1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Masalah kemiskinan merupakan masalah yang selalu ada pada setiap Negara, meskipun zaman telah memasuki era globalisasi namun tidak dapat dipungkiri masalah kemiskinan selalu menjadi penghambat kemajuan tiap - tiap Negara. Permasalahan kemiskinan tidak hanya terdapat di Negara - negara berkembang saja bahkan di Negara maju juga mempunyai masalah dengan kemiskinan. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang rumit, walaupun fakta menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di Negara berkembang jauh lebih besar dibanding dengan Negara maju. Hal ini dikarenakan Negara berkembang pada umumnya masih mengalami persoalan keterbelakangan hampir di segala bidang, seperti teknologi, kurangnya akses ke sektor ekonomi, dan lain sebagainya. Dampak kemiskinan dapat dikaitkan dengan bermacam - macam hal yaitu salah satunya adalah kesehatan dan penyakit. Kesehatan dan penyakit adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan, kecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinannya atau penyakitnya. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami
1
2
gangguan seperti menderita gizi buruk, pengetahuan kesehatan berkurang, perilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman yang buruk, biaya kesehatan tidak tersedia. Sebaliknya kesehatan juga mempengaruhi kemiskinan, masyarakat yang sehat menekan kemiskinan karena orang yang sehat memiliki kondisi tingkat pendidikan yang maju, stabilitas ekonomi mantap, investasi, dan tabungan memadai sehingga orang yang sehat dapat menekan pengeluaran untuk berobat (www.jpkm-online.net). Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, 1948), Undang undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan kesehatannya dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya. Pasal 19 Undang - Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa: Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efesien, dan terjangkau. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
3
Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya askes dalam pelayanan kesehatan. Kesulitan askes pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal, terdapat beberapa contoh program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah bertujuan untuk memberi perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khusunya kesehatan dan pendidikan, sehubungan dengan hal itu maka untuk menjamin Askes penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar 1945. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa, oleh karena itu perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Departemen Kesehatan yang sekarang Kementrian Kesehatan telah melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini telah berjalan sejak tahun 2005 dengan nama Asuransi Kesehatan Miskin (ASKESKIN) yang kemudian ditahun 2008 berganti nama menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) namun dalam pendataan ternyata data jumlah jiwa miskin lebih banyak sehingga ada
4
keluarga miskin yang tidak terdanai (tercakup) dalam program JAMKESMAS. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu untuk memberikan Dana tambahan untuk diberikan kepada Masyarakat miskin yang belum tercakup dalam program JAMKESMAS. Dana ini diambilkan dari APBD perubahan yang yang selanjutnya disebut JAMKESDA. Salah satu upaya dari pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki derajad kesehatan yang baik adalah dengan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mudah diakses. JAMKESDA adalah upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu dan belum sempat tercover oleh program JAMKESMAS. Akses dan mutu pelayanan kesehatan sering menjadi hambatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sesuai dengan (Pedoman Buku Jamkesda, 2010: 1) antara lain: a. Tingginya beban sosial ekonomi masyarakat. b. Peningkatan biaya kesehatan yang diakibatkan oleh berbagai factor seperti perubahan
pola
penyakit,
perkembangan
teknologi kesehatan
dan
kedokteran. c. Pola pembiayaan kesehatan yang digunakan masyarakat kita, sebagian besar berbasis pembayaran dari kantong sendiri (Out of Pocket). d. Kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau pelayanan kesehatan.
5
Tingginya beban sosial ekonomi masyarakat dikarenakan peningkatan angka pengangguran, peninggkatan rumah tangga miskin, dan kerentaan struktur sosial sebagai akibat hilangnya kemampuan keluaraga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar akibat harga barang dan kebutuhan pokok yang melambung. Sesuai dengan tujuan Jaminan Kesehatan Masyarakat menurut Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan askes dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Dengan tujuan khusus untuk meningkatkan cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit, lalu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Sesuai masalah - masalah dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat terhadap perekonomian masyarakat yang telah di jelaskan di atas khususnya dalam wilayah Kabupaten Jepara. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 mengalokasikan sejumlah dana yang ditujukan untuk memberikan jaminan kesehatan daerah bagi penduduk
Kabupaten
Jepara
guna
mempercepat
pencapaian
cakupan
kepesertaan JAMKESDA, DPA Dinas Kesehatan Tahun 2012. Untuk memperoleh pelayanan JAMKESDA di rumah sakit ini masyarakat harus punya
6
kartu JAMKESDA, yang pengurusanya di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Tapi kenyataanya masih sering dijumpai dimasyarakat terhadap sulitnya mencari kartu Jamkesda, Kualitas jasa sulit diukur, menurut Wyckof kualitas jasa merupakan tingkat
kesempurnaan
yang
diharapkan
dan
pengendaliannya
atas
kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan pengguna jasa. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service dan perceived service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk (Tjiptono, 1996). Dengan demikian baik atau buruknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa memenuhi harapan pengguna jasa secara konsisten. Pasuraman, Zeithaml dan Berry mengembangkan model Serv Qual (Service Quality) untuk mengukur kualitas jasa dengan dimensi - dimensi pengukur antara lain, keandalan (Reability), daya tanggap (Responsiveness), jaminan (Assurance), empati (Empathy), dan bukti riil (Tangible) (Tjiptono, 1999). Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara perlu mengidentifikasi apakah pelayanan yang selama ini diberikan telah sesuai dengan harapan masyarakat.
7
Hal ini sebagai bukti perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terhadap kepuasan masyarakatnya. Apabila harapan masyarakat lebih besar dari tingkat layanan yang diterima, maka masyarakat tidak puas. Sebaliknya apabila harapan masyarakat sama/lebih kecil dari tingkat layanan yang diterima, maka masyarakat akan puas. Lima dimensi pelayanan tersebut, manakah yang paling dominan mempengaruhi kepuasan masyarakat Kabupaten Jepara dalam memperoleh kartu JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Pelayanan merupakan rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain yang disertai keramah-tamahan dan kemudahan - kemudahan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Memberikan pelayanan yang baik kepada orang lain pada hakekatnya menunjukkan perasaan senang kepada orang lain. Memuaskan masyarakat sebenarnya adalah memuaskan kebutuhan - kebutuhan mereka. Sebagai seorang pemberi pelayanan maka dihadapkan pada tantangan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelayanan jasa sering “terlihat” bila hubungan interpersonal, seperti peristiwa memberi dan menerima yang dilakukan produsen dan pengguna jasa. Peristiwa ini lebih menekankan atau diukur pada kepuasan. Jadi sifatnya menjadi subyektif. Subyektifitas ini sangat tergantung pada siapa yang memberi jasa dan siapa yang menerima atau menggunakan jasa tersebut (Assauri, 1999). Dengan demikian kinerja perusahaan menjadi penentu vital tingkat kualitas jasa yang dimiliki. Kualitas lebih menekankan aspek kepuasan
8
dan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan, sehingga dengan keunggulan kualitas jasa memberikan kontribusi yang besar pada kepuasan. Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan menurut John Sviokla adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan (Lupiyoadi, 2001:147). Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang kepuasan masyarakat setelah menerima pelayanan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, dengan ini bisa diketahui dimensi pelayanan manakah yang paling dominan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara lebih meningkatkan lagi pelayanan yang belum dominan mempengaruhi kepuasan masyarakat dan mempertahankan
pelayanan
yang
dominan
mempengaruhi
kepuasan
masyarakat.
1.2. Ruang Lingkup Masalah Dalam pembatasan nantinya supaya tidak terlalu luas, maka diperlukan batasan - batasan yang jelas. Sehingga permasalahan tidak keluar dari jalur yang diinginkan. Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini yaitu obyek penelitian ini difokuskan pada Masyarakat pencari kartu JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
9
1.3 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembatasan masalah tersebut diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu; 1. Apakah faktor bukti fisik berpengaruh pada kepuasan Masyarakat untuk memperoleh kartu JAMKESDA. 2. Apakah fakto kehandalan berpengaruh pada kepuasan Masyarakat untuk memperoleh kartu JAMKESDA. 3. Apakah faktor daya tanggap berpengaruh pada kepuasan Masyarakat untuk memperoleh kartu JAMKESDA. 4. Apakah faktor jaminan berpengaruh pada kepuasan Masyarakat untuk memperoleh kartu JAMKESDA. 5. Apakah faktor empati berpengaruh pada kepuasan Masyarakat untuk memperoleh kartu JAMKESDA. 6. Apakah secara simultan faktor bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh pada kepuasan Masyarakat untuk memperoleh kartu JAMKESDA. 1.4. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisis pengaruh faktor bukti fisik terhadap kepuasan Masyarakat untuk memperoleh kartu Jamkesda.
10
2. Untuk menganalisis pengaruh faktor kehandalan terhadap kepuasan Masyarakat untuk memperoleh kartu Jamkesda. 3. Untuk menganalisis pengaruh faktor daya tanggap terhadap kepuasan Masyarakat untuk memperoleh kartu Jamkesda. 4. Untuk menganalisis pengaruh faktor jaminan terhadap kepuasan Masyarakat untuk memperoleh kartu Jamkesda. 5. Untuk
menganalisis
pengaruh
faktor
empati
terhadap
kepuasan
Masyarakat untuk memperoleh kartu Jamkesda. 6. Untuk menganalisis secara simultan pengaruh faktor bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan Masyarakat untuk memperoleh kartu Jamkesda. 1.5. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian digunakan untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada bidang ekonomi jurusan manajemen sekolah tinggi ilmu ekonomi nahdlatul ulama’ (STIENU) Jepara yang diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Memberi informasi yang bermanfaat dan sebagai bahan evaluasi terhadap strategi pelayanan yang telah ditetapkan oleh perusahaan terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan agar dapat memuaskan masyarakat pencari kartu Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
11
2. Manfaat Praktis Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan Masyarakat pencari kartu Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
