemudian memberikan perhatian yang lebih terhadap keberadaan daerah-daerah kepulauan yang ada di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya akan lebih baik apabila implementasi dari perhatian tersebut tidak serta merta dengan melahirkan undang-undang baru. Pada hakikatnya, pengaturan mengenai daerah kepulauan secara implisit sudah termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, serta dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Akan tetapi dalam implementasinya hal tersebut masih sangat sulit kita temukan. Daerah kepulauan seakan-akan masih terus menjadi daerah nomor dua dan seringkali tersingkir dari arus globalisasi pembangunan bangsa ini. Hadirnya kewenangan daerah provinsi kepulauan yang ditetapkan atas dasar prinsip penarikan garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana tercantum dalam United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982, seyogyanya dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah kepulauan. Munculnya usulan rancangan Undang-Undang PPDK dari masyarakat yang berada di wilayah kepulauan harus dimaknai sebagai sebuah keinginan kuat untuk sama-sama menjadi daerah maju dan menjadi penopang kekuatan di wilayah terluar negara kita, bukan upaya untuk menerobos atau merusak tatanan yang sudah ada. Dengan demikian, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk kembali meninjau semua aturan yang sudah ada mengenai daerah kepulauan ini, serta apabila apa yang ada dalam Rancangan Undang-Undang ini sudah secara detil tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda-nunda apalagi sampai tidak melaksanakan amanah dalam undang-undang tersebut. Apabila prasyarat serta komitmen itu mampu secara konsisten dipenuhi oleh pemerintah, maka keberlanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini mampu kita terima untuk ditunda. Dalam hal keberlanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, Fraksi Partai HANURA DPR RI berpandangan, bahwasanya pemberian perhatian dengan cara menghadirkan undang-undang baru mengenai percepatan pembangunan daerah kepulauan dalam konteks masih terdapat rancangan undang-undang yang relevan dan sejalan dengan semangat yang dimaksudkan di atas akan menjadi preseden yang kurang baik dalam semangat bernegara dan berbangsa. Karena kedepannya bisa menjadi sebuah kelaziman yang tidak patut, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara memunculkan undang-undang baru. Ini akan menjadikan penumpukan undangundang dengan substansi yang sama, dimana harusnya bisa diatur dalam satu regulasi, namun karena semangat yang terlalu menggebu-gebu akhirnya menggunakan jalan pintas dengan cara menghadirkan undang-undang yang baru.

13

Karenanya, saya yang mewakili Partai Hanura, pada penyampaian pandangan fraksi Partai Hanura dalam Rapat Pansus PPDK tanggal 12 Oktober 2012, telah menyampaikan pendapat secara tegas kepada pemerintah untuk betul-betul memperhatikan keberadaan daerah kepulauan di Indonesia, serta memberikan apa yang sudah menjadi hak mereka sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Sedangkan apabila ada hal substansial dalam rancangan Undang-Undang PPDK yang belum masuk dalam undang-undang atau peraturan yang sudah terlebih dahulu ada, hendaknya dapat direkomendasikan untuk bisa dimasukkan dalam peraturan-peraturan terkait sesuai dengan mekanisme yang ada. Pemerintah pun, telah memberikan reaksi positif terhadap pandangan saya dalam rapat pansus PPDK tersebut.

14

Bab III INTENSITAS KEHADIRAN DALAM RAPAT DI DPR Seringkali orang melihat dan menilai seorang anggota legislatif hanya dari apa yang tampak tanpa melakukan klarifikasi dan penelusuran lebih dalam mengenai informasi yang mereka dapatkan. Hal yang sering mendapat sorotan antara lain adalah mengenai kehadiran dalam agenda-agenda rapat baik rapat paripurna maupun rapat dengan mitra kerja di komisinya. Saya sepakat bahwa permasalahan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR itu sangat penting, bahkan merupakan sebuah keharusan. Akan tetapi, ketika sewaktu-waktu seorang anggota DPR tidak bisa hadir dalam kegiatan rapat yang dilaksanakan bukan berarti serta merta dia tidak menjalankan tugas yang di amanatkan kepadanya. Perlu publik juga tahu bahwa tugas dari seorang anggota legislatif tidak hanya terbatas di ruang rapat saja. Justru hal yang tak kalah jauh penting adalah turun langsung ke lapangan untuk melihat sendiri permasalahan yang ada. Karena dengan begitulah saya bisa menemukan fakta-fakta yang seringkali tidak terungkap dalam ruang rapat. Dengan mengetahui fakta yang benar-benar terjadi itulah formulasi kebijakan yang dibahas oleh DPR bersama pemerintah akan lebih tepat guna dan tepat sasaran. Sehingga perlu untuk dicari informasi lebih lanjut apabila terdapat seorang anggota DPR yang terlihat sesekali tidak hadir dalam ruang rapat. Berikut adalah daftar kehadiran saya dalam rapat-rapat di DPR sesuai data dari Biro persidangan DPR (selengkapnya, lihat lampiran): Tabel III.1 Rapat-rapat DPR-RI Masang Sidang I Tahun Sidang 2011-2012

Jenis Rapat Rapat Paripurna Rapat Komisi II Rapat Bamus

Jumlah Rapat 10 (100%) 17 (100%) 6 (100%)

Kehadiran

Ijin

8 (80%) 11 (64,71%) 1 (16,7%)

2 (20%) 6 (35,29%) 4 (66,7%)

Sakit

Tanpa Keterangan

-

-

-

-

1 (16,7%)

-

Tabel III.2 Rapat-rapat DPR-RI Masang Sidang II Tahun Sidang 2011-2012

Jenis Rapat Rapat Paripurna Rapat Komisi II

Jumlah Rapat 5 (100%) 10 (100%)

Kehadiran 5 (100%) 5 (50%)

Ijin

Sakit

Tanpa Keterangan

-

-

-

5 (50%)

-

-

15

Rapat Bamus

3 (100%)

0 (0%)

1 (33,3%)

-

2 (33,3%)

Tabel III.3 Rapat-rapat DPR-RI Masang Sidang III Tahun Sidang 2011-2012

Jenis Rapat Rapat Paripurna Rapat Komisi II Rapat Bamus

Jumlah Rapat 10 (100%) 27 (100%) 6 (100%)

Kehadiran 9 (90%) 17 (62,96%) 1 (16,7%)

Tanpa Keterangan 1 (10%)

Ijin

Sakit

-

-

8 (29,63%) 2 (33,3%)

2 (7,41%)

-

-

3 (50%)

Tabel III.4 Rapat-rapat DPR-RI Masang Sidang IV Tahun Sidang 2011-2012

Jenis Rapat Rapat Paripurna Rapat Komisi II Rapat Bamus

Jumlah Rapat 10 (100%) 29 (100%) 3 (100%)

Kehadiran

Ijin

8 (80%) 13 (48,15%) 1 (33,3%)

1 (10%) 16 (59,26%) 1 (33,3%)

Sakit -

Tanpa Keterangan 1 (10%)

-

-

-

1 (33,3%)

Melihat data kehadiran di atas memang saya akui ada beberapa rapat baik itu rapatrapat di Komisi II, rapat-rapat Bamus dan rapat-rapat Paripurna yang tidak sempat saya hadiri. Hal ini semata-mata bukan kehendak saya untuk tidak hadir dalam rapat, tapi kondisinya memang tidak memungkinkan bagi saya untuk tidak bisa hadir dalam rapat tersebut. Faktor manajemen rapat yang masih belum sepenuhnya bagus di DPR ini menyebabkan seringnya jadwal rapat yang bentrok di DPR, seperti rapat Komisi II dan Rapat Timwas Century, atau rapat Komisi II dengan Rapat Bamus bahkan juga dengan Pansus yang seringkali bersamaan. Atau juga karena ada keperluan lain di luar DPR, seperti undangan sebagai pembicara seminar, dialog dan sebagainya, yang tidak mungkin saya tolak begitu saja. Karena sebagai Anggota DPR, konstituen saya tidak hanya para pemilih di daerah pemilihan saya. Tapi juga berbagai lapisan masyarakat serta seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, seperti yang telah saya paparkan dalam berbagai kesempatan dan juga dalam laporan-laporan saya sebelumnya, bahwasanya menurut saya kehadiran penting, tapi bukan parameter. Yang terpenting adalah pertarungan ide dan gagasan di DPR bukan semata soal kehadiran. Saya pernah memberi usul agar Sekretariat Jenderal DPR-RI meminta sebuah lembaga khusus yang ditugaskan memberikan penilaian terhadap kinerja para anggota DPR secara objektif. Bukan dengan cara

16

selama ini dimana Sekjen DPR-RI masih juga membuat progress report yang isinya hanya formalitas dan mayoritas diisi hal-hal yang dinilai baik saja, termasuk daftar kehadiran.

17

Bab IV PENUGASAN DI KOMISI II DPR Komisi II DPR-RI merupakan salah satu komisi yang sangat bergensi di DPR-RI. Walaupun komisi ini sering dipandang sebagai lahan kering bagi anggota DPR yang nakal, tetapi komisi II dalam tahun sidang 2012 mampu menyelamatkan wajah parlemen Indonesia dari kritikan publik. Produktivitas legislasi yang dihasilkan komisi II dalam tahun 2012, lebih banyak dibandingkan dengan yang dihasilkan komisi yang lainnya. Dalam tahun sidang 2012, Komisi II telah menghasilkan UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pemilu legislatif 2014 yang sangat monumental dan Undang-Undang No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam tahun sidang 2012, saya dipercaya dan ditugaskan Fraksi Partai Hanura untuk menjalankan tugas di Komisi II. Tugas tersebut terkait dengan tiga fungsi utama DPR-RI yaitu; (1) fungsi legislasi; (2) fungsi anggaran; (3) fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, seorang anggota DPR seperti saya harus lincah dan kritis dalam menyikapi seluruh persoalan bangsa, terutama yang terkait erat dengan mitra kerja atau Kementerian/lembaga yang menjadi pasangan kerja Komisi II DPR-RI. Banyak sekali persoalan di Kementerian/lembaga yang membutuhkan penanganan dari segala segi termasuk dari aspek legislasi, anggaran dan pengawasan. A.

Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi yang menjadi tugas pokok anggota dewan. Fungsi ini nampak dalam keterlibatan dan aktivitas anggota dewan dalam membuat undang-undang. Pada dasarnya, anggota dewan mempunyai hak inisiatif untuk membuat dan mengajukan sebuah rancangan undang-undang. Tetapi untuk melaksanakannya sangat tidak mudah, karena berbenturan dengan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh anggota dewan. Pelaksanaan fungsi legislasi dalam tahun sidang 2011-2012 pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan fungsi legislasi tahun sidang 2010-2012. Pada tahun sidang 2011-2012 yang berakhir pada Juli lalu, capaian produk legislasi yang dihasilkan DPR-RI masih jauh dari harapan dan tidak berbanding lurus dengan perencanaan program legislasi nasional (prolegnas) yang telah ditetapkan. Menurut saya, minimnya capaian produk legislasi pada tahun sidang 2011--2012 hendaknya menjadi perhatian bersama baik DPR maupun pemerintah. Beberapa kendala yang dihadapi anggota DPR-RI dalam proses penyelesaian RUU antara lain terkait dengan adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam terhadap suatu substansi, baik antara DPR dan pemerintah maupun di antara fraksi-fraksi di DPRRI. Pada masa persidangan I hingga IV pada tahun sidang 2011-2012, atas dasar penetapan Prolegnas 2011, DPR dan Pemerintah berhasil menyelesaikan 26 RUU, baik RUU prioritas yang datang dari DPR dan pemerintah maupun RUU kumulatif terbuka yakni RUU yang terkait dengan APBN dan pengesahan konvensi. Untuk Komisi II, dalam tahun sidang 2011/2012 ada sedikitnya 9 RUU yang dibahas dan beberapa diantaranya sudah disahkan menjadi undang-undang. Untuk lengkapnya lihat tabel berikut:

18

Tabel IV.1 RUU yang sedang dan telah di bahas di Komisi II

No

1

2 3 4 5 6 7

Nama RUU

Dalam Pembahasan

Disahkan tanggal 11 April 2012 menjadi UU NO.8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Sudah disahkan 30 Agustus 2012

RUU Pemilu

RUU Keistimewaan DIY RUU Pilkada RUU Aparatur Sipil Negara RUU ORMAS RUU Desa RUU Pemerintahan Daerah

Sudah disahkan

Dalam pembahasan Dalam pembahasan Dalam pembahasan Dalam pembahasan Dalam pembahasan

Dari beberapa produk rancangan undang-undang yang dibahas di Komisi II, saya terlibat aktif dalam pembahasan tiga rancangan produk undang-undang yaitu; (1) RUU Pemilu Legislatif yang telah disahkan menadi UU No.10 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; (2) RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian sudah disahkan menjadi UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Terkait dengan produk UndangUndang Keistimewaan DIY, saya dipercaya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk menjadi salah satu anggota Tim Pengarah Perancangan Grand Design Keistimewaan DIY yang diketuai oleh Rektor Universitas Gajah Mada. B.

Fungsi Anggaran

Bagi anggota Dewan, sungguh tidak mudah menjalankan fungsi anggaran. Fungsi anggaran sendiri menyangkut tugas Komisi II dalam mencermati dan menyetujui pos-pos anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II. Tugas Komisi dalam fungsi anggaran, yaitu: - Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan - Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Selama masa sidang I-IV tahun sidang 2011-2012 Komisi II telah melakukan pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan Rencana Kerja dan Anggaran 19

Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) yang masuk dalam APBN 2012 serta membahas dan menyetujui pengajuan RKA-K/L untuk APBN-Perubahan 2012. Selain itu, pada awal-awal masa sidang, saya juga ikut membahas rancangan RKAK/L untuk Tahun Anggaran 2012. 1.

Berdasarkan DIPA APBN 2012, Pagu Anggaran Lembaga Administrasi Negara sebesar Rp.243,322,942,000 (dua ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah). Sedangkan Pagu APBNP tahun 2012 untuk Lembaga Administrasi Negara sebesar Rp.244.154.514,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah). Terkait dengan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Lembaga Administrasi Negara mengalami penambahan sebesar Rp.5.066.065.355,- atau naik 7,30% dari total pagu anggaran PNBP sebesar Rp.64.303.428.000,- sehingga total pagu anggaran PNBP seluruhnya menjadi Rp.69.369.493.355,-. Jumlah anggaran LAN kemudian meningkat menjadi 0,12% menjadi Rp. 243.628.823.355,-.

2.

Pagu definitif Kementerian PAN dan RB pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 170.471.660.000,-. Komisi II DPR-RI juga menyetujui penambahan anggaran yang diajukan oleh KemenPAN & RB sebesar Rp. 10.195.400.000,untuk kegiatan pelatihan tenaga analis jabatan, analis beban kerja dan evaluasi jabatan.

3.

Berdasarkan APBN 2012, alokasi untuk Ombudsman RI pada tahun anggaran 2012 yakni dari base-line sebesar Rp.42.630.645.000,- (empat puluh dua milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditambah dana optimalisasi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 67.630.645.000,- (enam puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor S-163/MK.02/2012 tanggal 7 Maret 2012 perihal Pemotongan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN Perubahan Tahun Angaran 2012, Ombudsman RI diminta untuk melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp.8.875.761.600,- (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

4.

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.01/MK.2/2011 tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2012, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.527.304.839.000,- (lima ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus empat juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) untuk membiayai tiga program kegiatan antara lain (a) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis; (b) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKN; (c) program penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S163/MK.02/2012 tanggal 7 Maret 2012 perihal pemotongan anggaran Kementerian/lembaga dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2012,

20

anggaran BKN tahun 2012 dikenakan pemotongan/efisiensi sebesar Rp. 40.447.634.200. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.02/2012 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga TA.2012, BKN mendapatkan rewad sebesar Rp. 1.493.621.000,-. 5.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor SE01/MK.2/2011 tanggal 1 November 2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun anggaran 2012, Pagu awal Arsip Nasional RI pada tahun 2012 adalah sebesar Rp152.778.989.000,- (seratus lima puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) untuk menjalankan program; (1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya; (2) Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur ANRI; (3) Program penyelenggaraan kearsipan nasional.Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan RI No.S163/MK.02/2012 tanggal 7 Maret 2012 tentang Pemotongan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN perubahan tahun Anggaran 2012, ANRI mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp.22.525.456.000,- (Dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Mnteri Keuangan RI No.94/KMK.02/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Tahun Anggaran 2012, ANRI diberikan penghargaan sebesar Rp 1.457.423.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

6.

Pada tahun anggaran 2012, alokasi anggaran BNPP sebesar Rp.248.761032.000,- (dua ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) atau hanya sebesar 54,79% dari pagu definitif BNPP Tahun 2011. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-381/MK.02/2012 Tanggal 28 Mei 2012 perihal Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Dalam Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun Anggaran 2012, alokasi anggaran BNPP Tahun angaran 2012 yang semula sebesar Rp. 248.761.032.000,- (dua ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp.51.019.339.000,- (lima Puluh Satu milyar sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau 20,51%.

7.

Pagu definitif yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2012 untuk Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.17.134,4 milyar. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN 2012, pemerintah melakukan kebijakan pemotongan anggaran untuk menjaga kredibilitas APBN Tahun 2012 terkait kenaikan harga BBM. Jumlah total pengurangan pagu Kementerian Dalam Negeri adalah sebesar Rp.579,3 milyar. Tetapi Kementerian Dalam Negeri juga memperoleh tambahan anggaran sebesar lima milyar pada program Kesatuan Bangsa dan Politik dari semula sebesar Rp.188,80 milyar menjadi Rp.193,78 milyar. 21

Tambahan alokasi tersebut dipergunakan untuk dukungan kegiatan Tim seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu yang sebagian pelaksanaan kegiatanya dilanjutkan di tahun 2012. 8.

Berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan No. SE-01/MK.2/2011 tanggal 1 November 2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012, BPN RI mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp3.957.875.318.000,- (tiga trilyun Sembilan ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pada seluruh satuan kerja di lingkungan BPN RI di seluruh Indonesia pada tahun 2012.

9.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.215/KMK.02/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2012, KPU mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 1.635.211.541.000,- terdiri dari anggaran rutin sebesar Rp. 1.135.211.541.000,- dan anggaran tahapan pemilu 2014 sebesar Rp.500.000.000.000,-.

10.

Tahun 2012 Bawaslu memperoleh anggaran dalam DIPA Nomor. 0001/11501.1.01/00/2012 sebesar Rp.75,00 milyar yang dialokasikan melalui bagian anggaran (BA) 115 yaitu dalam 2 program yaitu; (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; (2) pengawasan penyelenggaraan pemilu. Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S163/MK.02/2012 Tanggal 7 Maret 2012 Prihal Pemotongan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 diberitahukan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp.21,91 milyar sehingga pagu anggaran Bawaslu Tahun 2012 menjadi sebesar Rp.53,09 milyar. Terhadap hal tersebut Komisi II DPR-RI pada RDP tanggal 12 Maret 2012 yang ditegaskan kembali dalam RDP tanggal 28 Maret 2012 tidak menyetujui pemotongan anggaran BAWASLU.

Dari hasil pembahasan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) 2012, Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Tentang Pagu Definitif Kementerian Kelembagaan (K/L) Tahun 2012 yang menjadi mitra Komisi II, adalah: Tabel IV.2 Pagu Definitif Mitra Kerja Komisi II 2012

Mitra Kerja Komisi II Kementerian Dalam Negeri Badan Pertanahan Nasional Sekretariat Negara Kementerian

Anggaran 2011

Anggaran 2012

Rp 15.208.795.280.000,-

Rp. 17.134.374.518.000,-

Rp 3.695.099.758.000,-

Rp3.957.875.318.000,-

Rp 2.138.423.857.000,Rp 153.900.000.000,-

Rp.2.606.052.679.000,Rp.170.471.660.000,-

22

Pendayaguanan Aparatur Negara Lembaga Administrasi Negara Badan Kepegawaian Negara Arip Nasional RI Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu Ombudsman Republik Indonesia Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Rp 244.128.824.000,-

Rp. 243.628.823.355,-

Rp 474.320.000.000,-

Rp.527.304.839.000,-

Rp 149.051.779.000,Rp 980.870.000.000,-

Rp152.778.989.000,Rp. 1.635.211.541.000,-

Rp 49.494.551.000,Rp 16.312.426.000,-

Rp.75,00 milyar Rp. 67.630.645.000,-

Rp. 454.000.000.000,-

Rp. 248.761.032.000,-

Jika dilihat dari struktur anggaran mitra kerja Komisi II DPR-RI, dapat dikatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki pos anggaran yang sangat banyak, disusul Badan Pertanahan Nasional dan Sekretariat Negara. Dalam menjalankan fungsi anggaran, saya harus memastikan dan mengawasi agar anggaran tersebut digunakan secara tepat, efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Di Komisi II, saya tidak memberikan toleransi terhadap Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi mitra kerja saya untuk melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran. Dalam tahun 2012, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan tambahan anggaran terhadap mitra kerja atau Kementerian/Lembaga atas prestasi dan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, terutama dalam menjalankan program-program kerjanya dengan baik. Saya selaku anggota Komisi II, memberikan apresiasi kepada Lembaga/Kementerian Negara yang memperoleh tambahan anggaran tersebut dan mengharapkan agar tambahan anggaran ini, berguna bagi perbaikan layanan yang dilakukan oleh mitra kerja Komisi II. Tabel IV.3 Tambahan Anggaran Mitra Kerja Komisi II dalam APBN-P 2012

Tambahan Dalam APBN-P 2011 Kementerian Dalam Negeri Rp. 2.037.887.893.000,Badan Pertanahan Nasional Sekretariat Negara Rp. 199.474.588.000,Kementerian Pendayaguanan Rp. 470.000.000,Aparatur Negara Lembaga Administrasi Rp. 466.648.000,Negara Badan Kepegawaian Negara Rp. 242.229.000,Arip Nasional RI Rp. 3.133.810.000,Komisi Pemilihan Umum Rp. 28.527.750.000,Badan Pengawas Pemilu Rp. 29.777.991.000,Mitra Kerja Komisi II

APBN-P 2012 Rp. 5.000.000.000,Rp. 5.910.524.000,Rp. 10.195.400.000,Rp. 244.154.514,Rp. 1.493.621.000,Rp. 1.457.423.000,-

23

Ombudsman Republik Indonesia Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Rp.25.000.000.000,-

Alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga atau mitra kerja Komisi II sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Untuk tahun 2012, pemerintah mengambil beberapa kebijakan yang sangat fundamental antara lain; adanya kebijakan Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2012 bagi semua Kementerian/Lembaga dengan prinsip “sharing the pain” untuk semua Kementerian dan lembaga. Terhadap pemotongan anggaran tersebut, saya berpendapat bahwa pemotongan anggaran hendaknya dilakukan dengan memperhitungkan batas rasio anggaran yang masih bisa digunakan untuk menjalankan program kerja masingmasing Lembaga/Kementerian. Apabila pemotongan anggaran tersebut mengganggu kelancaran pelaksanaan program kerja masing-masing Kementerian/Lembaga, maka alangkah baiknya apabila lembaga-lembaga tersebut mengajukan keberatan kepada Komisi II DPR-RI, untuk kemudian dapat diambil langkah-langkah atau tindakan yang bisa menjadi solusi bagi semua pihak. Tabel IV.4 Anggaran Kementerian/Lembaga yang dipotong Tahun Anggaran 2012

Jumlah Potongan/Blokir Anggaran 2012 Kementerian Dalam Negeri Rp. 579,3 milyar (dipotong) Badan Pertanahan Nasional Rp. 112.353.600.000,- (diblokir) Sekretariat Negara Rp. 88.027.016.000,- (dipotong) Kementerian Pendayaguanan Aparatur Rp. 39,039 Milyar atau 22,2% dari pagu Negara total (Rp.170,471 milyar) (dipotong) Lembaga Administrasi Negara Rp. 4.770.184.000 (dipotong) Badan Kepegawaian Negara Rp. 40.447.634.200 (Dipotong) Arip Nasional RI Rp. 22.525.456.000,- (Dipotong) Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu Rp. 21,91 milyar Ombudsman Republik Indonesia Rp. 8.875.761.600,- (Dipotong) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Rp. 51.019.339.000,- (Dipotong) Mitra Kerja Komisi II

Berdasarkan kesimpulan rapat kerja/rapat dengar pendapat tanggal 12 Maret 2012, Komisi II DPR-RI tidak menyetujui pemotongan pagu anggaran tahun 2012 pada KemenPAN & RB, LAN, BKN dan ANRI mengingat tupoksi dari KemenPAN & RB, LAN, BKN dan ANRI sangat penting dalam mendukung upaya percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola yang merupakan prioritas pertama pembangunan nasional 2010-2014. Dalam menjalankan fungsi anggaran saya selalu kritis terhadap Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II yang penyerapan anggarannya rendah. Diantara mitra kerja Komisi II yang penyerapan anggarannya rendah antara lain;

24

1.

2.

C.

Untuk LAN sampai dengan April 2012, dari total anggaran Rp.243,332,942,000 baru terserap sekitar Rp.35.882.164.696,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) atau baru mencapai 14,75%. Kementerian Sekretariat Negara tahun 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 hanya sebesar Rp.349.826.155.710,- (tiga ratus empat puluh Sembilan miliar delapan ratus duapuluh enam juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) atau 17% dari pagu anggaran belanja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2012. Penyerapan anggaran tersebut hanya naik sedikit dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada periode yang sama tahun 2011 sebesar 13,39%. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan fungsi dasar dari anggota dewan. Pelaksanaan fungsi ini di Komisi II DPR-RI sangat terkait dengan pelaksanaan program kerja Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR-RI. Di samping itu, pengawasan dilakukan juga dalam rangka mengoptimalkan fungsi anggota dewan dalam memantau pelaksanaan program kerja masing-masing Kementerian/Lembaga supaya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, meminimalkan terjadinya penyimpangan dan memperkuat penyaluran aspirasi masyarakat terkait dengan kerjakerja Lembaga/Kementerian Negara yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR-RI. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, ada empat cara yang dilakukan oleh Komisi II DPR-RI yaitu; (1) kunjungan kerja ke daerah untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan program dari masing-masing Kementerian/Lembaga; (2) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian/Lembaga terkait; (3) melakukan komunikasi dengan para pejabat/menteri negara terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi; (4) mengagendakan permasalahan yang dialami oleh suatu Kementerian/Lembaga ke dalam rapat-rapat di Komisi II DPR-RI. Dalam tahun sidang 2011/2012, Komisi II melakukan pengawasan terhadap Kementerian/Lembaga Negara yang menjadi mitra kerja Komisi II dalam menjalankan program antara lain; 1.

Bidang Otonomi Daerah Dalam bidang otonomi daerah, hal-hal yang diawasi antara lain adalah; a. Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah b. Verifikasi dan validasi usulan 19 (sembilan belas) usulan daerah otonom baru. c. Grand design pemekaran daerah yang sudah dilaporkan oleh Kemendagri d. Masalah perbatasan wilayah/sengketa perbatasan wilayah, telah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). e. Progres pelaksanaan perogram Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) f. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan elektronik KTP 25

g. Evaluasi penyerapan anggaran di Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2011/2012. 2.

Politik Pemerintahan Dalam Negeri

Dalam hal yang berkaitan dengan Politik Pemerintahan Dalam Negeri pengawasan yang sudah dilakukan oleh Komisi II DPR-RI sebagai berikut: a.Pelaksanaan, evaluasi dan monitoring Pemilukada tahun 2011 b. Evaluasi dan kinerja KPU dan Bawaslu c.Evaluasi penyerapan anggaranKPU dan Bawaslu untuk tahun 2012 yang sudah mendapat penilaian BPK. 3.

Reformasi Birokrasi

Dalam hal yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, hal-hal yang sudah dilakukan pengawasan oleh Komisi II DPR-RI adalah; a.Grand design dan road map reformasi birokrasi. b. Rencana tindak lanjut penerapan dan agenda reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga lainnya di tingkat pusat untuk tahun 2011-2012. c.Penataan ulang lembaga-lembaga non struktural (komisi-komisi dan badanbadan) yang sudah dibentuk agar tidak menjadi tumpang tindih fungsi, tugas, dan kewenangan dengan instansi/lembaga lain. d. Evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi serta peran yang dilakukan unitunit kerja di lingkungan Lembaga Kepresidenan. e.Moratorium rekrutmen PNS. f. Perbaikan rekrutmen tenaga honorer yang masuk dalam kategori I dan II. 4.

Aset Negara

Dalam hal pengawasan yang terkait dengan aset negara, Komisi II DPR-RI telah melakukan pengawasan antara lain dalam bentuk; a.Inventarisasi, pemanfaatan, penataan dan pengembangan asset-aset Negara yang dikelola Pusat Pengelola Gelora Bung Karno (PPGBK) dan Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) b. Inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kerjasama PPGBK dan PPKK dengan mitra usaha agar memberikan nilai tambah yang maksimal, baik dari segi keuangan Negara maupun manfaat sosial. c.Usaha untuk memaksimalkan aset Negara yang terlantar. 5.

Kepegawaian

Dalam hal yang berkaitan dengan kepegawaian, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPR-RI antara lain adalah; a.Mendorong peningkatan realisasi belanja pegawai. Dalam kurun waktu 20072012, realisasi belanja pegawai secara nominal mengalami peningkatan ratarata 18,6 persen per tahun, yaitu dari Rp. 90,4 triliun (2,3 persen terhadap

26

PDB) dalam tahun 2007 menjadi Rp. 212,3 triliun (2,5 persen terhadap PDB) dalam tahun 2012. Sejalan dengan itu, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja Negara juga meningkat dari 11,9 persen dalam tahun 2007 menjadi 13,7 persen dalam tahun 2012. Sementara itu, kinerja penyerapan belanja pegawai terhadap APBNP-nya dalam periode tahun 2007-2011 selalu di atas 90 persen yaitu 97,4 persen dalam tahun 2007 dan 96,1 persen dalam tahun 2011. Pada tahun 2012, kinerja penyerapannya diperkirakan mencapai 96,2 persen dari pagunya dalam APBNP 2012. Sebagian besar realisasi belanja pegawai tersebut antara lain digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan serta honorarium, vakasi, lembur (sekitar 66,5 Persen), sedangkan sisanya (sekitar 33,5 persen) digunakan untuk kontribusi sosial yaitu iuran asuransi kesehatan dan pembayaran manfaat pensiun. Meningkatnya alokasi dan realisasi belanja pegawai dalam periode tersebut antara lain berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki penghasilan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI dan pensiunan. Kebijakan tersebut antara lain adalah: (1) kenaikan gaji pokok PNS dan TNI/POLRI secara berkala; (2) pemberian gaji ke-13; (3) kenaikan tunjangan fungsional dan tunjangan struktural; (4) kenaikan uang lauk-pauk untuk anggota TNI/POLRI; (5) pemberian uang makan kepada PNS mulai tahun 2007; (6) kenaikan uang pokok pensiun dan pemberian uang pensiun ke 13. Selain itu, peningkatan alokasi belanja pegawai juga berkaitan dengan pemberian remunerasi dalam rangka reformasi birokrasi yang dimulai tahun 2007 dan terus diperluas pelaksanaannya. b. Penataan ulang dan penyempurnaan manajemen kepegawaian secara nasional. c.Tindak lanjut penyelesaian tenaga honorer. d. RPP tentang Seleksi Tenaga Honorer e.Moratorium perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 6.

Pelayanan Publik

Dalam hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, pengawasan yang dilakukan mencakup: a.Implementasi UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No 43 tentang Kearsipan b. Evaluasi kinerja Ombudsman Republik Indonesia dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. c.Mendorong peningkatan kinerja Ombudsman Republik Indonesia d. Memperkuat infrastruktur pendukung pelaksanaan tugas Ombudsman Republik Indonesia.

27

7.

Pertanahan

Untuk bidang pertanahan, pengawasan yang dilakukan mencakup; a.Memperkuat kebijakan reforma agraria yang mencerminkan politik pertanahan nasional b. Harmonisasi ketentuan perundang-undangan bidang pertanahan yang saling bertentangan c.Pengawasan kebijakan pertanahan yang dilaksanakan BPN termasuk penyelesaian kasus-kasus/sengketa tanah di berbagai daerah d. Membuat rumusan penyelesaian kasus-kasus pertaahan sehingga penanganan kasus yang akan dimediasi oleh Komisi II DPR-RI dapat terselesaikan secara sistemik e.Meminta pergantian Kepala BPPN lama dengan yang baru, karena tidak proaktif dalam menjalankan tugas di bidang pertanahan.

28

Bab V MASALAH AKTUAL DI KOMISI II Dalam masa sidang tahun 2012, DPR-RI mempunyai banyak sekali agenda yang harus segera diselesaikan. Hal ini terjadi karena kuatnya sorotan publik terhadap rendahnya kinerja dan produktivitas anggota dewan. Tetapi harus diakui bahwa Komisi II DPR-RI patut mendapat apresiasi publik yang lebih luas, karena komisi ini merupakan komisi yang paling produktif dibandingkan dengan komisi yang lain. Hampir semua target dan agenda Komisi II DPR-RI yang harus dibahas pada masa sidang 2012, rampung sebelum penutupan tahun. Ini menyelamatkan wajah DPR-RI yang terus menjadi sorotan publik. Selama tahun sidang 2011-2012, ada banyak masalah yang menjadi perhatian Komisi II, baik yang membutuhkan pengaturan mendesak dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun hanya berupa kebijakan yang harus diawasi dengan sungguh-sungguh, di antaranya adalah: A. Undang-Undang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota B. Undang-Undang Keistimewaan DIY C. Fit and Proper Test Anggota KPU dan Bawaslu D. E-KTP E. Otonomi Daerah F. Rancangan Undang-Undang Pilkada G. Kepegawaian H. Aset Negara A.

Undang-Undang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan akhirnya Rancangan UndangUndang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dan disahkan dalam rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 12 April 2012 yang lalu. Bahkan penyelesaiannya pun harus melalui mekanisme voting. Ini menunjukkan betapa krusial RUU ini baik secara politis maupun keberlangsungan Pemilu yang benar-benar jujur dan adil. Penting saya ingatkan kembali kepada khalayak, bahwa pada proses pembahasan RUU ini hampir seluruh anggota Pansus benar-benar mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengawal RUU ini sebaik mungkin, dengan tujuan untuk menghadirkan sebuah regulasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum yang seringkali menimbulkan keributan karena adanya kecurangan dan manipulasi. Pemilihan umum bukanlah sekedar sarana mencapai kekuasaan dan alat mempertahankan kekuasaan dari mereka yang sedang berkuasa. Lebih dari itu, pemilihan umum merupakan sarana untuk memajukan kesejahteraan umum,

29

mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin ketertiban masyarakat. Ini berarti bahwa pemilihan umum tidak boleh dianggap sebelah mata. Penyelenggaraan pemerintahan yang stabil, terlegitimasi, dan jaminan terhadap pelaksanaan program pemerintah utamanya penguatan terhadap demokrasi Indonesia, sangat ditentukan oleh pemilihan umum. Ada empat komponen penting dari pemilihan umum yang membutuhkan pengaturan yang jelas; (1) pengaturan tentang pilihan terhadap sistem pemilu yang digunakan; (2) pengaturan terhadap metode perhitungan kursi yang dipakai; (3) pengaturan tentang Daerah Pemilihan dan (4) pengaturan tentang parliamentary treshold atau ambang batas parlemen. Walaupun pengaturan-pengaturan itu sebenarnya sangat tergantung kepada berbagai hal antara lain; (1) perilaku politik anggota dewan; (2) koalisi politik di parlemen; (3) konstalasi politik atas pilihan tersebut dan sebagainya, tetapi substansi dari pemilu harusnya tidak kehilangan jejak dan makna untuk transformasi penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik. Pengesahan RUU Pemilu Legislatif tersebut merupakan kemenangan terbesar Partai Hanura dalam memperngaruhi proses politik dan pengambilan keputusan di Parlemen. Kemenangan ini disebabkan karena sejak awal, Partai Hanura melalui Komisi II DPR-RI sangat intens memperjuangkan empat hal yang sangat substansial dalam demokrasi Indonesia yaitu: Pertama, penggunaan sistem pemilu terbuka untuk menjamin kompetisi politik yang lebih cair. Kedua, rentang kursi untuk setiap Dapil tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Jika terlalu besar akan memberikan ruang masuknya pola representasi politik yang kurang mengakar dan kurang kuat, kemudian apabila terlalu kecil akan memberikan ruang yang sangat luas terhadap pembantaian partai-partai kecil oleh partai yang besar dengan dukungan modal yang cukup besar. Karena itu, Partai Hanura mengusulkan 3-10 kursi untuk setiap Dapil. Ketiga, metode perhitungan kursi menggunakan sistem Kuota Murni. Pada dasarnya metode perhitungan kursi di setiap daerah pemilihan dapat dilakukan dengan berbagai formula. Dalam sistem pemilihan proporsional, metode penghitungan kursi dilakukan dengan dua cara yaitu dengan metode Kuota dan dengan metode Divisor.; keempat, diberlakukanya parliamantary threshold yang tidak terlalu besar dan juga tidak teralu kecil berkisar antara 3-3,5%. Dalam Rapat Paripurna penetapan RUU ini menjadi UU, lobi-lobi politik dan negosiasi dengan partai-partai yang mempunyai konsentrasi perjuangan yang sama intens sekali dilakukan untuk mendukung empat hal prinsipil yang diperjuangkan Partai HANURA. Pada saat pelaksanaan votting, Partai HANURA memperoleh kepuasan politik yang sangat luar biasa, karena untuk pertama kalinya dalam kontestasi politik di Parlemen, kepentingan politik Partai Hanura diakomodasi dengan baik.

30

B.

Undang-Undang Keistimewaan DIY

Setelah menunggu sembilan tahun, akhirnya RUU Keistimewaan DIY berhasil di rampungkan oleh DPR. Mengingat masa jabatan Sultan Hamengku Buwono X yang hampir selesai pada waktu itu, sehingga mau tidak mau penyerahan Naskah Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY atau UU Keistimewaan harus segera dilakukan. Pada tanggal 4 September 2012, DPR-RI dalam hal ini Komisi II dengan Pemerintah yang diwakili Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, mengantarkan dan menyerahkan langsung Naskah RUU Keistimewaan DIY kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana, di Pendopo Kepatihan Yogyakarta. Kebetulan saya merupakan salah satu bagian dari anggota Komisi II yang ikut menyerahkan Naskah UU tersebut. UUK yang berisi 16 bab dan 51 pasal ini mengatur lima aspek keistimewaan. Antara lain mekanisme pengisian jabatan kepala daerah DIY dengan penetapan di DPRD, kelembagaan pemerintah DIY, bidang pertanahan, kebudayaan dan tata ruang. Pada poin mekanisme pengisian jabatan disebut bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diisi oleh Sultan dan Paku Alam (PA) yang bertahta sesuai dengan paugeran Keraton serta Pura Pakualaman. Hal ini memastikan bahwa konflik internal Pura Pakualaman dengan adanya adipati kembar tidak menjadi soal. Sebab, KPH Ambarkusumo yang dinobatkan menjadi PA IX sejak 1999 akan menjabat sebagai Wakil Gubernur. Berlakunya UUK ini juga tentu akan berdampak pada manajemen Keraton dan Pura Pakualaman dalam hal penyesuaian paugeran untuk proses suksesi raja atau adipati, sesuai dengan persyaratan seseorang menjabat sebagai kepala daerah. Regulasi internal yang selama ini berbentuk paugeran dan bersifat konvensi harus dipublikasi agar diketahui masyarakat. Walaupun tidak ada kewajiban khusus yang diperintahkan dalam isi UUK, tapi dua institusi itu akan memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan peraturan internal. Dengan UUK ini suka tidak suka memang akan mereformasi Keraton dan Pura Pakualaman. Maka pengertian Sultan dan PA bertahta otomatis menjadi Kepala Daerah DIY, selanjutnya harus menyiapkan suksesor yang sesuai dengan persyaratan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Keraton dan Pura Pakualaman, tentu akan harus dapat memprediksi siapa yang akan menjadi pengganti raja atau adipati selanjutnya, dengan mempertimbangkan syarat menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY. Disamping itu, disela-sela pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur DIY memberikan Surat Keputusan (SK) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/TIM/2012 tentang Tim Penyusun Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. SK tersebut berisi amanah kepada saya 31

untuk menjadi salah satu tim pengarah penyusunan grand design Keistimewaan DIY yang diketuai oleh Rektor UGM. C.

Fit and Proper Test Anggota KPU dan Bawaslu

Dalam rangka menjamin terlaksananya Pemilu yang benar-benar sesuai dengan kaidah konstitusional, peran penyelenggara pemilu menjadi sangat penting. Asas jujur dan adil dapat terjadi jika penyelenggara pemilu tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu tidak dapat diserahkan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh kekuatan politik yang sedang berkuasa. Itulah sebabnya mengapa pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 mempertegas bahwa pemilu harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Penyelenggara Pemilu—Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)—merupakan garda terdepan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang keduanya berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, harus berusaha melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara disisi lain, harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi. Dalam konteks tugas dan wewenang KPU, meskipun harus berhadapan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu, KPU dituntut untuk konsisten melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang KPU ini diatur pada pasal 8 Undang-undang No. 15 Tahun 2011. Berkenaan dengan teknis penyelenggaraan pemilu, tugas dan wewenang tersebut dapat disederhanakan ke dalam delapan tahapan pemilu yang harus dikawal KPU agar terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Selain bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan Pemilu, KPU dan Bawaslu juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Dalam kaitan ini, KPU maupun Bawaslu harus bekerja secara transparan, mandiri dan independen (nonpartisan). Independensi dan profesionalitas petugas penyelenggara pemilu merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan damai. Keberpihakan penyelenggara pemilu kepada salah satu kontestan tertentu akan mendorong munculnya kecurangan-kecurangan yang dapat menimbulkan konflik dan tindak kekerasan ditengah-tengah masyarakat. KPU dan Bawaslu harus menjadi wasit yang baik dalam mengawal proses kompetisi demokrasi yang diselenggarakan. Dalam rangka untuk memenuhi ekspektasi tersebut, terdapat lima kriteria ideal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lima kriteria itu adalah adanya pengabdian panjang dibidang pemilu, memiliki integritas, tidak alergi terhadap partai politik, mempunyai kapasitas kepemimpinan dan dikenal lebih mementingkan institusi. 32

Untuk menjamin komitmen dan profesionalitas usaha perwujudan pemilu yang demokratis, seorang anggota KPU atau Bawaslu harus memiliki 5 kriteria, pertama, pengakuan publik bahwa calon tertentu mempunyai pengabdian panjang dalam bidang kepemiluan. Kedua, adanya rekam jejak panjang yang menunjukkan integritas, bisa dilihat dari catatan masa lalu yang tanpa cela. Ini penting untuk menjamin KPU dan Bawaslu tidak dijadikan alat kepentingan tertentu yang bertentangan dengan misi membangun sistem pemilu nasional. Ketiga, pemilu adalah bagian dari upaya konsolidasi demokrasi sehingga pengawas dan penyelenggara pemilu harus dipastikan bukan merupakan orang yang anti terhadap partai politik, karena partai merupakan tulang punggung demokrasi, seburuk apapun citranya dimata publik. Keempat, yaitu kapasitas kepemimpinan, anggota KPU dan Bawaslu harus bekerja dalam institusi bersama jajaran birokrasi internal KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu mereka harus figur yang dikenal menghargai birokrasi, bukan sebaliknya. Kelima, figur harus dikenal dalam pekerjaan sebelumnya lebih mengutamakan kepentingan institusi, hal ini berfungsi mencegah penggunaan KPU dan Bawaslu sebagai wahana pengembangan karir pribadi seperti untuk memburu popularitas atau untuk menyalurkan kegemaran bepergian ke dalam atau luar negeri. Pada bulan Februari tahun 2012 yang lalu, Komisi II DPR-RI telah melakukan fit and proper test terhadap 14 orang calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang sebelumnya telah melewati berbagai macam tahapan seleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Pemerintah. Memang tidak mudah memilih 7 orang diantara 14 calon anggota KPU dan 5 dari 10 calon anggota Bawaslu yang ada karena jumlah tersebut merupakan hasil saringan yang sangat ketat sebelumnya. Kondisi ini karena sentralnya peran kedua lembaga ini dalam membangun demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Kurang lebih selama lima hari kerja dari pukul 09.00 WIB sampai dini hari, Komisi II DPR-RI melakukan fit and proper test terhadap calon-calon tersebut. Dapat dibayangkan bagaimana proses tersebut berlangsung. Selain karena dalam beberapa kesempatan calon yang diajukan kepada DPR tidak sepenuhnya memenuhi kriteria yang ada dan belum layak menjadi komisioner KPU maupun Bawaslu. Akan tetapi, karena amanat konstitusi yang harus saya jalankan, maka semaksimal mungkin saya mencoba melaksanakan tugas tersebut dan mencari calon-calon terbaik dari kandidat yang ada. Berdasarkan hasil fit and proper test Komisi II DPR-RI, terpilihlah 7 orang Komisioner KPU dan 5 orang Komisioner Bawaslu sebagai berikut:

No

Tabel V.I Anggota KPU Terpilih Periode 2012-2017 Nama Lengkap Pekerjaan Sebelumnya

33

1 2 3 4 5 6 7

Sigit Pamungkas Ida Budhiati Arief Budiman Husni Kamil Manik Ferry Kurnia Rizkiyansyah Hadar Nafis Gumay Juri Ardiantoro

Dosen Fisipol UGM KPUD Jawa Tengah KPUD Jawa Timur KPU Sumatera Barat KPUD Jawa Barat CETRO Jakarta KPUD DKI Jakarta

Tabel V.II Anggota Bawaslu Terpilih Periode 2012-2017 No Nama Lengkap Pekerjaan Sebelumnya 1 Muhammad Ketua Dewan FPI Sulsel 2 Nasrullah Anggota KPU Provinsi DIY 3 Endang Wihdatiningtyas Muhammadiyah Bantul DIY 4 Daniel Zuhron Mantan Kornas JPPR 5 Nelson Simanjuntak Tim Asisten Bawaslu D.

Program E-KTP

E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah langkah awal yang sangat penting untuk melakukan penertiban terhadap penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan basis data kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan kunci akses dalam melakukan verifikasi serta validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan. Pada Pasal 13 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Dalam Pasal 63 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006, disebutkan bahwa penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP yang penerapannya yaitu E-KTP ini. Proyek e-KTP sudah banyak dilakukan di negara lain. Bahkan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand sudah cukup lama menerapkan sistem diatas dengan biaya yang relatif lebih murah.

34

Seperti Malaysia yang memiliki MyKad (elektonik ID Malaysia) selain sebagai kartu identitas, sekaligus sebagai SIM (driving license), data medis, public key infrastructure, eCash, dan transit card. e-ID Thailand diterapkan sebagai kartu identitas, riwayat kesehatan, certificate of authentication, e-border pass, dan online services. Lain lagi dengan Portugal, lima kartu nasional yang ada (identity card, tax card, social security card, health service user card, voters card) digantikan menjadi 1 kartu e-ID. Sementara di Indonesia, meski sudah mengganggarkan hingga Rp 6,3 triliun, e-KTP sepertinya masih sebatas sebagai alat identitas diri. Belum terintegerasi dengan SIM, riwayat kesehatan, rekening bank dan lainnya. Dana pelaksanaan e-KTP termasuk penerbitan NIK yang mendukungnya dianggarkan mencapai Rp 6,3 triliun. Dengan rincian penertiban NIK di 329 Kabupaten/Kota tahun 2010 sebesar Rp 384 miliar. Penertiban NIK di 168 Kabupaten/Kota dan penerapan e-KTP di 197 Kabupaten/Kota tahun 2011 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2,468 triliun. Dan penerapan e-KTP di 300 Kabupaten/Kota pada tahun 2012, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3,872 triliun. Setiap kali rapat kerja antara Komisi II DPR-RI dengan Menteri Dalam Negeri mengenai masalah E-KTP, saya selalu mengingatkan bahwasanya program ini merupakan sebuah program yang tidak mudah dan besar anggarannya pun tidak kecil. Sehingga apabila Kementerian Dalam Negeri tidak dapat memenuhi target untuk menyelesaikan program ini pada akhir Desember 2012, Menteri Dalam Negeri harus mundur dari jabatannya sebagaimana janji yang telah berulangkali disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI. Program ini merupakan sebuah program yang sangat bagus apabila dilaksanakan dengan serius, namun akan menjadi amburadul dan ajang bancakan apabila ternyata dalam pengerjaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati. Maka dari itu, sangat penting bagi untuk melakukan pengawalan terhadap program ini, karena berdasarkan hasil temuan di lapangan E-KTP ini masih belum bisa digunakan dan beberapa kali pengguna E-KTP harus mengalami penolakan ketika mau mengurus administrasi yang berhubungan dengan identitas diri. E.

Pemekaran dan Otonomi Daerah

Pemekaran daerah harus disikapi dengan hati-hati dan memerlukan persiapan yang memadai bagi calon Daerah Otonom Baru (DOB), dimana persiapan tersebut harus melihat kondisi nyata di lapangan. Masa persiapan sampai dengan 10 tahun dapat difasilitasi untuk menyiapkan pengalihan aparatur yang sesuai kapasitasnya, penyiapan infrastruktur perekonomian beserta fasilitas pemerintahan, dan infrastruktur penunjang bagi aparatur. Pembagian sumber daya–meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang lainnya–antara daerah induk dan DOB perlu diatur dengan baik. Perekonomian DOB sebaiknya diarahkan untuk mendukung sektor utama, yaitu pertanian dalam arti luas, baik ketersediaan infrastruktur penunjang maupun tenagatenaga penyuluh di lapangan. Dalam jangka pendek diperlukan perubahan pola

35

belanja aparatur pemerintah daerah, supaya pembangunan mampu menciptakan permintaan baru terhadap peningkatan pelayanan publik. Aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada peningkatan kualitas aparatur sesuai dengan kompetensi aparatur yang diperlukan oleh daerah, mulai dari tahap penerimaan samapai dengan proses promosi dan mutasi aparatur. Di samping itu, diperlukan penataan aparatur pada daerah transisi. Hal ini secara nasional perlu dibuat semacam grand design penataan aparatur, khususnya aparatur pada tingkat pemerintah daerah. Dengan kata lain diperlukan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat kepada daerah induk yang melakukan persiapan pemekaran berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 129 tahun 2000 dan juga daerah pemekaran. Langkah ini tidak dengan sendirinya berarti terjadi resentralisasi, tetapi mengakui peranan pemerintah pusat dalam menjaga tercapainya pembangunan berkualitas. Dalam rapat-rapat kerja antara Komisi II DPR-RI dengan Menteri Dalam Negeri mengenai pembentukan Daerah Otonom Baru dan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah seringkali saya menanyakan tentang progress report dari daerah-daerah yang sudah lebih dahulu memekarkan diri. Hal ini dimaksudkan agar ada kajian mendalam baik dari DPR maupun Pemerintah dalam membentuk daerah otonom baru. Dengan cara yang demikian itu, diharapkan mampu meminimalisir adanya daerah otonom baru yang gagal. Hasil temuan-temuan di lapangan selama pelaksanaan kunjungan kerja terhadap daerah otonom baru, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat sekitar 78% daerah pemekaran yang mengalami kegagalan dan hanya 22% saja yang berhasil. Pemekaran gagal salah satunya karena minimnya SDA dan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki sehingga tidak mampu memenuhi biaya kebutuhan yang di perlukan oleh daerah tersebut. Selain itu, dari segi administratif, izin pembentukan daerah otonomi masih menggunakan peraturan pemerintah lama dengan syarat lebih longgar. Gagalnya daerah otonom baru ini justru menjadi kontradiktif dengan niat awal pembentukannya, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Bukan kesejahteraan yang mereka dapatkan namun justru menjadi penyebab munculnya masyarakat-masyarakat miskin baru akibat kegagalan tersebut. Sampai saat ini, meskipun sudah ada moratorium terhadap pemekaran, namun bukan berarti Pemerintah dan Komisi II DPR-RI benar-benar berhenti melakukan pembahasan mengenai Daerah Otonom Baru. Sebab, jauh sebelum moratorium ini dikeluarkan usulan daerah yang mau memekarkan diri itu sudah sangat banyak. Saat ini, terdapat 19 RUU Daerah Otonom Baru yang sedang dibahas oleh Komisi II DPR-RI bersama dengan Pemerintah, dimana 5 RUU diantara sudah di sahkan pada Oktober 2012, dengan Komposisi 1 Provinsi baru dan 4 Kabupaten/Kota. Dengan demikian, sampai Oktober 2012 sudah terdapat 34 Provinsi dan 501 Kabupaten/Kota di Indonesia. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan masih adanya beberapa RUU tentang DOB yang masih dalam proses pembahasan di Komisi II DPR-RI. 36

Syarat Pembentukan DOB Terkait dengan pelaksanaan pemekaran daerah, PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah agar kebijakan pemerintah daerah berlangsung efektif telah mengatur tentang bagaimana proses pemekaran daerah yang harus dilalui dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Pasal 4 ayat (2) PP ini menyatakan bahwa “Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Pertama, persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang dituangkan dalam keputusan DPRD tentang persetujuan pembentukan daerah baru untuk ditindaklajuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah (Pasal 5 PP Nomor 78/2007). Kedua, persyaratan teknis didasarkan atas faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 78/2007). Ketiga, syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan (Pasal 7 PP 78/2007). Pada awalnya, proses pemekaran dapat dibilang lancar-lancar saja, sekalipun muncul konflik-konflik kecil di daerah pemekaran namun masih dalam batas kewajaran. tapi sejak tahun 2009, pemekaran daerah tidak lagi berjalan mulus. Prosesnya sudah diwarnai tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Anarki menjadi wajah baru proses pemekaran daerah. Kehendak pemekaran lebih mencerminkan tingginya syahwat atau kepentingan politik elit lokal yang hendak menjadi pemimpin di daerahnya. Fakta yang terjadi di lapangan, pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) masih belum sesuai tujuannya. Ketertinggalan pembangunan suatu wilayah karena rentang kendali pemerintahan yang sangat luas dan kurangnya perhatian pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik sering menjadi alasan pembentukan daerah otonom baru sebagai solusinya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya proses pembentukan daerah otonom baru lebih banyak mempertimbangkan aspek politis, kemauan sebagian kecil elit daerah, dan belum mempertimbangkan aspekaspek lain selain yang disyaratkan melalui Peraturan Pemerintah yang ada. Tujuan pemekaran sangat mulia, namun menurut sebagian pihak pemekaran daerah menimbulkan dampak negatif antara lain: Pertama, pemekaran daerah hanya untuk kepentingan segelintir elit daerah atau kelompok masyarakat yang menginginkan

37

jabatan tertentu, misalnya kepala daerah/wakil gubernur, bupati/walikota, DPRD, kepala dinas. Kedua, munculnya primordialisme putra daerah. Ketiga, biaya birokrasi yang meningkat tajam. Keempat, beberapa hasil pemekaran daerah tidak berdampak positif terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kelima, pemekaran daerah dapat berpotensi mematikan daerah induk di beberapa tempat. Pemekaran Luwu Tengah dan Bone Selatan Terkait usulan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Bone Selatan, saat ini dua usulan tersebut sudah masuk di Kementerian Dalam Negeri dan DPR-RI. Namun, dua usulan pembentukan Kabupaten Baru di Sulawesi Selatan tersebut belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat mengingat saat ini di DPR sudah berjalan proses pembahasan 19 RUU Daerah Otonom Baru yang masih belum selesai, sehingga Luwu Tengah dan Bone Selatan masih berada dalam daftar tunggu pada pembahasan usulan pemekaran berikutnya. Luwu Tengah dan Bone Selatan pada dasarnya masuk dalam prioritas daerah yang layak untuk segera dimekarkan, namun beberapa hal yang harus dipahami oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya adalah adanya pemberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru, sehingga praktis meskipun sudah masuk dalam daerah prioritas, implementasinya tidak semudah yang kita bayangkan. Sebagai wilayah asministratif Sulawesi Selatan dimana saya berasal dari Dapil Sulawesi Selatan II pada Pemilu Legislatif tahun 2009 maka sudah seyogyanya untuk memperjuangkan proses pembentukan dua daerah otonom tersebut. Disamping masalah moratorium, saat ini tercatat ada ratusan usulan daerah otonom baru yang masuk ke Kemendagri maupun ke DPR. Hasil Rapat Kerja antara Komisi II DPR-RI dengan Kemendagri, Bone Selatan saat ini berada dalam nomor antri ke 203 di Kementerian Dalam Negeri serta nomor antri 118 di DPR-RI dari seluruh kabupaten/kota yang juga menuntut untuk dimekarkan. Antrian tersebut masuk dalam prioritas gelombang ketiga bersama kurang lebih 30 usulan daerah otonom baru, sedangkan Luwu Tengah masuk dalam prioritas gelombang kedua dengan 30 daerah yang lain di seluruh Indonesia. Sedangkan sekarang masih berjalan proses pembahasan prioritas gelombang pertama yang berjumlah 19 usulan daerah otonom dan baru selesai sebagian, sedangkan sisanya masih dalam proses pembahasan antara Komisi II DPR-RI dan Pemerintah. Secara pribadi saya telah berusaha agar sesegera mungkin Luwu Tengah dan Bone Selatan segera masuk dalam proses pembahasan. Akan tetapi, karena terbentur dengan mekanisme yang ada membuat dua daerah tersebut tidak serta merta menjadi yang paling prioritas.

38

F.

Rancangan Undang-Undang Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan bagian dari proses demokratisasi yang sedang bergulir di tanah air sebagai konsekuensi logis dari gerakan reformasi. Disamping itu, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan wujud dari model pengisian jabatan publik oleh masyarakat, sehingga akuntabilitasnya kepada pemilik kedaulatan menjadi lebih kongkrit. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan upaya membuat sistem pengisian jabatan politik menjadi konsisten, mulai dari Presiden, Kepala Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) sampai pada tingkat Kepala Desa. Terhitung sejak pertengahan tahun 2012 kemarin, Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPR. RUU tersebut sudah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR-RI untuk dilakukan pembahasan. Dalam beberapa kali pertemuan dengan pemerintah dan Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah ahli dalam bidang pemilu, terdapat beberapa pasal krusial dalam RUU Pilkada ini. Salah satu diantara pasal-pasal krusial tersebut, terutama apakah gubernur dipilih langsung atau dipilih oleh DPRD. Kemudian dalam RUU itu wakilnya tidak dipilih langsung, karena menurut pemerintah, melihat dari pengalaman selama ini, bahwa sebanyak 94 persen pasangan pecah kongsi, hanya sekitar 6,15 persen yang tidak pecah kongsi. Sedikitnya pasangan kepala daerah yang berlanjut sampai masa akhir jabatan tersebut, karena pemilihan berikutnya sudah saling berkompetisi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaiknya wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota sebaiknya terpisah. Akan tetapi, saya dengan Fraksi Partai HANURA jelas-jelas menolak usulan pemerintah tentang mekanisme pemilihan kepala daerah tidak dalam satu paket. Hadirnya RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah didasari dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana, UU tersebut memuat tiga hal penting dalam satu paket, yakni Mengenai tentang Pemerintahan Daerah, Desa dan Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga menjadi penting untuk memecah UU tersebut menjadi terpisah antara satu dengan yang lain namun masih dalam satu ikatan. Dari hasil pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU Pemilihan Kepala Daerah ini (lihat tabel), ditemukan bahwa memang mayoritas fraksi-fraksi di DPR menolak ide untuk memisahkan pemilihan kepala daerah yang tidak lagi dengan wakilnya tersebut. Karena RUU tersebut merupakan satu kesatuan dari sistem pemerintahan daerah. Kepala daerah, yang secara teks konstitusi disebut gubernur, bupati, walikota adalah pengertian yang bermakna institusional, bukan personal. Dua-duanya harus dipilih, bukan ditunjuk. Tabel V.III PANDANGAN AWAL FRAKSI-FRAKSI DPR DAN DPD RI

39

TENTANG RUU PEMILIHAN KEPALA DAERAH

No

Fraksi/DPD/ Pemerintah

Isi Pandangan a. Pemilihan Gubernur oleh

DPRD b. Wakil Kepala Daerah dipilih

dari jabatan karir

c. Adanya affirmative action dalam

persyaratan calon 1

Pemerintah

d. Pembatasan biaya kampanye e. Sengketa Pilkada diselesaikan

di MA

Keterangan  Dalam pandangan pemerintah menyebutkan bahwa dalam proses pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati/Walikota, penyandang dana kampanye adalah Parpol

f. Sengketa tahap pencalonan

diselesaikan di PT TUN untuk Pilkada Bupati/Walikota dan di MA untuk Pilkada Gubernur

a. Setuju pemilihan gubernur

melalui DPRD 2

Demokrat

b. Wakil kepala daerah dari

jabatan karier masih harus didiskusikan a. Masih mempertanyakan

gubernur dipilih oleh DPRD. b. Tidak setuju dengan wakil

3

Golkar

gubernur dari jabatan karier.

c. Setuju dengan pelarangan

keluarga petahana (incumbent) maju sebagai calon kepala daerah. a. Setuju pemilihan secara

langsung.

4

PDI Perjuangan

b. Wakil Kepala daerah dipilih

secara langsung dan satu paket dengan kepala daerah.

c. PDIP sepakat sengketa pilkada

dibawa ke MA

40

a. Pemilihan melalui DPRD perlu

dikaji lagi. b. Wakil kepala daerah dari

5

PKS

jabatan karier masih perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut. c. Fraksi PKS mendukung

semangat pemerintah dalam RUU ini.

d. PKS menginginkan pemilihan

kepala daerah hanya satu putaran.

a. Mendukung pemilihan

langsung.

6

PAN

b. Menolak wakil kepala daerah

dari pejabat karier.

c. Pengaturan mengenai

kampanye terbatas mesti diperkuat. a. Setuju pemilihan langsung. b. Mengenai syarat: minimal

Sarjana (S1). 7

PPP

c. Pemilu Pilkada yang tidak satu

paket: PPP menginginkan kajian yang mendalam. d. Setuju pembatasan biaya

kampanye. a. Setuju pemilihan secara

langsung.

b. Wakil kepala daerah harus

8

PKB

jabatan politik dan dipilih satu paket dengan kepala daerah, bukan karier. c. Mendorong calon independen. d. Mendukung pengaturan

keluarga petahana (incumbent) tidak boleh menjadi calon 41

kepala daerah. e. Mengusulkan pilkada satu

putaran.

f. Setuju dengan menaikan

persentase pengusung dari 15 persen ke 20 persen atau lebih. g. PKB setuju dengan pilkada

serentak, setidaknya di tingkat provinsi. a. Setuju Pilkada oleh DPRD. b. Mengusulkan adanya UU wakil

kepala daerah.

9

Gerindra

c. Pemilihan Bupati/Walikota,

tetap menggunakan mekanisme pemilihan langsung. d. Gerindra menyetujui semua

usulan pemerintah: hanya alasannya yang berbeda. a. Setuju pemilihan langsung. b. Menolak wakil kepala daerah

10

Hanura

dari jabatan karier.

c. Menolak Pilkada II putaran. d. Pembatasan dana kampanye

dan kampanye terbatas. a. Setuju dengan pemilihan secara

langsung.

11

DPD

b. Menolak wakil kepala daerah

jabatan karier. Harus dipilih satu paket.

c. Setuju dengan pemilu serentak

di provinsi.

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh Pemerintah, Fraksi-Fraksi di DPRRI, serta DPD RI, ada beberapa hal penting yang menjadi catatan dari Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

42

1.

Nomenklatur Pemilukada ke Pilkada

Sesuatu yang menarik namun terkadang luput dari pantauan banyak pihak adalah mengenai nomenklatur. Hadirnya RUU ini dengan nama RUU Pilkada merupakan salah satu bentuk tersirat atas ketidaksetujuan Pemerintah terhadap ide pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Apabila memang semangat Pemilihan Kepala Daerah secara serentak juga disetujui oleh Pemerintah, maka tentunya RUU ini akan lebih tepat diajukan dengan nama RUU Pemilukada dibandingkan dengan RUU Pilkada yang menyiratkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara terpisah. Pelaksanaan Pilkada yang berbeda waktu akan menyebabkan partai politik semakin pragmatis, melupakan ideologi, visi, misi dan program partai. Disamping itu, pelaksanaan pemilihan umum yang tidak serentak juga akan memperbesar biaya yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai proses pelaksanaannya, maupun untuk setiap calon dalam proses pemenangan. Dan yang paling berbahaya adalah Pemilihan Umum yang tidak serentak akan mengancam derajat legitimasi Kepala Daerah terpilih, karena masyarakat akan jenuh dengan hadirnya pemilihan umum yang terlalu sering. Kejenuhan ini bisa berdampak terhadap semakin besarnya angka golput karena masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya.

43

2.

Calon Perseorangan/Independen

Dalam pandangan fraksi-fraksi di DPR-RI pada tanggal 13 Juni 2012, sangat sedikit sekali yang menyinggung tentang calon independen bahkan hampir boleh dikatakan masalah calon independen tidak dibahas secara mendalam. Padahal dalam RUU Pilkada juga memuat aturan-aturan mengenai adanya calon independen. 3.

Larangan Anggota Keluarga/Kerabat Petahana mencalonkan diri

Masalah ini menjadi isu krusial baru dalam proses pembahasan RUU Pilkada, dimana anggota keluarga ataupun kerabat calon Petahana (incumbent) dilarang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah maupun Calon Wakil Kepala Daerah. Isu ini tujuannya bagus dalam rangka membangun proses demokratisasi yang sehat dan berkemajuan di Indonesia, yaitu untuk mengantisipasi terjadinya dinasti politik. Hampir mayoritas partai politik di DPR menyetujui usulan ini, namun apabila nantinya tidak diatur dengan baik maka usulan ini akan rentan untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia dan UUD 1945, dimana setiap orang berhak mencalonkan dan dicalonkan. 4.

Fenomena Politik Rolling Position

Dalam RUU Pilkada yang diusulkan Pemerintah kepada DPR-RI juga absen dalam proses pengaturan tentang Wakil Kepala Daerah yang menjabat selama satu atau dua periode kemudian pada periode berikutnya mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dan begitu pula sebaliknya, pemerintah juga tidak mengatur hadirnya kasus mengenai Kepala Daerah yang telah menjabat selama dua periode kemudian mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Kepala Daerah. Padahal apabila dikaji dan di teliti lebih jauh justru sebenarnya perilaku politik seperti inilah yang mengancam keberlangsungan demokrasi kedepannya, karena hal tersebut mengisyaratkan adanya ketidakmauan seorang Kepala atau Wakil Kepala Daerah untuk melepaskan jabatannya. Hal ini tidak bisa di benarkan secara etika politik. 5.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Terpisah

Pemilihan yang tidak lagi satu paket juga merupakan usulan Pemerintah yang masih belum sepenuhnya dapat dirasionalisasi. Bahkan, usulan tersebut bukan solusi yang tepat dalam mengatasi adanya pecah kongsi antara Kepala Daerah dan Wakilnya. Disamping itu, pengisian posisi Wakil Kepala Daerah dari administrative appointee justru sangat bertentangan dengan semangat dalam RUU ASN mengenai perampingan birokrasi. Kondisi ini dapat mengaburkan peran dan tugas antara Wakil Kepala Daerah dengan Sekeretaris Daerah yang merupakan eselon tertinggi dalam Pemerintahan di Daerah.

44

Implikasi serius lain ada pada masalah hukum dan politik. Usulan ini dinilai bernuansa birokratisasi jabatan politik dan cenderung mencampuradukkan wilayah kerja jabatan politik yang sifatnya kebijakan dengan jabatan karir yang sifatnya teknis. Kerancuan lain adalah apabila kepala daerah berhalangan tetap dan harus ada penggantinya. Pertanyannya siapa yang akan menggantikan?, Tentu dalam hal Wakil kepala daerah yang diangkat, secara politis tidak bisa otomatis menggantikan kepala daerah yang dipilih. G.

Kepegawaian Negara

Dalam laporan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Komisi II DPR-RI, bahwasanya sampak dengan tahun 2012 tercatat sekitar 474 pegawai negeri sipil (PNS) yang bermasalah dengan hukum. Dari 474 orang tersebut, terdapat 95 PNS yang menjadi tersangka, 49 menjadi terdakwa dan 330 yang sudah dipidanakan. Akan tetapi, temuan-temuan dilapangan jumlahnya masih jauh lebih besar dari angka 474 tersebut. Saya akan terus konsentrasi mengawal masalah carut-marut PNS ini dengan sungguhsungguh. Karena keberhasilan sebuah pemerintahan baik di pusat maupun daerah salah satu faktor pentingnya adalah birokrasi yang bagus dan mapan. Sehingga, apabila hari ini ditemukan ada PNS yang tersangkut kasus korupsi, maka saya akan meminta kepada pemerintah untuk memberikan sanksi secara tegas kepada mereka. Selama hal tersebut masih belum mampu dituntaskan oleh pemerintah maka masih penting kiranya untuk terus didorong agar moratorium penerimaan CPNS di perpanjang. Hal ini dalam rangka mengantisipasi terjadinya penumpukan birokrasi yang minim kinerja dan akan membuat beban anggaran Negara akan habis tersedot untuk membayar gaji PNS yang tidak produktif tersebut. Komisi II DPR-RI bersama-sama pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), sedang melakukan koordinasi yang intens mengenai rencana pelaksanaan reformasi birokrasi. Di samping itu, aturan mengenai rekrutmen CPNS menjelang berakhirnya moratorium juga masih terus kita bahas bersama. Secara pribadi saya melihat, sangat ironis dengan kinerja birokrasi yang minim produktivitasnya, padahal pemerintah setiap tahun selalu menaikkan jumlah gaji yang mereka terima. Apabila kondisi seperti ini di biarkan, maka sama halnya kita membiarkan mereka memakan uang rakyat secara legal. Saya juga mengingatkan pemerintah agar jangan terlalu fokus dengan renumerasi, tapi perbaikan kualitas dan mutu aparatur negaranya juga tidak kalah penting. Banyak laporan dari masyarakat mengenai mental dan mutu aparatur yang masih buruk karena sistem perekrutannya amburadul. Oleh karena itu, perekrutan CPNS oleh Kemenpan dan RB harus membuat sistem khusus dimana calon yang diterima menjadi PNS ialah warga negara yang sudah melewati tes dan persyaratan dengan baik. Jangan ada sistem kolusi dan nepotisme dalam proses rekrutmennya. Bagaimana bisa remunerasi diberikan kepada mereka yang niatnya hanya ingin mendapat pekerjaan santai dan mendapatkan pensiun seumur hidupnya. Selama sistem rekrutmennya belum bagus dan masih sering terjadi kolusi, maka remunerasi 45

tidak akan berdampak pada peningkatan kinerja tapi malah seperti mengisi air dalam ember yang bocor. Disamping masalah rekrutmen CPNS, Komisi II DPR-RI dan Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB juga sedang terus melakukan rapat kerja mengenai pengangkatan tenaga honorer Kategori 1 (K1) menjadi PNS. Dalam laporan yang disampaikan kepada Komisi II DPR-RI, setelah melalui proses uji publik, verifikasi ulang dan quality assurance (QA), hingga tanggal 15 Oktober 2012 jumlah tenaga honorer kategori 1 (K1) atau yang gajinya dibayar dari APBN/APBD, yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi CPNS hanya 47.622, yang tersebar di 483 instansi pusat dan daerah. Pada awalnya, terdapat sebanyak 152.310 honorer K1 yang tersebar di 38 instansi pusat dan 485 pemda. Namun, setelah dilakukan uji publik, yakni diumumkan melalui media massa, terjadi protes di 203 pemda, sehingga tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria hanya 71.467 orang. Setelah dilakukan verifikasi ulang dan quality assurance oleh BKN dan BPKP, jumlah yang memenuhi kriteria tinggal 47.622 orang, dan 12.709 orang tidak memenuhi criteria. Sesuai dengan amanat PP No. 56/2012, tenaga honorer ini akan diselesaikan dalam tahun 2012. Dalam hal ini, Komisi II DPR meminta Kementerian PAN dan RB dan Badan kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menyelesaikan proses quality assurance terhadap honorer K1 yang memenuhi, sehingga perintah PP 56/2012 itu bisa diwujudkan. Laporan data BKN, dari 71.467 tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria itu, sebanyak 21.494 diantaranya berada di pusat, sedangkan di daerah sebanyak 49.973 orang. Mereka terdiri dari 16.062 tenaga pendidik, 1.903 tenaga kesehatan, 1.118 penyuluh, dan 52.384 tenaga teknis. Adapun mengenai tenaga honorer kategori 2 (K2) yang sudah masuk mencapai 582.220. Jumlah itu terdiri dari 562.095 honorer K2 yang diterima dari instasi pusat dan daerah, 12.709 luncuran honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria, dan susulan tenaga honorer K2 yang ditrima BKN melebihi batas waktu, yakni 30 Mei 2012. Hingga akhir Oktober 2012 ini pihak BKN akan melakukan penyusunan listing tenaga honorer kategori II per instansi. Selanjutnya, listing data K2 tersebut akan disampaikan kepada masing-masing instansi untuk dilakukan pengumumam (uji publik). Pada pertengahan Desember, diharapkan sudah masuk seluruh laporan hasil uji publik oleh instansi kepada BKN. Setelah itu, pada pertengahan Januari 2013 merupakan waktu untuk menyelesaikan pengaduan dalam masa sanggah, setelah uji publik. Penyusunan nominativ honorer K2 atau yang penghasilannya tidak melalui APBN/APBD, yang tidak ada masalah, direncanakan rampung pada akhir Februari, sehingga pada awal Maret 2013 diharapkan ada kepastian jumlah tenaga honorer K2 per instansi. Pelaksanaan ujian tulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang terhadap tenaga honorer K2 ini menurut rencana akan dilangsungkan pada bulan Juni 2013. Bulan berikutnya, akan dilakukan pertimbangan teknis alokasi penempatan bagi K2 yang lulus ujian kompetensi dasar maupun bidang. Rencananya, formasi dan penempatan honorer K2 per instansi secara nasional akan dilakukan pada bulan Agustus 2013. 46

Namun untuk pengangkatan menjadi CPNS, tidak bisa dilakukan sekaligus tahun 2013, mungkin bertahap hingga dua atau tiga tahun baru bisa selesai. H.

Aset Negara (Pusat Pengelolaan Komplek GBK dan Komplek Kemayoran)

Saat ini, Komisi II DPR-RI juga sedang membentuk Panja Pengawasan Aset Negara yang berkenaan dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK). Saya merupakan salah satu anggota Panja tersebut dari Fraksi Partai HANURA. Berdasarkan hasil temuan panja di lapangan, ada sejumlah perusahaan yang bermasalah, seperti Hotel Mulia, Bank Panin, dan Ratu Plaza. Pengawasan terhadap aset ini seringkali lepas dari pantauan, padahal aset ini merupakan aset Negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Saat ini aset negara di Kompleks GBK yang hampir hilang adalah Hotel Sultan yang awalnya bernama Hotel Hilton. Hotel Sultan membuat alasan hak milik sendiri dan sudah memenangi gugatan terhadap pemerintah hingga tingkat Mahkamah Agung. Ini permainan mafia hukum dan dosa para pejabat masa lalu. Selain Hotel Sultan dan Hotel Hilton, aset-aset lain yang juga bernasib sama di antaranya Gedung Panin Bank Pusat, PT Amnajaya, Ratu Plaza, PT Sinar Kemala Intermetro Golf, PT Manggala Gelora Perkasa, apartemen, dan Mal Senayan City. Aset ini rawan hilang karena masing-masing mengklaim miliknya sendiri. Sekarang ini sudah ada proses tuntutan mengaku sebagai ahli waris, pelanggaran perjanjian membuat hak guna bangunan atas nama sendiri, dan ada yang menggugat pusat pengelolaan. Selain aset terancam hilang, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari seluruh aset di Kompleks GBK sangat kecil, hanya Rp100 miliar per tahun. Ini jumlah yang sangat kecil dan karena itu harus ada peninjauan ulang seluruh kontrak, kenapa PNBP begitu kecil. Bukan hanya di GBK, Panja juga menemukan aset bermasalah di Kompleks Kemayoran sebanyak 25 kasus. Sejumlah aset diantaranya telah diserobot mitra usaha dan masyarakat. Aset yang diserobot mitra usaha sendiri di antaranya PT Bayu Tirta Sahabat Rezeki, PT Graha Cipta dengan kasus pemanfaatan 80% tanah. Selain itu, ada penguasaan lahan oleh pihak mitra, tetapi tidak membangunnya sesuai perjanjian. Berdasarkan laporan hasil temuan BPK Nomor LHP-02/HP/XVI/01/2012 tanggal 16 Januari 2012 terdapat sebanyak 27 temuan untuk PPK-GBK dan semuanya masih 47

dalam proses tindak lanjut. Sedangkan untuk PPK-KK terdapat 87 temuan dan mayoritas masih dalam proses untuk melakukan tindak lanjut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses tindak lanjut atas temuan-temuan BPK tersebut berjalan lambat. Padahal dalam konsinyering terakhir pada tanggal 8 Juni 2012 antara Panja Aset Negara dengan BPK telah disebutkan bahwa apabila kejadian ini dibiarkan berlarut-larut justru akan terus memperpanjang daftar kerugian penerimaan Negara. Selain itu, jenis serta bentuk tindak lanjut yang dilakukan atas hasil temuan BPK tersebut semua hampir sama, sehingga apabila sampai sekarang masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan maka akan memperbesar kecurigaan mengenai adanya penyelewengan maupun ketidakberesan dalam pengelolaan aset PPK-GBK dan PPK-KK ini. Hampir setiap rapat selalu muncul pertanyaan yang sulit dijawab mengenai masalah dua aset ini, misalnya saja, apabila dinominalkan, aset ini berjumlah kurang lebih sekitar 100 trilyun, tapi kalau dihitung dengan jumlah penerimaan dari area komersial ini sangat tidak sepadan. Jumlah yang disetorkan kepada Negara dari aset ini hanya berjumlah sekitar 10 Milyar dari kurang lebih 100 Milyar pendapatan per tahun, sehingga perbandingan nilai aset yang 100 Trilyun dengan keuntungan Negara 10 Milyar per tahun bukanlah merupakan keuntungan sebenarnya tapi merupakan kerugian. Setiap rapat dengan Menteri Sekretaris Negara dan Pengelola Komplek Kemayoran dan Komplek GBK, saya selalu keras mempertanyakan sejumlah kerugian dan kelengahan pemerintah dalam mengawasi aset-aset tersebut, apalagi sampai ada yang harus lepas hak kepemilikannya. Ini menandakan bahwa Negara kita lemah terhadap pengendalian dan pengawasan aset Negara sehingga bisa kalah dengan mitranya. I.

Pertanahan

Sampai dengan Oktober 2012, dalam laporannya kepada Komisi II DPR-RI, Badan Pertahanan Nasional (BPN) mencatat terdapat 4.005 kasus sengketa dan konflik pertahanan di Indonesia yang belum diselesaikan. Oleh karena itu, saat ini sedang diupayakan untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus tersebut. Jumlah ini adalah setengah dari jumlah keseluruhan konflik dan sengketa tanah selama beberapa tahun yaitu sekitar 8000 kasus yang sudah diselesaikan sebagian. Permasalahan kasus tanah di Indonesia bermacam-macam, ada sengketa antarperusahaan, individu dengan perusahaan, dan antara masyarakat dengan perusahaan. Saat ini prioritas penyelesaian kasus tanah ini adalah sengketa yang berkaitan dengan masyarakat secara luas.

48

Dalam rangka untuk menyelesaikan konflik tanah, pemerintah melalui BPN membentuk tim 11 dan ad hoc. Tugas tim ini adalah menyelesaikan konflik, menjadi mediator antarpihak yang bersengketa dan mengawasi jalannya penyelesaian sengketa. Hasil tim 11 ini berupa rekomendasi yang juga diberikan pada instansi terkait untuk menyelesaikan konflik pertanahan.

49

Bab VI Penyikapan Terhadap Masalah Kebangsaan A.

Kasus Bank Century

Hasil rekomendasi Sidang Paripurna DPR-RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century tidak hanya menyatakan berbagai hal yang terkait penyimpangan, pelanggaran serta pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab dalam kasus Bank Century, tapi juga mengamanatkan terbentuknya pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi tersebut. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI No.17/PIMP/III/2009-2010 tentang Pembentukan Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pengusutan Kasus Bank Century, dibentuklah Tim Pengawas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan aset dengan kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan masih belum tuntasnya pelaksanaan rekomendasi DPR-RI oleh Pemerintah, maka Rapat Bamus 9 Desember 2010 dan Rapat Paripurna tanggal 17 Desember 2010 menyetujui perpanjangan masa kerja Tim Pengawas sampai bulan Desember 2011 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI No. 05/DPR-RI/II/2010-2011, tanggal 17 Desember 2010. Tim Pengawas tersebut diberi waktu tugas sampai Desember 2012. Oleh karena itu, laporan perkembangan pengawasan pada akhir tahun 2012 sekaligus menggambarkan perkembangan terakhir dari pelaksanaan tugas pengawasan oleh Tim Pengawas DPR-RI terhadap pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut kasus Bank Century. Kasus Bank Century telah menunjukkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran. Tidak hanya menyangkut masalah penggunaan uang Negara 6,7 triliun yang digunakan untuk mem-bailout dan menyelamatkan bank bangkrut akibat di selewengkan oleh pemiliknya, tetapi juga karena pelanggaran hukum yang dilakukan dalam proses bailout tersebut oleh pejabat Negara serta pihak-pihak swasta yang terlibat. Tidak hanya argumen sistemik yang merupakan alasan pengesahan proses bailout, akan tetapi ditemukan juga kecacatan hukum dan konstitusi melalui pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Ketidaksesuaian serta pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi, membuat DPR berkepentingan melakukan penyelidikan, pengawasan, dan pengawalan terhadap proses hukum atas pelanggaran yang dilakukan dalam kasus Bank Century, demi tegaknya hukum agar memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, penegakan hukum, revisi peraturan perundang-undangan, pengembalian aset, audit forensik, serta penyelesaian masalah nasabah PT. Antaboga Delta Sekuritas merupakan rekomendasi utama dalam menelusuri sejauh mana perkembangan kasus Bank Century dalam pengawasan Tim Pengawas Century.

50

Penegakan Hukum Kasus Bank Century melibatkan beberapa institusi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tindak pidana korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Adapun laporan perkembangan dari penanganan kasus tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Penanganan Kasus Korupsi oleh KPK

Perkembangan penyelidikan Kasus Bank Century selama tahun 2012 yang disampaikan oleh KPK kepada Tim Pengawas DPR-RI belum menunjukkan perkembangan berarti. Seperti halnya pada Laporan Tim Pengawas Bank Century Tahun 2011, sampai dengan laporan ini disusun KPK menyatakan belum menemukan bukti adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara Negara pada kasus Bank Century. Perkembangan penanganan korupsi dalam kasus Bank Century yang dilakukan oleh KPK hanya pada jumlah pihak yang telah dimintai keterangan saja. Pihak-pihak yang telah dimintai keterangan oleh KPK sebanyak 161 orang. Hal ini menandakan pada tahun 2012 ada penambahan sebanyak 33 orang yang dimintai keterangan oleh KPK. adapun rinciannya sebagai berikut:        

Bank Indonesia sebanyak 33 orang Bank Century sebanyak 60 orang Lembaga Penjamin Simpanan sebanyak 11 orang Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebanyak 3 orang BAPEPAM sebanyak 1 orang Praktisi perbankan sebanyak 5 orang Pihak-pihak lain sebanyak 30 orang Ahli sebanyak 12 orang

Berkaitan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, saya berpendapat bahwa KPK belum optimal dalam melakukan langkah-langkah strategis guna mendukung penyelidikan tindak pidana korupsi pada kasus Bank Century. Data kasus Bank Century dari Tim Pengawas Bank Century DPR-RI yang telah diserahkan kepada KPK seharusnya dapat dimanfaatkan dan didalami oleh KPK sebagai bahan pengusutan lebih lanjut penanganan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dalam kasus Bank Century. Pada awal terpilihnya Komisioner KPK jilid 3 saya berharap akan ada banyak perubahan yang terjadi, baik itu di internal mereka maupun dalam proses penanganan sebuah kasus. Harapan ini muncul karena melihat komisioner-komisioner terpilih merupakan orang-orang yang selama ini lantang dalam menyuarakan gerakan anti korupsi. Bahkan masyarakat juga menaruh harapan yang tinggi atas terpilihnya pimpinan KPK tersebut. Melihat ekspektasi tersebut, saya memberikan dukungan penuh kepada KPK jilid 3, bahkan ketika mendapat informasi bahwa ada perpecahan diinternal pimpinan KPK saya mencoba pasang badan dan membela setiap upaya pengkerdilan oleh oknumoknum yang menginginkan kinerja KPK tidak maksimal. Saya masih ingat bagaimana 51

banyak orang menggugat menganggap saya hanya mencari sensasi dan pencitraan waktu pertama kali saya sampaikan kepada publik mengenai perpecahan yang terjadi dalam internal KPK. Akan tetapi, karena waktu itu saya mendapatkan informasi langsung dari dalam internal KPK saya memaklumi tanggapan orang-orang atas pernyataan saya tersebut. anggapan mereka merupakan tanda bahwa mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi tersebut dari internal KPK langsung. Dan akhirnya semua pihak menjadi percaya dan mungkin terkejut ketika beberapa bulan kemudian Amien Rais mengungkapkan hal serupa dengan apa yang saya sampaikan beberapa waktu sebelumnya. Selain itu, berbagai dukungan lain juga telah diberikan kepada KPK. Dalam kasus Century misalnya, bersama dengan beberapa anggota Timwas yang lain saya ikut menyampaikan data-data yang terkait dengan masalah kasus Century dengan tujuan agar memudahkan KPK dalam menemukan fakta-fakta hukum serta terhindar dari penyakit lupa atau alasan kekurangan data. Bahkan ketika Timwas diminta mengusulkan nama-nama ahli kami di Timwas juga sudah memberikan rekomendasi. Intinya segala apa yang diinginkan oleh KPK sudah diberikan. Sudah selayaknya ketika dukungan sudah diberikan namun belum ada hasil yang diperoleh kita perlu memberikan kritik untuk mengingatkan para pimpinan KPK tersebut. Saya menyadari, berjuang dalam dunia politik jangan pernah berharap pujian dari segala apa yang telah kita perjuangkan, apalagi dunia politik di Indonesia masih jauh dari kesan dewasa. Akan tetapi, dari kecil saya sudah di didik untuk menyampaikan segala sesuatu berdasarkan fakta meskipun pahit nantinya yang akan saya terima. Jadi ketika saat ini saya mendapat tanggapan yang kurang baik dalam menyampaikan fakta-fakta kebenaran, saya anggap itu bagian dari resiko perjuangan. 2.

Penanganan oleh Kepolisian dan Kejaksaan

Perkembangan penanganan terhadap tindak pidana umum, tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang, penggelapan, dan penipuan oleh Polri dan Kejaksaan RI mengalami kemajuan positif, meskipun belum selesai secara tuntas. Berdasarkan hasil pengawasan, sampai saat ini sudah ada sebanyak 12 laporan polisi, dengan jumlah tersangka sebanyak 38 orang dan jumlah berkas perkara ada 41 berkas perkara. Rincian dari 41 berkas tersebut adalah sebagai berikut:

52

 Berkas perkara yang telah divonis pengadilan: 14 perkara;  Berkas perkara yang dalam proses penuntutan: 7 perkara;  Berkas perkara yang masih menunggu proses sidang: 4 perkara; dan  Berkas perkara yang belum lengkap dan masih dalam proses penyelesaian di Kepolisian: 16 perkara Dari 16 berkas perkara yang belum lengkap tersebut ada sebanyak 4 berkas perkara dengan tersangka yang melarikan diri, yaitu Anton Tantular, Dewi Tantular, Hendro Wiyanto, dan Hartawan Aluwi. Berdasarkan hasil pengawasan, keberadaan para tersangka tersebut sampai saat ini belum diketahui meskipun telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), pengiriman red notice ke seluruh Negara anggota Interpol, dan memasukkannya ke dalam target operation infra red. Sehubungan dengan hal ini, Timwas Century meminta kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk segera menemukan dan menangkap para tersangka yang telah melarikan diri dan masuk dalam DPO agar segera dapat dilakukan proses hukum terhadap para tersangka yang telah melarikan diri. B.

Kontroversi Pembelian Pesawat Sukhoi

Pada tanggal 9 Mei 2012 lalu, Indonesia dilanda sebuah tragedi dahsyat dan membuat seluruh anak bangsa ikut berduka. Bagaimana tidak, pada tanggal tersebut terjadi kecelakaan Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) di Gunung Salak. Peristiwa yang diketahui ketika sebuah pesawat Sukhoi Superjet 100 menghilang dalam penerbangan demonstrasi yang berangkat dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Indonesia. Pada tanggal 10 Mei, reruntuhan Superjet Sukhoi terlihat di tebing di Gunung Salak, sebuah gunung berapi di provinsi Jawa Barat. Karena bidang yang luas dimana puingpuing pesawat menabrak gunung, penyelamat menyimpulkan bahwa pesawat langsung menabrak sisi berbatu gunung dan tidak ada peluang untuk hidup. Pesawat yang mengalami kecelakaan adalah SSJ-100, dengan nomor pendaftaran 97004, msn 95004. Pesawat ini diproduksi pada tahun 2009 dan telah mengumpulkan lebih dari 800 jam terbang pada saat hilang. Superjet 100 adalah pesawat penumpang produksi pertama yang diproduksi di Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet. Pesawat yang jatuh telah melakukan perjalanan demonstrasi diseluruh Asia Tengah dan Asia Tenggara, setelah sebelumnya mengunjungi Kazakhstan, Pakistan, dan Myanmar; pesawat ini rencananya akan melanjutkan perjalanan ke Laos dan Vietnam. Pada saat kecelakaan ini terjadi, Sukhoi telah menerima 42 pesanan untuk jenis ini dari Indonesia, 170 secara keseluruhan, dan berencana untuk memproduksi hingga 1.000 pesawat. Kedatangan pesawat tersebut adalah melalukan demo flight untuk memperkenalkan produk pesawat anyar itu ke Indonesia. PT Tri Marga Rekatama adalah representative atau agen Sukhoi Company di Indonesia. Dalam demo penerbangan untuk kepentingan promosi itu pihaknya menyebar 100 undangan untuk mengikuti joy flight di Bandara Halim Perdanakusumah. Tamu undangan berasal dari kalangan pebisnis Tanah Air 53

yang bergerak dibidang penerbangan, wartawan, dan pihak-pihak lainnya. Joy flight dibagi dalam beberapa kloter dengan tujuan Bandara Halim PerdanakusumahPelabuhan Ratu-Bandara Halim Perdanakusumah. Kloter pertama berlangsung lancar dan selamat. Setelah melakukan penerbangan sekitar 30 sampai 35 menit, pesawat mendarat sempurna di Bandara Halim Perdanakusumah. Pada saat kloter kedua take off, Superjet100 diisi 50 orang. Sebanyak 42 orang merupakan tamu undangan dan delapan orang lainnya adalah awak pesawat yang diantaranya merupakan warga negara Rusia. Penerbangan kedua inilah yang bermasalah. Pada pukul 14.33 WIB Petugas bandara tidak lagi bisa berkomunikasi dengan para awak, begitu juga dengan para penumpang. Kejadian tersebut mengusik hati nurani saya untuk ikut mengambil peran dan mempertanyakan kejadian tersebut. Hal ini dilakukan mengingat informasi yang saya dapatkan bahwa pesawat tersebut sebelumnya tidak memiliki izin terbang. Dalam pengakuannya manajer operasional PT Indo Asia Ground Utama, perusahaan yang ditunjuk oleh sukhoi dalam mengurus legalitas izin masuk pesawat mengatakan perusahaannya hanya mengurus izin untuk pesawat Sukhoi Superjet 100 yang bernomor 97005. Pesawat ini bukanlah pesawat yang dipakai untuk joyflight di Indonesia. Sebagai anggota DPR saya pernah berada di Komisi V yang menangani masalah perhubungan, setidaknya saya memiliki pengetahuan dan beberapa informasi mengenai baik buruknya sistem perhubungan di Indonesia. Dalam kasus kecelakaan Pesawat Sukhoi Superjet 100 nomor 97005 terdapat banyak kejanggalan dan ketikdasesuain yang terjadi, sehingga menjadi penting bagi saya untuk mendorong agar Komisi V DPR-RI membentuk panja untuk mengawasi dan mengawal pemerintah dalam melakukan investigasi, apalagi pelaksanaan investigasi ini dilakukan bersama dengan perwakilan dari pihak rusia. Sangat besar kemungkinankemungkinan adanya intimidasi dan teror dari pihak-pihak yang menginginkan agar proses investigasi tersebut tidak berjalan dengan baik karena banyaknya pelanggaranpelanggaran yang telah dilakukan dalam upaya memasukkan pesawat tersebut ke Indonesia. Kerasnya pernyataan saya mengenai kasus kecelakaan Pesawat Sukhoi Superjet 100 membuat Pemerintah Rusia melalui Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia mengirimkan surat protes yang ditujukan kepada saya dan beberapa anggota dewan lain yang memang secara keras memberikan catatan atas terjadinya kecelakaan ini. Surat protes seperti itu merupakan hal yang sering saya terima. Secara pribadi saya siap mempertanggungjawabkan setiap apa yang terlontar dalam setiap pernyataan saya, karena pernyataan-pernyataan tersebut berlandaskan data atau informasi yang sebelumnya sudah saya telusuri kebenarannya. Sehingga ketika ada protes atau yang lainnya saya bisa menunjukkan bukti-bukti tersebut kepada pihak yang bersangkutan. C.

Negara Gagal

Lembaga nirlaba The Fund for Peace merilis Indeks Negara Gagal (Failed States Index) untuk tahun 2012. Lembaga yang berbasis di Washington DC ini menempatkan Indonesia di peringkat 63 dari 178 negara dengan total indeks 80,6. 54

Dalam 3 tahun terakhir Indonesia cenderung stagnan dan tidak mengalami perubahan signifikan dalam kategori sebagai negara gagal. Pada tahun 2010 Indonesia menduduki peringkat 61, tahun 2011 Indonesia berada pada peringkat 64, dan tahun 2012 Indonesia menduduki peringkat 63. Posisi ini menandakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak mampu menyelamatkan bangsa dari kegagalan (failed state). Peringkat Indonesia berdasarkan hasil riset The Fund for Peace masih jauh ketinggalan dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia berada di Posisi ke 6 setelah Thailand (lihat tabel). Tabel VI.I Peringkat Negara Gagal Negara-Negara di Asia Tenggara No Nama Negara Peringkat*) Keterangan 1 Singapura 157 Urutan Negara gagal versi The Fund for Peace 2 Brunai Darussalam 123 ini di urutkan dari 3 Malaysia 110 nomor 1 untuk status 4 Vietnam 96 Negara paling gagal di 5 Thailand 84 Dunia. Sehingga semakin tinggi peringkatnya berarti sebuah Negara 6 Indonesia 63 semakin menjauhi status sebagai Negara gagal. *) Berdasarkan hasil penelitian The Fund for Peace Versi The Fund for Peace ada 3 Indikator utama yang menyebabkan Indonesia berada dalam posisi bahaya (in danger) sebagai negara gagal, yaitu : Tekanan Demografis (seperti; Bencana Alam, Penyakit dan Polusi), Protes Kelompok-Kelompok Minoritas di Masyarakat (seperti; Diskriminasi, Penindasan dan Kekerasan etnis), Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum (seperti; Century, Mafia Pajak, Mafia Pemilu, Hambalang, BLBI, dll). Beberapa pengamat juga berpendapat bahwasanya Indonesia memang semakin memenuhi indikator kondisi negara gagal, antara lain kegagalan dalam Pelayanan Publik, Korupsi Politik, dan Pelayanan Sosial yang tidak jalan. Seringkali saya sampaikan kepada publik dalam setiap kesempatan, bahwa Pemerintah selama ini unfair dalam masalah pengukuran indikator keberhasilan dan kegagalan. Dalam hal mengukur keberhasilan pemerintah menggunakan standar G-20, namun dalam masalah kegagalan tidak berani menggunakan standar G-20, tapi menggunakan standar Afrika Sub-Sahara yang memang sudah negara gagal. Adapun yang dimaksud negara gagal adalah ketidakmampuan Pemerintah dalam memenuhi rasa aman dan nyaman bagi setiap warga negaranya. Oleh sebab itu, pada dasarnya kegagalan yang dimaksud adalah kegagalan sebuah rezim pemerintahan di Indonesia, bukan pada Indonesia sebagai sebuah Republik dan bangsa.

55

Sehingga, Indonesia sebagai negara gagal nomor urut ke-63 di dunia versi The Fund for Peace (FFP), menjadi bukti kegagalan rezim Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam membangun rasa aman dan nyaman bagi rakyatnya. D.

Biaya Perjalanan Dinas DPR dan Pemerintah

Penyelewengan perjalanan dinas masih marak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Ini pula yang dimanfaatkaan pejabat untuk menambah pundi-pundi pribadi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan modus perjalanan dinas fiktif dan perjalanan dinas ganda pada audit laporan keuangan negara semester I tahun 2012. Ketua BPK mengungkapkan bahwa penyelewengan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus dengan kerugian negara senilai Rp77 miliar. Sebanyak 86 kasus senilai Rp36,87 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif, dan sebanyak 173 kasus senilai Rp 36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan. Pada semester I tahun 2012, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 14 obyek pemeriksaan dengan temuan 80 kasus ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp125,43 miliar. Ada juga 104 kasus kelemahan SPI (standar pengawasan intern), dan 11 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp86,47 miliar. Modus korupsi melalui perjalanan dinas memang terkesan yang paling mudah dilakukan para pejabat dan staf dalam mengeruk keuangan negara. Mereka tidak pernah puas dengan nominal gaji yang diberikan oleh negara, terpaksa mengorbankan harga diri mereka demi kepuasan lahir bathin. Satu bukti jika ingin melakukan perbandingan terbalik, ketika banyak PNS yang bermewah-mewah layaknya pengusaha. Mulai dari rumah pribadi dan kendaraan roda empat yang sebenarnya belum pantas dibeli karena ketidaksesuaian dengan jumlah penerimaan gaji. Kondisi seperti ini yang merusak mental PNS dan pejabat-pejabat daerah. Sehingga, tidak heran, jika gaya hidup abdi negara itu tidak sebanding dengan nominal gaji yang diterimanya. Namun, karena terbukanya peluang untuk melakukan itu, maka para pamong pun sudah ahli dalam menjalankan modus seperti ini. Selain dari perjalanan dinas fiktif, modus penyelewengan yang dilakukan juga bisa dalam bentuk tiket bodong, mark-up anggaran, memperbanyak nomenklatur biaya perjalanan, penambahan jumlah personil dan lain sebagainya. Saat ini, terdapat perbedaan aturan terkait perjalanan dinas, yang berlaku untuk perjalanan dinas yang dibiayai APBN dengan yang dibiayai APBD. Untuk perjalanan dinas yang dibiayai APBN berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007.

56

Namun untuk perjalanan dinas yang dibiayai APBD belum terdapat aturan jelas dan tegas. Selama ini pengaturan terkait perjalanan dinas yang dibiayai APBD diatur setiap tahun melalui peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008, biaya perjalanan dinas yang dibiayai APBN ditentukan bersifat at cost. Sementara itu, sampai tahun 2010, peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD memberikan kebebasan terkait sistem biaya yang diterapkan pada perjalanan dinas yang dibiayai APBD, dimana dapat bersifat lumpsum ataupun bersifat at cost. Sistem biaya tersebut diatur dan ditetapkan oleh masing-masing daerah. Baru pada tahun 2011, sistem biaya yang diterapkan pada perjalanan dinas yang dibiayai APBD ditentukan bersifat at cost secara bertahap. Namun, sayangnya masyarakat jarang mengetahui jumlah biaya perjalanan yang dianggarkan oleh Kementerian/Lembaga baik di level pusat maupun daerah. Berbeda dengan jumlah anggaran perjalanan dinas DPR yang hanya berjumlah 140 Milyar di tahun 2012, namun sudah mendapat hujatan dari publik. Di satu sisi, saya mencoba untuk memahami kejadian ini, sebab anggaran DPR dalam masa sekarang ini sangat mudah sekali di akses oleh masyarakat luas. Berbeda dengan anggaran pemerintah yang sangat susah untuk di akses dan diketahui oleh publik. Maka, menjadi pantas jika biaya perjalanan DPR yang hanya 140 Milyar itu lebih ramai dihujat dan dibicarakan dibandingkan dengan biaya perjalanan dinas Pemerintah yang mencapai 21 Triliun, namun menjadi senyap dan lepas dari pantauan karena sangat susah di akses informasinya oleh publik. Namun, disisi lain, saya menjadi gerah dengan pemberitaan yang seakan-akan dan bahkan menurut saya terkadang berlebihan terhadap perjalanan dinas yang di lakukan oleh DPR. Terlebih apabila perjalanan dinas itu dilakukan dengan tujuan ke luar negeri, maka hujatan tersebut akan semakin keras dikritik dan dipertanyakan. Saya sendiri, sebagai anggota Kaukus Parlemen Indonesia-Amerika dalam melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah apalagi ke luar negeri selalu memberikan laporan tertulis melalui media, website pribadi, maupun jejaring sosial yang saya miliki. Hal ini bertujuan agar publik mengetahui apa yang saya lakukan pada saat melaksanakan perjalanan dinas. Dan sejauh yang saya tahu laporan seperti ini belum pernah dibuat oleh pemerintah apalagi sampai dipublikasikan. Jadi, saya berharap kepada publik agar lebih objektif dalam melakukan penilaian mengenai perjalanan dinas ini. E.

Kekerasan Terhadap Kelompok Minoritas

Dalam berbagai kesempatan, para petinggi negara selalu menyebut Indonesia sebagai negara hukum. Beberapa waktu lalu, hal itu juga diutarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di DPR. Negara hukum itu memiliki arti harus melindungi HAM seluruh warga negaranya. Namun, dari hasil penelitian yang

57

dilakukan oleh berbagai pihak, menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang merasa tidak dilindungi oleh aturan hukum yang ada, terutama kelompok minoritas. Kelompok masyarakat minoritas memiliki pandangan bahwa perangkat hukum yang ada hanya untuk melindungi kelompok mayoritas. Alih-alih mencari keadilan lewat perangkat hukum yang ada, kelompok minoritas malah menjauhi perangkat itu. Misalnya, menolak melaporkan tindak pelecehan atau kekerasan kepada aparat kepolisian atau lainnya. Sementara, untuk kelompok masyarakat mayoritas, sikap yang ditunjukkan malah sebaliknya. Peristiwa lain terhadap kelompok minoritas dapat dilihat dari kasus yang menimpa kelompok minoritas Ahmadiyah, komunitas Eden dan Penganut Syiah di Sampang dan lain sebagainya. Berbagai kelompok minoritas itu kerap mengalami diskriminasi, tindak kekerasan, rumah ibadahnya dibakar dan lainnya. Pemerintah pun, tak memberi ruang bagi berbagai kelompok itu untuk mengisahkan pengalamannya. Pasalnya, pemerintah hanya mengakui enam agama. Padahal, apabila mengacu konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi lewat UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak sipil dan Politik, setiap agama dimungkinkan diakui keberadaannya di Indonesia. Oleh karena itu, kekerasan yang terjadi itu menunjukkan bahwasanya hukum yang ada di Indonesia saat ini belum mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat. hal tersebut bukan hanya terjadi dalam kurun waktu saat ini saja, namun tak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di tahun 1950-an, pemerintah mewajibkan bagi setiap warga untuk memilih kewarganegaraan. warga Indo – Belanda pada saat itu kebingungan menentukan pilihan. Padahal, orang yang dilahirkan dari orang tua yang berasal dari Indonesia dan Belanda itu tidak merasa sebagai orang Belanda atau juga Indonesia. Hal ini yang tidak mampu disentuh oleh kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintahan ketika itu. Ini menjadi bukti kalau hukum yang ada belum mampu memberikan keadilan bagi kelompok minoritas. Tak hanya itu, kelompok minoritas juga seringkali dilupakan dalam hukum, bahkan hukum internasional sekalipun, misalnya Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Kelompok feminis di PBB menganggap deklarasi itu tidak memberikan perlindungan terhadap kaum wanita. Sehingga, di tahun 1979 diterbitkanlah konvensi yang menentang segala bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita atau disebut CEDAW. Atas dasar itu negara hukum tidak dapat mengklaim bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan lewat hukum. Pasalnya, proses penyelesaian sebuah kasus lewat proses hukum menimbulkan korban-korban yang saat ini belum diantisipasi. Padahal, negara ditata untuk membawa peradaban masyarakat menuju sebuah tatanan beradab. Sehingga, persoalan yang ada tidak diselesaikan dengan cara-cara represif, namun melalui proses dialogis. Untuk menuju hal itu, salah satu alat yang digunakan adalah lewat peraturan perundang-undangan. Dalam rangka membangun negara yang beradab ini, maka negara tersebut harus siap pula menghadapi kondisi masyarakat yang masih “rimba” atau seringkali menggunakan tindak kekerasan. Itulah yang mendasari negara punya wewenang 58

untuk memonopoli alat kekerasan lewat aparat kepolisian dan TNI. Sayangnya, dalam praktik aparat keamanan yang diberi wewenang tersebut sering melakukan penyelewengan. Oleh karenanya, tugas untuk membangun negara hukum tidak dapat dilakukan secara mutlak lewat aparatur negara. Namun, harus ada kelompok di dalam masyarakat yang bertindak sebagai penekan agar aparatur negara bertindak sesuai yang diharapkan. Misalnya, ketika aparat kepolisian menyambangi KPK beberapa waktu lalu untuk menangkap penyidik KPK. Berbagai elemen masyarakat tampil memberi dukungan kepada KPK dan memberi tekanan terhadap aparat kepolisian serta lembaga negara lainnya. Hal itu menunjukkan peran penting kelompok penekan untuk menjaga agar negara hukum mampu mewujudkan cita-citanya.

59

Bab VIII Komunikasi dengan Konstituen Sebagai penerima mandat menjadi wakil rakyat di parlemen, maka menjadi wajib hukumnya bagi seorang anggota DPR untuk menjalin komunikasi dengan konstituen yang diwakilinya. Setiap konstituen yang telah memberikan kepercayaan keterwakilannya tentu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap wakil-wakil mereka yang ada di parlemen. Ekspektasi tersebut tidak jarang bukan hanya untuk memperjuangkan aspirasi mereka, namun lebih dari itu, mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Praktik hubungan konstituen meliputi berbagai aktivitas komunikasi dengan konstituen. Mulai dengan, memahami berbagai keluhan dan aspirasi serta berupaya semaksimal mungkin memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Hubungan antara rakyat dan legislator membantu dalam memberikan legitimasi dalam tindakan pemerintah. Legitimasi ini dilakukan dengan cara mengartikulasikan aspirasi konstituennya dan mengintegrasikan dalam programnya. Tentunya terkait dengan penyusunan kebijakan nasional dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Bagan 1 Peran Anggota DPR

Anggota DPR

Wakil Rakyat di Parlemen

Penghubung antara konstituen dengan penyelenggara pemerintahan

Dalam perkembangannya, pola komunikasi dan hubungan antara seorang anggota DPR dengan kostituen yang di wakilinya harus mampu memaksimalkan ketersediaan teknologi yang ada. Karena apabila hanya mengandalkan pertemuan tatap muka saja, maka tentu tidaklah mungkin bisa terpenuhi semuanya, sebab tugas-tugas yang dimiliki oleh anggota dewan sangatlah banyak sekali. Maka dari itu, dalam rangka untuk bisa mencapai semua konstituen yang saya wakili, ada beberapa cara yang saya lakukan untuk tetap bisa berinterikasi dengan mereka di tengah kesibukan dalam menjalankan tugas-tugas di DPR. Antara lain, melalui tatap muka langsung, media massa, website pribadi, atau juga melalui jejaring sosial.

60

Tatap Muka Langsung Dari sejumlah cara yang digunakan untuk berkomunikasi dengan konstituen, pertemuan atau tatap muka secara langsung merupakan kesempatan yang paling terukur dan efektif untuk menangkap aspirasi konstituen secara langsung. Melalui komunikasi secara langsung, anggota Dewan dapat lebih dapat memahami dinamika dan aspek psikologis konstituen secara langsung. Ini bisa didapat melalui ekspresi yang dingkapkan saat komunikasi dialogis dilakukan. Tatap muka langsung dapat dilakukan saat konsultasi publik, kunjungan kerja, forum temu konstituen dan lain sebagainya. Tatap muka langsung juga dapat dilakukan secara egaliter. Hal ini yang lebih sering saya lakukan. Dengan melakukan aktivitas sehari-hari berbaur dengan masyarakat di kedai kopi sambil membahas persoalan yang dihadapi masyarakat, misalnya. Dengan demikian masyarakat tidak merasakan ada sekat protokoler antara anggota Dewan dan masarakat kelas menengah ke bawah. Pada kegiatan reses untuk Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011-2012 dilakukan selama 7 hari di 8 Kabupaten meliputi; Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Parepare, kabupaten Wajo, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bulukumba. Dalam kesempatan tersebut telah dilakukan sekurang-kurangnya 29 kegiatan tatap muka dengan konstituen yang melibatkan kurang lebih 2.138 orang dan menghabiskan perjalanan sejauh 1000 km. Kegiatan serap aspirasi kali ini melibatkan berbagai komponen masyarakat dan para stake holder, seperti, Wakil Bupati, Aparat Pemerintah, Anggota DPRD, Tokoh Masyarakat, LSM, dan masyarakat umum. Adapun hasil yang diperoleh dari penyerapan aspirasi tersebut, antara lain sebagai berikut: Tabel VIII.1 Kegiatan Masa Reses IV Tahun Sidang 2011-2012

No

Tanggal & Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Peserta

Uraian Kegiatan/Pertemuan -

Hari pertama sampai di Dapil, langsung shalat Jum’at di Masjid Raya Maros dan menyempatkan diri untuk bertemu dan berdiskusi ringan dengan beberapa jamaah masjid Raya

-

Pertemuan dikemas dalam bentuk Dialog yang dihadiri

27 Juli 2012 1

Masjid Agung Kabupaten Maros

2

27 Juli 2012,

DPRD Kabupaten

61

Kantor Radio Torani Kabupaten Pangkep

Pangkep LSM, Mahasiswa dan Masyarakat Umum (100 peserta)

oleh DPRD Kab. Pangkep, LSM, Mahasiswa dan Masyarakat Umum -

Acara ini dihadiri kurang lebih 100 peserta dan disiarkan secara live melalui radio Torani

-

Kegiatan ini membahas tentang “Migas dan Peran dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat”

-

Hasil-Hasil Dialog tersebut antara lain: a. Di Kab. Pangkep terdapat sebuah anak perusahaan PT. Semen Gresik yang sedang bermasalah dengan masyarakat sekitar. b. Muncul tuntutan agar salah satu direksinya diambil dari putra daerah. c. DPRD dan Masyarakat meminta agar dapat dibantu untuk mengawal proses ini hingga ke Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR-RI

27 Juli 2012, 3

Masjid Kanaungan dan Rumah Kepala Desa Kanaungan

Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Warga Desa Kanaungan (80 orang)

-

Di desa ini agendanya adalah shalat taraweh bersama dengan masyarakat dan anggota diminta untuk memberikan ceramah sekaligus sambutan.

-

Setelah selesai shalat taraweh, acara dilajutkan dengan dialog bersama warga di kediaman Kepala Desa Segeri.

62

-

Aspirasi hasil dialog dengan warga antara lain: a. Persoalan irigasi yang tidak lancar, sehingga menyebabkan banyak sawah yang gagal panen. Beberapa kali mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah namun tidak ada respon. b. Permasalahan minimnya fasilitas kesehatan serta penerangan jalan di Desa Kanaungan. Beberapa kali melapor ke aparat setempat namun masih dalam proses ditindaklanjuti terus jawaban yang diterima.

27 Juli 2012 4

5

Warung Pasar Desa Segeri

28 Juli 2012 Masjid Agung Segeri

DPRD Kabupaten Pangkep, Kepala Desa, Tokoh MAsyarakat, Karang Taruna, dan Warga Desa Segeri (65 orang)

-

Pada hari yang sama setelah dari Desa Kanaungan langsung pindah bertemu konstituen di Warung Kopi daerah Pasar Segeri.

-

Hadir dalam pertemuan itu sekitar kurang lebih 65 orang.

-

Diskusi lebih banyak membahas tentang penanganan dan pengelolaan wilayah kepulauan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Pangkep.

-

Setelah melakukan sahur di salah satu rumah warga, langsung melaksanakan shalat subuh di Masjid Agung Segeri.

-

Setelah

Warga Masyarakat Segeri

shalat

berjamaah

63

sempat melakukan dialog dengan warga. -

Salah satu poin penting dari dialog tersebut adalah permintaan warga untuk membantu penggalangan dana rehabilitasi Masjid Raya Segeri, karena sudah beberapa tahun lamanya belum ada bantuan atau subsidi dari pemerintah baik daerah maupun pusat, semuanya murni hasil swadaya masyarakat.

-

Dalam perjalanan reses kali ini, juga diundang untuk menjadi narasumber di Celebes TV, salah satu stasiun televisi lokal di Kabupaten Pare-Pare.

-

Acara tersebut sudah beberapa kali diadakan, namun jarang mendapat respon positif dari masyarakat.

-

Pada kesempatan tersebut ternyata sambutan masyarakat lebih antusias daripada biasanya, terbukti dengan adanya beberapa telp interaktif yang masuk, salah satunya berisi tentang permintaan masyarakat kepada anggota untuk terus konsisten membela kepentingan rakyat serta dapat menyelesaikan kasus Century.

-

Shalat Isya’ dan Taraweh bersama di Masjid d’carlos yang dihadiri kurang lebih 200 jamaah

28 Juli 2012 6

7

Kantor Celebes TV Parepare

28 Juli 2012 Masjid d’carlos

Dialog Interaktif

Warga Masyarakat sekitar (200 orang)

64

8

28 Juli 2012 Coffee d’carlos

29 Juli 2012 9

10

Masjid Agung Parepare

29 Juli 2012 Masjid Belawa

Anggota DPRD, Kepala Desa danTokoh Masyarakat (30 orang)

Warga Masyarakat Parepare

Warga Masyarakat (15 orang)

-

Sambutan yang diberikan berisi tentang permintaan support dan dukungan terhadap masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan selama ini.

-

Selain itu, memberikan pendewasaan politik kepada masyarakat khususnya mengenai tentang kepemimpinan

-

Dialog dengan beberapa stakeholder membahas mengenai perkembangan daerah Parepare.

-

Shalat Subuh berjemaah di Masjid Raya Parepare.

-

Memberikan ceramah kepada masyarakat tentang kondisi kebangsaan yang semakin memprihatinkan.

-

Shalat Dhuhur berjemaah dan silaturrahim dengan warga sekitar.

-

Selepas shalat menyempatkan berdialog dengan warga tentang peran dan tugas yang sebenarnya dari seorang anggota DPR atau wakil rakyat.

-

Masyarakat menyampaikan aspirasi bahwa daerah tersebut jarang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Termasuk dalam hal peningkatan kualitas pendidikan, sehingga banyak sekolah yang berjalan tanpa mempunyai gedung yang

65

memadai.

11

29 Juli 2012 Masjid Tarumpakae

29 Juli 2012 12

Rumah Kepala Desa Inrelo

29 Juli 2012 13

Rumah Warga di Labawang

-

Shalat Ashar dan memberikan ceramah mengenai pentingnya peran masyarakat dalam membantu tugas-tugas wakil rakyat dengan cara memberikan teguran ketika diketahui bebuat salah dan di dukung apabila perbuatan para wakil mereka benar.

-

Jamaah yang hadir sekitar kurang lebih 18 orang

-

Buka Puasa bersama dengan warga masyarakat Inrelo

-

Memberikan ceramah tentang perlunya sinergisitas antara masyarakat dan wakil rakyat yang telah dipilih dalam pemilu.

-

Mereposisi peran anggota legislatif yang selama ini dianggap sebagai “ATM” berjalan di mata masyarakat ke dalam peran dan fungsi yang sebenarnya.

-

Bertemu dengan para sesepuh dan purnawirawan TNI yang berada di Labawang dan bermalam dirumah warga.

-

Dialog lebih banyak bercerita tentang peran dan fungsi seorang anggota legislatif menurut undangundang.

-

Beberapa purnawirawan juga mengeluhkan minimnya perhatian Negara terhadap mereka.

Warga Masyarakat (18 orang)

Warga Masyarakat (75 orang)

Warga Masyarakat, Sesepuh Desa (30 orang)

66

14

30 Juli 2012 Masjid Awota

30 Juli 2012 15

Rumah Kepala Desa Awota

30 Juli 2012 16

Dialog di Coffee Daeng Sija

Kepala Desa dan Warga Masyarakat (15 orang)

Warga Masyarakat (20 orang)

Anggota DPRD, Pemerintah Daerah, LSM, Karang Taruna dan Warga Masyarakat (85 orang)

-

Shalat Dhuhur berjamaah dan memberikan informasi tentang Desa Awota yang masuk dalam prioritas penerima bantuan Pembangunan Pasar Desa untuk tahun 2013.

-

Menerima wejangan dan nasehat dari salah satu guru SD anggota yang berkesempatan hadir dalam pertemuan tersebut.

-

Pertemuan dan Silaturrahim dengan warga desa Awota dirumah Kepala Desa.

-

Salah seorang warga meminta bantuan agar salah seorang saudaranya tidak di pindahkan dari tempat kerjanya saat ini karena alasannya dianggap tidak jelas.

-

Diskusi dengan anggota DPRD, Humas Pemda Kab. Wajo, LSM dan Masyarakat umum.

-

Diskusi berlangsung lama karena antusiasme yang tinggi dari peserta.

-

Poin-Poin penting dalam diskusi tersebut antara lain: a. Kondisi Infrastruktur di daerah kab. Wajo yang masih jauh dari kata layak. b. Maraknya pungli di bidang pendidikan khususnya mengenai dana Bos di Dinas Pendidikan setempat.

67

c. Pertanyaan warga seputar kasus penipuan yang menimpa anggota. d. Keingintahuan masyarakat dari pihak yang langsung terlibat di dalamnya mengenai proses kasus Century di DPR

31 Juli 2012 17

Rumah Warga Desa Kampiri

Warga Masyarakat Desa Kampiri (100 orang)

-

Silaturrahim dan serap aspirasi di salah satu rumah warga di desa Kampiri.

-

Hadir dalam acara terbut Kapolres Pammana, Anggota DPRD Fraksi Hanura Kab. Wajo Dapil Pammana, beberapa Kepala Desa yang berdekatan dengan Desa Kampiri.

-

Hasil serap aspirasi antara lain: a. Pemberitahuan mengenai desa-desa di Sulsel II yang mendapat prioritas untuk mendapatkan bantuan Pembangunan Kantor Desa atau Pasar Desa. b. Menanyakan implementasi bantuan PPIP di Desa Pammana tahun 2011 c. Adanya permintaan dari beberapa desa lainnya untuk juga mendapatkan prioritas bantuan pasar desa dan kantor desa seperti di Pammana. d. Permohonan bantuan dari beberapa kepala desa yang hadir untuk 68

dapat dibantu mengenai infrastruktur desa yang masih sangat minim, khususnya jalan untuk akses transportasi. e. Adanya beberapa kelompok tani yang ingin mendapatkan dana bantuan dari pemerintah tapi tidak mengerti prosedurnya, sehingga mohon untuk dibantu.

18

31 Juli 2012 Masjid Pammana

31 Juli 2012 19

Rumah Kepala Desa Kampiri

1 Agustus 2012 20

Rumah Warga Desa Batu-Batu

Warga Masyarakat (100 orang)

-

Shalat Isya’ dan Taraweh bersama di Masjid Pammana.

-

Berceramah tentang peran anggota yang mungkin masih belum maksimal untuk masyarakat Pammana.

-

Memberitahukan tugastugasnya di DPR yang saat ini sedang dibebankan kepada anggota.

-

Diskusi ringan dan silaturrahim tentang report dana PPIP tahun 2011 dan prioritas penerima bantuan untuk pembangunan Pasar Desa/Kantor Desa.

-

Sahur bersama dengan warga dan LSM di Desa Baru-Batu.

-

Serap Aspirasi mengenai infrastruktur di Desa BatuBatu yang sangat parah dan sudah tidak layak untuk dilewati kendaraan bermotor karena dapat membahayakan penggunanya.

-

Menekankan peran penting lembaga swadaya masyarakat

Warga Masyarakat (10 orang)

Warga Masyarakat dan LSM (50 orang)

69

untuk membantu mengadvokasi kebutuhankebutuhan yang diperlukan oleh desa Batu-Batu,

1 Agustus 2012 21

Masjid Raya BatuBatu

1 Agustus 2012 22

Rumah Warga Desa Malaka

1 Agustus 2012 23

Masjid Muhammadiyah Jannae

Warga Masyarakat (70 orang)

Warga Masyarakat (100 orang)

Warga Masyarakat (250 orang)

-

Peserta yang hadir berjumlah kurang lebih 50 orang

-

Shalat Dhuhur bersama warga desa Batu-Batu di Masjid Raya Batu-Batu.

-

Silaturrahim dan dialog dengan warga yang shalat di dampingi oleh Ketua KPUD Kab. Soppeng.

-

Dialog lebih banyak menjelaskan mengenai peran peting masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan terhadap para wakil yang di pilihnya.

-

Serap Aspirasi dan Buka bersama dengan warga desa Malaka.

-

Warga mengeluhkan tentang minimnya sarana air bersih karena disebabkan adanya kemarau yang panjang.

-

Shalat Taraweh Bersama di Masjid Muhammadiyah Jannae Kec. Liliriaja

-

Hadir dalam acara tersebut Kepala Desa Jannae dan Camat Liliriaja.

-

Sambutan diisi dengan pentingnya peran organisasi keagamaan dalam ikut menjaga dan melestarikan kerukunan antar umat beragama.

70

24

1 Agustus 2012 Rumah Lurah Jannae

2 Agustus 2012 25

Rumah Warga Desa Itterung

Camat, Kepala Desa dan Aparat Desa (10 orang)

Warga Masyarakat (40 orang)

-

Sosialisasi tentang adanya desa di Liliriaja yang mendapat prioritas untuk menerima bantuan pengadaaan pasar desa/kantor desa.

-

Dialog dengan camat tentang perkembangan dan potensi yang dimiliki oleh kec. Liliriaja.

-

Support kepada camat untuk terus bekerja sebagai pelayan masyarakat sebagai camat baru di Liliriaja.

-

Silaturrahim dan bermalam di ruamah warga Desa Itterung.

-

Antusiasme warga sangat tinggi dan dialog berlangsung dari jam 22.00 hingga waktu sahur.

-

Hasil serap aspirasi dengan masyarakat antara lain: a. Parahnya infrastruktur desa khususnya jalan poros desa, sehingga menyebabkan arus transportasi terhambat dan sangat susah di lewati. b. Munculnya koperasi “bodong” yang ada di Desa Itterung dan telah berhasil menipu masyarakat sekitar hingga nominal berjumlah lebih dari Rp. 500 juta c. Meminta bantuan untuk mengusut koperasi tersebut agar dana warga 71

bisa kembali.

2 Agustus 2012 26

27

28

Rumah Kepala Desa Tomatto

2 Agustus 2012 Rumah Makan Agri

2 Agustus 2012 Masjid Bialo

2 Agustus 2012 29

Rumah Kepala Desa Bialo

Camat, LSM, Pegawai PT Lonsum (150 orang)

DPRD, Kapolres, LSM (50 orang)

Warga Masyarakat (200 orang)

DPRD, Camat, Warga Masyarakat (75 orang)

-

Silaturrahim dan serap aspirasi dengan Camat, Kepala Desa, LSM dan pegawai Perkebunan Karet PT. Lonsum.

-

Masyarakat mengeluhkan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap para karyawan yang telah berlangsung cukup lama.

-

Adanya hak-hak pegawai yang tidak dipenuhi oleh pihak PT. Lonsum dengan alasan yang tidak jelas.

-

Silaturahim dan buka bersama dengan Anggota DPRD Kab. Bulukumba, Kapolres Kab. Bulukumba dan LSM

-

Shalat Isya’ dan taraweh bersama dengan warga desa Bialo.

-

Memberikan ceramah mengenai tugas dan fungsi annggota DPR dan kewajibannya untuk menemui konstituen setiap masa reses.

-

Serap aspirasi dengan masyarakat desa Bialo.

-

Hasilnya antara lain: a. Sosialisasi sebagai desa prioritas penerima bantuan pasar desa/kantor desa. b. Penjelasan mengenai tugas, peran dan fungsi 72

DPR berdasarkan undang-undang. c. Pemaparan tugas-tugas serta RUU yang sedang dibahas oleh komisi II DPR-RI. d. Warga mengajukan permohonan bantuan mengenai sarana dan prasarana olahraga. e. Warga berharap tidak hanya pasar desa/kantor desa yang diperhatikan oleh pemerintah tapi sektor-sektor lain yang juga tidak kalah penting seperti: Jalan, Bendungan, Olahraga juga bisa diberi bantuan. f. Beberapa sempat progress Century.

mahasiswa menanyakan dari kasus

Website Pribadi Media berbasis internet ini saya gunakan untuk segmen masyarakat modern yang familiar dengan teknologi informasi. Berdasarkan www.internetworldstats.com, pengguna internet di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, bahkan masuk dalam peringkat ke-5 di Asia. Website secara khusus akan menyebarluaskan berbagai aktivitas anggota Dewan dalam memperjuangkan aspirasi konstituen. Dalam pelaksanaan operasionalnya saya memang secara khusus menugaskan tenaga pendukung untuk mengelola setiap penyataan dan tindakan yang saya lakukan di DPR untuk dapat dimasukkan ke dalam website, dengan tujuan agar masyarakat tahu perjuangan yang saya lakukan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, semakin memudahkan dalam menjangkau konstituen secara massif, personal atau kombinasi antara keduanya. Berbagai aktivitas yang dilakukan untuk kepentingan konstituen akan dengan mudah dan cepat untuk dipublikasikan melalui internet. Intinya, seorang anggota Dewan dapat menampilkan apapun yang diinginkan untuk memperkaya kualitas komunikasinya dengan konstituen. Melalui website saya www.akbarfaizal.com banyak yang bisa masyarakat sampaikan kepada saya secara

73

langsung tanpa harus jauh-jauh datang ke gedung DPR, baik itu berupa saran, kritik, maupun keluhan manakala ada diantara anggota masyarakat yang tidak mendapatkan penyelesaian masalah saat berhadapan dengan pemerintah ataupun yang lainnya. Website pribadi saya berisi antara lain profil, kegiatan dan catatan harian saya, baik sebagai anggota DPR dari Fraksi Hanura, sebagai anggota Komisi II, maupun sebagai anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang anggota dewan, seperti pembangunan kapasitas oleh partai politik sebagai kendaraannya. Dukungan dari masyarakat yang membangun jaringan dengan anggota parlemen, konstituen, dan media, sehingga ada proses transparansi, apa yang mereka kerjakan dan bagaimana hasilnya. Jika transparansi ini bisa terwujud, maka persepsi negatif dari masyarakat terhadap kinerja anggota Dewan akan perlahan hilang. Proses dan hasil kerja anggota dewan itu tentu perlu diketahui masyarakat (terutama konstituen yang memilih) sebagai hak publik. Bagan 2 Proses dan Hasil Kerja Anggota Dewan Manfaat Bagi Konstituen Dapat mengetahui apakah Anggota Dewan telah memenuhi janji yang pernah di sampaikan pada saat kampanye

Manfaat Bagi Anggota Dewan Proses & Hasil Kerja Anggota Dewan Penting diketahui masyarakat

Sarana pertanggungjawaban kepada publik dan peningkatan kepercayaan konstituen

Selama setahun sejak diluncurkan akhir Oktober 2009 lalu hingga akhir Oktober 2010, jumlah pengunjung website www.akbarfaizal.com tercatat mencapai lebih dari 32 ribu pengunjung. Dan pada akhir oktober 2011 tercatat sudah 264740 pengunjung yang membuka website ini. Artinya, dari tahun 2010 sampai 2011 terjadi peningkatan kungjungan ke website saya lebih dari delapan kali lipat pengunjung pada tahun 2009 – 2010. Bagan 3 Gambar Halaman muka website www.akbarfaizal.com

74

Keberadaan website ini diharapkan dapat terus menjadi ruang bagi publik untuk mendapatkan informasi apapun tentang kiprah saya di DPR, dan diharapkan dapat menjadi alat kontrol kinerja dalam mengemban tugas dan amanah sebagai anggota DPR, sehingga mampu membangun citra positif saya khususnya, dan para anggota DPR pada umumnya. Media Massa Media Massa merupakan perantara yang paling efektif untuk menyatakan komitmen dan pendirian terhadap kasus tertentu yang menyita perhatian publik. Selain kutipan wartawan yang melakukan wawancara kepada anggota Dewan secara langsung untuk menyikapi kasus tertentu, anggota Dewan juga dapat secara proaktif mengundang media untuk menyebarluaskan gagasan dan kritik terhadap suatu kebijakan tertentu. Untuk itu, sangat penting untuk membangun relasi yang kuat dan sehat serta memelihara komunikasi yang terus-menerus dengan media baik cetak, elektronik (stasiun TV maupun radio), dan media massa lainnya. Karena berbagai hal yang anggota Dewan suarakan, termasuk ekspresi anggota Dewan akan tertangkap oleh publik secara jelas. Selama saya ini selalu terbuka terhadap media massa. Hubungan timbal-balik yang positif antara saya dan media massa selalu saya jaga. Saya membutuhkan media massa untuk menyampaikan pendapat ataupun pesan saya terhadap berbagai permasalahan bangsa. Begitu juga sebaliknya, berbagai data dan informasi yang saya miliki dan diperlukan media sebisa mungkin saya berikan sepanjang masih dalam batas-batas kewenangan saya.

75

Bab VIII PUBLIKASI Sejak era reformasi bergulir, semua elemen masyarakat seakan sepakat bahwasanya media menjadi pilar demokrasi yang ke lima di Indonesia. Bahkan sampai saat ini, dalam setiap diskursus yang dilakukan oleh akademisi dalam dunia pendidikan secara terang-terangan telah memasukkan media sebagai salah satu instrument penopang demokrasi. Sejalan dengan hal itu, maka media masa menjadi penting keberadaannya bagi seorang anggota DPR dalam rangka membantu merekam dan mensosialisasikan segala apa yang telah mereja perjuangkan. Media sesuai fungsinya melayani hak publik untuk tahu (right to know), fungsi kontrol dan edukasi dapat menjadi mediator dalam memberitahukan aktivitas wakilnya dalam memenuhi mandat rakyat yang diembannya. Hubungan baik antara anggota Dewan dengan kalangan media sangat penting untuk memudahkan berkomunikasi antara anggota Dewan dengan konstituen atau masyarakat pada umumnya. Untuk itu, selain harus pandai memanfaatkan kekuatan pers, saya sebagai anggota Dewan juga dituntut mahir berkomunikasi. Berbekal pengalaman puluhan tahun berkecimpung sebagai wartawan, sejak dinyatakan resmi berstatus anggota Dewan, saya bisa dengan cepat menjalin hubungan baik dengan wartawan baik media cetak, online dan elektronik serta wartawan ibukota dan daerah. Saya yakini kemahiran berkomunikasi adalah modal awal suksesnya kinerja di parlemen. Berikut ini beberapa contoh kecil dari sekian banyak media yang telah membatu saya dalam memberitakan kinerja saya selama ini di DPR. Diantaranya: Media Cetak Berita-berita Terkait Komisi II No 1.

Tanggal Sabtu, 7 Januari 2012

Media Kompas

Topik Segera Lakukan Lobi

Deskripsi Pansus RUU Pemilihan Umum DPR mendorong pimpinan parpol untuk melakukan lobi-lobi guna membahas empat poin krusial dalam RUU tersebut yang belum disepakati. Empat poin krusial itu adalah sistem pemilu,

76

ambang batas parlemen (parlementary threshold), alokasi kursi di daerah pemilihan, dan mekanisme penghitungan sementara. “Kami terjebak pada empat krusial itu, dan sejujurnya itu sangat menekan psikologi kami di pansus” ujar Akbar Faizal, anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Hanura. Akbar menawarkan kepada Pansus RUU Pemilu untuk menyerahkan penyelesaian perdebatan itu kepada para pimpinan tertinggi parpol. 2.

Kamis,

Media

DPR

12 Januari 2012

Indonesia

Khawatirkan Seleksi KPU

“Banyak calon berasal dari KPU dan KPUD. Itu menjadi masalah. Kami menyatakan Pemilu 2009 bermasalah, tetapi yang lolos adalah yang menyelenggarakan Pemilu 2009. Artinya, tim seleksi menganggap pemilu lalu tidak ada masalah, meski ini baru lulus uji berkas,” tutur anggota Komisi II DPR dari F-Hanura Akbar Faizal di Jakarta. Akbar mengaku menerima keluhan dari sejumlah pendaftaran yang berlatar belakang akademisi tetapi tidak lolos seleksi awal. “Malah orang KPU yang

77

tidak cakap diberi ruang. Kami jadi bingung,” keluhnya 3

16 Februari

Jawa Pos

2012

Mulai Digulirkan, Kembali ke UU Pemilu Lama

Akbar Faizal menyatakan, kembali pada UU 10/2008 pada Pemilu 2014 sangat patut dipertimbangkan. Hal itu menyangkut pembahasan pasal-pasal krusial yang terancam deadlock. “Salah satu solusi adalah menggunakan UU lama dengan beberapa pembenahan pada Pemlilu 2014,” ujar Akbar Faizal di gedung parlemen, Senayan, Jakarta. Menurutnya, ke depan harus mulai dipikirkan agar UU Pemilu adalah yang tidak mudah berubah. “Sebuah UU yang bisa menjawab persoalan kepemiluan di Indonesia. Kembali ke UU lama bisa menjadi jalan untuk mengarah ke sana,” imbuh anggota Komisi II itu.

4.

23 Februari

Media

LSM Desak

2012

Indonesia

Timsel Bersihkan Calon Bermasalah

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Amankan Pemilu 2014 mengungkap ada 12 calon anggota KPU dan 5 calon anggota Bawaslu bermasalah. Menanggapi hal itu, Akbar 78

Faizal mempertanyakan agenda koalisi LSM itu. Ia menduga ada dua agenda tersembunyi yang mereka usung, yakni berusaha merusak tatanan partai politik dengan pernyataan antiparpol, dan mencari pekerjaan untuk kehidupan. Karena itu, ia minta agar calon yang berasal dari kelompok LSM tersebut tidak diikutsertakan dalam proses seleksi selanjutnya. Akbar mengaku, partai politik yang ada di Indonesia tidak luput dari masalah. Namun, bukan berarti parpol harus dihilangkan. 5

26 Februari

Rakyat

Timsel KPU

2012

Merdeka

Tak Loloskan Orang Antiparpol

Akbar Faizal mengingatkan, Timsel harus jeli menyikapi rekam jejak para calon, terutama mereka yang antipartai politik. “Timsel diharapkan benarbenar dapat menghasilkan nama-nama yang kredibel dan berintegritas tinggi,” harap politisi Partai Hanura ini. Akbar pun menyatakan ada beberapa calon yang dari berbagai penyataan sikap dan langkah-langkahnya selama ini, terindikasi antipartai politik. Menurut Akbar, hal ini 79

penting untuk menjadi perhatian Timsel karena jika terpilih, mereka akan menjadi penyelenggara pemilu yang pesertanya partai politik. “Sangat tidak layak, tidak etis, penyelenggara pemilu yang pesertanya partai politik, tapi mereka antiparpol. Itu bahaya, itu anomaly,” kata anggota Badan Musyawarah DPR ini. Akbar Faizal pun berharap Timsel meloloskan bakal calon anggota KPUBawaslu yang benar-benar kredibel. 6

6 Maret 2012

Kompas

DPR Cegah Pertemuan

Sejumlah anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat berupaya menjaga obyektivitas dengan menghindari pertemuan dengan para calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. “Ada yang mendekati, tetapi saya bilang nanti. Kalau ada pertemuan, lobilobi, nanti ada deal-deal. Itu yang harus dihindari.” – Akbar Faizal

7

8 Maret 2012

Media Indonesia

Isu Krusial

Akbar Faizal mengusulkan Terus Sandera agar disiapkan scenario terburuk apabila RUU Pemilu pembahasan mengalami 80

kebuntuan. Scenario terburuk itu ialah kembali menggunakan undangundang lama, yakni UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD sebagai pedoman pelaksanaan Pemilu 2014. Akbar menegaskan usulan itu bukan untuk memperjuangkan kepentingan Partai Hanura, melainkan kepentingan bangsa dan negara. Menurut dia, RUU Pemilu seharusnya dirancang dengan matang agar tidak diubah setiap menjelang pemilu. 8

21 Maret 2012

Jawa Pos

Fraksi Mulai Meraba-raba Calon KPU Pilihan

Akbar Faizal menyatakan, sudah ada empat hingga lima nama calon yang dikantongi. Menurut dia, mereka yang dipilih mengerti kepemiluan, memiliki karakter tenang, dan berintegritas. “Yang penting adalah orang yang tahu apa yang harus dilakukan,” kata Akbar.

9

28 Maret 2012

Rakyat Merdeka

Paripurna

Rapat paripurna ke-21 masa sidang III tahun 2011-2012 DPR Sahkan DPR di Gedung Parlemen, Anggota KPU Senayan, Jakarta, kemarin, Semoga KPU mengesahkan tujuh anggota KPU dan lima anggota 2014 Tak Bawaslu.

81

Jeblok KPU 2009

Akbar Faizal menyatakan, masa depan demokrasi ada di tangan anggota KPU dan Bawaslu sekarang. “Pemilu yang terukur dan bertanggung jawab ada di tangan Anda. Jangan mengulangi kembali perilaku-perilaku yang tidak perlu dan melanggar konstitusi.”

10.

12 Juni 2012

Kompas

Sehatkan Demokrasi

Gagasan pelarangan kerabat Kepala Daerah mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah di wilayah yang sama diyakini dapat menyehatkan demokrasi di tingkat local. Pasalnya, penguasaan jabatan politik oleh sejumlah daerah sudah mengganggu demokratisasi di tingkat local. Atas pertimbangan itulah, anggota Komisi II DPR Taufiq Hidayat dari Fraksi Golkar dan Akbar Faizal dari Fraksi Partai Hanura mendukung gagasan yang diajukan pemerintah dalam Rancangan Undang-undang (RUU). Akbar menambahkan, pelarangan itu diperlukan mengingat politik kekerabatan dinilai sudah sangat mengganggu demokratisasi di tingkat

82

local. Alasannya, pada umumnya kerabat kerabat kepala daerah yang mencalonkan diri akan menang dalam pilkada. 11.

5 September

Tribun

2012

Kunjungi Kepatihan

Anggota Komisi II DPR-RI Akbar Faizal, ikut menyerahkan Undangundang Keistimewaan Yogya kepada rakyat Yogya di Kepatihan Yogyakarta, Selasa (4/9). “Ini proses panjang selama Sembilan tahun sejak masa Syarwan Hamid sebagai Mendagri,” kata politisi dari daerah pemilihan Sulsel III ini, kepada Tribun.

12

24 Oktober 2012

Jawa Pos

KPU Siap Lepas Mitra Asing

Penolakan mayoritas parpol atas kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan lembaga donor internasional untuk pemilu (IFES) membuahkan kesepakatan baru. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR kemarin (23/10), KPU menyampaikan komitmen untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan IFES dalam pengelolaan sistem informasi partai politik (sipol). Anggota Komisi II DPR Akbar Faizal menilai, permasalahan sipol juga terkait jaminan kerahasiaan

83

data yang dimiliki parpol. Sebab, tidak ada sistem keamanan untuk melindungi sipol tersebut.

Berita-berita Terkait Kasus Bank Century No 1.

Tanggal

Media

Topik

Jumat,

Koran

Tim

13 Januari 2012

Tempo

Pengawas Century Temui Pemimpin KPK

2.

3

Jumat, 13 Januari The 1st

Babak Baru

2012

Times

Penuntasan

Kompas

Skandal

30 Januari 2012

Kompas

Deskripsi Tim Pengawas Century (Bambang Soesatyo, Fahri Hamzah, Sri Arifuddin, Trimedya Panjaitan, dan Akbar Faizal) menyerahkan dokumen kasus Century kepada Ketua KPK serta membahas pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun ke Bank Century bersama KPK. Proses hukum kasus Bank Century masih jalan di tempat.

Century

Tim Sembilan menjadi tim pengawas Century yang beranggotakan Bambang, Akbar Faizal, Andi Rahmat, Maruarar Sirait, Ahmad Muzani, Muhammad Misbakhun, Chandra Tirta Wijaya, Lili Wahid dan Kurdi Moekri menyerahkan berkas kasus Bank Century kepada KPK.

Skandal

Menurut Akbar Faizal, lebih dari 100 anggota DPR menandatangi

Century

84

DPR agar Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

dukungan untuk hak menyatakan pendapat terkait skandal Bank Century, namun dukungan itu baru sebatas individu, belum secara fraksi. “Saya berharap fraksi yang dulu memilih opsi C (terdapat pelanggaran dalam kebijakan pemberian dana talangan pada Bank Century) kembali pada sikapnya. Jangan lagi mengatakan, kita serahkan ke hukum. Tahu sendiri bagaimana proses hukum kasus Century kini berjalan,” katanya.

4

21 Mei 2012

Kompas

Bank Century Abraham: Jangan Khawatir Menguap

Meskipun penyelidikan kasus dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun belum diselesaikan, rakyat jangan khawatir kasus tersebut akan menguap. Kasus Century bakal dituntaskan setelah KPK menyelesaikan kasus cek perjalanan dan proyek Hambalang. Komitmen itu disampaikan Ketua KPK Abraham Samad, Minggu (20/5) di Jakarta. “Sudah lewat 100 hari dari janji pimpinan KPK, hingga kini juga

85

belum ada kemajuan berarti,” kata Akbar Faizal. Ia khawatir ada intervensi pihak-pihak tertentu di balik KPK sehingga kasus ini tidak ada kemajuannya. 5

4 Juni 2012

Media

KPK Beda

Indonesia

Pendapat Soal Skandal Bank Century

Pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi dikabarkan berbeda pendapat terkait penyelidikan skandal bailout Rp 6,7 triliun terhadap Bank Century. Anggota Tim Pengawas DPR dalam kasus Bank Century dari F-Hanura Akbar Faizal akan memberi kesempatan kepada KPK untuk memaparkan perkembangan kasus tersebut. “Kami lihat dulu seperti apa perkembangan kejutan baru dari KPK,” ujarnya.

6

13 September 2012

Republika

Bantahan Antasari Mencurigakan

Bantahan Antasari Azhar soal rapat bailout Bank Century di Istana Kepresidenan menuai teka-teki. “Kelihatannya Pak Antasari belum mengatakan sepenuhnya,” kata salah satu anggota timwas Akbar Faizal, di Kompleks Parlemen

86

Senayan, Rabu (12/9). Akbar tak begitu percaya pada bantahan Antasari mengenai rapat pada 9 Oktober 2008 di Istana yang tidak membahas soal bail out. 7

21 September

Inilah

Timwas Bakal

2012

Koran

Panggil Susno dan Sri Mulyani

Timwas Century DPR menilai penting untuk menghadirkan kembali Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji untuk dimintai keterangan terkait kasus bailout Bank Century. Anggota Timwas dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faizal mengatakan, kehadiran Susno di rapat Timwas nantinya akan menjadi focus mereka. Apalagi, rangkaian cerita dan keterangan dari mantan Ketua KPK Antasari Azhar dan mantan Wapres Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, juga terkait dengan Susno. “Untuk menghubungkan kembali simpul-simpul. Untuk merangkai kembali (fakta) yang bersebaran,” ujar Akbar saat dihubungi Inilah, Kamis (20/9).

8

16 Oktober 2012 Indopos

Misbakhun Celoteh lewat

Kader PKS yang terlempar dari DPR karena kasus letter of credit

87

Buku ‘Perlawanan dari Penjara Century’

Bank Century Muhammad Misbakhun mulai memanfaatkan kebebasannya, untuk ‘bernyanyi’ lewat bukunya berjudul “Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century.” Sejumlah narasumber hadir sebagai pembicara dalam peluncuran bukunya itu antara lain Jusuf Kalla, Yusril Ihza Mahendra, Ikrar Nusa Bhakti, Yudi Latief, dan Hajriyanto Y. Thohari. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung upaya sejumlah anggota DPR untuk terus mengungkap tabir misteri di balik kasus bailout Bank Century. “Saya memberi penghargaan kepada Misbakhun, Akbar Faizal, Bambang Soesatyo dan anggota DPR lainnya yang gigih berjuang dan sepenuh mengusahakan keadilan tercipta dalam kasus Century,” katanya.

Berita-berita Terkait Partai Hanura No

Tanggal

Media

Topik

Deskripsi

88

1.

1 Februari

Fajar

2012

Partai Hanura Ilham – Wiranto Bernostalgia

3.

10 Maret

Tribun

Hanura

2012

Timur

Calonkan Akbar Faizal di Pilgub

4.

16 April

Media

2012

Indonesia

“Yang ingin bertarung di Pilgub, wajar mendekati Hanura. Keliru kalau tidak menghitung kekuatan Hanura di Sulses. Tujuh kursi di DPRD Sulsel, dua DPR-RI, serta 51 kabupaten kota, bukan kekuatan yang mudah diabaikan,” kelit Akbar Faizal. Ketua DPC Partai Hanura Bulukumba, Zabir Ikbal, menjelaskan di internal partai mengemuka isu untuk mengusung Akbar Faizal untuk menjadi calon Gubernur Sulsel pada pemilihan 2013.

Hanura

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengakui ditawari Mengakui masuk koalisi pendukung Ditawari Masuk pemerintahan Susilo Koalisi Bambang YudhoyonoBoediono. Hal itu diungkapkan Ketua DPP Partai Hanura Akbar Faizal. “Kalau tidak ada tawaran dari mereka, bagaimana saya bisa menerima draft (koalisi) tersebut?” ujar Akbar Faizal, kemarin. Akbar memaparkan tawaran koalisi tersebut akan dibicarakan lebih lanjut setelah pembahasan RUU Pemilu selesai atau menjadi UU. “Namun, Partai Hanura tidak 89

pernah mengkhianati rakyat, sekali oposisi tetap oposisi, tugasnya untuk mengawasi pemerintahan,” tukasnya. “Kalau kami haus kekuasaan, kami tidak perlu menunggu 2,5 tahun karena pada awal pemerintahan sudah ditawari 2 kursi menteri dan 1 dewan pertimbangan presiden,” tambahnya. 5.

12 Mei 2012

Tribun

Akbar: Hanura

Timur

Not for Sale

Elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Akbar Faizal mengaku tersinggung mengetahui kabar Ketua DPD Golkar Sidrap Rusdi Masse bakal hijrah memimpin Hanura Sulsel. Menurut pria asal Sidrap ini, Partai Hanura bukan partai murahan. Hanura, lanjut Akbar, tidak bisa serta merta dipimpin oleh orang luar Hanura. “Tidak boleh ada orang yang tidak kenal Hanura baru mau masuk ke sini, kita tidak akan kasih kesempatan. Politik bukan segalanya uang. Hanura itu bukan partai kecil. Hanura itu not for sale. Hanura tidak dapat dibeli,” kata Akbar kepada Tribun via telpon selularnya, Jumat (11/5). “Hanura itu punya kader sendiri. pokoknya, saya tidak 90

akan beri kesempatan orang itu,” tambah legislator Hanura DPR-RI ini. 6.

27

Indopos

Prihatin,

September

Hanura Gelar

2012

Lokakrya Pencegahan Korupsi bagi Pemuda

8.

18 Oktober 2012

Indopos

Wiranto Ajak Kadernya Bekerja Lebih Baik Lagi

Partai Hanura cukup prihatin dengan maraknya kasuskasus korupsi dan lemahnya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan saat ini. “Kami dari Fraksi Hanura memang hanya berjumlah 17 orang, namun kami terus berteriak secara konstitusional untuk membangun Indonesia yang bersih,” kata Akbar Faizal. Hasil survey Lembaga Survei Nasional (LSN) yang menyebutkan Partai Hanura merupakan partai yang paling bersih dari korupsi, diapresiasi Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Namun, mantan Panglima TNI ini justru menyerukan kadernya agar bekerja lebih baik lagi, dan tidak merasa sombong. Menurut Wiranto, apa yang sudah diperjuangkan kadernya di DPR seperti Akbar Faizal dan Sarifuddin Sudding merupakan cerminan kepada public bahwa Partai Hanura benarbenar menginginkan agar negeri ini menjadi negeri yang bersih suatu saat nanti.

91

Berita-berita Terkait Dapil Sulsel II No 1

Tanggal

Media

Topik

12

Rakyat

Reses

Februari

Merdeka

Akbar Faizal

2012

Tertahan Demo di Bandara

2

28

Seputar

Pemekaran

Februari

Indonesia

Luteng dan

2012

Bonsel Terhambat Moratorium

Deskripsi Akbar Faizal tertahan di bandara karena pesawat yang ditumpanginya datang terlambat. Ditambah lagi ia harus menunggu lebih lama karena terdapat aksi demonstrasi di bandara oleh massa Dewan Adat Dayak yang menolak pelantikan pengurus FPI hari itu. Upaya pembentukan Kabupaten Bone Selatan (Bonsel) dan Luwu Tengah (Luteng) diperkirakan masih sulit terealisasi dalam waktu dekat. Akbar Faizal mengungkapkan saat ini setidaknya 33 daerah otonom baru (DOB).

3

28 Februari 2012

Fajar

Tanribali-Akbar Andi Taribali dan Akbar Faizal dimunculkan sebagai Faizal kedua figur yang memiliki Ramaikan peluang memenangkan Pilgub Sulsel Pilgub Sulsel. Akbar Faizal sendiri mulai dilirik PKS Sulsel untuk diduetkan dengan Ketua DPW PKS Sulsel, Akmal Pasluddin. Akbar Faizal pun mengatakan, meski partainya belum bersikap soal Pilgub Sulsel, namun partai Hanura ini ingin diperhitungkan 92

sebagai partai yang memiliki kemampuan dan simpatisan yang besar di daerah ini. “Perolehan kursi di DPRD Sulsel menjadi salah satu indicator partai ini harus diperhitungkan di pilgub Sulsel,” kata Akbar Faizal di redaksi FAJAR, Senin, 27 Februari. Akbar mengungkapkan, sikap Hanura di pilgub Sulsel masih butuh waktu untuk ditetapkan. DPP masih memberi kesempatan pelaksana tugas dan jajarannya melihat peta politik dan kekuatan cagub yang ada saat ini. Mekanisme penjaringan cagub di Hanura tetap harus berjalan sebelum menentukan sikap di pilgub. Salah satunya adalah penjaringan. “Nanti setelah DPD Hanura Sulsel sudah melakukan penjaringan, baru tim 5 DPP Hanura menindaklanjutinya dan menetapkan cagub yang akan diusung Hanura. Jadi kita persilakan plt dan jajarannya menjalankan mekanisme partai sesuai arahan DPP,” imbuh Akbar Faizal Menyikapi keinginan DPW PKS Sulsel menduetkan Akbar dengan kader PKS,

93

Akbar mengapresiasi keinginan tersebut. “Cuma sebatas membicarakan bagaimana Sulsel ke depan, begitu juga bagaimana Sulsel ke depan, begitu juga bagaimana kita berkontribusi,” tandas Akbar. 4

9 Maret 2012

Fajar

Bone Selatan Akhirnya Masuk Senayan

Ketua Forum Pemekaran Bone Selatan, Andi Suaedi, didampingi Ketua Pansus Bone Selatan, Rusni Kasman, menyerahkan berkas pembentukan Kabupaten Bone Selatan ke Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar, didampingi anggota DPR-RI asal Sulsel, Andi Idris Rio Padjalangi dan Akbar Faizal, di DPR-RI, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Akbar Faizal berjanji akan memperjuangkan Bone Selatan. “Kalau ada perintah yang bisa saya tolak, saya akan tolak. Tapi kalau perintah dari orang Bone, saya tidak bisa menolak,” ujar Akbar, politikus Partai Hanura. Akbar mengungkapkan, tokoh-tokoh Bone adalah tokoh yang sudah sangat khatam dengan empat pilar. “Saya harus berkomitmen untuk mendukung dan

94

memback up ini. Kalau orang Bone sudah menggunakan Songkok To Bone, berarti sudah penuh kebulatan. Emas yang ada di songkok mereka, semakin tebal semakin besar pula penghormatan mereka,” urai mantan wartawan ini. 5

14 Mei

Tribun

Antar Ilham ke

2012

Timur

Wiranto

Elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Akbar Faizal turun tangan membantu bakal calon (balon) Gubernur Sulsel Ilham Arief Sirajuddin. Akbar yang juga legislator Hanura DPR-RI ini mengawal Ilham melobi DPP Hanura untuk mendapatkan rekomendasi cagub Hanura Sulsel dari Ketua Umum Hanura Wiranto. “Kalau Ilham, nah saya yang mengantar Ilham bertemu ketua umum,” kata Akbar Faizal, Minggu (13/5).

6

29 Mei 2012

Tribun

Perseteruan Akbar Faizal Vs Jafar Badjeber

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Hanura Akbar Faizal terlibat “silang pendapat” dengan Ketua Bidang Organisasi DPP Hanura, Jafar Badjeber, terkait figure internal dan eksternal di Sulsel. Saat itu, Akbar menentang rencana masuknya Ketua Golkar Sidrap yang juga Bupati

95

Rusdi Masse dalam bursa calon di musdalub. Jafar yang juga Korwil Sulsel member ruang dan mengakomodasi Rusdi sebagai calon Ketua DPD Hanura Sulsel. Akbar mengingatkan Jafar Badjeber untuk tidak cobacoba ikut campur soal Hanura Sulsel. “Tidak ada urusannya Bajeber dengan Hanura Sulsel, Hanura Sulsel dapil saya. Komentar Badjeber itu adalah pendapat pribadi bukan DPP Hanura. Perlu Badjeber tahu, ini bukan Partai PBR, ini Partai Hanura Sulsel, Bajeber kan kelompok PBR sama Rusdi,” kata Akbar saat itu. Ia bahkan mengatakan tersinggung dengan rencana Ketua DPD II Gokar Sidrap, untuk bergabung di Hanura. Sebab, menurutnya Hanura bukan partai murahan, dan Hanura tidak bisa serta merta langsung dipimpin oleh orang luar Hanura. 7

4 Juni 2012

Tribun

Elite Hanura Adu IAGarudana

Elite DPP Partai Hanura akan menguji keseriusan dua pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) dan pasangan Rudiyanto AsapaNawir Pasinringi (Garudana) mengendarai partainya di

96

Pemilihan Gubernur Sulsel 2013 nanti.Elite DPP yang akan menjadi panelis dalam pemaparan visi dan misi pasangan bakal cagubcawagub Sulsel antara lain, Korwil Hanura Sulawesi Selatan, Barat, dan Utara Jend Polisi (Punr) Chairuddin Ismail, anggota DPR-RI Akbar Faizal, Dr Barliana Kartakusuma. 8

28 Juli

Fajar

2012

9

30 Juli

Sapa Konstituen

Fajar

2012

Akbar Faizal Sasar Delapan Kabupaten

Anggota DPR-RI Akbar Faizal menyapa konstituennya di Pangkep. Politikus Hanura ini menjaring aspirasi lewat dialog interaktif di secretariat Radio Torani, Jumat, 27 Juli. Akbar Faizal berkeliling di delapan Kabupaten untuk bertemu konstituen. “Di desa ini banyak pertanyaan yang muncul khususnya soal bendungan warga yang mulai jebol dan tak mampu lagi menampung air. Saya lalu nginap dan sahur di rumah salah seorang warga di desa Bontomatene, Kecamatan Segeri.”

10

7

Fajar

Akbar Faizal:

September

Kehormatan

2012

Dukung IA

DPD Hanura Sulsel mengaku tidak salah menjatuhkan dukungan kepada Semangat Baru Sulsel Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) di pilgub Sulsel 2013 mendatang.

97

Ketua Bidang Media dan Komunikasi Politik DPP Hanura, Akbar Faizal bahkan menyebut dukungan Hanura ke IA kehormatan bagi Hanura. 11

14

Fajar

September

Ambo Dalle Akhiri Konflik

2012

Ambo Dalle berjanji mengakhiri fiksi di Partai Hanura. “Per hari ini masalah kita anggap selesai. Apa yang melanda Hanura Sulsel selama ini tidak boleh terulang lagi. Saya ingin katakana bahwa pelaksanaan masdalub ini sangat pamungkas” kata Akbar di sela-sela Musdalub Hanura Sulsel, Kamis, 13 September.

Media Televisi Selain media cetak dan online, seringkali saya juga harus menerima undangan dari media televisi mencakup penayangan profil, isu dan pendapat saya dalam kapasitas sebagai anggota DPR, baik dalam menjalankan tugas dan fungsi di DPR maupun terkait isu-isu aktual. Berikut ini adalah beberapa program di televisi yang mengundang saya sebagai salah satu nara sumber di dalamnya; No 1

Program Rp 103 T Uang Negara

Dialog MHI

Media

Metro TV 25 Oktober

DIrampok 2

Political Leadership Quo

2011 Suara Anda

Metro TV 10 November

Vadis Indonesia 3 4

Tanggal

2011

Kasus Century, Dimana

Indonesia

Kuburmu

Lawyers Club

Nasib Kasus Nazar ditangan

Indonesia

TV One

29 November 2011

TV One

6 Desember

98

5

KPK Baru

Lawyers Club

Manuver Baru Nazar

Kabar Petang

2011 TV One

7 Desember 2011

6

Akbar Faizal VS Azis

Versus

Syamsudin 7

Setelah Angie, Anas dibidik?

Indonesia

Kompas

4 Februari

TV

2012

TV One

7 Februari

Lawyers Club

2012

8

Makar di Balik Unjuk Rasa

Kabar Petang

TV One

5 Maret 2012

9

Resah dan Gelisah Presiden

Apa Kabar

TV One

19 Maret 2012

Indonesia Malam 10

Ketok Palu Harga BBM

Dialog Metro

Metro TV 30 Maret 2012

Siang 11

BBM, Koalisi dan Oposisi

AKI Malam

TV One

12

RUU Pemilu Membunuh

Dialog Metro

Metro TV 11 April 2012

Partai Kecil

Pagi

Demokrat Bentuk Koalisi

Apa Kabar

Baru

Indonesia Pagi

Rusuh Atas Nama

Apa Kabar

Pemilukada

Indonesia

13 14

31 Maret 2012

TV One

13 April 2012

TV One

9 Mei 2012

Malam 15

Skandal Century Belum Mati

Dialog MHI

Metro TV 31 Mei 2012

16

Politisi Bicara Bola

Apa Kabar

TV One

20 Juni 2012

Indonesia Malam 17 18

Lembaga Survei Dalam

Todays

Sorotan

Dialogue

Fauzi Bowo VS Jokowi

Indonesia

Metro TV 17 Juli 2012 TV One

17 Juli 2012

TV One

24 Juli 2012

Lawyers Club 19

Hartati VS Ayin

Indonesia Lawyers Club

99

20

Wajah Kereta Api Indonesia

Wide Shot

Metro TV 26 Juli 2012

21

Antasari Ungkap Fakta Baru

Suara Anda

Metro TV 9 Agustus

Century 22 23

2012

Menyingkap Fakta Baru

Todays

Century

Dialogue

Skandal Century

Apa Kabar

Metro TV 14 Agustus 2012 TV One

Indonesia

15 Agustus 2012

Malam 24

DPR: Kunker Atau Plesir?

Indonesia

TV One

Lawyers Club 25 26

2012

Skandal Century Versi

Indonesia

Global

12 September

Antasari

Bicara

TV

2012

Century, Drama Tanpa

Dialog MHI

Metro TV 12 September

Akhir 27

Antasari Dipanggil DPR

2012 Apa Kabar

TV One

Siang 28 29

11 September

Melacak Century Lewat

Indonesia

Antasari

Lawyers Club

Stop Aksi Tawuran

Apa Kabar Indonesia

12 September 2012

TV One

18 September 2012

TV One

12 Oktober 2012

PENUTUP Demikian laporan pertanggungjawaban tahunan ini saya sampaikan, mungkin apa yang saya tulis dalam laporan selama tahun sidang 2011-2012 ini hanyalah beberapa kegiatan saja, baik dalam situasi formal persidangan maupun dalam situasi nonformal di luar persidangan. Disamping itu, segala sesuatu yang tertuang dan apa yang saya kerjakan sebagai bagian dari tugas-tugas saya sebagai anggota Komisi II DPR, Badan Musyawarah, Pansus dan Tim Pengawas Kasus Bank Century, masih belum layak untuk disebut sebagai sebuah ide yang luar biasa. Akan tetapi, seperti apapun pemikiran yang saya miliki sebagai salah seorang wakil rakyat yang sedang menjalankan amanah yang telah diberikan, maka menjadi penting bagi saya untuk menyampaikannnya kepada khalayak, masyarakat, dan konstituen. Sedikitpun saya tidak pernah ada niatan untuk menyinggung siapapun dalam laporan ini, baik itu lembaga maupun perorangan, sehingga dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan maaf apabila ada yang tersinggung dengan tulisan ini. 100

Saya menyampaikan laporang tahunan ini semangatnya adalah berbagi pengetahuan sekaligus sosialisasi dari apa yang telah saya lakukan. Di sisi lain, saya merasa perlu memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai apa yang telah saya lakukan dan aspirasi apa yang telah saya teruskan dan perjuangkan hingga tingkat legislasi, penganggaran, sampai pada kontrol terhadap kebijakan tersebut. Saya sangat menyadari, bahwa tanpa dukungan masyarakat atau konstituen pada khususnya yang mau memberikan aspirasi, masukan, termasuk kritik kepada saya dan juga kepada semua wakil rakyat, saya merasa masih belum bisa berbuat lebih banyak. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat luas atas apa pun pandangan yang langsung atau tidak langsung sampai kepada saya. Peran masyarakat sangat penting bagi saya dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

101