1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Direktorat Jendral Pajak memiliki Nature Business
yang sangat
memungkinkan terjadinya Fraud/korupsi dan ketidakpatuhan pegawai pajak didalam lingkungan internal maupun ekternal DJP. Hal tersebut terjadi karena DJP tidak menguasai data yang menyangkut wajib pajak secara lengkap, akurat, dan benar. Selain itu, dalam meningkatkan pendapatan pajak secara intensifikasi dan ekstensifikasi, Account Representative dan pemeriksa pajak harus leluasa mencari data sendiri terkait wajib pajak. Oleh karena Account Representative dan pemeriksa pajak leluasa mencari data sendiri yang terkait wajib pajak, maka data tersebut tidak terkontrol dan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga memungkinkan terjadi Fraud. Direktorat Jenderal pajak adalah salah satu instansi pemerintah pusat yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam sektor keuangan Indonesia karena Direktorat Jenderal Pajak merupakan sumber utama pemasukan keuangan APBN. Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas yang sangat berat yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan undang-undang dengan target setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, selain itu Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,
http://digilib.mercubuana.ac.id/
jujur, bersih,
2
berwibawa, dan bebas dari segala macam praktek korupsi, sehingga dapat dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakat. Kanwil DJP Jakarta Selatan adalah salah satu kantor wilayah yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak, yang memiliki tugas sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak, Kantor Wilayah memiliki tugas melaksanakan koordinasi, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah
satu
upaya
untuk
meningkatkan
kepercayaan
masyarakat,
mengamankan potensi penerimaan pajak nasional, dan menekan tingkat pelanggaran di DJP adalah pemberlakuan kebijakan whistle blowing system. Berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak, DJP melakukan peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran. Nama lain dari peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 adalah “Whistle Blowing System”. Sejak Whistle Blowing System diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2012 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2011, masyarakat
diberikan
kesempatan
untuk
melaporkan
pelanggaran
yang
diketahuinya melalui saluran yang disediakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu seluruh pegawai DJP dapat mengadukan penyimpangan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
yang dilakukan atasan, bawahan, maupun sesama koleganya melalui aplikasi di intranet kepegawaian. Sudah banyak pegawai DJP yang dikenakan sanksi oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) sebagai efek dari diterapkannya Whistle Blowing System. Berikut adalah data sanksi disiplin yang telah dikeluarkan oleh DJP pada tahun 20112013:
Tabel 1.1 Pemberian Sanksi Disiplin Dasar
Jenis Pembinaan/Hukuman Tingkat Ringan : Teguran Lisan
86 26 27
94 30 35
110 36 43
Tingkat Sedang :
33 43
29 47
31 49
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
17
22
19
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun Tingkat berat : Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan Pemberhentian dengan tidak hormat atas perminataan diri sendiri sebagai PNS Pemberhentian dengan tidak hormat sebgai PNS Pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri Pemberhentian tidak dengan hormat Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS Pemberhentian sementara (skorsing) Jumlah
8
13
14
18
12
16
32
76
74
5
16
21
0
0
2
5
3
0
4
27
6
18
30
45
0
0
0
9 0 4 174
3 0 6 226
9 0 3 245
Teguran Tertulis Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
PP No.53 Tahun 2010
PP No.32 Tahun 1979 PP No.98 Tahun 2000 PP No.4 Tahun 1966
Periode 2011 2012 2013
Sumber: SIKKA (2014)
Tabel 1.1 di atas menujukkan pemberian sanksi terhadap karyawan yang melakukan tindakan korupsi. Dapat dilihat pemberian sanksi dari periode 2011
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
adalah 174 sanksi, periode 2012 adalah 226 sanksi, periode 2013 adalah 245 sanksi. Di lihat berdasarkan periode 2011 sampai periode 2013 terjadi peningkatan jumlah pemberian sanksi disiplin yang terjadi DJP. Implementasi Whistle Blowing System di di harapkan dapat menurunkan tingkat pelanggaran SOP maupun pelanggaran kedisiplinan. Berikut adalah data penerimaan pajak Kanwil Jakarta Selatan pada tahun 2011-2013 yang merepresentasikan tingkat kinerja pegawai DJP Kanwil Jakarta Selatan:
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan
Jenis Pajak
2011
Kanwil DJP Jakarta Selatan 2012
2013
A. PPh Non Migas
17,202,796,126,244
19,933,052,251,618
22,250,236,432,715
B. PPh dan PPnBM
13,967,281,691,724
16,035,952,707,885
20,260,934,748,804
C. PBB
841,209,605,978
870,720,912,664
152,020,698
D. Pajak Lainnya
33,330,978,295
40,741,156,209
69,374,121,005
E. PPh Migas
3,336,199,447
9,308,327,612
54,616,227,304
Grand Total
32,047,954,601,688 36,889,775,355,988 42,635,313,550,526
TARGET PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET
36,244,660,757,508 40,384,412,644,993 44,750,059,950,936
Sumber: Sikka (2014)
88%
91%
95%
Dari Tabel di atas, dapat di lihat target yang diterima dari periode 2011 ke periode 2013 penerimaan pajak oleh Kanwil Jakarta Selatan mengalami
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
peningkatan meskipun belum pernah mencapai atau melebihi target yang telah ditentukan. Berdasarkan Tabel di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak tahunan merupakan salah satu indikator kinerja para pegawai DJP. Penerapan whistleblowing system di Indonesia dihadapkan pada fakta buruknya nasib para pelaku (whistleblower). Banyak pelaku yang dikeluarkan dari organisasi, dikucilkan atau berakhir menjadi tahanan, hal tersebut menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penerapan Whistle Blowing System. Beberapa contoh kasus seorang whistleblower yang justru menjadi tahanan dan sempat ramai diberitakan di media massa, antara lain kasus Susno Duaji, Vicentius Amin Sutanto, dan Agus Condro. Susno yang mengungkapkan dugaan korupsi di kepolisian akhirnya dipecat (Kertapati, 2009) dan dihukum 3,5 tahun (Daan, 2011). Vincentius Amin Sutanto dalam kasus Asian Agri dihukum 11 tahun (Lismawati dkk, 2010). Agus Condro dalam kasus Cek Pelawat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (antaranews.com, 1 Juni 2011). Khairiansyah Salman, dalam kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), adalah pelaku whistleblowing yang kemudian keluar dari institusinya (Suara Merdeka, 20 Mei 2005). Wa Ode Nurhayati, seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang melaporkan dugaan penyimpangan di organisasinya, kemudian juga menjadi tersangka. Berdasarkan paparan yang telah Penulis kemukakan di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Implementasi Whistle Blowing System Terhadap Kedisiplinan, Kinerja, dan Kepercayaan Masyarakat Dalam
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
Perspektif Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan.“ 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat di identifikasi beberapa masalah dan pembatasan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Terjadi peningkatan pemberian sanksi disiplin oleh KITSDA DJP. 2. Kanwil DJP Jakarta Selatan tidak pernah mencapai target penerimaan tahunan yang telah ditentukan yaitu 100%. 3. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DJP yang belum mencapai 100% dari hasil yang diharapkan. 1.2.1 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, secara spesifik pemasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah Implementasi Whistle Blowing System berpengaruh terhadap penurunan tingkat kedisiplinan pegawai DJP Kantor Wilayah Jakarta Selatan? 2. Apakah implementasi Whistle Blowing System berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja pegawai DJP Kantor Wilayah Jakarta Selatan? 3. Apakah Implementasi Whistle Blowing System berpengaruh terhadap tingkat Kepercayaan Masyarakat dalam perspektif pegawai DJP Kantor Wilayah Jakarta Selatan?
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 1.3.1
Maksud Penelitian. Maksud dari Penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, sehingga
dapat diolah dan dihasilkan suatu deskripsi secara menyeluruh tentang “ Pengaruh Implementasi Whistle Blowing System Terhadap Kedisiplinan, Kinerja dan Kepercayaan Masyarakat dalam Perspektif Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan,. “ 1.3.2
Tujuan Penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:
1. Menganalisis pengaruh implementasi Whistle Blowing System terhadap kedisiplinan pegawai DJP Kanwil Jakarta Selatan. 2. Mengkaji pengaruh implementasi Whistle Blowing System terhadap kinerja pegawai DJP Kanwil Jakarta Selatan. 3. Mengeksplorasi pengaruh implementasi Whistle Blowing System terhadap kepercayaan masyarakat dalam perspektif pegawai DJP Kanwil Jakarta Selatan. 1.4 Manfaat Penelitian Dan kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut: 1.4.1
Manfaat Penelitiann Dapat memberikan gambaran pentingnya Whistle Blowing System untuk
meningkatkan kedisiplinan,
kinerja,
dan kepercayaan masyarakat dalam
perspektif pegawai DJP kantor wilayah Jakarta Selatan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
8
1.4.2
Kegunaan Penelitian
1. kegunaan bagi perkembangan teori. Diharapkan Penelitian ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan serta pengembangan studi yang berkaitan dengan permasalahan ini. 2. Kegunaan bagi Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi feedback untuk pengembangan Whistle Blowing System dimasa yang akan datang
http://digilib.mercubuana.ac.id/
