BAB I PENDAHULUAN. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam upaya mewujudkan visi pengembangan pendidikan tinggi Islam-”mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara”- perlu adanya langkah-langkah starategik yang dilakukan dengan berpijak kepada dua kondisi fundamental yang ada. Dua kondisi tersebut tercermin dari (1) kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan (2) lemahnya kualitas SDM. Persepsi yang hingga saat ini ada pada masyarakat Indonesia adalah masyarakat merasa sangat berat dari sisi ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Di sisi lain, tenaga pendidik (dosen) dituntut untuk memiliki kualitas dan profesionalisme sehingga mampu berkontribusi bagi keberlanjutan dan keterjaminan pendidikan yang bermutu khususnya dilingkungan PTAI. Dalam regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah, telah dinyatakan bahwa setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan perhatian pemerintah berupa beasiswa baik yang berprestasi maupun bagi yang tidak mampu. UndangUndang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 ayat 1c-d menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

1

Sejalan dengan upaya melaksanakan amanat UndangUndang dan merealisasikan visi dan misi Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam memandang perlu untuk merumuskan berbagai kebijakan dan implementasi program yang diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik untuk mengikuti studi lanjut baik yang sudah mengikuti perkuliahan maupun bagi yang belum dengan menyertakan mitra Perguruan Tinggi Penyelenggara dan studi lanjut bagi mahasiswanya. Menyadari hal tersebut, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam memandang perlu untuk merumuskan sebuah petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan bantuan beasiswa sebagai acuan seluruh unit pelaksana dan perguruan tinggi penyelenggara dalam implementasi program beasiswa kepada tenaga pendidik dan mahasiswa. Juknis ini juga diharapkan mampu memberikan panduan dalam pelaksanaan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga dapat memenuhi asas transparan dan akuntabel. B. Tujuan Secara umum, program bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban peserta didik dan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik pada Perguruan Tinggi Agama Islam. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membantu meringankan mahasiswa dari keluarga miskin dalam pendanaan pendidikan. Secara khusus, program bantuan ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa dan tenaga pendidik agar dapat: 1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas tenaga pendidik di bidang akademik dan keilmuan; 2. Memperkuat kapasitas kelembagaan PTAI; 2

Juknis Program Beasiswa PTAI Tahun 2010 - 2011

3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi; 4. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan tinggi baik kepada mahasiswa tidak mampu maupun tenaga pendidik; 5. Meningkatkan pemberdayaan mahasiswa. C. Target Sasaran Sasaran program bantuan tahun anggaran 2010 meliputi: 1. Dosen yang hendak melanjutkan studi; 2. Dosen yang sedang kuliah; 3. Mahasiswa miskin dan berprestasi; 4. Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah. D. Program Bantuan Program-program bantuan Beasiswa PTAI yang ada di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tahun 2010 ini terdiri dari 5 (lima) progam besar sebagai berikut: No

Jenis Bantuan

Kode

1

Bantuan Beasiswa Studi

BS

2

Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

BPP

3

Beasiswa Mahasiswa Miskin dan Berprestasi

-

4

Bantuan Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru MI dan PAIS melalui Dual Mode System

-

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

3

4


BAB II PROGRAM BANTUAN BEASISWA STUDI

A. Rasional Dosen merupakan salah satu faktor penentu kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Dosen yang berkualitas diharapkan dapat melakukan pelayanan akademik serta memproses pendidikan kearah pencapaian tujuan yang diharapkan. Dengan demikian lembaga pendidikan tinggi Islam pun dituntut mampu menyiapkan dosen yang berkualitas, sehingga mampu menghasilkan output dalam hal ini lulusan yang bermutu, berdaya saing tinggi, berprestasi tinggi, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial tinggi serta dapat terserap lapangan pekerjaan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk memperoleh dosen yang bermutu perlu disiapkan langkah-langkah strategis yang terencana dan terukur. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah upaya peningkatan kompetensi dan kualifikasi dosen melalui program pemberian bantuan beasiswa kepada dosen. Hal ini penting karena salah satu persoalan yang dihadapi PTAI adalah keterbatasan dana untuk mengikutsertakan dosen dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Atas dasar itulah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam memberikan bantuan beasiswa kepada dosen untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bantuan Beasiswa Studi (BS) diberikan kepada dosen yang akan menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi dengan pembiayaan secara penuh dan dilakukan secara selektif.


5

B. Tujuan 1. Memenuhi kualifikasi dosen di PTAI; 2. Meningkatkan kualitas dan profesionalistas dosen sesuai dengan standar nasional pendidikan; 3. Melakukan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kualitas dosen pada berbagai program studi guna meningkatkan status akreditasi PTAI. C. Sasaran 1. Dosen Tetap/PNS pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN); 2. Dosen Tetap Yayasan Non PNS pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS); 3. Dosen Tetap (PNS DPK maupun Non PNS) di Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU); 4. Dosen Tetap Pendidikan Agama Islam (PAI) di PTU; 5. Dosen PTU yang sedang menempuh studi pada UIN; 6. Calon dosen, khusus untuk penguatan prodi saintek pada UIN dan PGMI. D. Perguruan Tinggi Penyelenggara Perguruan Tinggi penyelenggara ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktur Pendidikan Tinggi Islam dengan mempertimbangkan kualitas, profesionalitas lembaga dan status akreditasi program studi yang diselenggarakan.

6


E. Program Studi Pilihan Program studi yang dipilih ditentukan oleh calon penerima BS dengan syarat sesuai latar belakang program studi sebelumnya (S1/S2) dan/atau sesuai dengan bidang studi yang diampu atau bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. F. Penerima Beasiswa Studi 1. Beasiswa Studi Lanjutan Tahun 2008 Program ini merupakan beasiswa lanjutan tahun ke-3 yang diberikan kepada dosen Tahun Akademik 2008/ 2009 yang tengah menyelesaikan program pendidikan S3. Penerima BS Tahun 2008 No

Program Studi

Tempat Studi

1

S-3 Ilmu Komunikasi

UNPAD Bandung

30 orang

2

S-3 Ilmu Hukum Islam

IAIN Semarang

30 orang

3

S-3 Evaluasi Pendidikan

UNY Yogyakarta

20 orang

4

S-3 Menejemen Pendidikan

UPI Bandung

29 orang

5

S-3 Psikologi

UGM Yogyakarta

15 orang

6

S-3 Pengembangan Kurikulum

UPI Bandung

28 orang

7

S-3 Bimbingan Konseling

UPI Bandung

16 orang


Alokasi

7

2. Beasiswa Studi Lanjutan Tahun 2009 Program ini merupakan beasiswa tahun ke-2 yang diberikan kepada dosen Tahun Akademik 2009. Penerima BS Tahun 2009 No

8

Program Studi

Tempat Kuliah

Alokasi

1

S-2 Ilmu Perpustakaan

UI Jakarta

33 orang

2

S-2 PGRA

UIN Yogyakarta

19 orang

3

S-2 Filologi

UI Jakarta

1 orang

4

S-3 Filologi

UI Jakarta

5 orang

5

S-2 Ilmu Falaq

IAIN Semarang

20 orang

6

S-2 Psikologi

UGM Yogyakarta

22 orang

7

S-2 Perbandingan Agama

UIN Bandung

15 orang

8

S-3 Perbandingan Agama

UIN Bandung

15 orang

9

S-2 Bahasa Arab

UIN Malang

15 orang

10

S-3 Bahasa Arab

UIN Malang

15 orang

11

S-2 Hadits

UIN Medan

20 orang

12

S-3 Hadits

UIN Makassar

20 orang

13

S-3 Sejarah Kebudayaan Islam

UIN Yogyakarta

20 orang

14

S3 Budaya dan Media

UGM Yogyakarta

16 orang


3. Beasiswa Studi Tahun 2010 Calon penerima Beasiswa Studi pada tahun 2010 diberi keleluasaan untuk memilih program studi sesuai dengan minatnya dengan mempertimbangkan liniaritas, mata kuliah yang diampu dan kebutuhan PTAI tempat bertugas. Program Studi yang ditawarkan pada Beasiswa Studi Tahun 2010 No

PT Penyelenggara

Prodi

1

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kajian Islam (S2 dan S3)

2

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

a. Religious Studies (S2) b. Ilmu Agama Islam (S2)

3

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

a. Pendidikan Islam (S2) b. Agama dan Filsafat (S2) c. SKI (S2) d. Hukum Islam (S2) e. Kependidikan Islam (S3)

4

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembelajaran Bahasa Arab (S2 dan S3)

5

UIN Sunan Alauddin Makasar

Dirasah Islamiyah, Tafsir (S2 dan S3)

6

IAIN Sunan Ampel Surabaya

a. Hadits (S2) b. Pemikiran Islam (S2 dan S3)


9

7

8

9

IAIN Walisongo Semarang

a. Islamic Studies (S2 dan S3) b. Tasawuf (S2) c. Falak*) (S2)

IAIN Sumatera Utara

a. Komunikasi Islam (S2) b. Pemikiran Islam (S2) c. Pendidikan Islam (S2) d. Ekonomi Syari’ah (S2) e. Hukum Islam (S2)

Univ. Indonesia (UI)

a. Ilmu Hukum (S2 dan S3) b. Ilmu Budaya (S2 dan S3) c. Saintek (S2 dan S3) d. Ekonomi ( S2 dan S3) a. Ilmu Hukum (S2 dan S3)

10

Univ. Gadjah Mada (UGM)

b. Saintek (S2 dan S3) c. ICRS (S3) d. Ekonomi (S2 dan S3) e. CRCS (S2)

11

Institut Teknologi Bandung (ITB)

a. Astronomi (S2) b. Saintek (S2 dan S3)

12

Institut Pertanian Bogor (IPB)

a. Statistik (S2 dan S3) b. Saintek (S2)

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

a. Bimbingan dan Konseling (S2 dan S3) b. Pend. Bahasa Indonesia (S2 dan S3) c. Pend. Bahasa Inggris (S2

13

*)

Apabila jumlah calon peserta memenuhi minimal 15 orang

10


dan S3) d. Pendidikan Matematika (S2 dan S3)

14

15

16

Univ. Negeri Jakarta (UNJ)

Univ. Negeri Yogyakarta (UNY)

Univ. Negeri Malang (UM)


a. Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (S2 dan S3) b. Teknologi Pendidikan (S2 dan S3) a. Pendidikan Bahasa Indonesia (S2) b. Pendidikan Bahasa Inggris (S2) c. Pendidikan Matematika (S2) d. Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (S2 dan S3) a. Teknologi Pembelajaran (S2 dan S3) b. Bimbingan dan Konseling (S2 dan S3) c. Pend. Bahasa Indonesia (S2 dan S3) d. Pend. Bahasa Inggris (S2 dan S3) e. Pendidikan Matematika (S2 dan S3) f. Pendidikan Dikdas (S2) g. Psikologi Pendidikan (S3)

11

G. Persyaratan 1. Persyaratan Umum a. Pemohon berstatus sebagai: 1) Dosen Tetap/PNS pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN); 2) Dosen Tetap Yayasan Non PNS/DPK pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS); 3) Dosen Tetap (PNS DPK maupun Non PNS) di Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU); 4) Dosen Tetap Pendidikan Agama Islam (PAI) di PTU; 5) Dosen PTU yang sedang menempuh studi pada PTAI; 6) Calon dosen, khusus untuk Prodi Saintek pada UIN dan Prodi PGMI.** ** Dikoordinir dan mendapat persetujuan dari Rektor atau Ketua Perguruan Tinggi Agama Islam masing-masing b. Mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi tempat bertugas yang menyatakan bahwa program studi yang akan diambil dibutuhkan untuk penguatan perguruan tinggi tersebut. c. Berkas permohonan yang diajukan disertai: 1) Daftar Riwayat Hidup; 2) Fotokopi SK pertama dan SK terakhir penempatan sebagai dosen yang telah disyahkan lembaga;

12


3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 4) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan (S1 untuk program S2 dan S1, S2 untuk program S3) yang telah dilegalisir; d. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari Kementerian Agama atau lembaga lain yang ditandatangani diatas materai; e. Mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan form yang telah ditentukan; f. Mengajukan surat tugas belajar dari pimpinan PT tempat tugas yang dikirim kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama; g. Pernyataan kesediaan untuk kembali bertugas dan mengabdi pada perguruan tinggi pengirim minimal 2 kali masa studi, terhitung setelah kelulusan; 2. Persyaratan khusus a. Diutamakan yang memiliki latar belakang pendidikan liniar dengan pendidikan sebelumnya (untuk jenjang S-2 akan dilihat S-1nya dan untuk jenjang S-3 dilihat S1 dan S-2). b. Usia maksimal adalah 45 tahun untuk S2 dan 50 tahun untuk S3; c. Indeks prestasi kumulatif (IPK) pendidikan sebelumnya minimal 2,75 untuk S2 dan 3,00 untuk S3; d. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktur Pendidikan Tinggi Islam, dialamatkan kepada Direktur Pasca Sarjana dari Perguruan Tinggi Tempat Studi yang dituju; Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

13

e. Mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bertempat di perguruan tinggi penyelenggara. Biaya seleksi, transportasi dan akomodasi ke tempat tes ditanggung peserta masingmasing; f. Biaya seleksi dapat diganti setelah mahasiswa diterima; g. Apabila lulus seleksi, peserta menandatangani kontrak perjanjian;

bersedia

h. Peserta bersedia mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan; H. Prosedur Pengajuan Bantuan 1. Pengumuman ditayangkan melalui website www.depag.go.id, www.ditpertais.net dan dikirimkan melalui surat kepada Pimpinan PTAI dan Kopertais di seluruh Indonesia. 2. Mengunduh (download) Form. BS-10 dari website tersebut. 3. Mengisi formulir Form. BS-10 dan disimpan dengan nama sesuai dengan aturan: “BS-10-Nama Pelamar”. Contoh: “BS-10-ABDULLAH.xls”. 4. Mengirim formulir Form. BS-10 yang telah diisi ke email [email protected] dengan ketentuan sebagai berikut: a) Menggunakan email pelamar yang masih aktif; b) Subjek email diberi judul “BS-10-Nama pelamar”. Contoh “BS-10-ABDULLAH”; c) Email yang dikirimkan harus disertai dengan identitas dan kontak dari pengirim; 14


d) Email yang dikirim setelah melewati batas tanggal yang ditentukan tidak akan diseleksi lebih lanjut. 5. Mengirim berkas permohonan yang dialamatkan kepada Direktur Pasca Sarjana dari Perguruan Tinggi Tempat Studi yang dituju. 6. Dalam berkas permohonan tersebut, permohonan bantuan Beasiswa Studi ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam. 7. Berkas permohonan yang dikirim memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) dikirim secara perorangan; 2) pemohon yang mengajukan berkas permohonan lebih dari satu Perguruan Tinggi tempat tugas yang berbeda, hanya salah satu berkas yang akan diproses dan dipilih secara acak oleh panitia; 3) berkas permohonan terdiri dari: a. print out formulir Form BS-10 yang telah diisi; b. daftar riwayat hidup; c.

copy SK pertama dan SK terakhir penempatan sebagai dosen;

d. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); e. surat rekomendasi dari pimpinan PTAI tempat bertugas; f.

copy ijazah pendidikan sebelumnya;

g. copy transkrip pendidikan sebelumnya; h. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan serupa dari pihak lain yang ditandatangani diatas materai.


15

4) Tim seleksi tidak menerima berkas permohonan susulan atau berkas permohonan tambahan setelah berkas pertama diterima. I. Seleksi Untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan, calon harus menjalani serangkaian proses seleksi sebagai berikut: 1. Seleksi administratif Seleksi administratif dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. 2. Tes tertulis a. Tes tertulis hanya dilakukan di perguruan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Pendidikan Islam kecuali untuk peserta yang melamar ITB dan UI; b. Bagi peserta yang melamar ITB dan UI, tes tertulis dilaksanakan sesuai dengan jadwal akademik Perguruan Tinggi masing-masing. Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut peserta dapat mencari informasi langung ke ITB dan UI. Khusus untuk calon mahasiswa ITB, harus mengisi secara lengkap formulir secara online atau manual. Formulir dapat diperoleh dari www.sps.itb.ac.id. Calon mahasiswa diharuskan menyerahkan sertifikat TOEFL dengan nilai 475 atau ELPT nilai 75 dan TPA yang diselenggarakan oleh Bappenas dengan nilai diatas 475.Untuk UI dapat memperoleh keterangan, dari http://penerimaan.ui.ac.id; c. Materi tes tertulis sesuai jadwal yang ditetapkan; d. Peserta dapat memilih lokasi tes sesuai dengan kondisi masing-masing; 16


J. Komponen Pembiayaan 1. Biaya pendidikan, yaitu biaya yang diterimakan PT Penyelenggara, meliputi: SPP, Ujian-ujian, dll. 2. Biaya mahasiswa, yaitu biaya yang diterimakan mahasiswa, meliputi: living-cost, penelitian, wisuda, transport PP satu kali, dll selama mengikuti masa studi (4 semester pagi peserta program S2 dan 7 semester bagi peserta S3). K. Hak dan Kewajiban Penerima 1. Hak a. Mendapat pendidikan dan pengajaran dari dosen yang berkualitas dan ahli pada bidangnya; b. Gelar akademik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti; c. Menerima bantuan biaya pendidikan; d. Memperoleh layanan bersangkutan;

pendidikan

dari

PT

e. Memperoleh pembebasan biaya kuliah dan biaya administrasi lainnya dari perguruan tinggi bersangkutan sesuai yang tercantum dalam RAB selama masa studi yang ditetapkan. 2. Kewajiban a. Bagi dosen PNS, melaporkan dan mengajukan surat tugas belajar dari PT masing-masing yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; b. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi penyelenggara


17

program dan lembaga pemberi bantuan biaya pendidikan (beasiswa); c. Menjaga nama baik lembaga pemberi beasiswa, PT Penyelenggara, dan PT Pengirim; d. Mengajukan surat tugas belajar dari pimpinan PT tempat tugas yang dikirim kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama; e. Menandatangani dokumen perjanjian bantuan BS; f. Mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai prestasi belajar yang optimal; g. Lulus dalam jangka waktu secepat mungkin atau maksimal sesuai batas waktu yang ditentukan (S2 selama 4 semester dan S3 selama 7 semester). h. Bantuan hanya diberikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Apabila dalam masa studi belum dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut , maka biaya penyelesaian studi menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan; i. Apabila peserta tidak dapat me\nyelesaikan studi karena mengundurkan diri atau drop out, maka peserta wajib mengembalikan ke kas Negara seluruh biaya sebesar bantuan yang telah dikeluarkan kepada peserta selama mengikuti pendidikan. j. Mengabdi pada perguruan tinggi pengirim minimal 2 kali masa studi. L. Penghentian Beasiswa Studi Beasiswa Studi S2/S3 diberhentikan apabila: 1. telah menyelesaikan studi yang dibuktikan dengan hasil ujian Tesis (S2) atau Disertasi (S3); 18


2. penerima mengundurkan diri dari Program Beasiswa Studi atas kemauan sendiri, maka yang bersangkutan berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku; 3. hasil monitoring dan evaluasi menyatakan penerima tidak layak melanjutkan studi karena tidak mencapai standar mutu minimum prestasi akademik; 4. tidak mampu menyelesaikan studi dalam batas waktu yang telah ditentukan; 5. sakit, cacat atau sebab lain yang menyebabkan bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan kepegawaian; 6. meninggal dunia. M.Jadwal No

Urian Kegiatan

1

Pendaftaran via email dan pengiriman berkas

1 - 31 Mei 2010

2

Seleksi administrasi

1 - 5 Juni 2010

3

Pengumuman hasil seleksi administrasi

7 Juni 2010

4

Tes Tertulis S2 dan S3

22 Juni 2010

5

Pengumuman kelulusan

Minggu II Juli 2010

6

Matrikulasi/ Pra Pascasarjana/Kuliah

Disesuaikan dengan kalender akademik perguruan tinggi penyelenggara masingmasing.


Waktu Pelaksanaan

19

N. Alamat PT Penyelenggara dan Kontak Person

No

20

Lembaga dan Alamat

Kontak Person

1

UIN JAKARTA Jl. Kertamukti No. 3 Pisangan Barat Cirendeu Ciputat 15419 Telp. 021-7401472 Fax. 021-74700919

Haula Noor 081805621850

2

UIN YOGYAKARTA Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. 0274 -519709 Fax. 0274-557978

Mahmud Arif 08122743055 0274-519709

3

UIN MALANG Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp./Fak. 0341 -577033

Iqbal 081334403046 Lubis Fajri 08180508060

4

UIN MAKASSAR Jl. Alauddin 63 Makassar Telp. 0411-862450 Fax. 0411-864923

Firdaus 0815299361313 0411-862450

5

UIN BANDUNG Jl. A. H. Nasution no. 105 Bandung Telp. 022-7800249 Fak. 022-7800249

Wawan Gunawan 022-7800249 081321987782


6

IAIN SURABAYA Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031 8420118 Fax. 031 8420118

Khusairi 085231185919

7

IAIN SEMARANG Jl. Walisongo No. 3 - 5 Semarang Telp / Fax 024 7614454, 70774414

Kharis 081225196396 Miftah 081225660324

8

IAIN MEDAN Jl. Pembangunan Komp. Pondok Surya Helvetia Timur Medan 20214 Telp. 061 8465290 Fax. 061 8465290

Asnil Aidah Ritonga 081361336630 08197287215

9

UPI BANDUNG Jl. Dr. Setiabudi no. 229 Bandung 40154 Telp. 022-2002320 Fax. 022-2005090

Yedi 022-2001197 Siti Habibah 022-2005090

10

UGM YOGYAKARTA Jl. Teknika Utara Pogung Yogyakarta Telp. 0274 901210 Fak. 0274 5642369

Nurhiyati 08112505563 0274564239


21

11

22

UI JAKARTA Kampus Universitas Indonesia Depok 16424 Telp. 021-7863528 – 29 Fak. 021 7270009

Titik Pujiastuti 081388097108

[email protected] [email protected] [email protected]

12

ITB BANDUNG Jl. Ganesha 10 Bandung 40132 Telp. 022-2515032 Fax. 022-2502360

13

IPB BOGOR Jl. Raya Darmaga Kampus IPB Darmaga Bogor 16680 Jawa Barat Telp. 0251-8622642

Muladno 0251-8628448

14

UNJ JAKARTA Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220 Indonesia Telpon: 021-4890046 Fax: 021-4893726

Sri Satiti 08121026762 Edi Mulyono 085695259169

15

UNIV. NEGERI MALANG Jl. Semarang 5 Malang 65145 Telp. 0341 -551312 (Psw. 315) Fax. 0341-551334

Wahjoedi, 0816552505 Komariah 08883366697

022-2515032 022-2503659


16

UNIV. NEGERI YOGYAKARTA Karangmalang Yogyakarta 55281 Telp. 0274 -586168 Fax. 0274-56600


Soenarto 0811282108 0274-584203 0274-550835

23

24


BAB III PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

A. Rasional Dalam upaya pemenuhan kompetensi dan kualifikasi sebagai dosen seperti dipersyaratkan dalam Standar Nasional Pendidikan, telah memotivasi para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan terbatasnya peluang memperoleh beasiswa yang dapat diakses di satu sisi, tuntutan kompetensi dan kualifikasi di sisi lain, telah mengkondisikan para dosen untuk melanjutkan studi dengan pendanaan sendiri. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap konsentrasi studi, karena ada dua tuntutan sekaligus yaitu penyelesaian studi tepat waktu dan pemenuhan biaya untuk membiayai kelangsungan studi. Kondisi seperti ini pada gilirannya mengakibatkan terjadinya mahasiswa terlambat dalam penyelesaian studi, atau bahkan tidak mampu menyelesaikan studi. Atas dasar itulah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam memberikan bantuan biaya pendidikan kepada dosen yang menempuh studi S2 atau S3 pada program studi di perguruan tinggi. Bantuan yang diberikan kepada dosen yang sedang melanjutkan proses pembelajaran dan masih menduduki sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi tempat belajar. B. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas dosen pada Perguruan Tinggi Agama Islam;


25

2. Memperluas akses dan kesempatan studi lanjut bagi dosen; 3. Mempercepat penyelesaian studi mahasiswa. C. Sasaran 1) Dosen Tetap/PNS pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN); 2) Dosen Tetap Yayasan Non PNS/DPK pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS); 3) Dosen Tetap (PNS DPK maupun Non PNS) di Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU); 4) Dosen Tetap Pendidikan Agama Islam (PAI) di PTU; 5) Dosen PTU yang sedang menempuh studi pada PTAI; 6) Calon dosen, khusus untuk Prodi Saintek pada UIN dan Prodi PGMI.** ** Dikoordinir dan mendapat persetujuan dari Rektor atau Ketua Perguruan Tinggi Agama Islam masing-masing D. Jenis Bantuan Bantuan beasiswa yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2010 dalam program ini meliputi: 1. Bantuan Biaya Pendidikan S2 dan S3 Merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada sasaran yang sedang menempuh pendidikan S2 atau S3 dengan biaya mandiri dan tidak sedang mendapatkan bantuan atau beasiswa serupa dari pihak lain.

26


2. Bantuan Promosi Doktor (BDR) Merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada sasaran yang sedang menyelesaikan pendidikan S3 dan berencana melaksanakan ujian promosi doktor pada tahun 2010. E. Persyaratan 1. Persyaratan umum a. Berstatus sebagai: 1)

Dosen Tetap/PNS pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN);

2) Dosen Tetap Yayasan Non PNS/DPK pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS); 3) Dosen Tetap (PNS DPK maupun Non PNS) di Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU); 4) Dosen Tetap Pendidikan Agama Islam (PAI) di PTU; 5) Dosen PTU yang sedang menempuh studi pada PTAI; b. Pengajuan bantuan biaya pendidikan S2 dan S3 bagi dosen pada PTAIN (UIN, IAIN dan STAIN), dilakukan secara kolektif yang diusulkan dan ditandatangani oleh Rektor/ketua sebagaimana dalam formulir terlampir. Sedangkan pengajuan bantuan promosi Doktor wajib menyertakan surat keterangan dari Direktur Pascasarjana tempat studi yang menyatakan bahwa pemohon sedang merencanakan ujian poromosi doktor pada tahun 2010 dan proposal penelitian sebagaimana pada persyaratan khusus. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

27

c. Mendapat rekomendasi dari pimpinan PT tempat bertugas; d. Mengisi dan mengirim formulir From. BPP-10; e. Mengajukan berkas permohonan yang dilengkapi dengan: 1) daftar riwayat hidup; 2) copy SK pertama dan SK terakhir penempatan sebagai dosen; 3) copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 4) copy surat izin belajar dari pimpinan PT tempat tugas; 5) surat keterangan sebagai mahasiswa dari pimpinan PT tempat studi; 6) copy transkrip Indeks Prestasi Komulatif (IPK) terakhir; 7) surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau bantuan penyelesaian studi dari Kementerian Agama atau lembaga lain yang ditandatangani diatas materai; 8) copy rekening Bank yang masih berlaku, NPWP dan referensi Bank yang menyatakan bahwa rekening tersebut masih aktif dan benar. 2. Persyaratan khusus a. Bagi pengusul Bantuan Promosi Doktor: 1) menyertakan surat keterangan Direktur Pascasarjana tempat studi yang menyatakan

28


bahwa pemohon sedang merencanakan ujian poromosi doktor pada tahun 2010; 2) melampirkan proposal penelitian yang memuat: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian pustaka, metodologi penelitian, biaya dan jadwal riset. F. Prosedur Pengajuan Bantuan 1. Pengumuman akan ditayangkan melalui website www.depag.go.id, www.ditpertais.net dan dikirimkan melalui surat kepada Pimpinan PTAI dan Kopertais di seluruh Indonesia; 2. Mengunduh (download) formulir Form. BBP-10 dari website tersebut; 3. Mengisi formulir Form. BBP-10 dan menyimpan file tersebut dengan aturan: BBP-10-Nama Pelamar. Contoh: “BBP-10-AMHAD.xls” 4. Mengirim formulir Form. BBP-10 yang telah diisi ke email [email protected] dengan ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan email pelamar yang masih aktif; b. subjek email diberi judul “BBP-10-Nama pelamar”. Contoh “BBP-10-AHMAD”; c. email yang dikirimkan harus disertai dengan identitas dan kontak dari pengirim; d. email yang dikirim setelah melewati batas tanggal yang ditentukan tidak akan diseleksi lebih lanjut. 4. Mengajukan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam, cq. Direktur Pendidikan Tinggi


29

Islam, dengan alamat Kementerian Agama RI Lt. 8 Kamar B-806 Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dikirim secara perorangan; b. pemohon yang mengajukan permohonan lebih dari satu Perguruan Tinggi tempat tugas yang berbeda, hanya salah satu berkas yang akan diproses dan dipilih secara acak oleh panitia; c. berkas permohonan terdiri dari: 1)

prin out formulir Form. BBP-10 yang telah diisi;

2) daftar riwayat hidup; 3) copy SK pertama dan SK terakhir penempatan sebagai dosen; 4) copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 5) copy surat izin belajar dari perguruan tinggi tempat tugas; 6) copy ijazah pendidikan sebelumnya; 7) copy transkrip dari semester awal sampai semester terakhir; 8) surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi; 9) surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau bantuan penyelesaian studi dari Kementerian Agama atau lembaga lain yang ditandatangani diatas materai; 10) copy rekening Bank yang masih berlaku, NPWP dan referensi Bank yang menyatakan bahwa rekening tersebut masih aktif dan benar;

30


11)tim seleksi tidak menerima berkas susulan atau berkas tambahan setelah berkas pertama diterima. G. Seleksi Seleksi administratif terkait dengan persyaratan yang ditentukan, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Seleksi dan penilaian terhadap peserta didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: 1. Kelengkapan dan keakuratan data yang disampaikan 2. Bantuan Biaya Pendidikan dan Bantuan Promosi Doktor a. Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam; b. Proposal dinilai berdasarkan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. H. Penghentian Bantuan Biaya Pendidikan Bantuan Biaya Pendidikan dapat dibatalkan apabila: a. penerima mengundurkan diri dari Program Bantuan Biaya Pendidikan; b. tidak lagi berstatus sebagai dosen pada tempat tugas semula; c. terbukti telah lulus sebelum tahun 2010; d. terbukti mendapat bantuan serupa dari sumber lain pada tahun yang sama; d. meninggal dunia.


31

I. Hak dan Kewajiban Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan 1. Hak Memperoleh dana bantuan biaya pendididkan (BBP) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Kewajiban a. menggunakan bantuan untuk proses pembelajaran dan penyelesaian studi; b. melaporkan penggunaan dana bantuan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam; J. Jadwal

No

Urian kegiatan

Waktu Pelaksanaan

1

Pendaftaran

1 – 31 Mei 2010

2

Seleksi

Minggu II Juni 2010

3

Pengumuman penerima bantuan

Minggu I Juli 2010

Untuk penerima program bantuan pendidikan bagi dosen yang bertugas pada PTAIN, akan diinformasikan melalui rektor/ ketua pada PTAIN masing-masing.

32


BAB IV PROGRAM BEASISWA PENGUATAN PROGRAM STUDI KHUSUS KAJIAN KEISLAMAN

I. Pendahuluan A. Rasional Beberapa tahun terakhir muncul kecenderungan jumlah mahasiswa atau peminat Program Studi (Prodi) tertentu di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (selanjutnya disebut PTAIN) mengalami penurunan. Program Studi yang mengalami penurunan peminat itu terutama berada di fakultas/jurusan yang secara spesifik dan nomenklatur merupakan program khusus kajian keislaman, yakni Fakultas Ushuluddin (Prodi Aqidah Filsafat, Tafsir Hadits, dan Perbandingan Agama), Fakultas Dakwah (Pengembangan Masyarakat Islam, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, dan Komunikasi & Penyiaran Islam), dan Fakultas Adab (Sejarah Kebudayaan Islam). Ada beberapa faktor mengapa Prodi-prodi tersebut tidak atau kurang menarik bagi calon mahasiswa PTAIN. Pertama, ada anggapan bahwa masa depan lulusan fakultas/jurusan/ prodi tersebut tidak jelas berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau bidang kerja yang tersedia di masyarakat. Persepsi ini muncul karena selama ini lulusan PTAIN (IAIN dan STAIN) hanya mengisi peluang bidang pekerjaan yang berkaitan dengan agama saja, seperti bidang dakwah, pendidikan, aktif di lembaga keagamaan, atau berkiprah di birokrasi keagamaan (Kementerian Agama). Ketika bidang pekerjaan pada sektor modern semakin berkembang dan diversifikatif, alumni PTAIN tidak mampu mengisinya.


33

Kedua, berkurangnya minat masyarakat Muslim (sebagai pendukung utama PTAI) mengirimkan anak-anaknya untuk mendalami ilmu-ilmu agama ‘tradisional-murni’ ke UIN/IAIN/ STAIN. Kondisi ini dipicu mungkin karena ada perubahan mindset atau bahkan paradigma tentang “belajar agama” yang tidak mesti dan melulu melalui lembaga pendidikan Islam semacam pesantren atau perguruan tinggi Islam. Di sisi lain, kondisi ini berkaitan dengan semakin banyaknya pilihan bagi orang tua Muslim untuk memilih perguruan tinggi mana yang cocok dan lebih menjanjikan masa depan bagi anak-anaknya. Akibat langsung adalah menurunnya minat terhadap programprogram kajian keislaman yang ditawarkan di PTAIN. Ketiga, persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat dan kompetitif. Masing-masing perguruan tinggi berupaya menarik calon mahasiswa sedemikian rupa sehingga calon mahasiswa memunyai pilihan bebas untuk menentukan perguruan tinggi mana yang akan dipilih. Pada saat yang sama, di satu daerah terdapat banyak perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS) sehingga harus berbagi mahasiswa dengan PTAIN yang ada. Keempat, sebagian pengelola/pimpinan PTAIN kurang memberikan perhatian sewajarnya terhadap fakultas/jurusan/ prodi yang mengalami kejenuhan atau kurang peminat dengan tawaran program yang lebih menarik, kreatif, dan menjanjikan. Kebanyakan calon mahasiswa lebih tertarik pada jurusan/ fakultas Tarbiyah dan Syariah, atau Prodi umum di UIN, sementara jurusan/fakultas yang secara khas mendalami kajian keislaman mengalami penurunan peminat. Berdasarkan kondisi itulah maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menawarkan program beasiswa bagi alumni MA/SMA dan yang sederajat untuk memperkuat program-program studi yang secara khusus 34


menawarkan kajian keislaman yang menjadi misi utama (mainmandate) perguruan tinggi agama Islam. B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara RI 4400); 5. Undang-undang Nomor 41 tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4920); 6. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 7. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 8. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden RI Nomor Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

35

80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN; 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Pembinaan Program Diploma, Program sarjana dan Program Pascasarjana pada PTAI; 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri di lingkungan Kementerian Agama RI; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN; 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/05/2009 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dan Pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; 15. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/701/ 2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang Peserta dan Penyelenggara Program Beasiswa Penguatan Program Studi Khusus Kajian Keislaman. C. Pengertian Beasiswa yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah pemberian bantuan biaya pendidikan Strata Satu (S1) melalui 36


Program Beasiswa Penguatan Program Studi Khusus Kajian Keislaman bagi peserta/mahasiswa yang memenuhi syarat dan telah dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam, selama masa studi hingga lulus. D. Ruang Lingkup Program Beasiswa Penguatan Program Studi Khusus Kajian Keislaman ini adalah kegiatan pendidikan untuk mengkuliahkan peserta/mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat, pada program Strata Satu (S1) di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang ditunjuk melalui Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Islam. Bagi peserta program disediakan biaya pendidikan selama masa studi, yakni 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester, sesuai dengan peraturan tahun akademik yang berlaku di Perguruan Tinggi. E. Tujuan dan Target Tujuan dan target Program ini adalah: 1. Memberikan beasiswa kepada peserta/mahasiswa yang memiliki minat tinggi untuk memperdalam kajian keislaman di Perguruan Tinggi Agama Islam; 2. Merevitalisasi dan menjamin keberlanjutan pengajaran ilmu-ilmu keislaman melalui penguatan program studi khusus kajian keislaman di PTAIN; 3. Memperkuat lembaga PTAIN sesuai dengan mainmandate yang dimiliki sebagai lembaga pengkajian ilmuilmu agama;


37

4. Menstimulasi atau menambah jumlah mahasiswa pada fakultas/jurusan/prodi tertentu PTAIN dengan menyelenggarakan ‘program khusus‘ (crass-program). 5. Meluluskan sarjana (S1) yang sekurang-kurangnya memiliki penguasaan dasar-dasar keislaman secara baik, terampil berkomunikasi minimal dua bahasa (Arab dan Inggris), dan kompetensi akademik lainnya. F. Peserta Program 1. Peserta program adalah mereka yang telah mengikuti seleksi, dinyatakan lulus dan memenuhi syarat, dan melakukan registrasi ke PTAIN Penyelenggara, kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/701/2009 tanggal 17 Nopember 2009; 2. Kuota peserta masing-masing Program Studi ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Islam; 3. Peserta bersedia tinggal di asrama (atau pesantren, kost) yang ditetapkan Penyelenggara selama program; 4. Bersedia dikeluarkan dari peserta program apabila terbukti menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya; 5. Peserta program yang mengundurkan diri setelah SK Dirjen ditetapkan atau pada saat program berlangsung, karena suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan gugur dan tidak boleh diganti oleh peserta lain.

38


Tabel 1 Jumlah Peserta Program pada masing-masing Program Studi

NO

PRODI PADA PTAI

JUMLAH PESERTA

1

Aqidah Filsafat UIN Jakarta

30

2

Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Jakarta

30

3

Aqidah Filsafat UIN Makassar

19

4

Sejarah Kebudayaan Islam UIN Makassar

20

5

Perbandingan Agama UIN Yogyakarta

28

6

Sejarah Kebudayaan Islam UIN Yogyakarta

25

7

Tasawuf dan Psikoterapi UIN Bandung

25

8

Pengembangan Masyarakat Islam UIN Bandung

30

9

Tafsir Hadits IAIN Surabaya

30

10

Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Surabaya

20

11

Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Surabaya

19

12

Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Semarang

25

13

Tasawuf & Psokoterapi IAIN Semarang

30

14

Tafsir Hadits IAIN Semarang

30

15

Perbandingan Agama IAIN Banda Aceh

20

16

Tafsir Hadits IAIN Banjarmasin

20

17

Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Banjarmasin

30

18

Aqidah Filsafat IAIN Banten

19

19

Perbandingan Agama IAIN Lampung

20

20

Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Padang

20

21

Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Mataram

30

22

Aqidah Filsafat STAIN Surakarta

20


39

23

Tafsir Hadits STAIN Kudus

24

24

Tafsir Hadits STAIN Tulungagung

30

25

Perbandingan Agama STAIN Kediri

30

26

Bimbingan Penyuluhan Islam STAIN Purwokerto

30

27

Bimbingan Penyuluhan Islam STAIN Sorong

20

28

Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Jember

30

29

Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Palangkaraya

20

30

Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Curup

20

Jumlah

744

G. Masa Studi 1. Masa studi peserta Program adalah 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester, mengikuti tahun akademik yang berlaku di PTAIN. 2. Jika masa studi di atas tidak dapat dilaksanakan, peserta program akan diminta membuat perjanjian tersendiri dengan Penyelenggara Program (PTAIN) dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam yang antara lain memuat kesediaan untuk menyelesaikan studi dengan biaya sendiri. H. Bimbingan dan Layanan Akademik 1. Bimbingan dan layanan akademik bagi peserta program dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran yang berlaku di PTAIN, menitiktekankan pada model pembelajaran yang menyelaraskan pembelajaran di kelas (reguler) dan pembinaan khusus; 2. Pembinaan reguler dilaksanakan dengan mengikuti jadual perkuliahan, alokasi waktu, dan ketentuan lain 40


yang ditetapkan Penyelenggara. Untuk semester pertama, perkuliahan dilaksanakan secara irreguler, untuk semester selanjutnya mengikuti jadual perkuliahan normal/reguler; 3. Pembinaan khusus dimaksudkan untuk memperkaya materi kajian keislaman dan membekali mahasiswa dengan kompetensi tertentu, yakni bahasa asing (Arab dan Inggris), tahfidz al Qur’an, kajian keagamaan, kutub al-turats, peminatan, atau ketrampilan praktikal lainnya; 4. Pembinaan khusus dilaksanakan di luar tatap muka (ekstra-kurikuler), waktu fleksibel, di di luar kelas (asrama, pesantren, atau tempat lain yang ditetapkan Penyelenggara); 5. Penyelenggara Program dapat menyusun kurikulum tersendiri setelah mempertimbangkan pendapat pakar (expert judgement), kekhasan program, profil lulusan yang diinginkan, kebutuhan lokal dan nasional, pertimbangan pasar (market oriented), dan proyeksi lulusan dalam dunia kerja. I. PTAIN Penyelenggara Program 1. Penyelenggara Program ini adalah PTAIN yang memenuhi persyaratan dan kelaikan dari aspek kelembagaan dan akademik, yakni: a) Memiliki ijin penyelenggaraan Program Studi dari Dirjen Pendidikan Islam dan masih berlaku; b) Program Studi yang ditunjuk telah terakreditasi di BAN-PT minimal B; c) Memiliki dosen dengan kualifikasi minimal S2 sesuai bidang/keahlian yang dibutuhkan oleh Program;


41

d) Memiliki sarana penunjang penyelenggaraan program seperti ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, asrama mahasiswa (atau pemondokan yang berfungsi sebagai tempat pembinaan khusus), dan lain-lain; e) Bersedia melaksanakan program secara inovatif, berorientasi mutu dan kekhususan program; f) Bersedia menandatangani kontrak kinerja sebagai jaminan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi mutu (quality assurance); g) Memiliki pengalaman menyelenggarakan program sejenis (record of experience). 2. Penetapan penyelenggara program dilakukan melalui SK Dirjen Pendidikan Islam. Berikut nama-nama PTAIN yang memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Program. Tabel 2: PTAIN Penyelenggara Program dan Program Studi yang Ditawarkan

42

No

PTAIN Penyelenggara

Fakultas/ Jurusan

Program Studiyang Ditawarkan

1

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ushuluddin & Aqidah-Filsafat, Dakwah Bimbingan Penyuluhan Islam

2

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ushuluddin & Perbandingan Adab Agama, Sejarah Kebudayaan Islam

3

UIN Alauddin Makasar

Ushuluddin & Aqidah-Filsafat, Adab Sejarah Kebudayaan Islam


4

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Ushuluddin & Tasawuf & Dakwah Psikoterapi, Pengembangan Masyarakat Islam

5

IAIN Antasari Banjarmasin

Ushuluddin & Tafsir-Hadits, Dakwah Bimbingan Penyuluhan Islam

6

IAIN Ar-Raniry Aceh

Ushuluddin

Perbandingan Agama

7

IAIN Imam Bonjol Padang

Dakwah

Pengembangan Masyarakat Islam

8

IAIN Raden Intan Lampung

Ushuluddin

Perbandingan Agama

9

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Ushuluddin

Aqidah-Filsafat

10

IAIN Walisongo Semarang

Ushuluddin & Tafsir-Hadits, Dakwah Tasawuf & Psikoterapi, Bimbingan Penyuluhan Islam

11

IAIN Mataram

Dakwah

Pengembangan Masyarakat Islam

12

IAIN Sunan Ampel Surabaya

Ushuluddin, Dakwah & Adab

Tafsir-Hadits, Pengemb. Masyarakat Islam, Sejarah Kebudayaan Islam

13

STAIN Jember, Jatim Dakwah

Komunikasi & Penyiaran Islam

14

STAIN Tulung Agung, Ushuluddin Jatim

Tafsir-Hadits

15

STAIN Kediri, Jatim

Perbandingan Agama


Ushuluddin

43

16

STAIN Kudus, Jateng Ushuluddin

Tafsir-Hadits

17

STAIN Surakarta, Jateng

Ushuluddin

Aqidah-Filsafat

18

STAIN Purwokerto, Jateng

Dakwah

Bimbingan Penyuluhan Islam

19

STAIN Curup, Bengkulu

Dakwah


20

STAIN Palangkaraya, Dakwah Kalteng


21

STAIN Sorong, Papua Dakwah

Bimbingan Penyuluhan Islam

J. Tugas, Wewenang, dan Hubungan Tanggung Jawab 1. Direktorat bertanggungjawab untuk menyediakan biaya penyelenggaraan pendidikan Program Strata Satu (S1) sebagaimana dimaksud poin C dan D, termasuk kegiatankegiatan lainnya yang terkait dengan program ini; 2. Penyelenggara Program bertugas dan bertanggung jawab untuk: a. menyelenggarakan proses pendidikan atau perkuliahan sejak persiapan program, orientasi studi, matrikulasi, hingga pembelajaran/perkuliahan dan pembinaan khusus serta pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait, selama tahun akademik berlangsung; b. memfasilitasi/menyediakan asrama atau tempat tinggal bagi peserta/ mahasiswa Program untuk mempermudah pembinaan dan bimbingan akademik khusus bagi peserta program;

44


c. membuat laporan perkembangan akademik dan keuangan setiap semester dan akhir studi yang ditujukan kepada Direktorat. 3. Direktorat berwenang untuk: a. meminta laporan perkembangan akademik dan keuangan setiap semester dan akhir studi dari Penyelenggara Program; b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program; c. memberhentikan beasiswa secara sepihak jika terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran dari Penyelenggara Program dan peserta program, sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Penyelenggara Program berwenang untuk: a. membuat, menyusun, dan memberlakukan peraturanperaturan akademik yang diperlukan sesuai dengan kepatutan/tradisi akademik yang berlaku di masingmasing PTAIN penyelenggara; b. menetapkan dan mengalokasikan biaya penyelenggaraan pendidikan, sesuai dengan besaran yang ditentukan, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. mengajukan pertanyaan, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Direktorat untuk membicarakan masalah-masalah yang muncul selama penyelenggaraan program; 5. Pengaturan hubungan antara Direktorat dan Penyelenggara Program dimaksudkan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku,


45

karena mahasiswa dalam Program ini tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan tertentu. Hubungan kerja sama Direktorat dan Penyelenggara Program merupakan dasar hukum bagi status mahasiswa yang kuliah dan diberi beasiswa melalui Program ini. Tabel 3 Hubungan Tanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Program Pejabat

No

TingkatTugas dan Kewenangan

I

Kebijakan strategis

Dirjen Pendidikan Islam

Rektor/Ketua

II

Kebijakan teknisoperasional

Direktur Diktis

Purek/Ketua atau Pejabat yang ditunjuk

III

Koordinasi

Direktur Diktis 13

Purek/Puket, Pejabat Setingkat atau Pimpinan unit lain yang ditunjuk

IV

Pelaksanaan

Kasubdit Akademik & Kemahasiswaan

Dekan /Wakil Dekan, Ketua Jurusan atau Kaprodi

Direktorat

Penyelenggara

K. Biaya Pendidikan 1. Program ini dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI; 2. Komponen yang dibiayai untuk peserta Program terdiri atas dua komponen, yaitu a) komponen untuk membantu kebutuhan hidup peserta selama studi, yaitu

46


biaya hidup (living cost) disesuaikan dengan kemampuan anggaran Kementerian Agama, biaya membeli buku/ copy/bahan, dan transport kedatangan (at cost); dan b) komponen penyelesaian studi, terdiri atas biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP), praktikum, matrikulasi, dan biaya pembinaan khusus. 3. Komponen pertama diterima langsung oleh peserta, sedangkan komponen kedua akan diserahkan oleh peserta (melalui transfer) kepada Penyelenggara sebagai biaya penyelenggaran program dan pengembangan akademik atau institusi. 4. Biaya pendidikan dimaksud pada poin 2 diberikan kepada peserta Program secara bertahap, setiap tahun anggaran, bersifat selektif, dan berdasarkan prestasi studi (progress report) mahasiswa dan diberikan selama masa studi (multi years) sesuai rencana anggaran Kementerian Agama. 5. Biaya pendidikan tersebut akan dihentikan jika terdapat penyimpangan/ pelanggaran dari peserta Program, dan/ atau tidak tercapainya tujuan program, setelah mendapat pertimbangan dari Penyelenggara. L. Pembayaran, Pembiayaan, dan Pencairan 1. Pembayaran biaya Program ini dilakukan melalui mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara; 2. Pembayaran dimaksud pada poin 1 dilakukan melalui rekening masing-masing peserta, sedangkan penggunaannya untuk penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut dengan PTAIN Penyelenggara Program; 3. Pembiayaan pendidikan dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya, termasuk pajak dengan rincian yang sah, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

47

dan ditandatangani pihak Direktorat dan Penyelenggara Program, sebagaimana tertuang dalam lampiran Pedoman ini; 4. Pencairan dilakukan langsung ke rekening peserta setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Mengirim nomor rekening atas nama peserta Program; b. Menandatangani Surat Pernyataan (form terlampir); c. Membuat Surat Kuasa kepada Bank untuk mentransfer biaya pendidikan kepada Penyelenggara; d. Menandatangani Berita Acara dan Kwitansi penerimaan. II. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 1. Laporan terdiri atas laporan akademik dan keuangan yang dibuat secara akuntabel sesuai dengan mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan negara; 2. Hasil penyelenggaraan pendidikan Program ini merupakan pertanggungjawaban Penyelenggara terhadap Direktorat. 3. Laporan dibuat secara periodik, mengikuti tahun akademik yang berlaku di Perguruan Tinggi. 4. Laporan ditujukan langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam (c.q Direktur Pendidikan Tinggi Islam) yang berisi antara lain (tentative): a. Bagian 1 Pendahuluan: latar belakang, tujuan, indikator kinerja, output/ outcomes yang dikehendaki, dll.

48


b. Bagian 2 Penyelenggaraan Program: desain/mekanisme, realisasi program, tahapan pelaksanaan, penanggungjawab program atau penyelenggara, kepesertaan, masalah yang muncul, faktor pendukung dan penghambat, solusi yang dilakukan, dll. c. Bagian 3 Laporan Keuangan: rencana anggaran biaya, rekapitulasi penggunaan dana, sisa dana, pajak yang dipungut dan disetorkan ke kas negara disertai buktibukti pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Bagian 4 Keberlanjutan Program: implikasi finansial, komitmen manajemen keberlanjutan program, dll. e. Bagian 5 Lampiran-lampiran yang diperlukan. III.Monitoring dan Evaluasi 1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan Program Beasiswa Penguatan Program Studi Khusus Kajian Keislaman berjalan dengan baik, tepat waktu, tepat tujuan, dan tepat sasaran, serta akuntabilitas tinggi (3T1A). 2. Monev dilaksanakan secara terpadu antara Penyelenggara Program (internal) dan Direktorat secara eksternal untuk menghasilkan kajian yang komprehensif dan langsung sebagai bagian pengambilan keputusan.


49

3. Evaluasi dilakukan secara bertahap, periodik, meliputi penyelenggaraan program dari awal sampai akhir. 4. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Direktorat 5. Kegiatan Monev pada tingkat Pusat dilakukan dengan menugaskan Pejabat Direktorat Pendidikan Tinggi Islam atau person yang memiliki kualifikasi dan kepakaran tertentu melalui dana monitoring dan evaluasi Program Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan. IV. Penutup Demikian Pedoman ini disusun dan disampaikan kepada Penyelenggara Program dan Peserta Program untuk dijadikan pedoman dan rujukan dalam penyelenggaraan Program Beasiswa Penguatan Program Studi Khusus Kajian Keislaman. Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Pedoman ini akan ditentukan kemudian. Keterangan: Informasi yang dimuat dalam bab ini merupakan informasi program tahun 2009. Untuk informasi tahun 2010 akan diumumkan tersendiri.

50


BAB V BANTUAN PENDIDIKAN MAHASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA I. Pendahuluan A. Rasional Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Paradigma baru pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subyek pendidikan. Sejalan dengan itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan keberpihakan kepada peserta didik, terutama peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi, namun ia berprestasi. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan pada Bab V pasal 12 ayat 1c-d Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Untuk mendukung langkah tersebut, mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu mendapat pengembangan dan pembinaan yang terus menerus. Dalam kenyataannya tidak semua mahasiswa Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

51

mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linear. Ada kalanya mahasiswa mempunyai prestasi tinggi, tetapi terhambat proses studinya karena kekurangan biaya. Di lain pihak ada mahasiswa yang putus di tengah perjalanan studinya hanya karena alasan tidak mampu mengikuti perkuliahan. Adanya upaya perubahan yang terjadi dalam manajemen PT yang mengarah kepada sistem korporasi, sangat dimungkinkan membesarnya biaya pengelolaan. Pada gilirannya mahasiswa akan terkena dampak, yakni dengan adanya kenaikan biaya pendidikan. Untuk menghindari kemungkinan mahasiswa mengundurkan diri dari proses studi atau terhambat proses belajarnya, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau seluruh mahasiswa, tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi hanya karena alasan ekonomi. Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada mahasiswa bukan diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan dilihat dari tercapainya bantuan pembiayaan studi itu bagi mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Bantuan beasiswa akan dapat tepat sasaran bila proses seleksi dilakukan secara sistematis dan terukur. Tentu norma yang terukur tersebut tidak terbatas pada Indeks Prestasi Komulatif (IPK)-nya tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pada akhirnya kelayakan calon penerima beasiswa yang akan ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan kemanusiaan. Untuk itu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam bertekad untuk melakukan segala upaya agar mahasiswa, khususnya dari keluarga miskin dan berprestasi berada di Perguruan Tinggi Agama Islam 52


memperoleh kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi dan dapat meringankan beban studinya. B. Tujuan dan Target Tujuan kegiatan bantuan ini adalah: 1. Memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa kepada mahasiswa yang mengalami kendala secara ekonomi dan/atau geografis; 2. Memberi penghargaan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi dibidang akademik; 3. Mendorong mahasiswa untuk berkompetisi dalam berprestasi akademik; 4. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang terbaik dan bermutu bagi mahasiswa; 5. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dalam rangka pengembangan peran sosial calon intelektual pada masyarakat global; 6. Memperkuat sumber daya manusia yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju kemandirian di tengah-tengah percaturan global dan kompetitif; 7. Mewujudkan keadilan dan demokratisasi dalam bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa miskin dan berprestasi. Sedangkan target adalah: 1. Terbantunya sebagian biaya pendidikan mahasiswa miskin dan berprestasi Perguruan Tinggi Agama Islam swasta (PTAIS) sebanyak 4100 mahasiswa.


53

2. Termotivasinya mahasiswa miskin dan berprestasi untuk mengembangkan diri lebih lanjut. C. Mitra dan Sasaran 1. Mitra dalam kegiatan ini adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) sebagai tempat penyaluran bantuan beasiswa dan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa; 2. Sasaran dalam program pemberian bantuan adalah mahasiswa miskin dan berprestasi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di lingkungan Kementerian Agama RI. II. Persyaratan Usulan Pengajuan Beasiswa Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Perguruan Tinggi yang berhak mengajukan usulan beasiswa miskin dan berprestasi adalah yang program studinya sudah terakredirasi. A. Persyaratan Umum 1. Warga Negara Indonesia. 2. Mahasiswa aktif dan Memiliki kartu tanda mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (bukan mahasiswa yang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan) dengan dibuktikan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan registrasi dari pimpinan; 3. Surat Keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/ atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama atau dua tahun sebelumnya yang disahkan pimpinan perguruan tinggi (blangko terlampir).

54


4. Surat Keterangan berakhlak mulia (tidak pernah terkena sanksi tertulis tingkat berat) atas pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa PTAI (blangko terlampir). 5. Orang tua/wali-nya kurang mampu secara ekonomi tetapi berprestasi secara akademik; 6. Calon penerima beasiswa mempunyai prestasi akademik/ kurikuler yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. 7. Mahasiswa yang berhak memperoleh beasiswa tersebut berasal dari Program Studi yang telah terakreditasi. B. Persyaratan Khusus Bagi mahasiswa yang mengajukan beasiswa Miskin dan Berprestasi, di samping harus memenuhi persyaratan umum, yang bersangkutan harus memenuhi semua syarat-syarat khusus sebagai berikut: 1. Fotokopi Kartu Keluarga Miskin. Bagi keluarga yang tidak memiliki kartu Keluarga Miskin, harus menyertakan Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh kepala desa/ Instansi tempat orang tua bekerja; 2. Diprioritaskan bagi mahasiswa dengan orang tua berpenghasilan terendah; 3. Minimal duduk pada semester III; 4. IP-Komulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) (blangko terlampir); 5. Mampu Baca Tulis Alquran dengan baik dan benar yang dibuktikan Surat Keterangan dari Rektor/ Dekan/ Ketua


55

atau yang diberi wewenang untuk itu (blangko terlampir). III. Prosedur Pengajuan Bantuan 1. Mengirimkan proposal permohonan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin dan Mahasiswa Berprestasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktur Pendidikan Tinggi Islam dan dialamatkan ke Lantai 8 Kamar B. 811, Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat. 2. Mengisi formulir Beasiswa Mahasiswa Miskin dan Berprestasi secara lengkap dan disimpan sesuai dengan nama Perguruan Tingginya melalui E-Mail: [email protected] dan Password: mahasiswa2010. IV. Kewajiban PTAIS dan Mahasiswa Penerima Bantuan Kewajiban PTAIS dan Mahasiswa Penerima Bantuan adalah: 1. Perguruan Tinggi Agama Islam penerima bantuan berkewajiban sebagai berikut : a. PTAIS penerima bantuan wajib menanda tangani Berita Acara, Kontrak Kinerja dan kwitansi penerimaan bantuan (contoh terlampir); b. PTAIS wajib menyalurkan bantuan tersebut kepada mahasiswa penerima beasiswa sesuai besaran yang ditentukan (Rp.1.200.000,-/mahasiswa miskin dan berprestasi) tanpa dipotong dan paling lambat 2 (dua) minggu setelah bantuan diterima PTAIS;

56


c. PTAIS penerima bantuan wajib mempertanggung jawabkan penerimaan bantuan dengan membuat laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam (cq. Direktur Pendidikan Tinggi Islam) paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyaluran bantuan kepada mahasiswa. 2. Mahasiswa penerima bantuan berkewajiban membayar biaya perkuliahan dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh lembaga. V. Evaluasi dan Monitoring (Monev) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin dan Berprestasi berjalan dengan baik, tepat tujuan dan sasarannya. Monev dilakukan dengan menugaskan pejabat/staf Direktorat ke PTAI penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan program beasiswa Miskin dan Berprestasi , antara lain: 1. Prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa; 2. Penyaluran dana beasiswa; 3. Tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu; 4. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa. VI. Penutup Demikian Petunjuk Teknis ini disusun dan disampaikan kepada penerima bantuan sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam agar dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan dalam pelaksanaan dan laporan


57

pertanggungjawaban dana Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini akan ditentukan kemudian hari.

58


BAB VI PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI SARJANA (S1) BAGI GURU MADRASAH IBTIDAIYAH DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH MELALUI DUAL MODE SYSTEM

A. Pendahuluan 1. Rasional Salah satu upaya merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk menjadikan jabatan guru sebagai jabatan profesional adalah dengan menyelenggarakan pendidikan profesi yang memungkinkan guru menguasai kompetensi utuh, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan kualitas pendidikan. Kompetensi ini ditandai dengan perolehan Sertifikat Pendidik yang selanjutnya akan diikuti dengan penghargaan tunjangan profesi. Ketentuan ini berlaku bagi semua guru, termasuk bagi guru MI dan guru PAI pada sekolah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29 ayat (2), seorang guru (MI atau PAI pada sekolah) minimal harus mempunyai kualifikasi akademik sarjana (S1) atau D-IV, serta sertifikat profesi untuk guru MI atau PAI. Sehubungan dengan persyaratan tersebut, perlu segera dirancang program pendidikan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi akademik maupun pengelolaan.


59

Jumlah, persebaran, dan heterogenitas latar belakang guru di lingkungan Kementerian Agama yang bertugas di MI, MTS, MA yang berjumlah 524.543 orang sementara secara kuantitas guru MI dan PAI pada sekolah menduduki peringkat pertama dan kondisi mereka yang cukup kompleks dibanding guru-guru yang lain, oleh karena itu diperlukan penanganan ekstra dan mendapatkan skala prioritas. Data perkembangan jumlah guru tahun 2006 menunjukkan bahwa guru MI dan PAI pada sekolah yang telah menyelesaikan sarjana (S1) sebanyak 220.742 orang, sementara yang masih berlatar belakang pendidikan SLTA dan D-II berjumlah 303.801 orang. Jumlah guru ini tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari kota besar sampai ke daerah terpencil, bahkan juga dengan latar belakang yang sangat bervariasi. Hal ini mengindikasikan betapa kompleks pekerjaan yang harus digarap untuk memenuhi amanat Undang-Undang, di mana paling lama sepuluh tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, yaitu sampai tahun 2015, semua pendidik harus sudah memenuhi kualifikasi akademik minimal sarjana (S1)/D-IV. Memperhatikan hal tersebut, diperlukan prakarsa inovatif dan efisien untuk memberikan layanan pendidikan yang memungkinkan tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas keseharian masing-masing guru. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. mulai tahun akademik 2008/2009 menyelenggarakan Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Sarjana (S1) bagi Guru MI dan Guru PAI pada Sekolah dengan menggunakan pendekatan dual mode system . 2. Tujuan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru MI dan Guru PAI pada Sekolah dengan 60


menggunakan dual mode system bertujuan untuk: a. menghasilkan lulusan yang berkualifikasi akademik sarjana pendidikan untuk guru MI dan guru PAI pada sekolah; b. memberikan layanan peningkatan kualifikasi sarjana (S1) bagi guru MI dan guru PAI pada Sekolah lulusan PGA (SLTA sederajat) dan Diploma (D-I, D-II, dan D-III) sebagaimana diamanatkan perundang-undangan. 3. Pengertian Program peningkatan kualifikasi sarjana (S1) bagi guru Madrasah MI dan guru PAI pada sekolah adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan yang secara khusus diperuntukkan bagi guru dalam jabatan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Program ini dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), yang dalam proses perkuliahannya menggunakan pendekatan dual mode system melalui pengintegrasian sistem pembelajaran konvensional (tatap muka di kampus) dan sistem pembelajaran mandiri. B. Kurikulum 1. Kompetensi Lulusan Program peningkatan kualifikasi akademik sarjana (S1) bagi guru MI dan guru PAI pada Sekolah dengan menggunakan pendekatan dual mode system mengarahkan lulusannya untuk memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.


61

2. Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah Struktur kurikulum program ini terdiri atas kelompok Mata Kuliah Dasar, Mata Kuliah Utama, dan Mata Kuliah lainnya, dengan keseluruhan sks yang harus ditempuh sejumlah 144 sks dengan rincian 80% (116 sks) kurikulum inti dan 20% (28 sks) kurikulum lokal. Kurikulum inti ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sedangkan kurikulum lokal ditetapkfan oleh PTAI yang ditunjuk sebagai penyelenggara oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah program ini sebagaimana terlampir. 3. Beban Studi dan Lama Program Beban studi (satuan kredit semester) dan lama program yang harus ditempuh mahasiswa disesuaikan dengan latar belakang pendidikan calon mahasiswa dengan mengacu pada Surat Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 234/ U/2000 sebagai berikut: Tabel 1 Beban Studi dan Lama Program Keterangan: Beban Studi (sks)

Lama Program

PGA/SLTA

144-160

8 – 10 semester

D-I Kependidikan

110-120

6–8 semester

D-II Kependidikan

70-80

4–6 semester

D-III Kependidikan

40-50

2–4 semester

Latar Belakang Pendidikan

62


Bagi yang latar belakang pendidikannya bukan berasal dari program studi kependidikan, penetapan beban studi yang ditempuh diatur oleh perguruan tinggi penyelenggara dengan menitikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik. C. Sistem Pembelajaran Perkuliahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan dual mode system melalui perpaduan antara sistem pembelajaran tatap muka dengan sistem pembelajaran mandiri (self-instruction). Program ini mengakui pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman kerja melalui tes unjuk kinerja (performance test). 1. Pembelajaran Tatap Muka Kegiatan pembelajaran tatap muka diadakan untuk memantapkan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang disajikan dalam bahan belajar mandiri (BBM) melalui serangkaian pertemuan langsung antara mahasiswa dengan dosen secara terjadwal. Bahan belajar yang dikaji dalam kegiatan pembelajaran tatap muka meliputi: a. Konsep-konsep dalam bahan belajar mandiri yang sulit dan masih belum dipahami oleh mahasiswa setelah mempelajarinya secara mandiri. b. Aplikasi dan pemecahan masalah yang diangkat dari materi yang terkandung dalam bahan belajar mandiri. c. Masukan bagi penyelesaian tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam kapasitas individu dan kelompok.


63

d. Masukan bagi pelaksanaan praktikum yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, baik secara individual maupun kelompok. Pembelajaran tatap muka dilakukan dosen berkualifikasi minimal S2 yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Ketua STAI Induk. Untuk PTAI Mitra, penetapan dosen dilakukan oleh PTAI Induk berdasarkan usulan PTAI Mitra. Kegiatan pembelajaran tatap muka meliputi: a. Ceramah dan tanya jawab. b. Diskusi kelas atau kelompok. c. Bimbingan kegiatan praktik dan praktikum. d. Bimbingan penyelesaian tugas-tugas. e. Penugasan terstruktur. Kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan dukungan bahan dan sarana seperti: a. Hand out yang disiapkan oleh dosen. b. Sumber belajar berupa buku, jurnal, dll. c. Bahan-bahan sajian yang disiapkan oleh mahasiswa. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan 12-16 kali per mata kuliah dalam satu semester. Lama pertemuan pembelajaran tatap muka disesuaikan dengan bobot sks mata kuliah yang bersangkutan (1 sks = 50 menit). Pembelajaran tatap muka dilaksanakan di kampus PTAI, baik PTAI Induk maupun PTAI Mitra. 2. Pembelajaran Mandiri Pembelajaran mandiri adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan bahan belajar mandiri 64


yang disebut modul. Pada awal perkuliahan, dosen pengampu mata kuliah menjelaskan cara belajar dengan menggunakan modul. Dalam modul tersebut juga diuraikan penjelasanpenjelasan mengenai cara pembelajaran mandiri secara lebih rinci sesuai dengan karakteristik masing-masing mata kuliah. Dalam proses pembelajaran mandiri, mahasiswa dapat mempelajari modul, baik secara perseorangan maupun dalam kelompok belajar. Pembelajaran mandiri disertai dengan kegiatan tutorial dalam bentuk responsi oleh dosen. Kegiatan tutorial dilaksanakan minimal empat kali untuk setiap mata kuliah, yaitu: satu kali di awal perkuliahan, dua kali di pertengahan perkuliahan (sebelum UTS dan setelah UTS), dan satu kali menjelang Ujian Akhir Semester (UAS). Jumlah pertemuan kegiatan tutorial dapat ditambah atas inisiatif mahasiswa dan pengelolaannya diatur oleh PTAI penyelenggara. Tempat kegiatan tutorial dapat dilaksanakan di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB), Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran mandiri dengan tutorial, dimungkinkan untuk menggunakan pembelajaran termediasi (mediated instruction) atau tutorial/responsi on-line dengan memanfaatkan perangkat keras komputer. 3. Praktik/Praktikum dan Tugas Akhir Pada mata kuliah tertentu, mahasiswa diharuskan melakukan kegiatan praktik dan/atau praktikum, di mana frekuensi dan durasinya disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman ini. Praktik dan praktikum merupakan bentuk pembelajaran yang memadukan


65

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor dalam rangka pencapaian kompetensi yang bersifat multi dimensi. Praktik adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengaplikasikan teori, konsep, atau prosedur dengan pengawasan langsung dosen/pembimbing, seperti praktik menggambar, olahraga, dan sebagainya. Sementara praktikum adalah kegiatan pembelajaran melalui tugas terkendali yang berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, sesuai yang disyaratkan dalam kurikulum, seperti praktikum fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Kegiatan praktik dan praktikum merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka dan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai peralatan pendukung, antara lain peralatan praktik dan laboratorium. Dosen pengampu mata kuliah praktik/praktikum melakukan bimbingan untuk: a. membantu mahasiswa dalam merencanakan praktik/ praktikum; b. mengawasi pelaksanaan kegiatan praktik/praktikum; c. memberikan arahan, saran dan bantuan untuk mengatasi kesulitan atau masalah yang muncul dalam kegiatan praktik/praktikum; dan d. membantu mahasiswa dalam membuat laporan kegiatan praktik/praktikum. Dalam menyelesaikan mata kuliah, mahasiswa diharuskan melaksanakan tugas-tugas, baik yang tercantum dalam bahan belajar mandiri maupun pedoman penilaian. Dosen pengampu mata kuliah melakukan bimbingan untuk membantu mahasiswa dalam:

66


a. menentukan topik dan lingkup permasalahan yang akan diselesaikan; b. menghimpun, menganalisis dan mensintesis informasi yang sudah diperoleh; c. melaksanakan penyelesaian tugas akhir; d. menyusun hasil karya tulis; dan e. menyusun laporan tugas akhir. 4. Program Pemantapan Kemampuan Profesional Program Pemantapan Kemampuan Profesional (P2KP) adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian kompetensi profesional sebagai guru. P2KP dilaksanakan di madrasah dan sekolah sesuai dengan program studi yang ditempuh. Penyelenggaraan P2KP diatur dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PTAI Induk. 5. Bahan Belajar Proses pembelajaran dalam program ini mengintegrasikan antara sistem pembelajaran tatap muka di kampus dan sistem pembelajaran mandiri. Pada kegiatan sistem tatap muka di kampus, pengembangan bahan ajar diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah, sementara kegiatan pembelajaran mandiri, diselenggarakan dengan menggunakan modul. Modul yang dipersiapkan untuk pembelajaran mandiri dapat juga digunakan sebagai bahan rujukan dalam perkuliahan tatap muka. Modul yang digunakan dalam program ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

67

6. Sistem Penilaian a. Penilaian Keberhasilan Studi Ada tiga macam nilai yang akan diperoleh mahasiswa lulusan program ini, yaitu: 1) Nilai mata kuliah melalui pembelajaran mandiri. 2) Nilai mata kuliah melalui pembelajaran tatap muka. 3) Nilai tes tertulis dan tes kinerja (performance test). Penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah dilakukan dengan cara menentukan batas kelulusan berdasarkan tingkat ketercapaian mahasiswa atas tujuan mata kuliah yang diikutinya (penguasaan materi). Nilai keberhasilan studi untuk setiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta komponen penilaian lainnya. b. Alternatif Penyelesaian Akhir Studi Untuk menyelesaikan akhir studi, mahasiswa diberi alternatif melalui jalur skripsi atau non skripsi. Jalur skripsi merupakan jalur penyelesaian studi dengan menyusun hasil penelitian (penelitian lapangan, penelitian tindakan atau studi pustaka). Sedangkan jalur non skripsi adalah jalur penyelesaian studi dengan membuat makalah. 1) Penyelesaian Studi Jalur Skripsi Penulisan skripsi dapat dipilih mahasiswa yang telah menyelesaikan 75% dari beban total sks, dan mendapat rekomendasi tentang kemampuan menyusun skripsi dari Dosen Penasehat Akademis. 2) Penyelesaian Studi Jalur Non Skripsi 68


Penyelesaian studi dengan jalur non skripsi dapat dipilih mahasiswa dengan diberi kewajiban untuk menempuh mata kuliah pengganti skripsi sesuai kurikulum yang berlaku. 7. Sistem Monitoring Monitoring dilakukan melalui dua macam: a. Monitoring yang dilakukan PTAI Induk terhadap PTAI Mitra. Prosedur dan pelaksanaan monitoring diserahkan kepada PTAI Induk. PTAI Induk harus menyampaikan laporan monitoring secara periodik kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. b. Monitoring yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terhadap PTAI Induk dan PTAI Mitra. c. Monitoring mencakup hal-hal yang bersifat akademik dan administratif. D. Sistem Konversi SKS 1. Rasional Mengingat kondisi mahasiswa yang mengikuti program ini adalah para guru dalam jabatan, maka perlu dilakukan sistem konversi dengan memperhatikan latar belakang pendidikan sebelumnya, pengalaman mengajar dan pelatihan dan/atau diklat yang telah diikuti sebagai perolehan satuan kredit semester (credit earning). PTAI Induk sebagai penyelenggara program perlu membuat rambu-rambu dalam menetapkan jumlah dan distribusi sks yang harus ditempuh guru dalam jabatan untuk menyelesaikan program S-1 PGMI/PAI-nya. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

69

2. Pengertian Konversi sks adalah jumlah satuan kredit semester yang diperoleh mahasiswa berupa penghargaan terhadap aspekaspek latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan pelatihan/diklat yang dimiliki mahasiswa sebelum program kualifikasi akademik sarjana (S1) PGMI atau PAI. Sks hasil konversi ini berfungsi sebagai pengurang beban sks yang harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana (S-1) PGMI atau PAI. 3. Tujuan Konversi SKS Penerapan sistem konversi bertujuan untuk memberi penghargaan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar yang diperoleh guru sebelumnya untuk mengurangi beban sks yang harus ditempuh pada program peningkatan kualifikasi bagi guru dalam jabatan ini. 4. Bentuk dan Perhitungan Konversi Bentuk konversi sks meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan pelatihan/diklat. Perhitungan konversi masing-masing aspek dan komponen yang dikonversikan diatur oleh PTAI Induk. Aspek-aspek yang dapat dikonversi ke dalam sks meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. Latar belakang pendidikan Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki guru digunakan untuk menentukan jumlah sks yang wajib ditempuh pada program studi yang diikuti. Tabel berikut menunjukkan jumlah sks yang wajib ditempuh sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70


232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Tabel 2 Konversi Latar Belakang Pendidikan Beban Studi (sks)

Lama Program

PGA/SLTA

144-160

8 – 10 semester

D-I Kependidikan

110-120

6–8 semester

D-II Kependidikan

70-80

4–6 semester

D-III Kependidikan

40-50

2–4 semester

Latar Belakang Pendidikan

Keterangan: Lulusan D-I, D-II, dan D-III/Sarjana Muda wajib berasal dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi dan/ atau memiliki ijin penyelenggaraan dari yang berwenang. b. Pengalaman Mengajar Masa kerja guru minimal 10 tahun dapat dikonversi ke dalam mata kuliah sebagai berikut: 1) Micro teaching (3 sks) 2) Etika Profesi (2 sks) 3) Perencanaan Pembelajaran (2 sks)


71

4) Pemamtapan Kemampuan Profesional (4 sks) Konversi pengalaman masa kerja diberikan melalui tes tertulis dan tes unjuk kinerja (performance test) untuk menetapkan nilai kelulusan pada mata kuliah tersebut. Mahasiswa yang tidak lulus tes unjuk kinerja ini diwajibkan mengikuti mata kuliah. c. Pelatihan Profesional Pelatihan yang dapat dikonversi adalah pelatihan yang relevan dengan mata kuliah. Perhitungan konversinya adalah 48 jam (@ 50 menit) sama dengan 1 sks. Ekuivalensi kegiatan pelatihan ke dalam sks ditetapkan oleh PTAI Induk. E. Rekruitmen Mahasiswa Rekruitmen calon mahasiswa program ini perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan rekruitmen calon mahasiswa berdasarkan usulan dari Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia. Rekruitmen dapat dilakukan setiap semester. 2. Kriteria Calon Mahasiswa Kriteria calon mahasiswa adalah: a. guru MI dan PAI pada sekolah yang terdaftar di Kementerian Agama; b. belum memiliki kualifikasi akademik sarjana S1/D-IV dari LPTK terakreditasi; c. mendapatkan rekomendasi/ijin dari Kepala Madrasah/ Sekolah dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama/ 72


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat bagi guru yang berstatus PNS dan dari Kepala Madrasah/ Sekolah bagi guru yang berstatus non-PNS. d. berusia maksimal 58 tahun pada tahun 2015 (usia di bawah 50 tahun dan masa kerja di bawah 20 tahun pada tahun 2014). e. sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter. f. prioritas diberikan kepada guru yang memiliki masa kerja/ pengabdian lebih lama dan/atau memiliki prestasi. 3. Prosedur Rekruitmen Prosedur rekruitmen mengikuti bagan sebagai berikut: DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

Pelaksana Program

Perguruan Tinggi Penyelenggara Program

Kanwil Kemenag

Induk Mitra Dinas Pendidikan Kab./Kota

Kantor Kemenag Kab./Kota

Madrasah/Sekolah


- Melakukan monitoring dan evaluasi program - Melakukan koordinasi pelaksanaan program - Menetapkan PT Penyelenggara Program (Induk dan Mitra) - Menetapkan kuota peserta

- Mengirimkan rekapitulasi peserta dari Kantor Kemenag Kab./Kota di wilayahnya ke Pusat - Mengirimkan laporan pelaksanaan

- Mengirimkan hasil rekapitulasi ke Kanwil - Memeriksa kelengkapan berkas - Melakukan rekapitulasi peserta dari madrasah/sekolah di wilayahnya - Melakukan seleksi berkas - Melakukan pemberkasan peserta - Memberikan rekomendasi bagi peserta yang berstatus PNS

- Mengirimkan rekapitulasi peserta ke Kantor Kemenag Kab./Kota - Memberikan rekomendasi

73

F. Rekruitmen dan Orientasi Dosen Rekruitmen dosen dilakukan oleh PTAI Induk sesuai dengan kebutuhan. Setiap dosen yang terlibat dalam program ini wajib mengikuti orientasi yang diselenggarakan oleh PTAI Induk. G. Indikator Keberhasilan Program Indikator keberhasilan program ini adalah: 1. Frekuensi perkuliahan dengan tatap muka minimal 75% atau 12 kali pertemuan per semester. 2. Kegiatan tutorial dalam bentuk responsi pada pembelajaran mandiri dihadiri tutor minimal empat kali dalam satu semester. 3. Apabila dites kinerjanya, guru yang lulus dalam program ini memperoleh nilai 75 (rentangan 0-100) secara konsisten. 4. Program ini diikuti oleh peserta dari seluruh wilayah Indonesia secara proporsional. 5. Pada tahun akademik 2014-2015, tidak ada lagi guru dalam jabatan yang kualifikasinya di bawah sarjana (S-1) atau D-IV, baik guru madrasah maupun guru PAI pada sekolah.

74


BAB VIII PENUTUP Pedoman ini merupakan acuan dan petunjuk dalam pelaksanaan program bantuan beasiswa Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2010. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan program beasiswa yang tercantum dalam panduan ini dapat menghubungi Subditsubdit di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta Pusat. Berikut ini Subdit pengelola program bantuan beasiswa di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam: No

Jenis Beasiswa

Subdit Pengelola

1

Program Bantuan Beasiswa Studi (BS)

Subdit Perpustakaan, Bantuan dan Beasiswa

2

Program Bantuan Biaya Pendidikan (BPP)

Subdit Perpustakaan, Bantuan dan Beasiswa

3

Program Beasiswa Penguatan Program Studi Khusus Kajian Keislaman

Subdit Akademik dan Kemahasiswaan

4

Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin dan Berprestasi PTAIS

Subdit Akademik dan Kemahasiswaan

5

Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru MI dan PAIS melalui Dual Mode System

Subdit Kerjasama dan Kelembagaan


75

Lampiran (Bab II)

Form. BS-10

76



77

Lampiran (Bab III)

Form. BBP-10

78



79

80



81

NO.

NAMA DOSEN

TEMPAT KULIAH

PROGRAM (S2/S3)

TAHUN MASUK Smt. 1/2

Smt. 3/4

Smt. 5/6

Smt. 7/8

RIWAYAT PENDANAAN Smt. 9/10 Smt. 11/12

DATA DOSEN SESUAI DENGAN PROGRAM DAN PENGADAAN .................................................................................................... ......

TOTAL

PERENCANAAN BIAYA TAHUN 2010 JUMLAH DIBIAYAI BELUM TERBIAYAI

Lampiran (Bab IV) Formulir 1

SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan d i bawah ini: Nama Nomor Induk Mahasiswa Program Stud i Jurusan/Fakultas Perguruan Tinggi Alamat Status

: : : : : : : Mahasiswa Program Beasiswa Penguatan Program Stud i Khusus Kajian Keislaman Direktorat Jenderal Pend id ikan Islam Kementerian Agama RI

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya: 1.

Bahwa saya telah menerima bantuan Program Beasiswa Penguatan Program Studi Khusus Kajian Keislaman melalui rekening atas nama saya;

2.

Sesuai Pedoman Penyelenggaran Program Beasiswa, komponen yang dibiayai untuk peserta meliputi beberapa komponen yang menunjang penyelesaian studi dan membantu kebutuhan hidup peserta, yakni: uang SPP, praktikum, living cost (besaran bervariasi), uang buku/foto

82


copy/bahan, dan transport (at cost) serta dana pembinaan khusus; 3.

Saya bersedia mentransfer komponen biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan dan penyelesaian studi meliputi: a) SPP, b) praktikum, c) registrasi dan matrikulasi, d) pembinaan khusus dan e) pengembangan akdemik lainnya yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang disepakati Pihak Direktorat Jenderal dengan Penyelenggara Program;

4. Transfer biaya d imaksud point 3 d i atas akan saya lakukan dengan cara mendebit dari rekening atas nama saya ke rekening penyelenggara Program; 5. Bahwa saya bersed ia mengikuti seluruh peraturan yang d ibuat oleh pihak Direktorat maupun Penyelenggara selama berlangsungnya program; 6. Apabila saya tidak melakukan kewajiban dan mengikuti aturan sebagaimana point d i atas, saya bersed ia d ikenai sanksi dan d ituntut d i muka pengad ilan serta mengembal ikan seluruh biaya pend id ikan kepada negara.

Mengetahui, Dekan/Ketua ...............

.................., ..................... Yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000

(………………………………)


(………………………………)

83

Formulir 2

SURAT KUASA Yang bertanda tangan d i bawah ini: Nama Nomor Induk Mahasiswa Program Stud i Jurusan/Fakultas Perguruan Tinggi Alamat Status

: : : : : : : Mahasiswa Program Beasiswa Penguatan Program Stud i Khusus Kajian Keislaman Direktorat Jenderal Pend id ikan Islam Kementerian Agama RI

MEMBERIKAN KUASA KEPADA: Nama Alamat

: :

Bertindak untuk dan atas nama Bank: ................………………… ...........………………… untuk mendebit uang sebesar Rp. ………………………………… dari rekening saya, kepada Bank atas nama Penyelenggara Program Beasiswa Penguatan Program Stud i Khusus Kajian Keislaman, yaitu: Nama bank Nomor rekening Nomor NPWP

84

: : :


Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya, untuk d ipergunakan sebagaimana mestinya.

………………………., ...................... Yang menyatakan Materai Rp. 6.000

(………………………………………)


85

Lampiran (Bab V) Form. 1/6 Daftar Rekapitulasi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Berprestasi Tingkat Perguruan Tinggi (Dikeluarkan oleh Pimpin Perguruan Tinggi) Nama : ……………………………………................... Program stud i/Jurusan/ Departemen : ……………………………………................... Fakultas : ……………………………………................... Jumlah SKS Semester Nilai IP yang Telah Diambil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nilai IPK = Total SKS =

Tahun

Keterangan

..…………......…….., …..…2010 Rektor/Dekan/Ketua

( ………………………...........) 86


Form. 2/6 KETERANGAN TIDAK SEDANG/DIUSULKAN MENDAPAT BEASISWA Assalamu’alaikum Wr. Wb. Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Tempat & tanggal lahir Nomor Induk Mahasiswa Fakultas Jurusan/Prod i Semester Alamat

: : : : : : :

dengan ini menyatakan bahwa: 1. Saya pada saat/tahun ini tidak sedang atau akan menjadi penerima beasiswa dari manapun 2. Jika ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar dan saya menerima beasiswa ganda, maka saya sanggup mengembalikan beasiswa yang telah saya terima. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Wassalamualaikum Wr. Wb. Mengetahui,

……………, …., …… 2010 Yang membuat Pernyataan,

Rektor/Dekan/Ketua,

(…………………………..)


(…………………………..) NIM: ……………………… 87

Form. 3/6 Kop Surat Perguruan Tinggi KETERANGAN BERAKHLAK MULIA Nomor : ……………………………………. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Pimpinan PT …………………………….. dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut d i bawah ini : Nama Tempat & tanggal lahir Nomor Induk Mahasiswa Fakultas Jurusan/Prod i Semester Alamat

: : : : : : :

berdasarkan rekam data/jejak pada PT...., mahasiswa bersangkutan d inyatakan berkelakukan baik dan tidak pernah terkena sanksi tertul is atas pelanggaran BERAT sesuai dengan Tata Tertib PTAI. Demikian surat keterangan ini d ibuat untuk d igunakan sebagaimana mestinya. Wassalamualaikum Wr. Wb. ........…………., …………2010 Rektor/Dekan/Ketua,

(………………………..............)

88


Form. 4/6 Kop Surat Perguruan Tinggi SURAT KETERANGAN MAMPU BACA TULIS ALQURAN Nomor : ……………………………………. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Pimpinan PT …………………………….. dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut d i bawah ini : Nama Tempat & tanggal lahir Nomor Induk Mahasiswa Fakultas Jurusan/Prod i Semester Alamat

: : : : : : :

berdasarkan hasil tes, mahasiswa bersangkutan d inyatakan mampu baca tul is Alquran dengan baik dan benar dengan nilai ....... (..............................................) . Demikian surat keterangan ini d ibuat untuk d igunakan sebagaimana mestinya. Wassalamualaikum Wr. Wb. ........…………., …………2010 Rektor/Dekan/Ketua,

(………………………..............)


89

Form. 5/6 Daftar Rekapitulasi Total Penilaian Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Tingkat Perguruan Tinggi

Nama Program stud i/Jurusan/ Kementerian Fak/Jur/Program Stud i

No.

: ……………………………………….... : ……………………………………….... : ………………………………………....

Komponen yang Dinilai

1

IP Kumulatif (IPK)x3

2

Nilai Baca Tulis Alquran (NBTA) x 2

Nilai

Nilai Total : Nilai Total (NT)= Nilai IPK + NBTA x 100 (maksimal 100) 5

..........………….., …………2010 Rektor/Dekan/Ketua,

(………………………..............)

90


Form. 6/6

REKAPITULIASI NAMA-NAMA CALON PENERIMA BEASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI ...................……..TAHUN 2010

NO

NAMA

NIM

FAK/JUR /PRODI

NILAI TOTAL (NT)

KETERANGAN

..........………….., …………2010 Rektor/Dekan/Ketua,

(………………………..............)


91

Lampiran (Bab VI)

KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Telp.: 021-3812344, 3519734, Fax : 021-34833981

FORMULIR BIODATA PESERTA PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI S-1 BAGI GURU DALAM JABATAN BIODATA PESERTA TAHUN .................. KELURAHAN/KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI

: ……………………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………………. : …………………………………………………………………………………….

1

IDENTITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Nomor Peserta b. Nama Lengkap c. Nama Sekolah Apakah yang tersebut di atas merupakan sekolah induk anda?

Centang jika ya

d. NSS e. Jenis Kelamin

(L/P)

f. NIP/NIGB/NIK/NIY/NIGK g. Tempat, Tgl. Lahir

,

h. TMT PNS (sesuai SK)

/

i. Pangkat/Golongan

/

01. ll/a Il/a

02. ll/b

03. ll/c

04. ll/d

05. lll/a

10. lV/b

11. IV/c

12. IV/d

13. IV/e

14. …

j. Masa Kerja

/

/ 06. lll/b

07. lll/c

08. lll/d

09. lV/a

tahun

k. Gaji Pokok l. TMT Golongan

/

/

m. TMT sebagai Pendidik/Tendik

/

/

n. Status Kepegawaian

01. PNS 02. PNS DPK 08. GURU BINA

03. PNS DEPAG

04. GTY 05. GTT 06. GTTPNS

09. GURU BANTU 10. GURU HONDA TK I

07. PTT

11. GURU HONDA TK II

12. Lainnya… p.1 Mata Pelajaran/Guru Kelas p.2 TMT di Sekolah ini

Jumlah jam /

o. Tugas Tambahan

/

1. Kepala Sekolah 4. Kepala Laboratorium TMT di Sekolah/Madrasah

2. Wakil Kepala Sekolah

3. Kepala Perpustakaan

5. Kepala Bengkel /

6. Lainnya…. /

* Jika tugas tambahan anda adalah Kepala Sekolah, isilah butir berikut: TMT sebagai Kepala Sekolah

/

/

p. Alamat Rumah (Sesuai KTP)

RT

RW

Kelurahan

Kode Pos

Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi q. No Telpon Rumah

-

No HP

r. Nama Bank Aktif s. Nama di Rekening Aktif t. No Rekening Aktif

92


Nomor Peserta

2

MENGAJAR DI SEKOLAH LAIN SAAT INI No.

Nama Sekolah dan Alamat

Adalah Sekolah Pangkal

1

Ya/Bukan

2

Ya/Bukan

3

Ya/Bukan

4

Ya/Bukan

Status dan TMT

Mata Pelajaran 1

Mata Pelajaran 2

TMT:

Jml Jam

Jml Jam

TMT:

Jml Jam

Jml Jam

TMT:

Jml Jam

Jml Jam

TMT:

Jml Jam

Jml Jam

Keterangan: Diisi hanya jika mengajar di sekolah lain. Sekolah induk hanya boleh dipilih salah satu.

3

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL No.

Nama Satuan Pendidikan/Nama Instansi

Fakultas

Jurusan/ Prodi

Kpd Jenjang

Tahun Masuk

Lulus

1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan: Pendidikan formal dari yang terendah ke tertinggi: Isi Kpd = '00' untuk Non-Kependidikan, dan '01' untuk Kependidikan

Yang bertanda tangan di bawah ini bertanggungjawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercant um

Mengetahui: Kepala Sekolah/Madrasah/Instansi …………………………………………… Kab/Kota ………………………………..

Responden ……………………, ………………...200 ….

……………………………………………

………………………………………………..

Keterangan: Isilah dengan huruf kapital dan mudah dibaca point 1.a. Nama lengkap diisi sesuai yang tertera pada KTP (tanpa gelar). Usahakan tidak menggunakan singkatan, kecuali kolom tidak mencukupi. point 1.b. Lingkari sesuai jenis kelamin (L untuk laki-laki, P untuk perempuan) point 1.d. Gelar akademik yang dimiliki, jika memiliki lebih dari satu gelar, dapat disambungkan, contoh: SPd, MPd, MM point 1.e. Isi NIP untuk PNS, NIGB untuk Guru Bantu, atau nomor lainnya sesuai status masing-masing. point 1.g. TMT PNS adalah Terhitung Mulai Tugas sebagai PNS (khusus PNS) point 1.k. TMT Golongan adalah Terhitung Mulai Tugas dengan Golongan yang sekarang (khusus PNS) point 1.I.2. TMT di sekolah ini adalah Terhitung Mulai Tugas pada sekolah ini.


93

94


2

1

7

04 = II/d 05 = III/a 06 = III/b 07 = III/c 08 = III/d 09 = IV/a 10 = IV/b 11 = IV/c 12 = IV/d

06 = GTT PNS 07 = PTT

08 = GURU BINA

09 = GURU BANTU 10 = GURU HONDATK-I

11 = GURU HONDA TK-II 12 = lainnya 14 = lainnya

13 = IV/e

03 = II/c

** Pangkat/Golongan

6

04 = GTY 05 = GTT

5

03 = PNS DEPAG

4

Tempat Lahir

Status Tgl Lahir Kepeg.*

Tempat &Tanggal Lahir

……………………………………………. MI/SD

01 = II/a 02 = II/b

3

NIP/NIK/NIY L/P

: :

Pangkat/

8

*

Golongan*

Tugas

10

**

Tambahan*

11

Jenjang

Tempat Tugas

12

Sekolah

Nama Madrasah/

06 = lainnya …

04 = Kepala Laboratorium 05 = Kepala Bengkel

03 = Kepala Perpustakaan

01 = Kepala Madrasah/Sekolah 02 =Wakil Kepala Madrasah/Sekolah

*** TugasTambahan

9

Kelas

Guru

Guru Mapel/

TAHUN 2009

13

Kecamatan

Kabupaten/

14

Kerja

Masa

REKAP CALON PESERTA PROGRAM PENINGKATANKUALIFIKASI S-1 BAGI GURU MI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH MELALUI DUAL MODE SYSTEM

01 = PNS 02 = PNS DPK

* Status kepegawaian

Nama Lengkap

NO

KANTOR KEMENAG PROV./KAB./KOTA JENJANG PENDIDIKAN

Blanko rekap data calon peserta ProgramDual Mode System (Disesuaikan dengan rekap pada tingkat Provinsi, atau Kabupaten/Kota)

Jenjang

15

16

Terakhir

TMT Pendidikan

17

Alamat Rumah

18

Telp./HP

19

E-Mail

20

Keterangan

BAB I PENDAHULUAN. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Recommend Documents