BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan pengangguran yang tinggi, keterbelakangan dan ketidak berdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalil apapun dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional.Kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (chronic poverty) atau kemiskinan struktural yang terjadi terus menerus dan kemiskinan sementara (transient poverty) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis dan bencana alam.Kondisi perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan yang ditandai dengan hancurnya sistem perekonomian yang telah dibangun selama ini serta bertambahnya jumlah penduduk miskin sebagai dampak krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak tahun 1998. Persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih parah dibandingkan pada tahun 1980, persentase penduduk miskin tercatat 28,6% sedangkan tahun 2005 mencapai 29,7% atau di atas 72 juta yang jumlahnya dua kali lipat dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2004 yaitu 36,56 juta orang. Berdasarkan data BPS Nasional tahun 1998 jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 36,5 juta jiwa atau 17,86%. Kemudian jumlah penduduk miskin ini berdasarkan data BPS tahun 2003 naik menjadi 37,34 juta jiwa atau 1 Universitas Sumatera Utara
17,42%. Pada September 2011 Jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 29,89 juta orang (12,36 %). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta (12,49%), jumlah penduduk miskin berkurang 0,13 juta orang selama enam bulan tersebut. Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara menurut data BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2006 bahwa jumlah penduduk miskin mengalami turun naik dari tahun 1993-2006. Jumlah penduduk miskin tahun 1993 sebesar 1,33 juta orang atau sebesar 12,31% dari total jumlah penduduk Sumatera Utara. Tahun 1996 jumlah penduduk Sumatera Utara yang tergolong miskin hanya 1,23 juta jiwa dengan persentase sebesar 10,92%. Namun, karena terjadinya krisis moneter secara maksimal termasuk di Sumatera Utara, penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 1999 meningkat menjadi 16,74% dari total penduduk Di Sumatera Utara yaitu sebanyak 1,97 juta jiwa. Pada tahun 2003 terjadi penurunan penduduk miskin baik secara absolut maupun secara persentase, yaitu menjadi 1,89 juta jiwa atau sekitar 15,89%. Sedangkan tahun 2004 jumlah dan persentase turun menjadi sebanyak 1,80 juta jiwa atau sekitar 14,93%. Kemudian pada tahun 2005 penduduk miskin turun menjadi 1,76 juta jiwa (14,28 %). Namun akibat dampak kenaikan BBM pada Maret dan Oktober 2005 penduduk miskin tahun 2006 meningkat menjadi 1,98 juta jiwa (15,66%). Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Sumatera Utara pada bulan Maret 2007 sebesar 1,768 juta jiwa (13,90 %). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Mei tahun 2006 yang berjumlah 1,98 juta jiwa (15,66 %), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 211,3 ribu jiwa. Pada tahun 2008 angka
2 Universitas Sumatera Utara
kemiskinan di Sumut sebesar 1,614 juta jiwa. Tahun 2009 sebesar 1,5 juta jiwa dan pada tahun 2010 tercatat sebesar 1,49 juta jiwa. Sementara itu, dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terakhir di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2011 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1,48 juta jiwa atau sebesar 11,33%. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Toba Samosir juga tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi. Menurut data BPS Kabupaten Toba Samosir secara absolut, penduduk miskin tahun 2004 yang tercatat sebanyak 32,2 ribu jiwa. Tahun 2006 tercatat 30,6 ribu jiwa. Pada tahun 2007 tercatat 25,6 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2008 tercatat 19,8 ribu jiwa, dan pada tahun 2009 tercatat17,3 ribu jiwa. Hasil pencatatan terakhir tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Toba Samosir sebesar 17,6 ribu jiwa. Dari tahun 2004 sampai tahun 2009 angka kemiskinan di Toba Samosir mengalami penurunan. Namun antara tahun 2009 sampai tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 0,08%. Selama beberapa dekade berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Namun ternyata kemiskinan belum dapat dientaskan, bahkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 pemerintah menargetkan pengurangan angka kemiskinan ini dari 18,2% tahun 2002 menjadi
3 Universitas Sumatera Utara
8,2% tahun 2009. Adapun angka pengangguran terbuka diharapkan turun dari 8,1% tahun 2002 menjadi 6% tahun 2009. Dengan kenaikan harga pangan dan BBM, orang miskin berpotensi meningkat sebesar 15%, atau tambahan 19,01 juta jiwa lebih (sehingga total orang miskin mencapai 56,6 juta jiwa) pada tahun ini, sementara tambahan pengangguran terbuka baru bisa mencapai 18,61 jiwa sehingga total pengangguran terbuka mencapai 29,94 juta jiwa. Sebagaimana diketahui, tujuan utama pembangunan masyarakat adalah peningkatan taraf hidup. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka pembangunan masyarakat tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menuntut pemecahan. Pembangunan masyarakat diharapkan akan dapat tampil sebagai salah satu alternatif untuk melakukan upaya pemecahan masalah dan perbaikan kondisi tersebut. Melihat berbagai media yang ada, dapat dilihat bahwa proses pembangunan yang diharapkan Pemerintah ternyata tidak berjalan dengan lancar. Banyak kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam proses pencapaiannya. Di tengah perjalanan menuju masa membangun Negara Indonesia dihadapi dengan permasalahan krisis perekonomian dunia. Dimana krisis perekonomian ini menyangkut pada masalah yang sangat vital yakni bahan bakar minyak yang disingkat dengan BBM. Kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga BBM pada bulan Maret rata-rata 29% dan Oktober tahun 2005 hingga mencapai 26% membuat masyarakat menjadi gelisah untuk memenuhi kebutuhan pokok
4 Universitas Sumatera Utara
kehidupan sehari-hari. Dampak dari kebijakan tersebut dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang berada pada garis kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan ini juga dituangkan dalam sebuah komitmen dari setiap negara anggota PBB termasuk Indonesia yang dijabarkan dalam deklarasi milenium yang lebih dikenal dengan Millennium Development Goals (MDG’s), komitmen internasional untuk menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi setengahnya pada tahun 2015 (29 – 14,5% atau 1,2 triliun menjadi 890 milliar). Selain itu program World Summit on Sustainable Development 2002 juga merupakan sebagai agenda prioritas internasional dalam pembangunan termasuk di Indonesia. Pada 10 September 2005 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin. Melalui program yang kemudian dikenal sebagai “Bantuan Langsung Tunai” (BLT) ini pemerintah menyediakan dana bantuan bagi sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin. Besarnya dana adalah Rp100.000 per keluarga per bulan dan diberikan setiap tiga bulan. Program ini terus berjalan hingga tahun 2008 yang ditandai dengan dikeluarkannya
Instruksi Presiden
(Inpres) No. 3 Tahun 2008. Dan salah satu daerah yang menjalankan program ini adalah Kabupaten Toba Samosir. Dalam pelaksanaannya cukup banyak daerah yang kurang setuju dengan program BLT ini. Melihat karakteristik masyarakat di setiap daerah yang berbedabeda, maka tidak semua masyarakat daerah menyambut baik program ini. Banyak masyarakat yang menginginkan program yang lebih berguna untuk menunjang
5 Universitas Sumatera Utara
kelangsungan hidup mereka di kemudian hari melalui program yang dapat merangsang lapangan pekerjaan ataupun membuka peluang usaha. Program ini memang memberi dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dengan dana yang diberikan masyarakat miskin dapat menambah pemasukan keluarga, walaupun dampak yang diberikan sangatlah kecil. Namun fenomenanya, banyak kepala keluarga sebagai penerima dana BLT tidak menggunakan uang tersebut sebagaimana mestinya, melainkan untuk kepentingan pribadi. Penulis merasa tertarik dengan daerah ini karena Kabupaten Toba Samosir juga memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi dan juga dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Toba Samosir adalah daerah asal penulis. Maka dari itu Penulis memilih tempat ini sebagai tempat penelitian untuk melakukan evaluasi program BLT dan untuk melihat dampak program BLT tersebut bagi pengentasan kemiskinan.
1.2 Perumusan Masalah Belajar dari pengalaman di masa lalu, pelaksanaan penyaluran dana kompensasi subsidi BBM selalu menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian dan penelitian terhadap Program BLT guna mencari jalan keluar dari berbagai kendala dan kelemahan di lapangan. Disamping itu perlu dianalisis mengenai keberhasikan dari Program BLT tersebut sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya penaggulangan kemiskinan. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis ingin merumuskan masalah yang akan dikaji melalui suatu penelitian dengan melihat persoalan pada:
6 Universitas Sumatera Utara
1. Bagaimana keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Toba Samosir. 2. Bagaimana dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok di Kabupaten Toba Samosir.
1.3 Batasan Operasional Adapun batasan operasional penelitian ini adalah evaluasi dan dampak program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Toba Samosir.
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Memperoleh gambaran tentang keberhasilan program BLT sebagai kompensasi atas naiknya harga BBM sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk pengambilan kebijakan selanjutnya bagi pemerintah 2. Untuk melihat bagaimana dampak program BLT tersebut bagi pengentasan kemiskinan melalui kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok di Kabupaten Toba Samosir.
7 Universitas Sumatera Utara
1.4.2 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi dari Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, sehingga pada masa yang akan datang agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat. 2. Bagi Program Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa sebagai bahan bacaan dan referensi dari suatu karya ilmiah. 3. Selain itu, penelitian ini dapat pula dijadikan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih komprehensif dan representatif.
8 Universitas Sumatera Utara
