BAB I PENDAHULUAN. (ekonomis) hingga ratusan juta rupiah menjadi semakin marak. Undian-undian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penyelenggaraan undian dengan hadiah yang memiliki nilai materil (ekonomis) hingga ratusan juta rupiah menjadi semakin marak. Undian-undian berhadiah ini umumnya dibuat oleh bank, perusahaan makanan atau produk jual lainnya, media televisi maupun cetak, atau pusat-pusat perbelanjaan. Pelaksanaan undian berhadiah ini bertujuan agar dapat bertahan di tengah ketat dan kerasnya persaingan bisnis di Tanah Air dan menjaring lebih banyak konsumen/nasabah baru, serta menjaga loyalitas konsumen/nasabah lama. Penyelenggaraan undian dengan hadiah ini tidak hanya sekedar basabasi tetapi dilakukan dengan praktek kejujuran sebagaimana dapat diketahui dari kenyataan adanya konsumen yang memperoleh hadiah fantastis berupa uang tunai maupun mobil baru maupun dalam bentuk tabungan bernilai ratusan juta rupiah yang pengumumannya dimuat baik di media cetak maupun media televisi. Pengundian pemenang undian berhadiah ini bersifat terbuka untuk umum dan dilaksanakan oleh Notaris dengan disaksikan oleh Pejabat Departemen Sosial untuk wilayah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah untuk wilayah Daerah sesuai tugas dan fungsinya serta Pejabat Kepolisian

Universitas Sumatera Utara

setempat.4 Hasil dari penarikan undian berhadiah ini juga harus diumumkan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. 5 Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa : “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian dilarang untuk : a. b. c. d.

Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; Memberikan hadiah yang tidak sesuai dengan yangdijanjikan; Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.” Hadiah-hadiah yang ditawarkan bagi para pemenang undian

berhadiah ini pun beragam. Mulai dari barang-barang berwujud seperti telepon genggam, sepeda motor, mobil, rumah, ataupun yang tidak berwujud seperti liburan ke luar negeri, deposito bernilai ratusan juta rupiah, hingga penawaran paket umroh maupun naik haji bagi pemenangnya. Dilihat dari segi nominal, hadiah-hadiah undian ini tidak kecil, bahkan mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah. Besaran nilai undian berhadiah ini tentulah menggiurkan bagi konsumen. Dan sudah pasti hal ini membawa kegembiraan bagi para pemenangnya. Terlebih apabila yang menjadi pemenang adalah satu keluarga. Hadiah yang diperoleh dalam bentuk deposito tabungan dapat dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga tersebut, sedangkan hadiah

4

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis, hal. 35. 5 Ibid, hal. 34.


yang berbentuk benda, seperti mobil atau rumah, dapat dijadikan aset keluarga. Namun, akan timbul persoalan hukum apabila keluarga yang menjadi pemenang undian berhadiah tersebut mengalami percekcokan rumah tangga yang bermuara pada perceraian. Perceraian ini kemudian mengundang persengketaan yang menjadi dampak dari suatu perceraian, yaitu persengketaan tentang harta milik bersama suami-isteri atau harta gono-gini. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” 6 Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak menjadikan hadiah sebagai suatu harta bersama, tentulah hadiah yang dimenangkan keluarga yang bercerai tersebut akan menjadi suatu perselisihan hukum, yaitu apakah hadiah tersebut tidak dapat dikonstruksikan sebagai suatu harta bersama sehingga apabila perceraian terjadi maka hadiah tersebut menjadi milik atau dianggap sebagai harta bawaan dari suami atau istri yang formil menjadi pemenang atas hadiah tersebut. Terlebih apabila perolehan hadiah tersebut berawal dari atau tidak terlepas dari peran suami atau istri yang bukan menjadi pemenang atas hadiah tersebut. Sebagai ilustrasi, dalam suatu perkawinan di mana biaya hidup/rumah tangga sepenuhnya bersumber 6

dari penghasilan suami,

Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.


sedangkan istri tidak memiliki penghasilan atau dengan kata lain hanya seorang ibu rumah tangga. Namun, istri memiliki tabungan di bank yang bersumber dari penghematan biaya rumah tangga sehari-hari, dan keberadaan tabungan tersebut tidak diketahui oleh suami. Lalu tabungan tersebut keluar sebagai pemenang hadiah utama satu unit mobil jaguar dari undian berhadiah yang diadakan oleh bank tempat istri menabung. Kriteria hadiah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijumpai, maka hal inilah yang ingin diangkat menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini. Demikian pula halnya belum ada ditemukan yurisprudensi yang

mengatur

mengenai pembagian

harta

perkawinan yang berasal dari hadiah undian seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, pembahasan dalam skripsi ini menitikberatkan pada masalah pembagian harta yang diperoleh melalui undian berhadiah apabila terjadi perceraian di dalam keluarga yang menjadi pemenang dari undian berhadiah tersebut.

B. Perumusan Masalah Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah status kepemilikan harta benda yang berasal dari undian berhadiah yang didapatkan di dalam sebuah perkawinan? 2. Apakah yang menjadi kriteria suatu hadiah undian yang diperoleh dalam perkawinan sebagai harta bersama?


3. Bagaimanakah penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa akibat perceraian atas harta perkawinan yang berasal dari hadiah undian? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Sudah merupakan suatu ketentuan bahwa jika membahas mengenai suatu hal yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah skripsi, harus ada tujuan yang jelas yang maksudnya mengarahkan pembahasan sesuai pada sasaran sehingga tidak terjadi penyimpangan dari judul serta pembahasan yang telah dikemukakan. Oleh karena itu, tujuan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui status kepemilikan atas harta yang berasal dari hadiah undian yang didapat selama perkawinan. b. Untuk mengetahui kriteria suatu harta benda yang diperoleh dari undian berhadiah dapat digolongkan ke dalam harta bersama atau bukan merupakan harta bersama. c. Untuk mengetahui penyelesaian atas persengketaan yang terjadi atas harta perkawinan yang berasal dari hadiah undian apabila terjadi perceraian pada perkawinan tersebut yang pengaturannya belum terdapat di dalam undangundang. Penulisan skripsi ini juga diharapkan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut : 1. Secara teoretis Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, masukan atau tambahan dokumentasi karya tulis dalam bidang


hukum perdata pada umumnya. Secara khusus, skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi penyempurnaan ketentuanketentuan mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh melalui hadiah undian serta penyempurnaan perangkat ketentuan mengenai hadiah undian yang masih sangat minim. 2. Secara praktis Skripsi ini ditujukan kepada kalangan penegak hukum dan masyarakat sebagai bahan masukan mengenai bagaimana proses pembagian harta bersama di mana harta tersebut berasal dari undian berhadiah yang diperoleh di dalam suatu perkawinan. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi, civitas akademik, dan pemerintah.

D. Keaslian Penulisan Pengambilan judul untuk skripsi ini, telah terlebih dahulu melalui proses pencarian mendalam atas karya ilmiah lain yang membahas tentang Hadiah Undian yang Diperoleh dalam Perkawinan dan Kaitannya dengan Harta Bersama di Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Namun, belum ditemukan adanya tulisan maupun karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai sistematika pembagian atas harta yang diperoleh dari undian berhadiah seperti yang akan diuraikan. Oleh karena


itu, skripsi ini merupakan karya autentik dan hasil dari pemikiran sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari skripsi orang lain. Dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, serta terbuka, semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga

penelitian

ini

tidak

diragukan

keasliannya

serta

dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

E. Tinjauan Pustaka Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terjadinya perkawinan menimbulkan pula akibat-akibat hukum, di antaranya hubungan hukum antara suami istri, hubungan hukum antara anak dengan orang tua, dan hubungan hukum terhadap harta perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UU Perkawinan, akan timbul akibat hukum terhadap hubungan suami-istri yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang di antaranya :


a. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30). b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1)). c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (ayat 2). d. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. e. Suami istri menentukan tempat kediaman mereka. f. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia. g. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya. h. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaikbaiknya.

Antara anak dengan orang tuanya juga terdapat suatu hubungan hukum, baik itu anak sah, anak luar kawin, ataupun anak adopsi. Anak sah adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di dalam

suatu

perkawinan yang sah, anak yang dibenihkan di luar perkawinan dan dilahirkan di dalam pernikahan sah, atau anak yang dibenihkan di dalam perkawinan sah


tetapi dilahirkan setelah putus perkawinan. Anak sah ini langsung mempunyai hubungan hukum yang sah pula dengan orang tuanya. Anak luar kawin adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan tanpa adanya suatu perkawinan. Anak luar kawin ini hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya. Anak adopsi adalah anak orang lain yang diambil dan dimasukkan ke dalam keluarga sendiri dan diperlakukan sama dengan anak kandung. Dengan demikian, anak adopsi ini tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Hubungan hukum yang ia miliki adalah dengan orang tua angkatnya. Anak dan orang tua memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (Pasal 45). b. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik. c. Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya (Pasal 46).

Perkawinan juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta perkawinan. Harta perkawinan atau harta kekayaan kawin adalah harta yang


dimiliki, dihimpun, dicari, diciptakan, diperoleh suami-isteri baik sebelum maupun sesudah (selama) perkawinan berlangsung. Pasal 35 UU Perkawinan mengenal dua jenis harta perkawinan dalam ikatan suatu kekayaan, yakni harta asal (bawaan) dan harta bersama (harta pencaharian bersama). Harta asal atau harta bawaan ini meliputi : a. Harta

pribadi,

yaitu

harta

yang

dihasilkan

melalui

keringat/jerih payah suami atau isteri sebelum perkawinan berlangsung. b. Hibah, yaitu suatu pemberian yang diberikan/dilimpahkan kepada seseorang sewaktu si Penghibah masih hidup. c. Warisan adalah harta yang diwarisi oleh ahli waris karena kematian. d. Hibah-Wasiat adalah ucapan (janji) seorang Pewaris semasa ia hidup untuk memberikan harta kepada seseorang, akan tetapi janji tersebut baru dapat dilaksanakan setelah si Penghibah Wasiat meninggal dunia. e. Hadiah khusus, yaitu pemberian seseorang secara tegas kepada salah satu pihak suami atau isteri. Harta asal atau harta bawaan ini berada di dalam kekuasaan masingmasing pihak, selama tidak ada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Harta bersama atau harta pencaharian bersama adalah harta yang dimiliki, dihimpun, dicari, diciptakan, diperoleh suami-isteri yang dihasilkan


melalui usaha/keringat sendiri dari suami atau isteri atau suami-isteri secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung. Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka-mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami-istri – dan biasanya hak dan kewajiban inilah yang pertama-tama terpikir kalau kita berbicara tentang hak dan kewajiban suami-istri – tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami-istri tersebut. 7 Seluruh harta benda suami maupun istri tidak serta merta disatukan dan menjadi milik bersama, namun ada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini yang menyebutkan adanya pemisahan antara harta bawaan dari masing-masing suami maupun istri yang tetap berada di bawah pengawasan masing-masing selama tidak ada ketentuan dari pihak lain seperti yang tertera di dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ikatan perkawinan memiliki risiko dapat terputus di tengah jalan. Suatu perkawinan itu dapat diputuskan dengan tiga cara, yakni karena kematian (cerai mati), karena kesepakatan kedua belah pihak untuk bercerai (cerai hidup), dan atas keputusan Pengadilan. Cerai mati adalah putusnya suatu perkawinan karena adanya kematian salah satu pihak, baik suami maupun isteri, di mana kematian salah

7

J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 5.


satu pihak tersebut dengan sendirinya mengakibatkan seorang suami/isteri menjadi duda/janda. Cerai hidup adalah putusnya suatu perkawinan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak antara suami-isteri untuk mengakhiri perkawinan mereka, oleh karena tidak ada lagi kecocokan di antara mereka sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan cerai diajukan sesuai dengan agama yang dianut. Apabila yang bersangkutan beragama Islam maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam mengajukan gugatan perceraiannya ke Pengadilan Negeri, tentu sesuai alasan-alasan cerai sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu: a. Apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;


f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perkawinan yang putus karena putusan Pengadilan terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau salah satu pihak dalam keadaan tidak hadir selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka pihak lain dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya perkawinannya diputuskan. Putusnya suatu perkawinan itu juga memiliki akibat hukum bagi suami-isteri, bagi anak, dan juga bagi harta perkawinan. Perkawinan yang putus karena adanya kematian tidak menimbulkan banyak persoalan dalam hal pembagian harta kekayaan kawinnya. Lain halnya apabila yang terjadi adalah cerai hidup. Masalah pembagian harta apabila perkawinan putus karena cerai hidup dibahas di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pengaturan mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Pada penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing itu adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Sebelum proses pembagian harta kawin di saat perceraian terjadi, maka terlebih dahulu dilakukan pemisahan antara harta kawin dengan harta


asal atau harta bawaan untuk kemudian dilakukanlah pembagian atas harta yang diperoleh di dalam perkawinan yang menjadi milik bersama. Penambahan nilai dari harta kekayaan kawin ini selain dapat diperoleh dari hasil kerja keras sendiri, juga dapat diperoleh dari pemberian orang lain atau hadiah. Instansi

ataupun

perusahaan

dewasa

ini

semakin

sering

menyelenggarakan undian berhadiah bagi para konsumennya. Hadiah-hadiah yang ditawarkan biasanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, di mana apabila yang menjadi pemenang dari undian berhadiah itu adalah pasangan suami-isteri, maka tentu saja nilai ekonomis dari hadiah tersebut menambah besaran nilai harta kekayaan kawin bagi keduanya. Apabila suatu saat di dalam perkawinan tersebut terjadi perceraian dan masing-masing pihak menuntut haknya atas harta perkawinan, maka hadiah undian yang diperoleh sebelumnya tentu tidak luput dari persengketaan. Dengan kurangnya pembahasan mengenai hal ini, baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin, maka masalah pembagian harta yang berasal dari undian berhadiah ini memerlukan peninjauan lebih lanjut untuk menentukan penggolongan harta kekayaan kawin dari hadiah ini, merupakan harta asal atau harta bersama.

F. Metode Penelitian


Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain :

1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas. 8 Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, maksudnya peneliti melakukan penelitian terhadap data sekunder. 9 Data sekunder ini dibedakan lagi ke dalam beberapa bagian yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan-peraturan dasar seperti Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR(S), Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

misalnya Rancangan Undang-Undang,

Rancangan

Peraturan Pemerintah, hasil penelitian (hukum), dan lain sebagainya.

8

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Raya Grasindo Persada, 2003), hal. 112. 9 Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1990), hal. 44.


Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 10 2. Data dan Sumber Data Pada umumnya, data dibagi dalam dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer (primary data) adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama, yakni perilaku individu atau masyarakat.

Untuk

memperoleh

data

primer,

perlu

dilakukan

pengumpulan data langsung kepada masyarakat dengan cara wawancara, quisioner/angket, pengamatan (observasi) baik secara pastisipatif maupun nonpastisipatif. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder bisa diperoleh dari peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam sebagai materi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pembanding. Selain itu data juga diperoleh dari dokumen-dokumen lain yang mengkaji atau membahas mengenai harta bersama dalam perkawinan ataupun mengenai undian berhadiah seperti buku, artikel, dan sumber dari

10

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), hal.

113.


internet serta bahan lainnya yang memiliki kaitan dengan pembahasan di dalam skripsi ini. 3.

Alat Pengumpul Data Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan atau yang disebut Library Research dengan mengacu kepada Perundang-undangan, sejumlah buku, tulisan dan karya ilmiah yang berhubungan dengan materi di dalam skripsi ini. Data-data yang diperoleh ini kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang ingin dikaji untuk kemudian dianalisis sehingga ditemukanlah pemecahan masalah dari objek yang diteliti.

4.

Analisis Data Dalam tulisan ini digunakan data kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode ini digunakan agar gejala yang diteliti dapat lebih dipahami dan agar skripsi ini lebih memfokuskan kepada analisis hukum dari permasalahan yang menjadi objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam penulisan sebuah skripsi. Hal ini dilakukan demi memudahkan penulis dalam melakukan penulisan, dan juga memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini.


Skripsi berjudul Hadiah Undian yang Diperoleh Dalam Perkawinan dan Kaitannya Dengan Harta Bersama Di Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini disusun dalam lima bab yang kemudian terbagi lagi kepada beberapa sub bab. Keseluruhan bab ini merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan satu sama lain sehingga pada akhirnya membentuk suatu sistem. Kelima bab tersebut adalah: Bab I yaitu pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut dibuat rumusan masalah dan tujuan penulisan. Bab ini juga menjelaskan tentang keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II merupakan pembahasan mengenai hukum harta perkawinan. Dalam bab ini, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian hukum harta perkawinan, jenis-jenis harta perkawinan, pengertian hadiah-hadiah dalam harta perkawinan, serta mengenai kedudukan hadiah undian dalam hukum harta perkawinan. Bab III berisikan tinjauan umum mengenai hadiah undian. Pembahasan di dalam bab ini adalah mengenai pengertian hadiah undian menurut

undang-undang,

syarat

untuk

memperoleh

hadiah

undian,

kepemilikan benda berdasarkan hadiah undian, dan sifat pemberian melalui hadiah undian. Bab IV membahas mengenai tinjauan yuridis mengenai hadiah undian dalam harta bersama dalam perkawinan. Dalam bab ini, dibahas


mengenai status kepemilikan harta benda yang berasal dari undian berhadiah yang diperoleh selama perkawinan, kriteria hadiah undian sebagai harta bersama dalam perkawinan, serta penyelesaian sengketa harta perkawinan yang diperoleh melalui hadiah undian. Bab V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan uraian dan penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab terdahulu. Sedangkan saran-saran merupakan usul dari penulis terhadap topik yang dibahas.


BAB I PENDAHULUAN. (ekonomis) hingga ratusan juta rupiah menjadi semakin marak. Undian-undian

Recommend Documents