9
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Internet merupakan salah satu alat telekomunikasi informasi yang ada di dunia yang memiliki kemampuan untuk mengakses data atau situs untuk mengetahui perkembangan dunia dari segi apapun. 1 Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Selain memberikan keuntungan ekonomis dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan akan informasi, internet dapat juga menjadi ancaman, terutama yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Pornografi. Teknologi internet kini telah memungkinkan siapa pun untuk membajak ciptaan orang lain dengan waktu yang relatif lebih singkat dan dengan kualitas yang hampir sama dengan karya aslinya. Hanya dalam hitungan beberapa detik saja, suatu ciptaan yang dilindungi dengan Hak Cipta dan pornografi lainnya dapat dengan mudah diperoleh, diperbanyak. Hak cipta dan pornografi tersebut juga dengan mudahnya berpindah dari satu komputer ke komputer lainnya, maupun ke media lain, seperti kertas, disket maupun compact disk (CD) hanya dengan men- download -nya yang cukup dilakukan dengan satu “klik” saja. 1
http://wilysteven.blogspot.com/2012/12/makalah-jasa-pengurusan-izin.html, diakses tanggal 1 Juni 2014
Universitas Sumatera Utara
10
Salah satu
permasalahan
yang berkembang, sehubungan dengan
pelanggaran Hak Cipta dan pornografi dalam media internet ini adalah apakah Penyelenggara Jasa Internet/”PJI” (Internet Service Provider atau “ISP”) dapat dianggap turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dan pornografi yang dilakukan oleh pengguna layanannya. Layanan utama sebuah ISP, yaitu menyediakan akses ke internet dinilai potensial menyebabkan ISP untuk turut digugat. Hal ini dikarenakan sebagai penyedia akses, ISP dianggap mampu mengawasi setiap lalu lintas pertukaran informasi yang terjadi di dalam jaringannya, serta untuk mengambil langkahlangkah pencegahan yang diperlukan. Selain itu, beberapa jasa layanan tambahan yang diberikan oleh ISP dinilai juga memiliki potensi besar bagi ISP untuk dianggap turut membantu mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak cipta dan pornografi tersebut. Misalnya layanan web hosting dimana ISP menawarkan layanan untuk menempatkan file-file untuk suatu situs web di dalam server milik ISP tersebut. Apabila content dari situs web yang ditempatkan di server ISP tersebut melanggar Hak Cipta dan pornografi, maka ada kemungkinan pihak yang merasa Hak Cipta-nya telah dilanggar juga akan menuntut ISP, karena dianggap turut membantu terjadinya pelanggaran Hak Cipta tersebut. Sampai dengan saat ini telah ada beberapa kasus yang dibawa kepengadilan khususnya gugatan terhadap ISP atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan pihak ketiga, seperti di Amerika Serikat, Perancis dan Cina. Di karenakan terbatasnya kemampuan untuk mengidentifikasikan serta mengetahui keberadaan mereka yang sebenarnya melanggar suatu ciptaan di media internet,
Universitas Sumatera Utara
11
maka
pemegang
Hak
Cipta
mencari
kemungkinan
untuk
meminta
pertanggungjawaban dari ISP atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pengguna layanan mereka. Terlebih untuk layanan web hosting gratis, dimana biasanya pelanggannya anonim, maka akan sangat sulit untuk dapat mengetahui siapa yang meng- up load karya cipta tersebut. Meskipun sampai dengan saat ini di Indonesia belum ada satu pun kasus yang dibawa ke pengadilan baik secara pidana maupun perdata yang menggugat ISP atas pelanggaran Hak Cipta dan Pornografi yang dilakukan oleh pengguna layanan ISP melalui media Internet, akan tetapi dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC) yang mengakui media internet sebagai salah satu media pengumuman, dan dengan semakin banyaknya penggunaan internet sebagai media komunikasi, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti gugatan atau kasus semacam ini akan diajukan. Dimulai pada dekade 90-an, Internet semakin berkembang pesat, di Indonesia sendiri bisnis Internet mulai dikenal sekitar tahun 95-an yang diawali dengan munculnya Internet Service Provider (ISP) yang menyediakan akses ke Internet dengan bandwidth berkisar antara 14.4 kbps hingga 28.8 kbps. Perkembangan tersebut juga telah menumbuhkan peningkatan jumlah perusahaan penyedia jasa layanan internet / ISP (Internet Service Provider), yang pada hingga akhir tahun 1999 daftar ISP di Indonesia baik yang sudah beroperasi maupun belum beroperasi sekitar 55 ISP, tetapi pada tahun 2001 jumlah ISP secara
Universitas Sumatera Utara
12
keseluruhan yang tercatat di Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) sudah menginjak angka 155 ISP. Bisnis ISP memilik prospek yang bagus. Saat ini semua bisnis yang berbasis Internet tidak akan berkembang apabila infastruktur dan koneksi ke Internet tidak dibangun terlebih dahulu, berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Awal mulanya internet adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh Advanced Research Projects Agency (APPA). 2 Suatu bagian dari United States Departement Of Defens. Jaringan ini akan berfungsi sebagai alat komunikasi yang akan menghubungkan pihak militer, universitas dan para produsen peralatan militer. Fungsi internet sudah berbeda dari tujuan utamanya pada saat ini. Fungsinya internet sekarang sudah sangat beragam dari tempat untuk mencari informasi, belanja online, mencari berita-berita di dalam dan di luar negeri, perpustakan online yang berupa kumpulan-kumpulan website dari perpustakaan kelas dunia. 3 Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undangundang atau Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan
larangan
perundangan
dengan
memberi
izin,
penguasa
memperkenankan orang yang memohonnya untuk dapat melakukan tindakan-
2
Peter Cane, Economic Loss and Products Liability, in Comparative Product Liability, The British Institute of International and Comparative Law, 1986, hal. 67 3
http;\\ education.feedfury.com, Internet dan Manfaatnya, 12 Juni 2014
Universitas Sumatera Utara
13
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. 4 Hukum perizinan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara yang merupakan aktivitas pemerintah di Indonesia. Untuk melaksanakan aktivitas dari pemerintah itu sendiri dasarnya adalah kewenangan. Kewenangan administrasi negara perlu di atur dalam peraturan perundangundangan, agar dalam melaksanakan aktivitasnya aparatur negara tidak menyalah gunakan kekuasaannya. Hukum perizinan sangat erat sekali dengan kewenangan Administrasi Negara karena kewenangan merupakan dasar dari aktivitasnya.Hak tidak ada tanpa adanya keputusan pemberian izin. Pada dasarnya persetujuan prinsip izin usaha itu sendiri merupakan suatu persetujuan prinsip yang diberikan kepada pemohon untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain izin lokasi/HGU, izin mendirikan bangunan (IMB), izin tempat usaha/HO, izin tenaga kerja asing, izin pemasangan instalasi peralatan yang diperlukan serta upaya kelestarian lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL). 5 Berdasarakan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk lebih menulis skripsi mengenai “Prosedur Perolehan Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet Service Provider Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara“
4
Philipus M, Hadjon . Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika, 2006 hal 2
5
Peraturan Walikota Medan Nomor:28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung
Internet
Universitas Sumatera Utara
14
B. Perumusan Masalah Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Bagaimana Pengaturan Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet Service Provider ? 2. Bagaimana
Mekanisme
Pengurusan
Izin
Prinsip
Penyelenggaraan
Internet? 3. Bagaimana prosedur perolehan izin prinsip penyelenggaraan internet service provider ditinjau dari perspektif hukum administrasi Negara?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui Pengaturan Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet Service Provider. b. Untuk
mengetahui
Mekanisme
Pengurusan
Izin
Prinsip
Penyelenggaraan Internet. c. Untuk mengetahui prosedur perolehan izin prinsip penyelenggaraan internet service provider ditinjau dari perspektif hukum administrasi Negara 2. Manfaat Penelitian a. Secara Teoretis Diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum keperdataan.
Universitas Sumatera Utara
15
b. Secara Praktis Dapat diajukan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang Prosedur Perolehan Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet Service Provider Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lainnya yang terkait di Indonesia.
D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini didasarkan oleh ide, gagasan maupun pemikiran penulis serta masukan yang berasal berbagai pihak guna membantu penulisan ini dari awal hingga akhir. Penulis memaparkan suatu “Prosedur Perolehan Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet Service Provider Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara”. Skripsi ini belum pernah dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebelumnya.
E. Tinjauan Kepustakaan 1. Perizinan Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang dalam memohonya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ini menyangkut
Universitas Sumatera Utara
16
perkenan bagi suatui tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. 6 Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalaian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakuakan suatu tindakan atau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau usaha. Masalah perizinan merupakan masalah yang sifatnya cukup prinsipal, dilihat dari perkara tidak boleh ditariknya keputusan, tidak boleh dicampur baurkan dengan hal bahwa suatu keputusan tidak lagi penting, artinya setelah beberapa waktu karena maksudnya hanya sebagai izin untuk melakukan suatu perbuatan tertentu saja, karenanya seseorang yang dalam melakukan tindakan berupa kegaiatan haruslah mempunyai izin dan pada dasarnya dapat diubah atau ditarik kembali. Pendapat para ahli mengenai pengertian perizinan diantaranya : 1) Menurut Utrecht : Izin adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan
6
Mr. J. B. J.M Ten Berge disuting oleh Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Cetakan I, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993, hal. 2
Universitas Sumatera Utara
17
secara masing-masing hal secara kongkrit maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. 7 2) Menurut Prins : Izin (vegunning) adalah keputusan administrasi negara berupa peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masingmasing hal yang kongkrit. 8 Adapun bentuk-bentuk lain dari perizinan itu sendiri adalah dispensasi, izin, lisensi, dan konsesi. Dalam memberikan pengertian terhadap bentuk-bentuk dari perizinan tersebut disini penulis akan menjelaskan satu persatu dimana bentuk-bentuk perizinan adalah : 1) Dispensasi Dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku lagi bagi suatu hal yang istimewa. 9 Adapun pemberian dispensasi haruslah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur didalam peraturan yang berlaku dan agar setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat menerobos dari peraturan yang telah berlaku, namun hal tersebut tidak terlepas dari peran yang
7
E. Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cet VI, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2010, hal. 152. 8 Prins, Hukum Administrasi, Jakarta. 1976. 9 Mr. W. F Prins-R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara,. Pradny Paramitta, Jakarta, 2001, hal. 71
Universitas Sumatera Utara
18
dimiliki kekuasaan yaitu pemerintah untuk memberikan dispensasi yang harus jelas batasnya. 2) Lisensi Nama lisensi nampaknya tepat untuk izin dalam menjalankan suatu usaha, izin tersebut tidak menjamin bahwa yang memperoleh lisensi tidak akan campur tangan dalam perusahaan atau bidang usaha yang dilakukan. Meskipun lisensi memberikan suatu keluasaan terhadap usaha tersebut.
Universitas Sumatera Utara
19
3) Izin Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. 10 4) Konsesi Bedanya dangan izin, konsesi senantiasa mengenai pekerjaan yang karena
berkaitan
dengan
kepentingan
umum
harus
benar-benar
dilaksanakan. Maka dari itu pemegang konsensi baik oleh undang-undang maupun dengan cara mengadakan persyaratan, pemegang konsensi hamper senantiasa diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang diizinkan kepadanya dalam waktu yang tertentu dan dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan yang teratur. Contoh konsesi adalah apabila pihak swasta memperoleh delegasi kekuasaan dari pemerintah untuk melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah. Adapun tugas pemerintah adalah menyelenggarakan
kesejahteraan
umum.
Jadi
kesejahteraan
atau
kepentingan umum harus selalu menjadi persyaratan utama, dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Pendelegasiaan wewenang itu diberikan karena pemerintah tidak mempunyai cukup tenaga maupun
10
Phliphus M. Hadjon, Op.cit., hal. 2
Universitas Sumatera Utara
20
fasilitas untuk melakukan sendiri. Konsesi ini dapat diberikan hamper dalam segala bidang. 11 Sebagai perbuatan hukum yang sepihak dari pemertintah, perizinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi si pemohon yang perlu ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan agar terdapatnya kepastian serta kejelasan, baik mengenai persyaratan dan juga mengenai prosedur pemberian izin tempat usaha. Masyarakat pada umumnya adalah manusia yang sangat menghendaki suatu keteraturan, maka untuk itulah diperlukan berbagai peraturan agar segala tindakan yang ada didalam masyarakat dapat ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Hal tersebut merupakan hal yang menerangkan bahwa maksud dari izin itu sendiri adalah suatu tindakan yang pada mulanya dilarang, namun dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan membuat hal yang dilarang itu biar diperbolehkan. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat diberbagai bidang usaha, pemerintah ikut serta sebagai salah satu faktor yang menunjang lancarnya kegiatan usaha yang terdapat didalam masyarakat. Merupakan suatu ketentuan dari pemerintah terhadap masyarakat yang akan mendirikan atau melakukan suatu bidang usaha pada lokasi atau tempat tertentu, untuk dapat terlebih dahulu memperoleh atau mendapatkan izin tempat usaha yang diberikan oleh pemerintah.
11
Marbun, Moh, Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, hal. 94-96.
Universitas Sumatera Utara
21
Izin yang diberikan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah, yang berarti bahwa pemerintahakan memperbolehkan serta memberikan izin kepada seseorang sebagai pemohon untuk melakukan suatu tindakan atau usaha pada lokasi atau tempat tertentu yang sebelumnya merupakan suatu tindakan yang dilarang. Izin merupakan instrument yang banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah mengeluarkan izin untuk mengatur segala tindakantindakan yang terdapat didalam masyarakat, agar tidak bertentangan dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku. Menurut E. Utrecht yang dikutip Y. W. Sunindhia dan Ninik Widiawati, pengertian izin atau vergunning yaitu : Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (verguning). 12 Izin dapat dibagi menjadi dua bagian : 13 1) Izin dalam arti yang luas yaitu suatu tindakan dilakukan demi kepentingan umum, maksudnya yaitu pemerintah membolehkan pemohon untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang.
12
Y. W. Sunindhia, dan Ninik Widianti, Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal 105-106. 13 Mr. J. B. J. M Ten Berge, Op. cit, hal 3
Universitas Sumatera Utara
22
2) Izin dalam arti yang sempit yaitu bahwa suatu perbuatan mengenai izin pada dasarnya merupakankeinginan dari pembuat undang-undang. Tujuannya untuk mengatur segala tindakan yang dianggap merupakan tindakan yang tercela. Izin merupakan tindakan yang sebelumnya dilarang lalu diperkenankan agar tindakan tersebut dapat diperbolehkan. Merupakan hal yang utama terhadap pengertian izin dalam arti sempit bahwa tindakan yang merupakan tindakan yang dilarang tersebut adalah dengan tujuan
agar
dalam
ketentuan
tersebut
mendapat
persetujuan
dalam
pelaksanaannya, namun tindakan tersebut masih terdapat didalam ketentuan yang tidak bisa untuk dilanggar. Segala sesuatu yang berbentuk usaha akan memerlukan tempat atau lokasi, dimana nantinya akan dijadikan sebagai tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan atau usaha tersebut, dengan tujuan usaha yang dilakukan itu akan berjalan semestinya. Untuk melakukan kegiatan atau usaha, biasanya para pengusaha akan mencari tempat yang sesuai dan mereka anggap baik untuk melakukan kegaiatan atau usaha yang akan mereka jalankan. Untuk itulah diperlukan izin terhadap tempat usaha tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan atau usaha pada lokasi atau tempat tertentu, para pengusaha diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah, dimana para pengusaha tersebut diperbolehkan untuk mendirikan usaha atau kegiatan yang akan mereka jalankan.
Universitas Sumatera Utara
23
Karena untuk melakukan usaha pada tempat tertentu tidak bisa dilakukan begitu saja, karena semua itu akan memerlukan persetujuan serta izin tempat usaha dari pejabat yang berwenang, yang nantinya apabila telah memenuhi segala persyaratan yang diajukan, maka tempat atau lokasi untuk melaksanakan kegiatan usaha yang pada mulanya merupakan hal yang belum diizinkan atau dilarang, akan dapat diperbolehkan dengan dikeluarkanya nanti surat izin tempat usaha (SITU) oleh pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang. 2. Unsur-unsur Perizinan Izin adalah perbuatan atau tindakan pemerintah yang bersegi satu untuk diterapkan
pada
peristiwa
konkret
menurut
prosedur
dan
persyaratan
tertentu/khusus. Dari persyaratan tersebut dapat diperoleh unsur-unsur perizinan yaitu : 14 1) Instrument yuridis 2) Peraturan perundang-undangan 3) Organ pemerintah 4) Peristiwa konkret 5) Prosedur dan persyaratan Untuk memperjelas unsur-unsur perizinan tersebut diatas, maka akan diuraikan sebagai berikut : 15 1) Instrumen yuridis
14
Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cet ke 2, Yogyakarta, 2003, hal
15
Ibid.
150.
Universitas Sumatera Utara
24
Berkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara tugas dari negara hukum klasik dan tugas negara hukum modern (terutama dalam melaksanakan tugasnya), perbedaan adalah sebagai berikut : (1) Negara hukum klasik Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas negara hukum klasik. (2) Negara hukum modern Tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pemerintah diberi wewenang dalam bidang pengaturan dengan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkret. Instrument tersebut adalah dalam bentuk ketetapan (beschikking). Beschikking adalah instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Salah satu bentuk ketetapan adalah izin. Sesuai dengan jenis-jenis beschikking, izin termaksuk ketetapan konstitutif, yang merupakan ketetapan yang menimbulkan hak baru untuk adresat dalam izin tersebut. Izin disebut pula sebagai suatu ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. 2) Peraturan perundang-undangan
Universitas Sumatera Utara
25
Sebagai negara hukum, salah satu prinsipnya adalah pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya setiap tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan penegakan hukum positif perlu adanya wewenang, karena dengan wewenang dapat melahirkan suatu instrumen yuridis yaitu ketetapan. Namun yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerima
kewenangan
tersebut
adalah
pemerintah/organ
pemerintah dari presiden (pemerintahan negara tertinggi/pusat, sampai dengan lurah (pemerintahan negara paling dasar. Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat bebas, artinya pemerintah diberi kewenangan memberi pertimbangan tersebut didasarkan inisiatif sendiri. Pertimbangan tersebut didasarkan oleh : (1) Kondisi-kondisi
dari
pemohon
yang
dimungkinkan
untuk
dikeluarkan suatu izin. (2) Cara pertimbangan kondisi-kondisi yang ada. (3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat dari penolakan atau pemberi izin dikaitkan dengan pembatasan perundangundangan.
Universitas Sumatera Utara
26
(4) Prosedur yang harus dilakukan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin. 3) Organ pemerintah Organ pemerintah adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan beschikking, termaksuk yang berbentuk sebagai izin. Dalam hal ini, organ pemerintah yang dimaksud adalah organ yang menjalankan urusan, yaitu di tingkat pusat (presiden sebagai administratur pusat) sampai pemerintah yang palaing dasar (lurah sebagai administratur dasar). Akibat dari banyaknya organ pemerintah
yang memiliki
wewenang untuk menerbitkan izin, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin. Hal tersebut dapat terjadi karena keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu yang panjang, yang dapat saja merugikan pemohon izin. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan deregulasi dandebirokratisasi dengan batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan tersebut adalah : (1) Deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari sistim perizinan tersebut. (2) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan finansial. (3) Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal yang bersifat prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.
Universitas Sumatera Utara
27
(4) Dergulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang layak. Wewenang yang diberikan kepada organ pemerintah tersebut haruslah diperoleh dari peraturan perundang-undangan. 4) Peristiwa konkret Sesuai dengan bentuk dan sifat dari beschikking, maka izin sebagai salah satu jenis dari beshickking memiliki sifat yang konkret, individual, final. Berdasarkan sifat dan bentuk izin, yang dimaksud dengan konkret atau peristiwa konkret adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, dan fakta hukum tertentu. Dalam pelaksanaannya, peristiwa konkret yang dimohonkan izinya adalah beragam (sesuai dengan perkembangan masyarakat). Selain itu dalam satu peristiwa konkret dapat diterbitkan atau diperlukan beberapa izin, berdasarkan proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.
5) Prosedur dan persyaratan Untuk mengajukan izin, pihak pemohon izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan organ pemerintah yang berkaitan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertantu yang ditentukan secara sepihak oleh organ pemerintah yang memiliki kewenangan memberi izin.
Universitas Sumatera Utara
28
Berkaitan dengan syarat-syarat memperoleh izin, izin memiliki sifat konstitutif dan dan kondisional, maksudnya adalah : (1) Konstitutif adalah terdapat perbuatan atau tingkah laku tertentu (perbuatan konkret) yang harus terlebih dahulu dipenuhi. (2) Kondisional adalah penilaian dari suatu peristiwa yang akan diterbitkan izin. Meskipun prosedur dan syarat permohonan izin dilakukan sepihak oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah harus menentukanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Tujuan perizinan Pemberian izin oleh penguasa atau pemerintah terhadap pemohon izin berarti memberikan serta memperkenankan pemohon tersebut dalam melakukan tindakan tertentu. Secara umum perizinan itu sendiri merupakan perbuatan yang pada mula-mulanya dilarang akan tetapi hal itu diperkenankan setelah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Bagi pemerintah sendiri perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan peraturan untuk sedapat mungkin menjadikan sebagai peraturan yang sesuai dengan kenyataan nanti dilapangan, dan terhadap msyarakat pada dasarnya perizinan merupakan bentuk dari suatu kepastian hukumyang jelas terhadap sesuatu yang sebelumnya merupakan hal yang pada mulanya dilarang dan akhirnya diperkenankan. 4. Fungsi perizinan
Universitas Sumatera Utara
29
Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap ujung tombak instrumen hukum berfungsi : 16 1) Pengarah 2) Perekayasa 3) Perancang masyarakat adil dan makmur 4) Pengendali 5) Penertib masyarakat (jika berkaitan dengan fungsi hukum modern) 5. Bentuk dan isi dari perizinan Untuk kepastian hukum, diterbitkanya suatu izin harus berbentuk tertulis yang secara umum memuat hal-hal berikut ini : 17 1) Organ yang berwenang. 2) Adresat 3) Diktum 4) Ketentuan-ketentuan,
pembatasan-pembatasan
dan
syarat-syarat
merupakan subtansi yang diputuskan dalam suatu izin. 5) Pemberian alasan (berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus sesuai dengan kondisi objektif dari peristiwa/fakta serta subjek hukum). 6) Tambahan (dapat berisi tentang kemungkinan sanksi, kebijaksanaan, kebijakan yang akan dikeluarkan).
16 17
Ridwan. HR, Op. cit.., hal. 150 Ibid.,hal. 151
Universitas Sumatera Utara
30
F. Metode Penelitian Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder. Data-data tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 2. Metode Pendekatan Metode yang kami gunakan untuk melaksanakan penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif yang disebut sebagai data primer. 18 Metode pendekatan yuridis normatif merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian di lanjutkan dengan mengadakan
18
Abdulkadir Muhammad, Hukun dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 53.
Universitas Sumatera Utara
31
penelitian terhadap data primer di lapangan. 19 Metode pendekatan ini sesuai dengan apa yang hendak penulis teliti yaitu Prosedur Perolehan Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet Service Provider Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara 3. Jenis dan Sumber Data a. Jenis Data Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan atau melalui literatureliteratur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian berwujud laporan, arsip negara, jurnal, dokumen maupun bentuk-bentuk lain berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh berupa keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau dari lokasi penelitian serta melakukan studi kepustakaan. b.
Sumber Data 1. Sumber data primer Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak terkait yaitu di Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
(KPPT)
Kota
Medan.
Permasalahan yang diteliti berupa data, fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti.
19
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali Pers, Jakarta,2001, hal. 52
Universitas Sumatera Utara
32
Universitas Sumatera Utara
33
2. Sumber Data Sekunder Data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip negara, artikel, jurnal, makalah. 4. Teknik Pengumpulan Data a.
Pengumpulan data primer Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pejabat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota sebagai contoh, Kasie Pelayanan Kesejahteraan Rakyat, Kasie Pelayanan Perekonomian dan 2 (dua) orang staf Pelayanan Perekonomian yang dipilih berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh penulis, dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam wawancara tersebut.
b.
Pengumpulan data sekunder Pengambilan data sekunder dilakukan dengan penelusuran kepustakaan, membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini serta browsing situs-situs di internet untuk mencari data-data yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.
5. Analisis Data Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif ini dimaksudkan agar peneliti dalam melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian akan dilakukan secara wajar. Dalam artian menggali informasi sesuai
Universitas Sumatera Utara
34
dengan persepsi peneliti dan informan, dan proses penggalian informasi ini dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.
G. Sistematika Penulisan Dalam
skripsi
yang
berjudul
Prosedur
Perolehan
Izin
Prinsip
Penyelenggaraan Internet Service Provider Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini akan membahas tentang Latar Belakang Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan,
Metode Penelitian dan Sistematika
Penulisan BAB II
PENGATURAN
IZIN
PRINSIP
PENYELENGGARAAN
INTERNET SERVICE PROVIDER Pada bab ini akan membahas tentang Dasar Hukum izin Prinsip Penyelenggaraan
Internet,
Ketentuan-Ketentuan
Mengenai
Masalah Perizinan dan Ketentuan Sanksi Dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet BAB III
MEKANISME PENGURUSAN IZIN PRINSIP
Universitas Sumatera Utara
35
PENYELENGGARAAN INTERNET Pada bab ini akan membahas tentang Pengertian dan BentukBentuk Layanan Internet Service Provider, Pengurusan izin penyelengaraan telekomunikasi di bidang internet service provider dan Peraturan Daerah Yang mengatur Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet BAB IV
PROSEDUR PEROLEHAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN INTERNET SERVICE PROVIDER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pada bab ini akan membahas tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Izin Internet Service Provider, Hambatan perolehan izin prinsip Penyelenggaraan Internet dan Service Provider Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara serta Upaya Yang Dilakukan dalam perolehan izin prinsip penyelenggaraan internet service provider ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini akan membahas tentang Kesimpulan dan Saran yang telah dilakukan dan memberikan saran dalam hasil penelitian
Universitas Sumatera Utara
