BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat islam secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacuh pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Zakat dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator, untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut. Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran. Zakat juga merupakan salah satu rukun (termasuk rukun ketiga) dari rukun islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadist Nabi, sehingga keberadaannya disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang. Di dalam Al Qur‟an terdapat banyak ayat yang memuji orang – orang yang secara sungguh – sungguh menunaikan zakat dan bahkan sebaliknya terdapat pula ayat yang memberikan ancaman bagi orang yang dengan segaja meninggalkan zakat. Dalam Al-Quran Allah …. Berfirman :
1
Artinya : “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.(QS. At-Taubah: 35) Menurut Dr Yusuf Qardhawi, salah seorang ulama fiqih menyatakan bahwa salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat
2
menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah: (1) Keinginan umat Islam Indonesia untuk meyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah
sosial
di
Indonesia.
(3)
Usaha-usaha
untuk
mewujudkan
pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang. Zakat
yang
diberikan kepada mustahiq
akan berperan
sebagai
pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsikan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan
3
penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Sebenarnya sistem pengelolaan zakat sudah diatur oleh pemerintah. Dimulai dengan regulasi zakat pertama di Indonesia yaitu Surat Edaran Kementerian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951 yang meyatakan bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. Tetapi ini menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lambat. Selanjutnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah. Dan diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Seiring dengan keluarnya berbagai instruksi dan keputusan menteri dan perkembangan BAZIS DKI tersebut, maka mendorong pertumbuhan BAZIS maupun lembaga amil zakat yang dikelola masyarakat di daerah-daerah lain. Puncaknya adalah ketika pada tahun 1999, pemerintah bersama DPR menyetujui lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU Pengelolaan Zakat ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan
4
kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan ZIS. Namun UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya UU
Pengelolaan
Zakat
tersebut
Indonesia
telah
memasuki
tahap
institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern. Setidaknya dengan UU Zakat
tersebut
telah mendorong upaya
pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal. Lembaga-lembaga zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan milyar rupiah, dengan cakupan penyalurannya mencapai seluruh wilayah Indonesia. Namun, jika kita melihat di zaman sekarang sebenarnya potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. dengan komposisi 87% muslim dan asumsi 20% adalah muzaki atau pemberi zakat, nilai potensi zakat berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Institut Pertanian Bogor pada Januari - April 2011 sekitar Rp217 triliun. Namun, kenyataannya, dana zakat ditambah dengan infak, sedekah, serta wakaf yang dihimpun berkisar Rp. 1,5 trilyun pertahun. Itu artinya penghimpunan zakat belum mencapai 1 persen dari potensi zakat yang ada. Tampaknya memang ada banyak hal yang harus
5
dibenahi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Padahal jumlah tersebut amat signifikan untuk mengatasi kemiskinan. Direktur Eksekutif BAZNAS Teten Setiawan mengemukakan ada dua faktor penyebab belum optimalnya zakat. Pertama, masih banyak orang kaya yang wajib berzakat tapi belum paham tentang zakat. Kedua, zakat di Indonesia masih bersifat sukarela seperti tercantum pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berbeda dengan Malaysia, ada sanksi administratif bagi yang tidak berzakat, seperti perpanjangan paspor dipersulit. Risikonya di Sudan malah penjara satu tahun. Ada beberapa hal yang memang masih menjadi persoalan dalam penghimpunan zakat. Diantaranya adalah pengelolaan zakat masih berciri tradisional. Zakat umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik. Biasanya amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen. Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, kemudian zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan harta objek zakat terbatas pada harta yang secara eksplisit dikemukan dalam Al-Qur‟an dan Hadist. Sedangkan untuk pungutan zakat harta biasanya dilakukan oleh pengurus masjid. Dengan sistem pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional itu, sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang telah dihimpun. Untuk di Kota Palopo sendiri potensi zakat yang ada cukuplah besar. Pada tahun 2011 BAZ Kota Palopo mengelolah dana zakat, infak dan sedekah sebesar Rp. 2,032 Milyar dan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah ini belumlah maksimal. Dari data diperoleh bahwa penderma terbesar dari total dana yang dikelola BAZ Palopo
6
mayoritas dari kalangan guru yang bertugas di sembilan kecamatan. Dari catatan BAZ Palopo, 1.479 pegawai negeri sipil (PNS) Palopo aktif membayarkan zakatnya. Sedangkan dari kalangan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palopo dan para pengusaha, sebagian besar di antara mereka belum mengeluarkan zakatnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, diduga bahwa optimalisasi pengelolaan zakat lebih disebabkan oleh faktor-faktor manajerialnya mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap peran pengelolah zakat tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang sistem pengelolaan zakat di Kota Palopo yang berjudul : “ EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT KOTA PALOPO“ I.2 Rumusan Masalah Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah: “ Sebagaimana efektif pelaksanaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Palopo “. I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian I.3.1 Tujuan Penelitian Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan zakat yang diterapkan pada Badan Amil Zakat Kota Palopo.
7
I.3.2 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis antara lain : 1. Adapun manfaat penelitian secara teoritis : a) Untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum yang berkaitan dengan tujuan disyariatkannya zakat. b) Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat di kantor BAZ kota Palopo sehingga masyarakat mau menyalurkan zakatnya c) Sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama tentang manajemen zakat di Kantor BAZ Kota Palopo. 2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi Badan Amil Zakat Kota Palopo dalam meningkatkan pengelolaan zakat agar penerimaan zakat, infak dan sedekah agar bisa maksimal dan dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Kota Palopo.
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA II.1 Landasan Teori II.1.1 Konsep Efektivitas Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Efektivitas memiliki pengertian yang berbeda dengan efisiensi. Seperti yang dinyatakan oleh (Syamsi, 1988:2) dalam bukunya “Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen” bahwa: “Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efek, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan”. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat perbedaan antara efektivitas dan efisiensi. Perbedaan dari efektivitas dan efisiensi yaitu efektivitas menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi cenderung pada penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada kemampuan setiap organisasi dalam menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas dijabarkan berdasasrkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam usaha pencapaian tujuan
9
organisasi. Organisasi biasanya berada dalam lingkungan yang memiliki sumberdaya
terbatas,
lingkungan
yang
berubah-ubah
sesuai
dengan
perkembangan zaman, perubahan tersebut akan memepengaruhi efektivitas organisasi. Dalam keadaan seperti ini organisasi memiliki konsistensi terhadap perubahan. The Liang Gie (2000:24) mengemukakan “efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan.” Sedangkan Gibson (1984:28) mengemukakan bahwa “efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.” Dari pemaparan mengenai konsep efektivitas di atas, maka efektivitas sesungguhnya merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil. Artinya dengan menggunakan ukuran tingkat efektivitas dapat diketahui sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan oleh aktivasi yang dilakukan terhadap hasil (output) yang diharapkan. Hasil (output) adalah akibat yang sangat tergantung pada kondisi aktivasi, semakin tepat aktivasi yang dilakukan maka semakin baik pula dampak terhadap hasil yang diinginkan. Steer
(1985:5)
dalam
bukunya
Efektivitas
Organisasi “efektivitas
dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdayanya yang langkah dan berharga secara sepandai mungkin dalam usaha mengejar tujuan operasi dan operasionalnya.” Emitai Etzioni (1982:54) mengemukakan bahwa “efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk
10
mencapai tujuan atau sasaran.” Sedangkan Komaruddin (1994:294) juga mengungkapkan “efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono (2000:29) dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen mendefinisikan pengertian efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar konstribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”. Dengan
demikian
efektivitas
merupakan
suatu
tindakan
yang
mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Efektivitas juga berarti hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas itu sendiri.
11
Beberapa literatur mempunyai persamaan dalam mengemukakan konsep efektivita bahwa efektivitas merupakan suatu bentuk pengukuran pencapaian tujuan secara maksimal berdasarkan kegiatan yang dilakukan di dalam suatu organisasi. II.1.2 Konsep Manajemen Manajemen dalam bahasa inggris berasal dari kata kerja “to manage” yang dalam bahasa Indonesia dapat berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina, dan memimpin. Sama halnya dengan administrasi kata manejemen juga berasal dari bahasa latin. Akar kata dari manajemen yaitu “mano” yang berarti tangan, menjadi “manus” yang artinya bekerja berhati – hati dengan menggunakan tangan dan “agere” artinya melakukan sesuatu, sehingga menjadi “managiare” yang artinya melakukan sesuatu berkali – kali dengan mempergunakan tangan – tangan. Maksudnya dalam mengerjakan sesuatu, pemimpin tidak hanya bekerja sendirian tetapi melalui kegiatan orang lain (bawahan) yang merupakan tangan – tangan pembantu dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai tuntas. Pengertian manajemen sudah banyak dikemukakan oleh para ahli seperti Harold Koontz dan Cyril O‟donnel (Hasibuan, 2008: 3) mendefinisikan manajemen sebagai berikut: “Management is getting things done through people. In bring about this coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, organizes, staff, directs, and controls the activities other people”. (Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian). Pengertian Manajemen menurut G.R Terry (Tenrigau 2010: 2) adalah: “Management is a distintct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and
12
accomplish stated objectives by the use human being and other resources”. (Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan – tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran – sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya. Sedangkan pengertian manajemen menurut John D. Millet (Brantas 2009: 7) Manajemen adalah proses pembimbingan, pengarahan serta pemberian fasilitas kerja kepada orang – orang yang diorganisir dalam kelompok-kelompok jurnal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jika kita simak definisi – definisi yang ada diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa : 1. Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 2. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni. 3. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur – unsurnya. 4. Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerja sama dalam suatu organisasi. 5. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. 6. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi (planning, organizing, actuating, staffing, directing dan controlling). 7. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selain pengertian tersebut diatas, manajemen juga diartikan dalam berbagai istilah atau sebutan, sehingga orang dapat memandang manajemen sesuai dengan cara pandang mereka. Walaupun berbeda dalam cara pandang,
13
namun
konsep
manajemen
tetap
mengacu
pada
perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. II.2 Konsep Zakat II.2.1 Pengertian Zakat Zakat berasal dari kata zaka yang bermakna al-Numuw (menumbuhkan), al-Ziyadah
(menambah),
al-Barakah
(memberkahkan),
dan
al-Tathhir
(menyucikan), maka ia merupakan ibadah dan kewajiban harta benda dalam mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Secara etimologi zakat memiliki dua makna yaitu bertambah dan pensucian. Zakat berarti bertambah maksudnya yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan bertambah baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi
dalam sabdanya:
Artinya : “Tidaklah seseorang membuka pintu sedekah atau pintu menyambung silaturahmi kecuali Allah akan menambahkan karunia-Nya kepada-Nya karena sedekah”. (Shahihul Jami) Sedangkan zakat berarti pensucian, karena zakat membersikan dan mensucikan orang yang menunaikan zakat dan harta yang dizakati sebagaimana firman Allah
:
Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(QS. At-Taubah : 103)
14
Dari pengertian diatas dapat dipahami, bahwa zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan horizontal antar sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dengan saling member keuntungan moril maupun materil, baik dari pihak pemerima
(mustahiq) maupun dari pihak
pemberi (muzakki). II.2.2 Hukum, Tujuan dan Hikmah Zakat A. Hukum Zakat Zakat hukumnya fardhu „ain atau wajib atas setiab muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran, AsSunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkanya berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Adapun dasar kewajiban zakat yang ada di dalam Al-Quran
Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (QS. Al-Baqarah: 43)
…. …. Artinya: ”…dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik…”. (QS. Al-Muzammil: 20)
…. Artinya: “…dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”. (QS. Al-Bayyinah: 5)
15
Bahkan ulama berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat bagi anak kecil dan orang gila yang mempunyai harta tetapi pemberian zakatnya bisa diwakili oleh walinya. Berdasarkan firman Allah
:
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103) B. Tujuan Zakat Yusuf al-Qardhawi (Abdurrachman 2001: 74) membagi tiga tujuan dari zakat itu sendiri yaitu tujuan dari pihak yang memberi zakat (muzakki) antara lain: untuk menyucikan dari sifat bakhil, rakus egoistis dan sebagainya; melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah; mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri; menumbuhkan sikap kasih saying kepada sesama; membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat; dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak baik serta menumbuhkembangkan harta itu sehingga sehingga member keberkahan bagi pemiliknya Sedangkan bagi penerima (mustahiq) antara lain: memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari – hari; menyucikan hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil; akan muncul dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang – orang kaya yang pemurah.
16
Lebih luas lagi Wahbah (Abdurrachman 2001: 76) menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut: 1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat islam. 2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. 3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya 4. Menutupi biaya – biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat. 5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, pengangguran dan para tuna sosial lainnya. C. Hikmah Zakat Kewajiban berzakat bagi umat islam memiliki beberapa hikmah seperti yang tertulis dalam buku Panduan Zakat Pintar: 1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah …, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki 2. Menolong, membantu dan membina kaum dhu‟afa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah.
17
3. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat islam. 4. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai. 5. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar. 6. Menghilangkan kebencian, iri dan dengki dari orang – orang sekitarnya kepada hidup berkecukupan sementara mereka tidak memiliki apa – apa dan tidak ada bantuan dari orang kaya kepadanya. 7. Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah. 8. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. 9. Sebagai perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat persatuan uamt dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dan miskin dan sebagai penimbun jurang pemisah antara gologan yang kuat dan lemah. 10. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun dan harmonisyang pada ahkirnya dapat menciptakan situasi yang aman dan tentram lahir batin. 11. Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip – prinsip : umatan wahidan (umat yang bersatu), musâwah
18
(umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban), ukhuwah islamiyah (persaudaraan islam) dan takâful ijtima’i (sama–sama bertanggung jawab). II.2.3 Jenis – Jenis Zakat A. Zakat Fitrah Zakat ini merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap pribadi Muslim. Menurut Qardhawi (Muhammad 2006: 32), disebut zakat fitrah karena bertujuan untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. Zakat ini diwajibkan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan hingga khatib naik mimbar pada shalat sunnah hari raya Idul Fitri. Pelaksanaan zakat fitrah tidak mensyaratkan kecuali beragama Islam dan adanya kelebihan dari makanan pada hari dan malam hari raya. Dengan demikian zakat fitrah tidak mensyaratkan nishab bagi yang mengeluarkannya. Disamping itu, zakat fitrah didasarkan pada jumlahnya, yaitu satu sha’ (4 mud/2,5 kg/3,5 liter), baik keju, anggur, gandum, beras, kismis atau makanan pokok lainnya. B. Zakat Mal 1) Emas dan Perak Zakat emas dan perak disini termasuk naqdani (dua mata uang) yaitu dinar dan dirham dan perhiasan. Ada perbedaan pendapat yang masyhur dikalangan ulama menganai perhiasan yang dipakai, tapi mayoritas ulama berpendapat wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau dipinjamkan apabila sudah mencapai nishab dan haulnya. Adapun nishab dari emas adalah 20 misqal atau 20 dinar yang setara
19
dengan 85 gram emas. Sedangkan nishab dari perak adalah 200 dirham yang setara dengan 595 gr perak. Adapun kadar zakat emas apabila telah mencapai 85 gr yaitu sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%) yaitu sebesar 2,125 gr emas. Sedangkan kadar zakat untuk perak yaitu apabila telah mencapai 595 gr, maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%) yaitu setara dengan 14,875 gr perak. 2) Komoditas Dagang Komoditas dagang yaitu barang-barang yang disiapkan untuk jual beli dalam transaksi perdagangan seperti makanan, perabotan, real estate dan semisalnya. Adapun nishabnya sebagian ulama berpendapat bahwa nishab dari zakat komoditas dagang sama dengan nishab zakat emas dan perak yaitu senilai 85 gr emas. Kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari harta perdagangan. 3) Binatang Ternak Binatang ternak disini yang dimaksud adalah unta, sapi atau kerbau dan kambing atau domba. Adapun nishab dan kadar wajib zakat dari binatang ternak sesuai yang ada di dalam tabel. Binatang ternak yang bisa dikeluarkan zakatnya adalah binatang yang digembalakan di padang rumput yang mubah. Adapun binatang ternak yang yang diambilkan makanannya dan yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang dan transportasi tidak wajib dizakati. Tabel 2.1. Nishab dan Kadar Zakat Unta
Nishab Dari Hingga 5 9 10 14 15 19
Kadar Wajib Zakat 1 ekor kambing 2 ekor kambing 3 ekor kambing
20
20 24 4 ekor kambing 25 35 1 ekor bintu makhad 36 45 1 ekor bintu labun 46 60 1 ekor hiqqah 61 75 1 ekor jad'ah 76 90 2 ekor bintu labun 91 120 2 ekor hiqqah 121 129 3 ekor bintu labun 130 139 1 ekor hiqqah + 2 ekor bintu labun 140 149 2 ekor hiqqah + 1 ekor bintu labun 150 159 3 ekor hiqqah 160 169 4 ekor bintu labun 170 179 3 ekor bintu labun + 1 ekor hiqqah 180 189 2 ekor bintu labun + 2 ekor hiqqah 190 199 4 ekor hiqqah 200 209 4 ekor bintu labun + 1 ekor hiqqah 210 219 3 ekor bintu labun + 2 ekor hiqqah 220 229 2 ekor bintu labun + 3 ekor hiqqah 230 239 1 ekor bintu labun + 4 ekor hiqqah Dan demikian seterusnya, yaitu setiap 40 ekor unta kadarnya 1 ekor bintu labun dan setiap 50 ekor unta kadarnya 1 ekor hiqqah
Keterangan : Bintu makhad : Unta betina yang telah berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Bintu labun : Unta betina yang telah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Hiqqah : Unta betina yang telah berumur 3 tahun dan memasuki tahun keempat. Jad’ah : Unta betina yang telah berumur 4 tahun dan memasuki tahun kelima.
Tabel 2.2. Nishab dan Kadar Zakat Sapi
Nishab Kadar Wajib Zakat Dari Hingga 30 39 1 ekor tabi' atau 1 ekor tabi'ah 40 59 1 ekor musannah 60 69 2 ekor tabi' 70 79 1 ekor musannah + 1 ekor tabi' 80 89 2 ekor musannah 90 99 3 ekor tabi' 100 109 1 ekor musannah + 2 ekor tabi' 110 119 2 ekor musannah +1 ekor tabi' 120 129 3 ekor musannah atau 4 ekor tabi'
Keterangan : Tabi’ : Sapi jantan yang telah berusia 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Tabi’ah : Sapi betina yang telah berusia 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Musannah : Sapi betina yang telah berusia 2 tahun dan memasuki tahun ketiga.
Dan seterusnya yaitu setiap sapi berjumlah 30 ekor maka kadar zakatnya 1 ekor tabi' atau tabi'ah dan setiap sapi berjumlah 40 ekor maka kadar zakatnya adalah 1 ekor musannah
21
Tabel 2.3. Nishab dan Kadar Zakat Kambing
Nishab Dari Hingga 40 120 121 200 201 399 400 499 500 599
Kadar Wajib Zakat 1 ekor kambing 2 ekor kambing 3 ekor kambing 4 ekor kambing 5 ekor kambing
Dan seterusnya dengan patokan untuk setiap kambing berjumlah 100, maka kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing
4) Pertanian (Buah – buahan dan Biji – bijian) Menurut pendapat para ulama bahwa pertanian yang wajib dizakati adalah Biji makanan yang mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum dan sebagainya sedangkan buah – buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja, sedangkan buah – buahan lainnya tidak wajib zakat. Adapun nishab dari zakat pertanian adalah lima wasaq yang setara dengan 300 sho‟ atau 653 kg. Kadar wajib zakat dari hasil pertanian dibagi menjadi dua macam yaitu: 1. Hasil pertanian yang diairi dengan air hujan, mata air, dan sungai, maka kadar wajib zakatnya adalah sepersepuluh (10%) dari 652 kg, sehingga yang dia keluarkan adalah 65,2 kg. 2. Hasil pertanian yang diairi dengan biaya seperti irigasi buatan yang menggunakan alat atau perlengkapan lainnya, maka kadar wajib zakatnya adalah setengah sepersepuluhh (5%) dari 652 kg, sehingga yang dikeluarkan adalah 32,6 kg Adapun mengenai haulnya atau waktu mengeluarkan zakatnya, tidak disyaratkan untuk zakat pertanian (biji – bijian dan buah – buahan), bahkan zakatnya dibayarkan ketika panen.
22
5) Rikaz (Harta Terpendam) dan Mada‟in (Barang Tambang) Rikaz adalah harta yang ditemukan terpendam dalam bumi berupa harta kekayaan orang – orang jahiliyah, perhiasan mereka, dan uang mereka. Sedangkan Mada‟in adalah barang – barang yang ditambang dari perut bumi yang memiliki nilai ekonomis. Di dalam sebuah hadist menunjukkan bahwa rikaz itu wajib dizakati secara mutlak, artinya baik rikaz itu dalam jumlah besar atau kecil tetap harus dizakati. Sedangkan nishab dari mada‟in tidak ada dalil yang menunjukkan secara pasti. Adapun kadar zakat rikaz adalah seperlima (20%) dari rikaz tersebut baik banyak maupun sedikit. Sedangkan kadar zakat mada‟in menurut para ulama adalah mengqiyaskan barang tambang dengan emas dan perak yaitu sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%) karena barang tambang sekarang seperti barang – barang berharga dan bernilai ekonomis. Dalam rikaz dan mada‟in itu sendiri tidak disyaratkan haul dalam mengeluarkan zakat. Maksudnya zakat rikaz dan mada‟in dibayarkan setelah mendapatkan barang tersebut. II.2.4 Penerima Zakat A. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Dalam Al-Quran, Allah
telah menjelaskan didalam surah At-Taubah
ayat 60 mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang dibagi menjadi delapan golongan.
23
Artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS At Taubah: 60) Menurut madzhab Imam Syafi‟i (Rasjid, 1994: 213) telah menjelaskan kriteria – kriteria orang yang berhak menerima zakat yaitu : 1) Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha, atau mempuyai atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban member belanjanya. 2) Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupinya 3) Amil ialah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain zakat itu. 4) Muallaf dibagi menjadi empat macam yaitu a. Orang yang baru masuk islam, sedangkan imannya belum teguh b. Orang
islam
yang
berpengaruh dalam kaumnya,
dan kita
berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk islam c. Orang islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya. d. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat. 5) Riqab atau Hamba Sahaya ialah hamba yang dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Maka hamba itu diberi zakat untuk sekedar penebus dirinya. Mengingat golongan ini sekarang tidak ada
24
tetapi mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa golongan ini masih ada yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan. 6) Ghorim atau orang yang berutang dibagi menjadi tiga macam yaitu a. Orang yang berutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. b. Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah tetapi dia sudah tobat. c. Orang
yang
berutang
karena
menjamin
utang
orang
lain,
sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar utang. 7) Fisabilillah ialah balatentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperlua peperangan dalam kesatuan balatentara. 8) Musafir ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalannya itu dia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada yang dimaksudnya atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya pun bukan tujuan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah seperti berdagang dan sebagainya B. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat 1) Orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Rasulullah …. bersabda
25
“Tidak halal bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah (zakat)”. (Riwayat lima orang ahli hadis, selain Nasai dan Ibnu Majah) 2) Hamba sahaya, karena ia masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. 3) Ahlul Bait ( Keturunan Rasulullah). Rasulullah …. Bersabda “Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)”. (HR. Muslim) 4) Orang yang dalam tanggungan yang berzakat. Maksudnya muzakki tidak boleh memberi zakat kepada orang yang dalam tanggungannya, apabila pemberian terrsebut didasarkan pada kuota fakir atau miskin, karena mendapat nafkah yang mencukupinya. 5) Kafir, orang yang bukan islam. Rasulullah … bersabda, “Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka (umat islam)”. (HR. Jama‟ah ahli hadist) II.3 Manajemen Zakat Kegiatan yang inti (mendasar) dalam Badan Amil Zakat ada empat yaitu: penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian. II.3.1 Penghimpunan Penghimpunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana ZIS dari muzakki. Peran fungsi dan tugas divisi atau bidang penghimpunan dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat. Dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan.
26
Menurut Sudewo (2004: 189) kegiatan penghimpunan ada dua yaitu galang dana dan layanan donatur: 1) Galang dana Dalam melakukan penggalangan dana ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu: a) Kampanye (dakwah), dalam melakukan kampanye sosialisasi zakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: konsep komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, media kampanye, b) Kerjasama program, galang dana dapat menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain. Kerjasama ini tentu dalam rangka aktivitas fundraising. c) Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi zakat galang dana juga dapat melakukan kegiatan seminar. Tema seminar bisa apa saja asal masih relevan dengan kegiatan dan kiprah lembaga zakat. d) Pemanfaatan rekening bank, pembukaan rekening bank, ini dimaksudkan untuk memudahkan donatur menyalurkan dananya. Jumlah dana yang masuk menjadi strong point. Menurut Widodo (2001: 82) ada beberapa cara dana diterima lembaga zakat diantaranya adalah: a) Melalui rekening di bank, artinya di bank mana lembaga membuka rekening penerimaan dana zakat. b) Counter, di lokasi mana lembaga membuka counter. c) Jemput bola, wilayah mana saja yang akan dilayani dengan cara dana zakat diambil oleh lembaga.
27
Pendapat Sudewo dan Widodo mengenai bagaimana cara penggalangan dana zakat sebenarnya tidak jauh berbeda. Penggalangan bisa dilakukan dengan cara: mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi masalah zakat, penerimaan dana zakat bisa melalui rekening bank, counter penerimaan, atau diambil sendiri oleh amil. Model penerimaan seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan muzakki menyalurkan zakatnya. 2) Layanan donator Layanan donatur tak lain adalah customer care atau di dalam perusahaan dinamakan customer service. Tugas yang dilakukan layan donatur cukup bervariasi diantaranya (Sadewo, 2004: 201-203): a) Data donatur, data tentang donatur harus didokumentasikan. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bukti transfer bank, dari kuitansi, para donatur yang datang langsung atau surat-surat. Data yang dihimpun sebaiknya dilengkapi dengan berbagai informasi. Dengan menguasai semua data donatur, lembaga zakat akan semakin bisa membuat donatur untuk tetap terlibat di dalamnya. b) Keluhan, layan donatur juga harus sama cermatnya dalam mendata tentang keluhan dari donatur, mitra kerja atau masyarakat umum. Keluhan ini harus disusun, dikompilasi, dan dianalisa. Hasil analisa dari keluhan diserahkan kepada divisi penghimpunan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. c) Follow up keluhan, satu hal yang menjadi kebiasaan kita adalah menghindari penyelesaian keluhan. Mengatakan bahwa akan ditangani oleh yang berwenang adalah suatu jawaban yang professional. Namun bila hanya sekadar jawaban tanpa follow up ini kebohongan pada publik.
28
Dengan adanya pelayanan untuk donatur, mereka tidak merasa kecewa karena merasa tidak diperhatikan. Pendataan donatur sangat penting karena ini menyangkut hubungan silaturrahim antara muzakki, amil, dan juga mustahiq. Karena hubungan ini berpengaruh pada potensi zakat yang ada pada lembaga. Muzakki terkadang merasa tidak puas dengan kinerja amil, mereka berhak menyampaikan keluhan-keluhan. Amil (lembaga) harus menindaklanjuti keluhan muzakki, tidak hanya menerima keluhan tersebut.. II.3.2 Pengelolaan (Keuangan) Seperti juga struktur keuangan lembaga yang lain, struktur keuangan zakat terdiri atas dua bidang yaitu bendahara dan akuntansi. Ada dua verifikasi yang dikerjakan yakni verifikasi penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi penerimaan dimulai sejak dana ditransfer dari muzakki hingga masuk ke lembaga zakat. Sedangkan verifikasi pengeluaran dicermati sejak diajukan hingga pencairan dana. Bendahara (kasir) berfungsi mengeluarkan dana yang telah disetujui. Sedangkan bidang akuntansi melakukan pencatatan keluar masuknya uang. Pencatatan ini diinput dalam jurnal harian. Setelah itu diposting kedalam buku besar. Dalam kerjanya sesungguhnya akuntansi memilah atas dua segi yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dibuat sesuai pernyataan standar akuntansi, sementara akuntansi manajemen dikerjakan sesuai dengan kebutuhan lembaga. Dalam akuntansi keuangan ada lima laporan yang harus dikerjakan divisi pengelolaan keuangan (Sadewo, 2004: 214-215) yaitu: 1) Neraca, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada waktu tertentu.
29
2) Laporan sumber dan penggunaan dana, tujuan dari LSPD adalah menggambarkan aktivitas lembaga terutama dalam menjelaskan asal sumbersumber pendanaan serta penyalurannya sesuai dengan bidang garapan masingmasing, ini menggambarkan kinerja lembaga ditinjau dari aspek finance. 3) Laporan dana termanfaatkan, tujuan dari LPDT adalah menggambarkan berbagai aktivitas pendanaan yang non cash, contohnya pinjaman hutang dan pemberian hutang. 4) Laporan arus kas, tujuannya menggambarkan aliran kas keluar masuk. Pertimbangan alur keluar masuk didasarkan pada tiga jenis aktivitas yaitu: a) Operasi, terkait dengan kegiatan utama lembaga zakat. b) Investasi, yang dimaksud adalah penggunaan uang yang ditujukan baik untuk kepentingan lembaga maupun mustahiq. c) Pendanaan, merupakan kebutuhan tambahan dana eksternal dalam pembiayaan program jangka panjang 5) Catatan atas laporan keuangan, berisi penjelasan atas keempat jenis laporan diatas sebagai catatan khusus yang lebih rinci sifatnya. Akuntansi manajemen berperan penting dalam menentukan kepentingan manajemen yang lebih luas berdasarkan penggunaan data keuangan yang ada. II.3.3 Pendayagunaan Sesungguhnya jatuh bangunnya lembaga zakat terletak pada kreativitas divisi pendayagunaan, yaitu bagaimana amil (lembaga zakat) mendistribusikan zakat
dengan
inovasi-inovasi
yang
baru
dan
bisa
memenuhi
tujuan
pendistribusian zakat kepada mustahiq. Pendayagunaan program pemberdayaan mustahiq merupakan inti dari zakat.
Ada beberapa kegiatan yang dapat
dikembangkan oleh bidang pendayagunaan. Namun yang terjadi di Indonesia
30
beberapa lembaga zakat sudah memiliki keseragaman kegiatan. Adapun kegiatan tersebut adalah: 1)
Pengembangan ekonomi Dalam melakukan pengembangan ekonomi ada beberapa kegiatan yang
dapat dijalankan oleh lembaga zakat (Sadewo, 2004: 227-235) diantaranya: a) Penyaluran modal. b) Pembentukan lembaga keuangan. c) Pembangunan industri. d) Penciptaan lapangan kerja. e) Peningkatan usaha. f) Pelatihan. g) Pembentukan organisai. Beberapa kegiatan pengembangan ekonomi seperti yang disebutkan di atas telah banyak dipraktekan di Indonesia. Jika pendistribusian dana disalurkan untuk kegiatan pengembangan ekonomi seperti itu usaha merubah mustahiq menjadi muzakki memiliki peluang yang lebih besar. 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan SDM adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk membina mustahiq. Program yang paling mudah dilakukan adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak dari keluarga mustahiq. Menurut Sudewo ada beberapa program pendidikan yang bisa dikembangkan untuk membantu anak-anak mustahiq (Sadewo, 2004: 231) diantaranya: a) Beasiswa b) Diklat dan kursus keterampilan c) Sekolah
31
3) Layanan sosial Yang dimaksud dengan layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahiq dalam memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa kegiatan santunan sosial diantaranya seperti: biaya kesehatan, santunan anak yatim, bantuan bencana alam. Layanan sosial merupakan program insidentil lembaga, karena dana zakat tersebut diberikan kepada mustahiq ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak. II.3.4 Pendistribusian Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahiq secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sedikitpun maka tidak akan ada dana yang didistribusikan. Muhammad (2006: 176) berpendapat bahwa distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi mustahiq, wilayah penyaluran, tingkat persediaan, dana zakat dan lokasi amil, pengiriman, dan keagenan. Zakat yang dihimpun oleh Lembaga Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme distribusi zakat kepada mustahiq bersifat konsumtif dan juga produktif. Menurut Mufraini (2006: 148) distribusi zakat tidak hanya dengan dua cara akan tetapi ada tiga yaitu: distribusi konsumtif, distribusi produktif, dan investasi.
32
Sebagai penegasan sudah seharusnya pemerintah berperan aktif di dalam membangun kesejahteraan umat Islam yang mendominasi negara ini, sehingga nantinya di dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya dapat dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan profesional. Usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya lebih dimaksimalkan agar pendistribusiannya tersalurkan secara terpadu kepada yang berhak secara sistematis dan optimal. Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq yaitu: 1. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain. 2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut: a) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. b) Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. c) Diperbolehkan
untuk
memberikan
semua
bagian
zakat
kepada
beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
33
e) Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi‟i sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat,
baik
yang
bertugas
dalam
mengumpulkan
maupun
yang
mendistribusikannya. 3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Intermediary system yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat dewasa ini lahir secara masif. Di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak defisit muslim. Dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok defisit (mustahiq) menjadi surplus (muzakki). Melihat fenomena dan permasalahan yang terjadi di Indonesia dari sisi zakat, sosial masyarakat, dan juga ekonomi Mufraini (2006: 147) membuat sebuah inovasi distribusi zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut: 1. Distribusi Bersifat Konsumtif Tradisional. Yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi
34
kebutuhan sehari-hari atau zakat mā l yang dibagikan kepada para korban bencana alam. 2. Distribusi Bersifat Konsumtif Kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. 3. Distribusi Zakat Bersifat Produktif Tradisional. Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin. 4. Distribusi Zakat dalam Bentuk Produktif Kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal dagang pengusaha kecil. Sebagimana dilihat dari inovasi di atas maka lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi zakat produktif. Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat ketentuan syari‟ah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan asnaf. Zakat bukan hanya persoalan ibadah mahḍ ah (ritual murni) tapi juga persoalan mā liyah ijtima‟iyyah (harta benda sosial) oleh karenanya harus ma‟qulul ma‟na (masuk akal). Ini merupakan pendapat golongan Hanafiyah dan pendapat ini dapat diterima karena ma‟qulul ma‟na dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman. Dan dapat menjawab tuntutan kemaslahatan umat, kapanpun dan dimanapun. Al-Qur‟an sendiri tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya membagikan zakat kepada para asnaf. Umar bin Khattab ra pernah memberikan
35
dana zakat berupa kambing agar dapat berkembang biak. Nabi pernah memberikannya
kepada
seorang
fakir
sebanyak
dua
dirham,
dengan
memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi supaya dibelikan kapak sebagai alat kerja. Berdasarkan pendapat golongan Hanafiyah, dan peristiwa pada masa Rasulullah dan Umar maka distribusi zakat secara produktif diperbolehkan demi kemaslahatan umat. Pendapat ini dikuatkan oleh Yafie (1995: 236) bahwa pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam ajaran fiqih memberi petunjuk perlunya suatu kebijakan dan kecermatan, di mana perlu dipertimbangkan faktorfaktor pemerataan dan penyamaan, kebutuhan yang nyata dari kelompokkelompok penerima zakat, kemampuan penggunaan dana zakat dari yang bersangkutan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraannya dan kebebasannya dari kemelaratan, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi menjadi pembayar zakat. Hal-hal di atas dicontohkan bahwa jika penerima zakat tersebut tahu dan biasa berniaga maka kepadanya diberikan modal usaha, atau yang bersangkutan mempunyai keterampilan pertukangan maka kepadanya diberikan perkakas yang memungkinkan dia bekerja dalam bidang keterampilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terhadap dana zakat tersebut tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian hukum. Oleh karena itu dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Konsep distribusi dana zakat secara produktif yang dikedepankan sejumlah lembaga zakat biasanya dipadukan dengan dana terkumpul lainnya yaitu
36
shadaqah dan infak. Hal ini untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat. Aturan syari‟ah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahiq. Dengan demikian pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa sipeminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya, dana tersebut adalah hak mereka. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam fiqih dan pola inovasi pendanaan yang diambil dari dana zakat, skema yang dikedepankan dari pola qordul hasan sebenarnya sangat brilian, sebagaimana menurut pendapat Mufraini (2006: 160) bahwa: 1. Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahiq menjadi seorang muzakki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai. 2. Modal yang dikembalikan oleh mustahiq kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya mustahiq yang diberikan pinjaman. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahiq tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan kalaupun tidak, hasil akumulasi
37
dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahiq lain yang juga berhak. II.4 Kerangka Pemikiran Dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya direvisi dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 1 di jelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengorganisasian
dalam
pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pengelolaan
zakat
serta
meningkatkan
manfaat
zakat
untuk
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam pengelolaannya harus optimal sehingga tujuan tersebut bisa terwujud. Dalam mengoptimalisasi pengelolaan zakat harus sesuai dengan konsep – konsep dari manajemen. Menurut George R Terry dalam pendapatnya mengemukakan bahwa manajemen merupakan proses dari fungsi
– fungsi manajemen yaitu
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling). Perencanaan dalam hal ini merupakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh pengelola zakat. Perencanaan itu bisa terkait dengan waktu dan strategi.
Perencanaan dengan
waktu
biasanya
dibagi
atas tiga,
yaitu
perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka
panjang.
Sedangkan
perencanaan
strategis,
maksudnya
adalah
perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibelitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Perencanaan ini biasanya dijabarkan dalam bentuk visi dan misi.
38
Pengorganisasian dalam hal ini adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga
untuk
mengatur
kinerja
lembaga
termasuk
para
anggotanya.
Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan dalam organisasi pengelola zakat biasanya terdiri atas pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat yang telah dijelaskan diatas. Pengawasan dalam lembaga zakat, ada dua substansi, pertama secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Kedua, pengawasan formal, lembaga zakat memiliki Komisi Pengawas yang secara struktural berada sejajar dengan ketua lembaga zakat yang bertugas untuk mengawasi setiap program yang dibuat lembaga zakat. Jadi kerangka konsepnya adalah bagaimana fungsi – fungsi dari manajemen yang dikemukakan oleh G.R Teryy ini bisa menjelaskan fungsi – fungsi operasional dari manajemen zakat yang terdiri dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan Untuk lebih jelasnya di bawah ini terdapat gambar kerangka konsep yang dapat menjelaskan keseluruhan isi penelitian ini. Gambar 2.1. Skema Kerangka Konsep Pengelolaan Zakat
Optimalisasi Pengelolaan Zakat
1. Perencanaan 2. Pengorganisasian
Pengumpulan
3. Pelaksanaan
Pendistribusian
4. Pengawasan
Pendayagunaan
39
BAB III METODE PENELITIAN III.1.
Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu terbatas
pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti (Nawawi, 2007: 33-34). Selanjutnya Sugiyono (2011: 11) berpendapat bahwa pada penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan sesuatu masalah. Dasar teoritis dalam pendekatan kualitatif adalah pendekatan interaksi simbolik, diasumsikan bahwa objek orang, situasi dan peristiwa tidak memiliki pengertian sendiri, sebaliknya pengertian itu diberikan kepada mereka. Pengertian yang diberikan orang pada pengalaman dan proses penafsirannya bersifat esensial serta menentukan. Penelitian ini juga menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan dilapangan sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada menghubungkan variabel-variabel dan selanjutnya akan dihasilkan diskripsi tentang obyek penelitian
40
III.2 Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai dengan bulan November 2012. Penelitian ini berlokasi di Badan Amil Zakat Kota Palopo mengingat lembaga ini merupakan salah satu lembaga pengumpul zakat yang ada di Kota Palopo yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo melalui Kementrian Agama Kota Palopo. III.3 Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang di teliti. III.4. Fokus Penelitian Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Adapun dalam penelitian ilmiah ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pelaksanaan terutama dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta mengetahui pengawasan yang dilakukan badan amil zakat yang sesuai dikemukakan oleh G.R Terry mengenai fungsi – fungsi manajemen.
41
III.5 Teknik Pemilihan Informan Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu informan yang dipilih dengan secara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristikkarakteristik
populasi.
Penggunaan
teknik
ini
senantiasa
mempunyai
pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu penelitian harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya. Salah satu jenis teknik ini adalah sampel purposive, yaitu suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi. Penggunaan teknik ini senantiasa mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat populasi sebelumnya. Dalam penelitian ini, digunakan informan, yaitu : 1. Kepala Badan Amil Zakat Kota Palopo sebagai pihak yang menjalankan organisasi tersebut. 2. Komisi Pengawas sebagai unit yang mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat. 3. Muzakki sebagai orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. 4. Mustahiq sebagai orang yang berhak menerima zakat. III.6 Teknik Pengumpulan Data Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan aatau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan
42
dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1. Data Primer Data primer dapat diperoleh melalui : a. Observasi (pengamatan), dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang diteliti untuk memperoleh data yang kongkrit di lokasi penelitian. Pengamatan yang dilakukan melalui observasi terbatas dengan berupaya mengumpulkan data primer dan data sekunder. b. Interview (wawancara), dilakukan dengan wawancara langsung atau tanya jawab terhadap sejumlah informan yang dianggap mengetahui objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. 2. Data Sekunder Data sekunder dapat diperoleh melalui kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah bahan bacaan atau literature yang bersumber dari buku-buku, internet, majalah dan koran-koran untuk bahan yang berhubungan dengan penelitian. III.7. Teknik Analisis Data Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkn atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian.
43
Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan dilakukan langkahlangkah sebgai berikut: 1.
Pengumpulan informasi yang ada dilapangan dengan cara melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
2. Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. 3. Penyajian data Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display)
data.
Penyajian
data
diarahkan
agar
data
hasil
reduksi
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. 4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengn melakukan verifiksi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.
44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN IV.1 Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Kota Palopo Kota
Palopo
merupakan
pusat
pemerintahan
Luwu
Raya
yang
merupakan bekas dari kerajaan Luwu. Kota Palopo dimekarkan berdasarkan UU No. 11 tahun 2002, yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Luwu Raya, yang terdiri atas Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur dan Kota Palopo sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kota Palopo tahun 2010 adalah 147.677 jiwa (30.766 kk) terdiri atas 125.073 jiwa penduduk beragama islam atau sekitar 26.064 kk (84,69 %) sedangkan penduduk non muslim adalah 22.604 jiwa atau sekitar 7.096 kk (23,06 %). Jumlah penduduk Kota Palopo paling sedikit dibanding 3 kabupaten pemekaran lainnya yang masing-masing Kab. Luwu ± 274.000 jiwa, Kab. Luwu Utara ± 227.000 jiwa, dan Kab. Luwu Timur ± 211.000 jiwa. Berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Walikota No. 55 tahun 2003 yang mendasari dibentuknya BAZ Kota Palopo. Ketika baru terbentuk BAZ Kota Palopo hanya memiliki empat BAZ kecamatan yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mesjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk mengumpulan zakat khususnya zakat fitrah, zakat mal dan infaq rumah tangga muslim. Setelah pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis BAZ kecamatan mulai dibentuk dan difungsikan disetiap kecamatan pada tahun 2007.
45
IV.2 Perkembangan Badan Amil Zakat Kota Palopo Didasari bahwa penduduk yang beragama islam Kota Palopo yang paling sedikit dibanding dengan 3 kabupaten lainnya di Luwu Raya. Kecilnya jumlah penduduk
tidak
berpengaruh
kepada
pengelolaan
BAZ
untuk
berbuat
meningkatkan penerimaan zakat, infaq dan sedekah setiap tahunnya. Berdasarkan keluarnya Surat Keputusan Walikota Palopo No. 55 Tahun 2003 yang terdiri atas 7 Bab dan 23 Pasal, sehingga dibentuklah susunan keanggotaan yang meliputi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sesuai Undang-Undang No. 38 tahun 1999 sebagai berikut : 1. Susunan kepengurusan Dewan Pertimbangan yang berjumlah 9 orang 2. Susunan kepengurusan Komisi Pengawas yang berjumlah 7 orang 3. Susunan kepengurusan Badan Pelaksana yang terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang berjumlah 11 orang dan dibantu dengan Bidang Pengumpulan yang berjumlah 14 orang, Bidang Pendayagunaan 9 orang, Bidang Pengembangan 9 orang, Bidang Pendistribusian 7 orang dan sekretariat atau operator yang berjumlah 5 orang. Jadi jumlah keseluruhan dari kepengurusan adalah 71 orang. Upaya untuk mensosialisasikan pengumpulan zakat lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan surat Keputusan Walikota Palopo No. 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus melibatkan semua kepala dinas/instansi, badan/bagian terkait sehingga jumlah pengurusnya mencapai 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZ Kota Palopo kaya akan struktural namun miskin tugas pokok dan fungsi.
46
Melihat perkembangan BAZ yang jalan ditempat, maka pada tahun 2005 ketua BAZ Kota Palopo memohon kepada Walikota untuk membentuk Panitia Tim Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah dan Akhirnya pada tahun 2006 keluarlah Peraturan Daerah Kota Palopo No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh DPRD. Dipertengahan tahun 2006 mulailah disosialisasikan keseluruh Kota Palopo (meliputi 9 kecamatan yang ada di Kota Palopo, Seluruh Instansi, TNI, Polri, BUMN/BUMD dan seluruh Pegawai yang ada di Pemerintahan Kota Palopo). Mengacu pada Perda No.6 Tahun 2006 tersebut maka dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap satuan unit Pemerintah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMN/BUMD dan sampai tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ. Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ Kota Palopo, maka pada bulan september tahun 2006 dibuatlah Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui surat Keputusan Walikota Palopo No.765/VI/2006 dengan personalia hanya menjadi 9 orang yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Wakil Sekretaria, Bendahara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya hingga sekarang. Meskipun dirasakan miskin struktural tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya. Namun kenyataannya kepengurusan yang berjumlah 9 orang, 5 orang bekerja part time (setengah waktu) dan hanya 4 orang yang bekerja tiap hari yang menyelenggarakan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban yang amanah, jujur, akuntabel dan profesional dan setiap triwulan dilaporkan kepada umat islam. Program yang meningkatkan penerimaan zakat senantiasa diupayakan melalui sosialisasi, cukup dinamis dan menggembirakan karena setiap tahunnya
47
penerimaan meningkat walaupun belum signifikan, terkhusus pada tahun 2010 yang difokuskan pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas se-Kota Palopo. Dengan pengalaman ini, maka BAZ Kota Palopo terpilih masuk dalam 12 BAZ Daerah besar yang dinilai data 5 tahun berturut-turut untuk diteliti dan dikaji mengenai aplikasi pengelolaan kebijakan zakat daerah yang diharapkan dapat dijadikan pembelajaran bersama bagi pengembangan zakat pada 524 BAZ di Indonesia menurut Indonesia Magnificence Of Zakat (IMZ). IV.3 Potensi Zakat Kota Palopo Jika dihitung jumlah potesi zakat yang ada di Kota Palopo yang berpenduduk islam sekitar 125.073 jiwa lebih atau 26.064 kk maka BAZ Kota Palopo berpotensi untuk mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah bruto berdasarkan surat Keputusan Walikota Palopo No. 659/VII/2011 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1 Potensi Zakat Kota Palopo
No
Uraian
Muzakki
1
Zakat Fitrah
2
Zakat Profesi / Pendapatan
3
125.073
Rata-Rata Zakat
Pemasukan Pertahun (Bruto)
Rp
18.000 Rp 2.251.314.000
Gol. IV
962
Rp
130.000 Rp 1.500.720.000
Gol. III
1.000
Rp
100.000 Rp 1.200.000.000
Gaji ke-13
4.579
Rp
100.000 Rp
457.900.000
Dokter Ahli
10
Rp 4.000.000 Rp
480.000.000
Dokter Umum
30
Rp 1.500.000 Rp
540.000.000
BUMN/TNI/Polri
800
Rp
82.000 Rp
787.200.000
Gol. III
1.213
Rp
15.000 Rp
218.340.000
Gol. II dan I
1.431
Rp
10.000 Rp
171.720.000
Pemasukan Pertahun BAZ Rp
112.565.700
Asumsi Jika semua membayar zakat
Rp 4.965.820.000
Jika semuanya zakat
Rp
Jika semuanya berinfaq
Infaq Profesi 390.060.000
48
4
Zakat Maal
3.135
-
Rp 1.207.380.000
5
Infaq RTM
18.245
Rp
10.000 Rp
182.448.000
Rp
145.958.400
6
Infaq Haji
107
Rp
400.000 Rp
42.800.000
Rp
38.520.000
7
Hibah Pemkot Palopo
Rp
412.500.000
Rp
412.500.000
Jumlah
Rp 9.452.322.000
Rp 1.086.642.000
Jika semua jujur menghitung zakat Jika 70% RTM berinfaq dan 80% untuk BAZ Jika semua berinfaq, 10% untuk Kemenag Untuk Pembangunan Kantor BAZ
Rp 7.152.066.100
IV.4 Visi, Misi dan Tujuan Badan Amil Zakat Kota Palopo Adapun Visi dari Badan Amil Zakat Kota Palopo Adalah “ Terwujudnya Badan Amil Zakat Kota Palopo yang jujur, professional dan transparan dalam menjalankan amanah ummat berdasarkan syariat islam “ Sedangkan Misi dari Badan Amil Zakat Kota Palopo adalah : 1. Meningkatkan kesadaran berzakat, infaq, sedekah dan wakaf 2. Mengembangkan pengelolaan BAZ yang professional, amanah, jujur, transparan dan bermoral. 3. Menjadikan BAZ sebagai badan terpercaya untuk pembangunan umat. Adapun tujuan dibentuknya Badan Amil Zakat Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang No.38 tahun 1999 adalah : 1. Meningkatkan kesadaran ummat dalam menunaikan zakat 2. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan ummat. 3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
49
IV.5 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kota Palopo Dewan Pertimbangan
Ketua
Komisi Pengawas
Wakil Ketua
Bendahara
Sekretaris
Wakil Bendahara
Wakil Sekretaris
Seksi
Pengumpulan
Pendayagunaan/ Pengembangan
Pendistribusian
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kota Palopo
Dewan Pembina
: Walikota Palopo
Komisi Pengawas
: Kepala Inspektorat Kota Palopo
Badan Pelaksana Harian Badan Amil Zakat Kota Palopo Ketua
: Drs. H. Djuma Mansur
Wakil Ketua
: Drs. H. Baso Sulaeman, M.Si
Sekretaris
: Staf dari Kementrian Agama Kota Palopo
Wakil Sekretaris
: Guntur T
Bendahara
: Hamiruddin Syukur, S.IP
Wakil Bendahara
: Rau Humaerah, A.Md
Seksi Pengumpulan
: Lisa Sasgia Nurwan, S.Pd
Seksi Pendayagunaan : Ibrahim, ST dan Pengembangan Seksi Pendistribusian : Ahmad R
50
IV.6 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Kota Palopo 1. Dewan Pertimbangan Fungsi : Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial. Tugas Pokok : 1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat 2. Mengesahkan rencana kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas 3. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat 4. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas 5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas 6. Menampung masalah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat 2. Komisi Pengawas Fungsi : Sebagai pengawas internal Badan Amil Zakat atas kegiatan yang dilakukan Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat. Tugas Pokok : 1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan 2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Badan Amil Zakat
51
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan 4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah 3. Badan Pelaksana Fungsi : Sebagai pelaksana pengelolaan zakat Tugas Pokok : A. Ketua 1. Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. 2. Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat 3. Merencanakan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat 4. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD Kota Palopo dan Walikota Palopo B. Wakil Ketua 1. Membantu ketua dalam menjalankan tugas 2. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 3. Mewakili ketua apabila ketua berhalangan dalam menjalankan tugas 4. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua C. Sekertaris 1. Melaksanakan tata administrasi. 2. Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan. 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.
52
D. Wakil Sekertaris 1. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan 2. Menyiapkan bahan laporan 3. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. 4. Melaksanakan tugas lai yang diberikan oleh atasan. 5. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada sekertaris. E. Bendahara 1. Mengelola seluruh asset uang zakat 2. Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan. 3. Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan. 4. Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran hasil zakat dari bidang pendistribusian. 5. Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/pendayagunaan dana produktif dari bidang pendayagunaan 6. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat. 7. Mempertanggung jawabkan dana zakat dan dana lainnya. F. Kepala Seksi Pengumpulan 1. Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya. 2. Melakukan usaha penggalian zakat dan lainnya. 3. Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
53
4. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya. 5. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya. G. Kepala Seksi Pendistribusian 1. Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq. 2. Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing. 3. Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya. 4. Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. 5. Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara. 6. Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya. 7. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua. H. Kepala Seksi Pendayagunaan 1. Melakukan pendataan mustahiq, harta zakat dan lainnya. 2. Melakukan
pendistribusian
zakat
dan
lainnya
sesuai
dengan
ketentuan yang telah ditetapkan. 3. Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara. 4. Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif. 5. Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif. 6. Menyalurkan dana produktif kepada mustahiq.
54
7. Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara. 8. Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif. 9. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua. I.
Kepala Seksi Pengembangan 1. Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya. 2. Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat. 3. Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan zakat. 4. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.
IV.7 Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Palopo Adapun program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kota Palopo antara lain: 1. Program Kemanusiaan yang meliputi a) Bantuan dana biaya hidup untuk fakir, miskin dan muallaf b) Bantuan dana untuk panti asuhan c) Bantuan dana untuk korban kebakaran d) Bantuan dana untuk korban bencana alam e) Bedah rumah mustahiq f)
Program amaliah ramadhan
g) Program pelaksanaan qurban idul adha
55
2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Sosial yang meliputi a) Pemberian beasiswa b) Bantuan biaya sekolah c) Kegiatan khitanan (sunatan) massal gratis d) Bantuan perbaikan madrasah dan pesantren e) Bantuan perbaikan mesjid 3. Program Pengembangan Ekonomi Umat yang meliputi a) Bantuan dana bergulir tanpa modal b) Pendampingan dan pembinaan usaha
56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Sebagaimana diketahui bahwa manajemen adalah inti dari administrasi, artinya keberhasilan proses administrasi dalam rangka mewujudkan tujuannya, sangat ditentukan oleh tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen yang dilaksanakan di dalam organisasi. Demikian juga dengan zakat yang merupakan objek pembahasan dalam skripsi ini. Dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan fungsi perencanaan untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan pencapaian tujuan. Demikian juga fungsi pengorganisasian, betapa dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat dan selektif unit-unit pelaksana pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Fungsi pengarahan diperlukan untuk memberikan stimulus dan dorongan kepada semua komponen yang terlibat, sehingga tujuan pengelolaan zakat ole BAZ dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan di Badan Amil Zakat Kota Palopo sebagai lembaga yang mengatur zakat yang sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelolah zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Pengoptimalisasian manajemen zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat sebenarnya berpengaruh besar terhadap suatu daerah. Faktanya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indonesia Magnificence Of Zakat (IMZ) dengan tema “Kajian Empirik Dampak Zakat terhadap Pengurangan Kemiskinan” yang terangkum dalam Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011: “Kajian Empiris Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan”. menyatakan bahwa dengan mengoptimalisasi manajemen zakat ini bisa mengurangi jumlah
57
kemiskinan suatu daerah. Untuk itu peneliti menghimpun beberapa informasi dari berbagai informan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi manajemen zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo, maka adapun hasil penelitian dan pembahasan dideskripsikan sebagai berikut : V.1 Penghimpunan Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahiq) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Perencanaan penghimpunan zakat terutama zakat fitrah, infaq rumah tangga muslim dan infaq haji berdasarkan hasil rapat yang dihadiri oleh Walikota Palopo, Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Ketua MUI Kota Palopo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, 9 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ketua BAZ Kota Palopo dan 9 Ketua BAZ Kecamatan Se-Kota Palopo yang nantinya dijadikan landasan dan referensi untuk terbitnya Surat Keputusan Walikota Nomor 659/VIII/2011 tentang Penetapan Besarnya Nilai Zakat Fitrah, Infaq Rumah Tangga Muslim (RTM) dan Infaq Haji serta Prosentase dan Alokasi Pendistribusian Zakat Fitrah, Infaq Haji serta Fidyah dan Kafarat 1432 H/ 2011 M di Kota Palopo. Sedangkan
untuk
penetapan
zakat
penghasilan/profesi
untuk
PNS/Karyawan diberlakukan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Palopo Nomor 02/MUI-PLP/I/2007 tanggal 04 Januari 2007 dengan kadar 2,5 % dari nisab pendapatan minimal Rp. 2.000.000 perorang. Namun pada tahun 2011 pendapatan senisab wajib zakat perbulan perlu disesuaikan dengan nilai beras 524 kg x Rp. 6.000 = Rp. 3.144.000 atau nisab sesuai dengan emas murni per-gram sekitar Rp. 3.410.000
58
Guna mengoptimalisasi jumlah pengumpulan zakat yang sangat besar ini, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Palopo. Pertama, muzakki datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat, Kedua Amil melakukan penjemputan langsung ke rumah/instansi, dan yang ketiga muzakki mentransfer langsung melalui rekening badan amil zakat. Berdasarkan wawancara dengan bapak Djuma Mansur selaku Ketua Badan Amil Zakat Kota Palopo “……Biasanya ada sendiri muzakki yang langsung membawa zakatnya ke BAZ dan juga biasanya kami ingatkan agar rutin membayar zakatnya dan juga ada yang dijemput zakatnya kalau dia meminta untuk dijemput. Untuk pegawai sendiri biasanya dijemput atau langsung transfer ke rekening baz seperti pegawai yang berprofesi sebagai dokter langsung saya alihkan ke rekening Bank Syariah Mandiri. “ ( wawancara dilakukan pada tanggal 8 oktober 2012 ) Hal ini berarti berarti dalam penghimpunan dana zakat memang sangat diutamakan dapat dilihat bahwasanya pengurus aktif menandatangani rumah para muzakki. Karena pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat. Seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur‟an surat at-Taubah ayat 103, yaitu:
Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. Jadi jika kita memperhatikan ayat diatas disebutkan kata “ambillah zakat dari sebagian harta mereka” ini berarti bahwa Badan Amil Zakat tidak menunggu
59
muzakki membayar zakat dengan mendatangi kantor BAZ, melainkan para pengurus secara aktif langsung mendatangi rumah para muzakki. Inilah yang menjadi dasar dalam pengumpulan zakat. Sumber penerimaan badan amil zakat tidak hanya berasal dari dana zakat saja tetapi juga berasal dari infaq, sedekah, wakaf, fidyah dan kafarat. Untuk penerimaan dana zakat sendiri ada beberapa jenis yang dikumpulkan antara lain zakat fitrah, zakat profesi zakat pertanian dan lain-lain. Pengumpulan zakat fitrah dilakukan oleh UPZ atau mesjid-mesjid selanjutnya BAZ kecamatan mengakumulasikan seluruh penerimaan dari mesjid lalu dilaporkan ke BAZ Kota Palopo. BAZ Kecamatan juga yang mengurai pembagian zakat fitrah yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo yaitu 85% untuk UPZ (55% fakir miskin, 25% Pegawai Syara dan 5% Guru Mengaji), 10% untuk BAZ Kecamatan dan 5% untuk BAZ Kota Palopo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Djuma Mansur yang mengatakan “……Pengumpulan zakat fitrah itu dimesjid-mesjid. Diakumulasi lagi oleh BAZ kecamatan dan BAZ kecamatan yang mengurai begini 55% untuk fakir miskin, pegawai syara 25%, guru ngaji 5%, BAZ kecamatan 10%, operasional BAZ kota saya 5%, Jadi hanya 5% yang masuk kesini.” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 oktober 2012) Namun kenyataannya berdasarkan laporan dari 9 BAZ Kecamatan seKota Palopo tahun 2011, dana zakat fitrah terakumulasi melalui UPZ di mesjidmesjid hanya Rp. 940.789.900 atau sekitar 41,79% dari potensi zakat fitrah Kota Palopo. Tetapi ini mengalami kenaikan sekitar 8,86% dibanding tahun 2010. Adapun jumlah zakat fitrah yang seharusnya diterima oleh BAZ Kota Palopo adalah 5% x Rp. 940.789.900 = Rp. 47.039.495 tetapi yang masuk hanya Rp.
60
40.926.150. Ada sekitar Rp. 6.113.345 yang tidak jelas pemakaiannya oleh Unit Pengumpul Zakat. Tabel 5.1 Penerimaan dan Pembagian Zakat Fitrah Kecamatan se-Kota Palopo No
Kecamatan
1 Wara 2 Wara Selatan 3 Wara Timur 4 Wara Utara 5 Wara Barat 6 7 8 9
UPZ 85%
BAZ Kec 10%
Rp138.230.315 Rp 99.531.600 Rp 96.182.600 Rp 71.188.350 Rp 54.197.700
BAZ Kota 5%
Rp16.262.390 Rp8.131.195 Rp11.709.600 Rp5.854.800 Rp11.315.600 Rp5.657.800 Rp 8.375.100 Rp4.187.550 Rp 6.376.200 Rp3.188.100
Jumlah
Ket
Rp162.623.900 Rp (805.445) Rp117.096.000 Rp (189.800) Rp113.156.000 Rp 84.600 Rp 83.751.000 Rp 63.762.000 Rp 119.900
Sendana * Mungkajang Rp 65.107.450 Rp 7.659.700 Rp3.829.850 Rp 76.597.000 Rp (850) Bara Rp103.994.950 Rp12.234.700 Rp6.117.350 Rp122.347.000 Rp(2.531.650) Telluwanua Rp 43.803.050 Rp 5.153.300 Rp2.576.650 Rp 51.533.000 Rp 350 Tidak Melaporkan Pengelolaan Zakat Fitrah
Adapun zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Zakat profesi merupakan jumlah penerimaan dana zakat terbesar di Badan Amil Zakat Kota Palopo. Hampir seperdua dari jumlah penerimaan di BAZ Kota Palopo bersumber dari zakat profesi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Djuma Mansur yang mengatakan: “……Sumber penerimaan terbesar itu berasal dari zakat dan infaq profesi pegawai yang dibayarkan setiap bulan. Tetapi tidak semua pegawai negeri membayar zakatnya. Pengawai yang tidak membayar zakatnya hanya membayar infaq saja yang jumlahnya 10 ribu perbulan” (wawancara dilakukan pada tanggal 8 oktober 2012) Zakat profesi sebenarnya diakui oleh syariah dan mempunyai landasan dari Al Qur‟an dan Sunnah, akan tetapi sebagian kalangan mengingkari adanya zakat profesi disebabkan mereka tidak setuju dengan cara penghitungannya
61
yang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, tetapi kadarnya mengikuti zakat emas. Gaji mereka langsung dipotong sebanyak 2,5 % tiap bulannya. Namun justru inilah yang banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat pemerintah dan swasta termasuk BAZ Kota Palopo. Sumber penerimaan dana juga berasal dari zakat mal seperti zakat pertanian, zakat rumah, zakat mobil. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Djuma Mansur yang mengatakan: “……Disini juga ada yang langsung menyerahkan zakat malnya seperti zakat pertanian, walaupun jumlahnya masih sangat sedikit. Ada juga yang membayar zakat rumah, mobil seperti tahun lalu ada sekitar 5 orang yang membayar zakat rumah dan mobilnya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 8 oktober 2012) Dalam kaidah fikih, ulama telah menjelaskan bahwa tidak ada zakat untuk rumah yang ditinggali atau mobil yang digunakan sehari-hari. Akan tetapi apabila rumah tersebut disiapkan untuk dijual maka wajib dikeluarkan zakatnya karena dia termasuk kedalam zakat perdangangan. Namun zakat itu wajib dikeluarkan jika telah genap setahun dan telah mencapai nisabnya. Dalam menghimpun dana zakat, berbagai cara telah dilakukan oleh BAZ Kota Palopo antara lain: 1. Sosialisasi Salah satu upaya yang dilakukan BAZ Kota Palopo dalam meningkatkan penerimaan
zakat
adalah
mengadakan
sosialisasi
ke
Instansi/Lembaga
Pemerintah, BUMN/BUMD, Sekolah-Sekolah melalui pertemuan langsung atau mengunjungi kantor-kantor kerja calon muzakki dengan membagikan buku saku Panduan Zakat yang disusun oleh Ketua BAZ Kota Palopo.
62
Sosialisasi juga dilakukan melalui khutbah jum‟at dan ceramah ramadhan serta melalui media cetak dan spanduk yang terpasang di jalan-jalan umum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Djuma Mansur yang mengatakan “ ……Saya sudah banyak kali melakukan pertemuan di kantor-kantor untuk sosialisasi mengenai zakat dan juga saya membagikan buku saku panduan zakat kepada para pegawai agar supaya mereka mau membayar zakat. Dan juga kalau saya khutbah atau ceramah yang saya bahas adalah mengenai zakat. Namun itu masalahnya karena sedikit sekali orang yang ceramah membahas masalah zakat” (wawancara dilakukan pada tanggal 8 oktober 2012) Hal yang sama yang dikatakan oleh bapak Guntur yang merupakan salah satu pegawai Badan Amil Zakat Kota Palopo “……Kita disini sering turun ke masyarakat untuk sosialisasi mengenai zakat. Seperti pak ketua itu, setiap kali ceramah yang dibahas itu masalah zakat tidak ada yang lain. Meskipun temanya lain pasti ada dibahas sedikit masalah zakat. Kita juga sudah membagikan buku panduan zakat kepada masyarakat, memasang spanduk dan tiang pipa besi ukuran 2 inchi yang diletakkan didekat mesjid, disekitar pasar sentral dan pasar andi tadda” (wawancara dilakukan pada tanggal 22 oktober 2012) Dengan
dilaksanakannya
program
sosialisasi
ini
untuk
sekedar
mengingatkan masyarakat akan pentingnya zakat demi kemaslahatan umat. Namun kita mengetahui bahwa sebagian besar umat islam memahami betul akan pentingnya zakat karena zakat merupakan salah satu rukun islam, tetapi kesadaran untuk membayar zakat yang masih kurang. Karena mereka beranggapan bahwa rezkinya adalah hasil usahanya sendiri dan berzakat akan mengurangi
hartanya.
Namun
informasi
dari
beberapa
muzakki
yang
mengatakan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZ Kota Palopo, mereka menjadi lebih mengerti tentang zakat dan sudah mulai rutin untuk
63
membayarkan zakatnya dan peningkatan jumlah muzakki ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penghimpunan zakat. 2. Kerja Sama Dalam meningkatkan penerimaan zakat di BAZ Kota Palopo, berbagai cara telah dilakukan salah satunya menjalin kerja sama dengan berbagai Instansi Pemerintah (SKPD) yang ada dikota palopo dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap instansi. Ini memudahkan kerja Badan Amil Zakat dalam mengumpulkan zakat dan infaq dari para pegawai negeri sipil. Bukan hanya di Instansi Pemerintah tetapi kerja sama juga dilakukan di Instansi Swasta, BUMN/BUMD, Sekolah-Sekolah. Totalnya ada sekitar 53 UPZ yang telah dibentuk, namun ada sekitar 7 UPZ yang belum berjalan. Kerja sama juga dilakukan dengan berbagai media cetak untuk membantu sosialisasi mengenai zakat dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang zakat. 3. Pemanfaatan Rekening Bank Ini untuk memudahkan muzakki atau para UPZ untuk menyetorkan zakatnya ke BAZ Kota Palopo, apabila tidak sempat datang ke kantor BAZ Kota Palopo. Namun muzakki atau UPZ yang menyetorkan zakatnya melalui rekening bank juga harus melakukan pelaporan ke BAZ Kota Palopo agar supaya didata dan sesuai dengan hasil pengelolaan yang dilakukan oleh BAZ Kota Palopo. Adapun nomor rekening yang disiapkan BAZ Kota Palopo adalah: Bank Mandiri
: 152.0004141.830
Bank Muamalat
: 802.0064.222
Bank BPD Sul-Sel
: 90.002.206
Bank Mega
: 02.159.00.10.000188
64
Bank BCA
: 7930.204018
Bank Syariah Mandiri
: 702.1940.938
Beragam dana sedekah dan bunga bank konvensional yang didapatkan umumnya digunakan untuk biaya administrasi dan ATK tidak digabungkan dengan dana zakat maupun infaq. Sebenarnya perkembangan pengumpulan zakat di BAZ Kota Palopo mengalami peningkatan setiap tahunnya terjadi peningkatan walaupun belum maksimal dan masih jauh dari potensi penerimaan zakat. Tabel 5.2 Penerimaan Dana Zakat BAZ Kota Palopo tahun 2007-2011
No 1 2 3 4 5
Tahun
2007 2008 2009 2010 2011 Jumlah
Penerimaan Zakat Rp Rp Rp Rp Rp Rp
246.006.136,53 327.493.171,60 361.495.676,79 511.981.719,12 648.831.432,02 2.095.808.136,06
Persentase Peningkatan 33,12 % 10,38 % 41,63 % 26,73 % 27,97 %
Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan zakat yang dilakukan BAZ Kota Palopo selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2007 sampai tahun 2011 telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 dana zakat yang berhasil dikumpul sekitar Rp. 246.006.136. Kemudian pada tahun 2008 mengalami peningkatan sekitar 33,12 % atau naik sekitar Rp 81.487.035. Pada tahun 2009 juga mengalami peningkatan sebesar 10,38 % atau naik sekitar Rp 34.002.505. Begitu punpada tahun 2010 dan 2011 yang juga mengalami peningkatan sebesar 41,63 % dan 26,73 %. Secara keseluruhan dana zakat yang berhasil dihimpun BAZ Kota Palopo selama 5 tahun terakhir sekitar dua milyar rupiah.
65
Hal yang mendorong muzakki sehingga mereka taat melakukan penbayaran zakat pada dasarnya adalah karena ketaatan dalam menjalankan agama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Samsul Bahri yang merupakan salah satu guru dan juga seorang muzakki mengatakan: “……Yang membuat saya rajin membayar zakat karena ketakwaan dalam menjalankan ibadah. Termasuk membayar zakat karena zakat termasuk rukun islam dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 8 November 2012) Dan ditambahkan lagi oleh bapak Djuma Masur yang mengatakan: “……Banyak orang langsung bayar zakat disini karena yang bayar zakat disini itu diberi form 1.1. Form 1.1 inilah yang dibawah nanti ke kantor pajak kalau dia mau membayar pajaknya diakhir tahun, supaya dipotong dulu zakatnya baru dihitung berapa pajaknya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2012) Jadi pada dasarnya muzakki itu taat dalam membayarkan zakat adalah karena mereka diberikan keuntungan dengan adanya pengurangan perhitungan pajak bagi mereka yang rajin membayar zakat, namun ini bukanlah motivasi utama mereka. Tetap yang menjadi motivasi utama mereka adalah karena ingin mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah
atas usaha mereka dan juga
merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah
dalam menjalankan
ibadah. V.2 Pendistribusian Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahiq).
66
Perencanaan
penetapan
pendistribusian
zakat
berdasarkan
hasil
musyawarah antara para pengurus harian BAZ Kota Palopo dan juga berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat periode lalu yang belum terlaksana agar supaya diperiode selanjutnya program yang belum terlaksana tersebut bisa terlaksana. Rancangan penggunaan dana itu jelas telah disetujui oleh Dewan Pertimbangan BAZ Kota Palopo. Adapun rancangan penggunaan dana periode 2012 (data terlampir). Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZ Kota Palopo ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahiq. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Namun pendistribusian yang dimaksud disini adalah pendistribusian secara konsumtif. Pendistribusian dana zakat ini sesuai dengan delapan ashnaf (golongan) yang berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 yang terdiri atas: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Akan tetapi dengan melihat kondisi saat ini, riqab atau memerdekakan budak sudah tidak ada lagi sehingga pendistribusian hanya menjadi tujuh golongan. Adapun pendistribusian BAZ Kota Palopo dibagi menjadi dua prioritas. Prioritas pertama yang terdiri atas fakir, miskin, amil, muallaf bentuk pemberiannya dalam bentuk uang atau bantuan pokok yang sangat dibutuhkan yang diserahkan langsung ke mustahiq. Sedangkan prioritas yang kedua terdiri atas ghorimin (orang yang mempunyai utang) tidak langsung diberi uang ke mustahiq akan tetapi langsung dibayarkan utangnya kepada orang yang member utang. Adapun fisabilillah biasanya diberikan kepada anak sekolah atau pelajar
67
yang kurang mampu berupa beasiswa, akan tetapi beasiswa itu tidak langsung diberikan seluruhnya kepada pelajar tersebut melainkan dipakai untuk membayar langsung kesekolah yang bersangkutan. Sedangkan ibnu sabil biasanya diberikan kepada orang yang tersesat dan sudah kehabisan bekal untuk pulang, bantuan diberikan dalam bentuk tiket untuk pulang kekampung halamannya dan uang bekal dalam perjalanan. Berdasarkan
hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Djuma
Mansur yang mengatakan: “……Pembagian itu dibagi menjadi 2 prioritas. Prioritas pertama itu yang empat pertama fakir, miskin, amil, dan muallaf biasanya langsung diberikan dalam bentuk uang, sedangkan prioritas kedua diberikan dalam bentuk bantuan yang sangat dibutuhkan” (wawancara dilakukan pada tanggal 8 oktober 2012) Sebenarnya sistem seperti ini sudah sangat tepat agar supaya uang diberikan
tidak
dipergunakan
untuk
keperluan
yang
lain.
Dan
untuk
pendistribusian tetap menjadikan prioritas yang pertama menjadi prioritas yang utama. Apabila prioritas yang pertama sudah tercukupi baru diberikan kepada kelompok prioritas yang kedua. Seseorang tidak serta merta bisa menjadi mustahiq. Ada beberapa kriteria untuk menjadi mustahiq. Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang/keluarga dalam mengkomsumsi kebutuhan dasar, sedangkan BKKBN melihatnya dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologis (kesejahteraan). BAZ sendiri menentukan beberapa kriteria menjadi mustahiq diantaranya: 1. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya seperti makan hanya dua kali sehari 2. Tempat tinggal yang kurang memadai.
68
3. Tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anaknya. Namun seleksi BAZ terhadap mustahiq tidak hanya sampai disini, bukan berarti BAZ langsung memberi bantuan tanpa ada tindakan selanjutnya, akan tetapi pengurus BAZ juga melakukan survey langsung ke rumah mustahiq yang sudah didata dan juga berdasarkan data yang ada dikelurahan dan kemudian dicocokkan dengan data yang ada di tingkat RT dan RW. Berdasarkan
hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Djuma
Mansur yang mengatakan: “……Syarat-syaratnya kita survey kerumahnya, disamping itu kita pakai data kelurahan juga, data kelurahan dipakai turun ke RT dan RW” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 oktober 2012) Ini dilakukan agar dana zakat itu bisa tersalurkan dengan tepat sasaran diberikan kepada orang berhak menerimannya, agar kebutuhan dasarnya bisa tercukupi. Namun zakat tidak diberikan secara terus menerus, karena bentuk pendistribusian tersebut akan sangat tidak mendidik dan tidak akan berarti apaapa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pendistribusian dana tidak hanya diberikan langsung ke mustahiq dalam bentuk uang saja tetapi juga dalam bentuk bantuan-bantuan sosial yang diberikan ke mustahiq antara lain: 1. Bantuan untuk Panti Asuhan 2. Bantuan untuk Korban Kebakaran 3. Bantuan untuk Korban Bencana Alam seperti Banjir, Tanah Longsor dll 3. Mengadakan kegiatan Khitanan (Sunnatan) Massal 4. Kegiatan Amaliah Ramadhan 5. Kegiatan Pelaksanaan Idul Qurban 6. Kegiatan Bedah Rumah Mustahiq
69
Adapun dana yang dipakai untuk pembagunan sarana dan prasarana umat berasal dari dana infaq karena tidak boleh dana zakat dipakai untuk membangun sarana dan prasarana, termasuk pembangunan kantor BAZ Kota Palopo yang sepenuhnya berasal dari dan infaq karena tidak ada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palopo, sedangkan dana yang pakai untuk bantuan pembangunan tempat wudhu dan WC mesjid itu berasal dana infaq rumah tangga yang diterima oleh BAZ Kota Palopo. Perkembangan pendistribusian dana zakat dari tahun ke tahun cukup meningkat. Ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penerimaan dana zakat yang dikumpul. Dana yang telah berhasil disalurkan kepada fakir, miskin dan muallaf periode Oktober 2003 s/d Desember 2011 sebesar Rp. 383.198.364, sedangkan dana yang telah disalurkan kepada ibnu sabil dan panti asuhan sebesar Rp. 192.072.182, Apapun untuk korban bencana alam dan kebakaran sebesar Rp. 46.200.000. Sebenarnya dana yang telah distribusikan oleh BAZ Kota Palopo belum cukup maksimal, ini karena banyaknya kuota dana yang diperuntuhkan pada kegiatan atau pengadaan yang lain seperti pembangunan kantor BAZ Kota Palopo, Sosialisasi zakat dan biaya operasional zakat bukan untuk Mustahiq. Ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan bantuan dari Pemerintah Kota Palopo, padahal didalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 31 telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil dan juga bisa dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
70
V.3 Pendayagunaan Pendayagunaan juga merupakan pendistribusian dana zakat, akan tetapi pendistribusiannya berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini dilakukan agar supaya kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santuan atau infaq secara terus menerus. Pendayagunaan dari BAZ Kota Palopo berdasarkan jumlah dana yang dialokasikan pada rancangan penggunaan dana dan alokasi dananya akan meningkat apabila jumlah pengumpulannya juga meningkat. Untuk pendayagunaan dana zakat itu sendiri, BAZ Kota Palopo telah melakukan sebuah program yang dinamakan zakat community development (ZCD) atau bantuan kebajikan (qardhul hasan) yang diberikan kepada para mustahiq terutama kepada usaha kecil mikro (UKM) sejak tahun 2005 dalam bentuk usaha produktif kreatif dan usaha produktif tradisional dengan sistem dana bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama 10 bulan. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Djuma Mansur yang mengatakan: “……kita juga memberikan bantuan qardhul hasan berupa pemberian modal tanpa bungan yang dicicil selama 10 bulan, jadi kalau dia pinjam 2 juta berarti dia membayar 200 ribu perbulan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 8 oktober 2012) Adapun penerima dari qardhul hasan yang diberikan oleh BAZ Kota Palopo adalah para pedagang campuran, pedagang kaki lima, usaha rumahan seperti pembuat kue, petani, nelayan, peternak, penjahit, tukang kayu, penjual ikan dan ayam serta kelompok tani yang membudidaya ikan lele. Qardhul hasan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan, memperkecil tingkat kesenjangan antara orang kaya dengan orang
71
miskin, membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta pemerataan pendapatan. Untuk
mendapatkan
dana
zakat
tersebut
mustahiq
mengajukan
permohonan kepada BAZ Kota Palopo. Setelah disetujui selanjutnya dilakukan survey agar modal atau dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Karena dikhawatirkan mustahiq meminta modal yang besar ternyata usaha yang dia lakukan ternyata tidak sesuai dengan modal yang diberikan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya untuk program qardhul hasan mulai tahun ini diberlakukan sistem penjaminan bagi mustahiq yang ingin memperoleh bantuan dana. Penjaminan yang dilakukan misalnya mustahiq yang ingin meminjam sekitar 5 juta keatas harus ada jaminan berupa BPKB motor atau surat tanah dan untuk dana sekitar 3 juta, jaminannya berupa barang elektronik seperti kulkas, tv dan lain-lain. Ini dilakukan agar bisa menekan jumlah mustahiq yang menunggak atau lari dari pembayaran. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Djuma Mansur yang mengatakan: “……Sekarang tidak bisa lagi karena banyak yang nunggak, sekarang kalau dia mau pinjam 5 juta mana BPKB motornya atau surat tanah tapi kalau 3 juta mungkin ada kulkasnya atau lainnya sebagai jaminannya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 oktober 2012) Makanya pola distribusi seperti ini menjadi menarik untuk dibahas mengingat aturan syariah menetapkan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahiq. Jadi bila ternyata sipeminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan dana pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa sipeminjam tersebut tidak dapat dituntut atas
72
ketidak mampuannya mengembalikan dana tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah milik mereka. Namun badan amil zakat juga tidak bisa berbuat banyak apabila dana tersebut tidak dikembalikan karena berasal dari dana pengembalian itulah yang dipakai untuk membantu mustahiq atau usaha kecil mikro lainnya yang juga membutuhkan bantuan. Adapun perkembangan program qardhul hasan yang dilakukan oleh BAZ Kota Palopo cukup baik dan sudah banyak mustahiq serta usaha kecil mikro yang dibantu oleh BAZ Kota Palopo.Menurut penuturan ketua BAZ kota Palopo, dari beberapa Badan Amil Zakat daerah yang mengadakan program qardhul hasan (pemberdayaan dana zakat) hanya sedikit yang bisa bertahan salah satunya adalah BAZ Kota Palopo. Kegiatan qardhul hasan yang mulai berlangsung pada tahun 2005 sampai sekarang telah memberikan bantuan modal sebanyak enam tahap antara lain: 1. Tahap pertama diserahkan oleh Walikota Palopo pada tanggal 3 Agustus 2005 sebesar Rp. 98.500.000 untuk 66 orang. 2. Tahap kedua diserahkan oleh Walikota Palopo pada tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp. 150.000.000 untuk 136 orang. 3. Tahap ketiga diserahkan oleh Walikota Palopo pada tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp. 280.000.000 untuk 254 orang. 4. Tahap keempat diserahkan oleh Sekertaris Daerah Kota Palopo pada tanggal 23 Maret 2008 sebesar Rp. 282.750.000 untuk 218 orang. 5. Tahap kelima disalurkan secara bertahap dan selektif hingga Desember 2009 sebesar Rp. 143.600.000 untuk 54 orang.
73
6. Tahap keenam disalurkan juga secara bertahap dan selektif dari tahun 2010 hingga Desember 2011 sebesar Rp. 494.000.000 untuk 48 orang. 7. Tahap ekstra hibah dari BAZ Provinsi Sulawesi Selatan disalurkan kepada petani sayur dan tukang jahit sebesar Rp. 9.000.000 untuk empat kelompok tani dan penjahit. 8. Bantuan pinjaman dana untuk budidaya ikan lele jumbo dan ikan nila di Lengkong Kelurahan Kambo tahun 2011 sebesar Rp. 11.850.000 untuk satu kelompok budidaya ikan. Jadi jumlah dana zakat yang sudah disalurkan untuk program qardhul hasan sebesar Rp. 1.637.700.000 untuk 776 orang, namun yang berhasil dikembalikan sebesar Rp. 1.106.113.000 itu dari 545 orang yang berhasil atau 70,23 % dari jumlah 776 orang. Jadi sisa dana yang menunggak sebesar Rp. 531.587.000 ini dari 229 orang. Peningkatan jumlah yang berhasil tiap tahunnya, ini disebabkan debetur yang berhasil ditahun sebelumnya itulah lagi yang diberi bantuan kembali, tetapi kualitas usaha mereka jauh lebih mapan dibandingkan tahun sebelumnya. Keberhasilan peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh debetur BAZ telah ikut memberi kontribusi dalam peningkatan income percapita Kota Palopo karena dari sekitar 2.918 UKM muslim di Kota Palopo sekitar 776 telah dibantu oleh BAZ Kota Palopo atau sekitar 26,59 %. Adapun dampak dari pemberian bantuan qardhul hasan kepada mustahiq sangat besar sekali. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Hanafi yang merupakan salah satu mustahiq yang menerima bantuan modal untuk usaha bahan campuan, tersebut mengatakan: “……Saya sangat tertolong bisa mendapatkan bantuan dari BAZ Kota Palopo dan saya merasa kehidupanku sudah lebih baik disbanding dulu.
74
Karena saya mulai ini dari nol. Sekarang saya sudah beli kompresor untuk dipakai usaha kompa ban dan juga sudah ada kulkas itu dipakai ibu untuk jualan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 8 November 2012) Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Tawakkal yang merupakan salah satu mustahiq yang menerima bantuan modal untuk usaha rumput laut, mengatakan: “……Ya dibandingkan yang dulu sudah ada peningkatan. Saya meminta bantuan di BAZ itu untuk modal usaha sama bayar petani dan sekarang ya Alhamdulillah bahkan kalau ada rejeki sudah bisalah untuk sedekah.” (wawancara dilakukan pada tanggal 8 November 2012) Itulah dampak yang muzakki bisa rasakan setelah menerima bantuan dari BAZ Kota Palopo dan rata-rata mereka mengatakan sudah ada peningkatan hidup mereka dibandingkan sebelumnya bahkan mereka sudah bisa bersedekah dan inilah prinsip dan harapan dari BAZ Kota Palopo itu sendiri yaitu sekarang mustahiq tetapi insya Allah beberapa tahun kemudian mereka bisa menjadi bersedekah (musaddiq), berinfaq (munfiq) dan terakhir menjadi pembayar zakat (muzakki). V.4 Pengawasan Pengawasan yang dimaksudkan adalah untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk suatu setrategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan
diperlukan
untuk
mencegahnya
terjadinya
deviasi
dalam
operasionalisasi suatu rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik. Dalam artian bukan hanya sesuai dengan rencana, melainkan juga dengan tingkat efisien dan efektivitas yang setinggi mungkin.
75
Sebenarnya pengawasan dalam sebuah organisasi sangat penting, karena dengan adanya pengawasan maka bisa mengetahui kendala-kendala atau hambatan apa saja yang di hadapai oleh sebuah organisasi dalam melaksanakan program kerjanya, sehingga suatu hari kendala-kendala atau hambatan bisa diminimalisir sedemikian mungkin. Untuk di BAZ Kota Palopo pengawasan secara internal dilakukan langsung oleh ketua BAZ Kota Palopo dan juga melalui monitoring dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palopo dan Kementrian Agama Kota Palopo. Untuk pengawasan secara kelembagaan terutama pengawasan keuangan dilakukan oleh Inspektorat Pemeriksa Keuangan Daerah Kota Palopo. Dari hasil terakhir pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, manajemen BAZ Kota Palopo dinyatakan bebas dari temuan negatif atau tidak ada indikasi korupsi. Pengawasan juga dilakukan oleh Walikota Palopo selaku Dewan Pertimbangan BAZ Kota Palopo. Setiap dana yang dikeluarkan oleh BAZ Kota Palopo minimal Rp. 250.000 harus dilaporkan kepada Walikota Palopo. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Djuma Mansur yang menyatakan: “……Semua pengeluaran BAZ Kota Palopo yang mencapai 250 ribu keatas harus diketahui oleh Walikota Palopo karena dia merupakan Dewan Pertimbangan BAZ Kota Palopo.” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 oktober 2012) Ini dilakukan agar supaya pemakaian dana dari BAZ Kota Palopo dapat diketahui sasarannya dan juga seluruh laporan pengelolaan zakat BAZ Kota Palopo dalam satu tahunnya dipertanggung jawabkan di hadapan anggata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
76
Dalam pegelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Palopo masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) Masih banyak tokoh dan pemuka agama yang malas dan enggan berzakat, berinfaq dan bersedekah secara resmi melalui Badan Amil Zakat, padahal merekalah yang menjadi panutan umat. 2) Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, akibat kurangnya muballigh atau khatib yang membahas tentang zakat. 3) Sifat kikir yang ada pada manusia, takut kekurangan harta dan beranggapan bahwa harta yang dimilikinya adalah hasilusahanya sendiri. 4) Tingkat kepercayaan muzakki kepada Badan Amil Zakat dalam menyalurkan zakatnya masih sangat rendah. 5) Adanya UPZ/mesjid dan BAZ Kecamatan yang tidak transparan dan tidak melaporkan hasil pengumpulan zakat sehingga dana dan data yang diperoleh berbeda. Sebenarnya permasalah-permasalahan ini bisa teratasi jika ada peran serta dari pemerintah, tokoh/pemuka agama serta masyarakt sadar bahwa betapa pentingnya peran zakat dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat seperti yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz.
77
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN VI.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan antara lain: 1. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Palopo menggunakan tiga cara yang pertama menggunakan layanan jemput zakat, maksudnya amil atau petugas yang mengambil sendiri dana zakat tersebut dirumah atau dikantor muzakki. Kedua muzakki yang mengantar langsung zakatnya ke kantor BAZ Kota Palopo dan yang ketiga muzakki langsung mentransfer zakatnya ke nomor rekening BAZ Kota Palopo. Dana zakat yang terbesar dihimpun berasal dari zakat penghasilan atau profesi. Dalam menghimpun dana zakat, BAZ Kota Palopo telah melakukan berbagai cara antara lain sosialisasi, kerja sama dan pemanfaatan nomor rekening. Dari tahun ke tahun jumlah dana yang berhasil dihimpun mengalami peningkatan walaupun belum terlalu maksimal dan masih jauh dari potensi zakat kota palopo. 2. Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZ Kota Palopo ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahiq. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuanbantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk pendistribusian ditetapkan atas dua prioritas. Prioritas pertama terdiri dari fakir, miskin, amil dan muallaf sedangkan prioritas kedua terdiri dari gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Dan penentuan untuk menjadi mustahiq
78
berdasarkan data dari kelurahan dan juga hasil survey yang dilakukan oleh petugas. Pendistribusian secara komsumtif biasanya diberikan dalam bentuk uang atau bantuan pokok yang habis digunakan sedangkan pendistribusian secara produktif biasanya diberikan dalam bentuk bantuan modal tanpa bunga untuk meningkatkan hasil usahanya. Perkembangan
dari
pendistribusian
itu
sendiri
juga
mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun, ini dipengaruhi oleh jumlah penerimaan yang terus meningkat. Walaupun begitu distribusinya sendiri belum maksimal karena banyak dana yang dipakai bukan untuk mustahiq. 3. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan secara kelembagaan terutama pengawasan keuangan dilakukan oleh Inspektorat Pemeriksa Keuangan Daerah Kota Palopo. Dari hasil terakhir pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, manajemen BAZ Kota Palopo dinyatakan bebas dari temuan negatif atau tidak ada indikasi korupsi. Dan juga pengawasan
dilakukan
oleh
Walikota
Palopo
selaku
Dewan
Pertimbangan BAZ Kota Palopo. VI.2 Saran Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam upaya peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada BAZ Kota Palopo, yaitu: 1. Menambah jumlah pengurus agar pekerjaannya lebih maksimal dan mengganti pengurus yang dianggap kurang aktif agar supaya kerja-kerja operasional bisa maksimal.
79
2. Lebih meningkatkan lagi sosialisasi dengan masyarakat dan para pegawai negeri sipil dalam penghimpunan dana dan menjelaskan betapa pentingnya berzakat. 3. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintah serta swasta, dan juga mengaktifkan kembali unit-unit pengumpul zakat yang ada di instansi pemerintah. 4. Meningkatkan
kualitas
penyaluran
atau
pendistribusian
dan
pendayagunaan zakat agar lebih bermanfaat dan bisa dirasakan oleh mustahiq misalnya peningkatan penyaluran dana zakat untuk usaha produktif . 5. Menyerukan kepada pemerintah agar merevisi perda tentang pengelolaan zakat dengan mengalokasikan anggaran APBD untuk pelaksanaan pengelolaan zakat dan mewajibkan kepada masyarakat terutama dari kalangan pegawai negeri sipil yang merasa mampu untuk rutin membayarkan zakatnya
80
DAFTAR PUSTAKA Buku Rujukan Brantas. (2009). Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV Alfabeta Departemen Agama RI. (2002). Al Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Darussunnah. ________. 2003. Pedoman Pengelolaan Zakat. Jakarta: Departemen Agama Hadari, Nawawi. (2007). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajahmada University Press. Hasibuan, Malayu S.P. (2008). Manajemen “Dasar, Pengertian, dan Masalah” Jakarta: Bumi Aksara Kurnia, Hikmat dan Hidayat. (2008). Panduan Pintar Zakat. Jakarta: Qultum Media. Mufraini, M. Arif. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat “Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan Jakarta: Prenada Media Group. Muhammad, Sahri. (2006). Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi, Cetakan I, Malang: Bahtera Press. Muhsin. Fakhruddin, (2011), Al Mukhtashar Al Jami Li Ahkamis Zakat Min Shahihil Khabari Wal Atsari Wan Nadzari diterjemahkan oleh Agus Abu Aufa, Ensiklopedia Mini Zakat. Bogor: CV Darul Ilmi. Qadir, Abdurrachman. (2001). Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Qordhawi, Yusuf. (1998). “Fiqhuz Zakat” diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Hukum Zakat. Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan Rasjid, Sulaiman (1994) Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Sadewo, Eri. (2004). Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar. Jakarta: Institut Manajemen Zakat
81
Siagian, P. Sondang. (2005). Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: PT. Bumi Aksara Siswanto, H.B. (2005). Pengantar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara Steers, M Richard. (1985).Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga. Sudirman. (2007). Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas, Cetakan Mei, Malang: UIN-Malang Press. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Alfabeta Tenrigau, A. Mattingaragau, dkk. (2010). Pengantar Manajemen. Palopo: Andi Djemma University Press. Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. (2001). Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat. Ciputat: Institut Manajemen Zakat. Yafie, Ali. (1995). Menggagas Fiqih Sosial. Bandung: Mizan Peraturan Perundang – Undangan UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat UU No 23 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Zakat Keputusan Mentri Agama RI No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Keputusan Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2001 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat Perda Kota Palopo No. 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat Surat Keputusan Walikota Palopo No. 619/VIII/2011 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Zakat Fitrah, Infaq Rumah Tangga Muslim (RTM) dan Infaq Haji serta Prosentase dan Alokasi Pendistribusian Zakat Fitrah, Infaq Haji serta Fidyah dan Kafarat Tahun 1432 H / 2011 M di Kota Palopo.
82
Rujukan Lainnya Harian Media Indonesia terbit Tanggal 7 Agustus 2011 Majalah Ar-Risalah Edisi 135 Vol.XII No.3 Bulan Syawal – Dzulqo‟dah 1433 H / September 2012 Badan Amil Zakat Kota Palopo. 2012. Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Periode Tahun 2011 M / 1432 H. Palopo: BAZ Kota Palopo Sambas. 2009. Efektifitas Organisasi.http://sambasalim.com/manajemen/konsepefektivitas-organisasi.html. http://www.voaindonesia.com/content/zakat-indonesia-berpotensi-capai-rp-217triliun-128033973/97000.html http://www.berita.grandong.com/2011/02/badan-amil-zakat-baz-kota-palopo.html http://pujohari.wordpress.com/2009/09/15/sejarah-pengelolaan-zis-di-indonesia/ http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/08/03/15711/baznaskenaikan-potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp-217-trilyun/ http://ariefhilmanarda.wordpress.com/2010/03/06/zakat-dan-organisasipengelola-zakat/ http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=99247
83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama
: HASRULLAH. RACHIM
Tempat dan Tanggal Lahir : Palopo, 02 Desember 1990 Alamat
: Jln. Toa Daeng III No.68
Agama
: Islam
Nama Orang Tua
: Ayah : Rachim Umar Ibu
Riwayat Pendidikan
: St. Hasnah :
SDN 444 Bulu Datu, Kota Palopo (1996 - 2002) SMPN 5 Palopo, Kota Palopo (2002 - 2005) SMA Negeri 2 Palopo, Kota Palopo (2005 - 2008) Universitas Hasanuddin, Jurusan Ilmu Administrasi FISIP (2008 - 2012) Pengalaman Organisasi
:
Dept. Humas UKM LDK MPM Universitas Hasanuddin (2009 - 2011) Koord. BAA UKM LDK MPM Universitas Hasanuddin (2011 – 2012) Sekretaris dan Bendahara LD MMS FISIP UNHAS (2012-2013) Koord. Dept. Sosial Ekonomi Forum Ukhuwah Mahasiswa Islam Luwu Raya FUMILA (2012 – 2013)
84
85
86
87
88
DAFTAR UNIT PENGUMPUL ZAKAT KOTA PALOPO No
Unit Pengumpul Zakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Sekretariat Daerah Kota Palopo Sekretariat DPRD Kota Palopo Dinas Pendidikan Dinas Kependudukan dan KB Dinas Perhubungan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Dinas Kebersihan, Pertamanan & Pemakaman Dinas SDA dan PM Dinas Kelautan dan Perikanan DPPKAD Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Kepegawaian Daerah Badan Perencanaan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Peneneman Modal Daerah Inspektorat Kota Palopo PDAM Kantor Pelayanan Terpadu Kantor Pengadilan Negeri KPPN Kantor Pelayanan Pajak Bank Tabungan Negara Bank Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Daerah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Universitas Andi Djemma SMKN 1 Palopo SMKN 2 Palopo SMKN 3 Palopo SMAN 1 Palopo SMAN 3 Palopo SMAN 4 Palopo SMAN 5 Palopo MAN Palopo SMPN 1 Palopo SMPN 2 Palopo SMPN 3 Palopo SMPN 4 Palopo SMPN 5 Palopo SMPN 6 Palopo SMPN 7 Palopo SMPN 8 Palopo SMPN 13 Palopo MTsN Model Palopo
No. SK No. SK 13/X/2006 No. SK 02/IV/2009 No. SK 17/VII/2009 No. SK 07/VI/2008 No. SK 22/X/2006 No. SK 02/VI/2008 No. SK 03/VI/2008 No. SK 04/IV/2009 No. SK 16/VI/2009 No. SK 08/VI/2008 No. SK 03/VI/2009 No. SK 08/VI/2009 No. SK 01/III/2010 No. SK 18/X/2009 No. SK 10/X/2006 No. SK 14/VI/2009 No. SK 02/I/2011 No. SK 03/II/2011 No. SK 06/VI/2009 No. SK 07/VI/2009 No. SK 09/IV/2009 No. SK 14/XII/2010 No. SK 01/I/2011 No. SK 08/IV/2011 No. SK 07/IV/2011 No. SK 06/X/2006 No. SK 06/VI/2008 No. SK 05/VI/2009 No. SK 11/X/2006 No. SK 12/X/2006 No. SK 07/X/2006 No. SK 09/X/2006 No. SK 20/X/2006 No. SK 15/X/2006 No. SK 16/X/2006 No. SK 03/X/2006 No. SK 10/IV/2009 No. SK 06/IV/2010 No. SK 10/XI/2010 No. SK 02/III/2010 No. SK 07/IV/2010 No. SK 12/XI/2010 No. SK 01/XII/2011 No. SK 05/II/2011 No. SK 04/III/2010 No. SK 08/IV/2010 No. SK 13/VI/2009 No. SK 11/IX/2010 No. SK 09/IV/2011 No. SK 03/III/2010 No. SK 01/X/2006 No. SK 15/VI/2009 No. SK 10/IV/2011
Keterangan
89
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BAZ KOTA TAHUN 2011 No Nama Program Dana Zakat 1 Program Amaliah Ramadhan (Untuk Fakir Miskin dan Muallaf) 2 Bantuan Muallaf dan Fakir Miskin 3 Bantuan Untuk Panti Asuhan 4 Bantuan Dana Untuk Korban Kebakaran 5 Kegiatan Khitanan Massal Gratis 6 Qardhul Hasan Tahun 2011 7 Pinjaman Lainnya Tahun 2011 8 Bantuan Modal Untuk Budidaya Ikan Lele dan Nila 9 Lanjutan Bedah Rumah Mustahiq 10 Intensif Pengelola BAZ tahun 2011 11 Peningkatan SDM 12 Survey, Pembinaan, Monev budidaya Ikan lele dan Pelaporan 13 Lembur dan Operasionla Lapangan 14 Hak Amilin dan Paket lebaran Pengelolah BAZ 15 Pelaksanaan Idul Adha 1432 H 16 Sosialisasi ZIS 17 Sosialisasi ZIS melalui media cetak 18 Inventaris BAZ 19 Operasional Kantor Dana Infaq dan sedekah 1 Qardhul Hasan Tahun 2011 2 Pinjaman Lainnya Tahun 2011 3 Bantuan Modal Untuk Budidaya Ikan Lele dan Nila 4 Intensif Pengelola BAZ tahun 2011 5 Bantuan Pembangunan Tempat Wudhu Mesjid 6 Survey, Pembinaan, Monev budidaya Ikan lele dan Pelaporan 7 Pengelola Haji Kandepag Palopo 1431 H dan 1432 H 8 Sosialisasi ZIS 9 Lembur dan Operasionla Lapangan 10 Lanjutan Penbangunan Kantor BAZ Tahap I dan II 11 Operasional Kantor Dana Hibah dan Bantuan 1 Bantuan Modal Untuk Budidaya Ikan Lele dan Nila 2 Pembangunan Kantor BAZ Tahap III (Hibah Pemkot Palopo) Administrasi Bank/Kantor 1 Operasional Kantor 2 BBM Operasional Kantor 3 Pajak / Administrasi Bank Total Penggunaan Dana
Jumlah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Total Dana Rp 426,323,055
70,320,000 2,861,000 12,700,000 2,500,000 20,000,000 153,000,000 14,500,000 7,100,000 1,850,000 74,250,000 2,250,000 4,660,000 4,350,000 22,900,000 6,500,000 5,455,000 5,800,000 5,290,000 10,037,055 Rp 494,180,400
Rp 227,500,000 Rp 3,500,000 Rp 1,270,000 Rp 6,750,000 Rp 2,000,000 Rp 330,000 Rp 7,280,000 Rp 7,700,000 Rp 3,260,000 Rp 231,985,400 Rp 2,605,000 Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
3,480,000
Rp
7,269,331
3,480,000 1,421,000 4,400,900 1,447,431 Rp 931,252,786 90
RINCIAN PENGELUARAN MURNI PERIODE OKTOBER 2003 - DESEMBER 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Uraian Fakir Miskin dan Muallaf / Amalia Ramadhan Ibnu Sabil / Bantuan Panti Asuhan Intensif Amil Pengelola BAZ Hak Amili Zakat Fitrah Peningkatan SDM Pengelola BAZ IMKOP Kandepag Kota Palopo Rutin, Transport, Penagihan dan Lembur Inventaris Kantor Sosialisasi ZIS, Survey / Reklame, Media Cetak Bantuan Sarana dan Prasarana (Islamic Center/Mesjid/Madrasah) Telepon / Koran Pengadaan Pakaian Dinas Bantuan Bencana Alam / Banjir / Kebakaran Pajak Perbankan ATK, Penggandaan, Cetak Buku Saku Panduan Zakat Pembangunan Kantor BAZ Dana Debetur Sakit / Meninggal / Lari Jumlah Dana
Jumlah Pengeluaran Rp 383,198,364 Rp 192,072,182 Rp 310,893,340 Rp 117,563,000 Rp 149,551,000 Rp 18,100,000 Rp 30,960,000 Rp 56,136,000 Rp 138,421,845 Rp 174,920,000 Rp 216,479,000 Rp 15,692,072 Rp 18,000,000 Rp 46,200,000 Rp 8,934,202 Rp 50,719,450 Rp 260,373,400 Rp 36,442,000 Rp 2,224,655,855
91
