1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin pesat memberikan
dampak tidak langsung dalam perubahan pola kehidupan masyarakat. Masyarakat dituntut untuk serba efektif dan efisien dalam pemanfaatan waktu akibat tuntutan dari mobilitas yang semakin tinggi. Teknologi menjadi peran utama dalam mencapai keefisienan dan keefektifan dalam mencapai tujuan yang akan dicapai setiap individu. Teknologi yang semakin berkembang saat ini membawa banyak perubahan bagi pola kehidupan sebagian masyarakat Indonesia yang terjadi hampir di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Perkembangan dunia teknologi digital, khususnya internet saat ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Teknologi internet menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi cyberspace. Dunia maya atau cyberspace memiliki karakteristik tersendiri yaitu seseorang dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapapun di dunia maya tersebut selama yang bersangkutan terhubung dengan internet. Teknologi cyberspace ini berisi berbagai informasi yang dapat diakses oleh semua orang. Indonesia tidak lepas dari ketergantungan terhadap teknologi internet tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan bahwa
2
pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 telah mencapai 82 juta pengguna1. Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia sebagai pengguna aktif internet dengan pencapaian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya fenomena baru di masyarakat sebagai pengguna internet yang akan mempengaruhi gaya hidup dan kebiasaan pengguna internet dalam berbagai bidang yang menimbulkan perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Penggunaan internet dimanfaatkan untuk pencarian informasi, berinteraksi dan berkomunikasi, oleh sebagian masyarakat dimanfaatkan sebagai lahan bisnis dalam dunia perdagangan, internet juga banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Sektor bisnis atau perdagangan merupakan sektor yang paling cepat tumbuh dengan signifikan dari seluruh aspek pola kehidupan masyarakat yang terkena dampak kehadiran internet. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan electronic commerce (e-commerce). E-commerce merupakan mekanisme bisnis yang tergolong baru di Indonesia, e-commerce adalah suatu kegiatan jual beli secara elektronik yang dapat dilakukan setiap orang dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Aktivitas perdagangan melalui media internet atau e-commerce merupakan bagian dari sebuah transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer,
1
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+In donesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker#.VKoCECuUcpA. Diakses pada tanggal 4 Januari 2015
3
dan/atau media elektronik lainnya2. Hal ini dapat disimpulkan bahwa transaksi perdagangan tidak hanya melalui jaringan komputer seperti internet namun juga media elektronik lainnya seperti telepon dan facsimile (fax). Penggunaan media elektronik lainnya yang dimaksud adalah penggunaan teknologi SMS (Short Message Service), fax, dan lainnya. Transaksi elektronik dengan model ecommerce inilah yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan perdagangan karena dianggap lebih mudah dan lebih efisien. Semua transaksi jual beli melalui media elektronik ini dilakukan tanpa ada tatap muka antar pihak, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Para pihak melakukan transaksi jual beli ini berdasarkan asas kepercayaan, maka dengan munculnya teknologi e-commerce ini dapat dikatakan seperti pedang bermata dua karena di satu sisi memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan dan peningkatan peradaban manusia, namun di sisi lain dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan penyampaian informasi dalam sebuah transaksi elektronik yang berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media e-commerce dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum (legal certainty). Perjanjian jual beli yang dilakukan dalam e-commerce dengan perjanjian secara konvensional, dalam arti penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung, tidak memiliki perbedaan yang signifikan, yang membedakan adalah pada bentuk dan berlakunya perjanjian. Media yang digunakan dalam perjanjian
2
Lihat Pasal 1 angka 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
4
konvensional adalah kertas dan tinta untuk membuat suatu dokumen tertulis yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan dilakukan secara bertatap muka. Perjanjian konvensional ini lahir setelah adanya kesepakatan dan mengikat para pihak setelah ditandatangani, sedangkan dalam e-commerce media yang digunakan adalah form atau klausula yang ditampilkan dalam media elektronik, misalnya dalam sebuah halaman website, kemudian calon konsumen cukup menekan tombol sebagai tanda sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai perjanjian jual beli, namun jual beli melalui media elektronik belum diatur secara rinci di dalam KUHPerdata tersebut. Jual beli melalui media elektronik pada dasarnya adalah sama dengan jual beli yang sudah diatur di dalam KUHPerdata, namun pada transaksi jual beli melalui media elektronik ini adalah model transaksi jual beli modern yang menggunakan teknologi internet dan teknologi telekomunikasi sebagai media transaksi. Ketentuan umum tentang perikatan dan jual beli yang diatur dalam Buku III KUHPerdata juga berlaku sebagai dasar hukum praktik jual beli melalui internet dan teknologi komunikasi di Indonesia. Perjanjian jual beli melalui media elektronik ini masih mengikuti standarisasi perjanjian secara umum atau yang berlaku secara konvensional yakni selama tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Pengenaan sanksi hukum apabila terjadi suatu kesalahan isi dari perjanjian tergantung pada penafsiran perluasan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdata yang dapat dikenakan pada isi perjanjian yang telah ditawarkan dalam situs-situs online
5
tersebut3. Hal penting yang harus diperhatikan dalam proses jual beli baik secara konvensional ataupun melalui media elektronik adalah hak dan kewajiban para pihak yang ditegaskan pada saat terjadi kesepakatan agar kepentingan hukum para pihak terpenuhi. Perjanjian dengan cara konvensional dan melalui media elektronik merupakan sebuah perjanjian yang sah sesuai dengan KUHPerdata karena pada dasarnya sama-sama memenuhi syarat sah suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kata sepakat, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian jika sudah terjadi kata sepakat atau konsensus maka disitulah lahir suatu perjanjian yang otomatis mengikat para pihak. Kata sepakat tersebut muncul apabila para pihak telah menyetujui seluruh isi perjanjian yang sudah ditentukan sebelumnya bahwa ada persesuaian kehendak antara penawaran dan penerimaan dari para pihak. Kesepakatan dianggap tidak terjadi jika terdapat cacat kehendak berupa kekhilafan/kesesatan (dwaling), paksaan (dwang), penipuan (bedrog), dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstadigheden / undue influence). Di dalam praktik e-commerce hal-hal inilah yang penting dan harus diperhatikan bagi para pihak, khususnya pembeli sebagai konsumen. Pelaku usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa dalam praktiknya sering memiliki posisi yang lebih tinggi atau superior dibandingkan dengan konsumen. Keadaan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan hubungan pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi.
3
Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 104
6
Konsumen membutuhkan suatu perlindungan dengan adanya kesenjangan dalam tindakan-tindakan superior dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen di kemudian hari. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur mengenai perlindungan konsumen di Indonesia. UndangUndang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat khususnya konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen4. Konsumen yang dimaksud dalam UUPK adalah pemakai barang dan/atau jasa dan tidak untuk diperdagangkan. Ini berarti bahwa konsumen yang dimaksud dalam UUPK adalah konsumen sebagai end user atau sebagai penikmat akhir dari suatu barang dan/atau jasa tersebut. Banyak permasalahan hukum yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dalam suatu transaksi perjanjian jual beli. Permasalahan hukum dalam suatu praktik transaksi perjanjian jual beli tiket pesawat dalam bentuk e-commerce juga terjadi, contohnya pada saat konsumen sudah membayar harga tiket ke sebuah agen travel dengan booking secara online, namun pada hari yang sudah ditentukan, penerbangan tersebut dibatalkan tanpa pemberitahuan dari pihak agen travel dan pihak agen travel tidak bertanggungjawab untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan karena menyatakan bahwa hal tersebut bukan tanggungjawabnya. Contoh lain saat konsumen melihat penawaran harga dari
4
Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
7
sebuah website milik suatu agen travel, pada saat pembayaran ternyata harga tersebut lebih mahal dari yang ditawarkan dan pihak agen travel hanya menyatakan bahwa harga dapat naik sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Contoh selanjutnya adalah saat konsumen melakukan pemesanan melalui SMS dan sudah menyebutkan namanya sesuai identitas diri, namun kesalahan terjadi pada pihak agen travel saat melakukan pengetikan nama konsumen di sebuah tiket yang mengakibatkan konsumen tidak bisa melakukan check-in di bandara. Sekian banyak permasalahan hukum dalam praktik e-commerce yang ada di masyarakat, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik perjanjian jual beli khususnya perjanjian jual beli tiket pesawat melalui media elektronik tersebut agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tiket melalui media elektronik tersebut. Berkaitan dengan uraian-uraian diatas, akan dilakukan penelitian dengan judul
“PERLINDUNGAN
PERJANJIAN
JUAL
BELI
HUKUM TIKET
BAGI
KONSUMEN
PESAWAT
MELALUI
DALAM MEDIA
ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin meneliti sesuai
dengan rumusan masalah sebagai berikut:
8
1. Bagaimana bentuk perjanjian jual beli tiket pesawat melalui media elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta? 2. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli tiket pesawat melalui media elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta? 3. Bagaimana
bentuk perlindungan hukum
bagi
konsumen dalam
penyelesaian wanprestasi perjanjian jual beli tiket pesawat melalui media elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta? C.
Tujuan Penelitian 1. Tujuan Obyektif Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perjanjian jual beli tiket pesawat melalui media elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli tiket pesawat melalui media elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta. c. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian jual beli tiket pesawat melalui media elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Tujuan Subyektif Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan bahan dalam penyusunan penulisan hukum sebagai prasyarat untuk
9
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D.
Keaslian Penelitian
Berkaitan dengan judul penelitian dan penulisan hukum ini telah terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, namun terdapat beberapa substansi yang berbeda dan jika terdapat kesamaan, maka bukanlah menjadi suatu kesengajaan dari penulis. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa penelitian hukum yang memiliki keterkaitan atau kesamaan dengan penelitian dan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu: 1. Aries Anoraga Sakti, Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Forum Jual Beli Situs Kaskus, Universitas Gadjah Mada, 2010. Rumusan masalahnya adalah: a. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui situs kaskus[dot]us? b. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli ecommerce di situs kaskus[dot]us? 2. R. Baker Berger Ombara, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Tiket Online (studi kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan CV. Handya Mudji Baskara), Universitas Gadjah Mada, 2014. Rumusan masalahnya adalah: a. Bagaimana pengaruh terkait adanya Surat Edaran PT Kereta Api No. D.VI/ANGK-2/245/2013 tentang perubahan komisi dalam skema
10
perjanjian kerjasama keagenan kepada pihak kedua berupa extra charge maksimum terhadap berlakunya perjanjian kerjasama tiket online antara PT. Kereta Api Indonesia dengan CV. Handya Mudji Baskara? b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak CV. Handya Mudji Baskara dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tiket online antara PT. KAI (Persero) dengan CV. Handya Mudji Baskara dan dengan adanya Surat Edaran PT. Kereta Api No: D.VI/ANGK2/245/2013? 3. Andri Bungsu Barus, Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Secara Online Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Universitas Gadjah Mada, 2011. Rumusan masalahnya adalah: a. Bagaimana tahap-tahap pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilakukan secara online? b. Bagaimana keabsahan dari suatu perjanjian jual beli yang dilakukan secara online? c. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik? Penulis tidak menemukan penelitian yang membahas secara khusus tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tiket pesawat melalui media elektronik. Kekhususan semacam ini sekaligus menjadi keaslian (otentisitas) dari penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian dan penulisan hukum yang sudah dilakukan sebelumnya berkenaan dengan perlindungan hukum
11
terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tiket pesawat melalui media elektronik. E.
Kegunaan Penelitian 1. Secara Praktis a. Bagi masyarakat Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum khususnya masyarakat yang menjadi konsumen dalam suatu perjanjian jual beli tiket pesawat melalui media elektronik. b. Bagi Pemerintah Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen untuk perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik. 2.
Secara Akademis Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, terlebih terhadap bidang Hukum Perdata.
