1
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang
berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan yang lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidak berdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan yang terutama diderita oleh masyarakat desa
merupakan masalah
pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Untuk mencapai kesatuan langkah dan keterpaduan dalam pelaksanaan program, strategi dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa diperlukan langkah-langkah dalam mewujudkan kemandirian usaha ekonomi keluarga masyarakat desa, meningkatkan kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat desa, dan meningkatkan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pengorganisasian lembaga keuangan mikro.
1
2
Disisi lain perkembangan kota masih terkonsentrasi pada kawasan tertentu demikian juga penyebaran penduduk tidak merata. Hal ini menimbulkan daya tarik penduduk desa untuk pergi kekota dengan harapan memperbaiki taraf hidupnya, tetapi dengan berbekal keterampilan, modal dan pendidikan terbatas akhirnya mereka akan menjadi buruh. Dampak dari kondisi diatas adalah kesenjangan ekonomi dan menimbulkan banyak penyandang masalah seperti kemiskinan akibat keterbatasan pendapat, penghasilan, lapangan kerja, dan sebagainya. Dampak dari kesenjangan ekonomi berakibat pada kesenjangan sosial pada lapisan masyarakat, hal ini dapat menimbulkan pergeseran status sosial pada masyarakat. Kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan desa mempunyai arti penting dan peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional, karena desa merupakan basis dari kekuatan ekonomi, politik, social, bidaya dan pertahanan keamanan. Tujuan pembangunan pedesaan meletakkan landasan yang kuat bagi masyarakat pedesaan untuk berkembang atas kekuatan dan kemampuan sendiri dalam pelaksanaan pembangunan desanya. Sedangkan peranan pemerintah daerah memfasilitasi yaitu dengan bantuan, pengarahan dan bimbingan serta pengendalian yang dapat meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan desa dipandang sebagai aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan
3
penghidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Arah pembangunan dalam perkembangannya juga mendapat perspektif-perspektif baru, pengalaman-pengalaman usaha
pembangunan
berdasarkan
dari berbagai masyarakat dan
bangsa lain. Diadakan praktek rumusan kebijakan dan program-program dasar, pembangunan harus pula melihat kenyataan-kenyataan yang hidup dalam dinamika pembangunan masyarakat (Amidjojo, B.T. 1978 : 14) Pengertian pembangunan yang dikemukakan harus pula dilihat secara dinamis, bukan dilihat secara statis. Sebab pembangunan yang dapat bergerak maju sendiri (Self Sustaining Proses) adalah pembangunan yang tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Ini berarti bahwa pembangunan bukanlah sematamata apa yang dikonsepsikan oleh pemerintah saja. Pengertian pihak lain utamanya masyarakat secara kreatif menjadi mungkin dalam proses pembangunan desa karena adanya proses pendewasaan dan keterbukaan (Ismani, HP. 1991 : 23). Dalam pembangunan masyarakat desa diperlukan strategi dan pendekatan guna menghadapi masalah-masalah yang dihadapi, sesuai dengan perkembangan zaman. Bambang Ismawan mengemukakan 3 pendekatan dalam pembangunan pedesaan Trickle down approach, basic needs approach, dan development from withn. Masing-masing pendekatan tersebut memang mempunyai kelemahan dan kebaikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan sangat tergantung pada situasi dan kondisi di negara yang bersangkutan. Disamping itu ketiga pendekatan tersebut tidaklah berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, melainkan saling melengkapi. Pendekatan pembangunan dari dalam masyarakat itu
4
sendiri (Development from withn) misalnya, sudah pasti tidak melupakan pendekatan yang lain misalnya pendekatan kebutuhan dasar. Oleh karena tanpa pendekatan kebutuhan dasarnya, mustahil bisa terlaksana (Ismani, 1991 : 45). Pembangunan masyarakat desa yang pada hakekatnya merupakan usaha memperbaiki taraf hidup masyarakat desa akan berhasil baik kalau ada motivasi untuk mengembangkan diri. Dengan motivasi itulah yang akan dijadikan modal berharga untuk berperan aktif dalam pembangunan yang hasilnya akan mereka nikmati. Dengan kata lain yang sangat diperlukan dalam pembangunan adalah “ned for achievment” dari mereka (Cleland, 1992 : 91). Namun sayangnya, pada kondisi sekarang ini nampak pembangunan di Indonesia menginterpretasikan pembangunan masyarakat dalam arti sempit. Proses pembangunan nasional terlalu bertumpu melalui mekanisme kepentingan pokok masyarakat (Moeljono, 1978 : 210). Hal ini dapat dilihat dari terlalu dominannya peranan pemerintah dan lemahnya inisiatif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Strategi yang demikian itu pada akhirnya kurang mampu mengembangkan masyarakat secara maksimal. Mungkin saja terjadi meningkatnya pembangunan (ekonomi) secara pesat, tetapi semangat masyarakat tertinggal jauh di belakang. Keadaan yang demikian dalam jangka panjang akan merugikan dan dampaknya bisa mengurangi semangat membangun. Anderson (1979 : 3) mengemukakan kebijakan itu adalah “A purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or
5
matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksankan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan pendapat lain dikemukakan Amara Raksasataya dalam Tjokroamidjojo (1976 : 5) “Kebijakan sebagai suatu taktik danstrategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan”. Untuk melihat suatu kebijakan perlu dilakukan suatu evaluasi. Evaluasi kebijakan menurut Samodra (1994) maksudnya untuk mengetahui empat aspek, yaitu (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi, (3) konsekuensi kebijakan dan (4) efektifitas dampak kebijakan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa fisik yang meliputi pembangunan (1) prasarana produksi, (2) prasarana transportasi, (3) prasarana pemasaran dan (4) prasarana social. Sedangkan pembangunan non fisik yaitu pembangunan sumber daya manusia yang ada dipedesaan, meliputi pelatihan keterampilan, industri rumah tangga, beternak dan lain-lain. Faktor lain yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pembangunan desa antara lain meliputi : Sumber daya manusia yang masih rendah kualitasnya, sehingga sulit untuk menerima perubahan-perubahan baru yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping karateristik lembaga atau organisasi Pemerintah Desa yang masih tergantung dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menentukan pilihan-pilihan pembangunan yang diperlukan. Dalam dasa warsa terakhir ini kebijakan pembangunan desa dan
6
kesejahteraan masyarakat desa selalu diangkat menjadi issue kebijakan yang menarik dan perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut.
1.2. Rumusan Masalah Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana. Pembangunan system agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat. Pembangunan kelembagaan, pengusaha teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam. (GBHN 2004). Kebijakan pembangunan desa tersebut bertujuan untuk mempercepat perkembangan desa swadaya dan desa swakarya menjadi desa swasembada yang pada akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat desa. Meskipun pembangunan desa secara terus menerus dilaksanakan, kemiskinan masih banyak menimpa masyarakat desa. Untuk
itu memerlukan
kajian terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan desa lebih lanjut. Dari uraian di atas serta mengacu pada latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah
implementasi
kebijakan
pembangunan
desa
terhadap
kesejahteraan masyarakat. 2. Bagaimana dampak pelaksanaan pembangunan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan ?
7
1.3. Tujuan Penelitian Setiap suatu kegiatan pasti ada suatu tujuan yang hendak dicapai, dalam penyusunan skripsi ini tujuan yang hendak dicapai adalah : 1. Untuk menganalisis dampak mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. 2. Untuk mengetahui pemahaman dan dampak pelaksanaan pembangunan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
1.4. Manfaat Penelitian Adapun kontribusi dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu praktis dan akademis, sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini : 1.
Penelitian ini diharapkan akan lebih memperluas kajian tentang kebijakankebijakan pembangunan desa yang merupakan informasi ilmiah yang kelak dapat dikembangkan melalui penelitian-penelitian selanjutnya guna mendalami dan mengembangkan administrasi pembangunan, pembangunan wilayah dan administrtasi negara pada umumnya.
2.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perumusan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi (analisis) kebijakan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah serta pembangunan desa pada khususnya.
8
3.
Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk para perencana, pelaksana dan pengawas pembangunan serta masyarakat sebagai partisipan (subjek) dan objek pembangunan dalam berbagai upaya mencapai daya guna dan hasil guna pembangunan desa.
