BAB I PENDAHULUAN. dilihat dari peforma pembangunan infrastrukturnya. Maka dari itu, perbaikan

BAB I - PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur merupakan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik (“Perpres RI Nomor 38 Tahun 2015,” 2015). Saat ini pembangunan proyek-proyek infrastruktur telah menjadi salah satu program yang diprioritaskan oleh Pemerintah, sebagaimana tergambar dalam sejumlah kebijakan yang diambil Pemerintah. Adapun alasan yang menjadi dasar kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah tersebut adalah tingat kebutuhan masyarakat yang tinggi atas keberadaan infrastruktur sebagai salah satu faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Persoalan mendasar mengenai kemajuan pembangunan nasional yaitu dapat dilihat dari peforma pembangunan infrastrukturnya. Maka dari itu, perbaikan infrastruktur akan mampu mendorong peforma ekonomi nasional dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan dapat menstimulasi sector riil (multiplier

effect).

Ketersediaan

infrastruktur

juga

mempercepat

pemerataan

pembangunan melalui pembangunan infrastruktur sehingga mendorong investasi yang baru, lapangan kerja yang baru dan meningkatnya pendapatan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Konektivitas antar penduduk suatu negara semakin dekat dan membuka isolasi bagi masyarakat terbelakang (Suroso, 2015). Namun, pembangunan infrastruktur memerlukan biaya yang tidak sedikit. Di Indonesia, masalah pembiayaan I-1

http://digilib.mercubuana.ac.id/

BAB I – PENDAHULUAN

pembangunan infrastruktur adalah masalah penting yang perlu dicarikan solusinya dikarenakan kemampuan Pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur dengan menggunakan dana publik yang berasal dari anggaran negara sangat terbatas. Saat ini infrastruktur Indonesia masih menduduki rangking ke-56 dunia dan masih relatif tertinggal dibandingkan negara-negara inti ASEAN lainnya. Masalah utama pembangunan infrastruktur di negara “emerging market” saat ini adalah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Pemerintah dibandingkan jumlah infrastruktur yang akan dibangun pada periode waktu yang sudah direncanakan. Dengan pertimbangan kebutuhan dalam negeri yang sudah mendesak dan persaingan investasi, pemerintah merasa penting untuk semakin memperhatikan sektor infrastruktur dengan mengadakan berbagai program dan proyek. Pada umumnya, proyek infrastruktur membutuhkan dana dan effort yang besar, expertise yang khusus serta jangka waktu penyelesaian proyek yang panjang. Maka dari itu, Pemerintah tengah menjalankan reformasi struktural dari sisi anggaran, mulai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), penghematan anggaran perjalanan dinas dan rapat hingga mencabut subsidi Premium serta merealisasikan subsidi tetap pada BBM jenis solar. Kebijakan tersebut semakin memperlebar ruang fiskal pada APBN tahun 2015 hingga tercatat sekira lebih dari Rp 240 triliun. Pemerintah berkomitmen mengalihkan penghematan itu kepada infrastruktur demi peningkatan investasi. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menjadi pedoman utama kementerian/lembaga dalam menyusun program infrastruktur dasar. Dengan itu, mekanisme pelaksanaan program infrastruktur bisa terarah, siap, dan cepat dilakukan. Dapat diperkirakan selama 2015-2016 Pemerintah hanya mampu I-2



membiayai maksimal 40% dari total kebutuhan dana seperti dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019. Bappenas memperkirakan untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN 2015–2019, dana yang diperlukan mencapai Rp5.591 triliun. Target pembangunan infrastruktur pun disusun dengan sangat ambisius dalam RPJMN 2015-2019. Setidaknya terdapat beberapa infrastruktur yang ditargetkan akan dibangun selama lima tahun mendatang, seperti 2650 km jalan baru, 3258 km jalur kereta api, 1000 km jalan tol, 49 waduk baru, 15 bandara baru, 2 kilang minyak yang masing-masing berkapasitas 300 ribu barrel, dan lain sebagainya. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah pusat dan daerah hanya mampu untuk menyediakan dana sebesar Rp1.131 triliun. Dengan demikian, ada selisih pendanaan (financing gap) sebesar Rp4.460 triliun.

Gambar 1.1 Indikatif Kebutuhan Investasi Infrastruktur 2015-2019

Sumber: The National Medium Term Development Plan 2015-2019, Nasional Development Planning Agency

Selama ini pendanaan pembangunan infrastruktur diidentikkan dengan anggaran APBN, sehingga pihak swasta belum berperan optimal dalam pengembangan infrastruktur. Sementara terkait pendanaannya, anggaran negara tidak mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Pemerintah memerlukan skema I-3



alternatif pembiayaan infrastruktur di dalam negeri. Pemerintah masih terus mengembangkan skema-skema alternatif untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, seperti Bank Infrastruktur dan penerbitan Obligasi Infrastruktur. Pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia terbagi dalam dua pendekatan. Pertama, pembangunan infrastruktur dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua, pemerintah mengundang pihak swasta untuk bermitra dalam pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) dimana pihak perbankan, investor, pasar modal dapat berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur tersebut atau dengan badan usaha baik swasta, BUMN/BUMD, maupun koperasi. Dalam kondisi keterbatasan anggaran baik pada APBD maupun APBN dan kebutuhan akan inovasi peningkatan layanan infrastruktur maka partisipasi swasta menjadi variabel yang layak dipertimbangkan. Kemampuan pendanaan, inovasi teknologi, keahlian pengoperasian dan kecepatan yang dimiliki merupakan kelebihan yang harus dimanfaatkan Pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, sehingga Pemerintah akan menikmati output atas infrastruktur dan digunakan dengan sebaik baiknya untuk kebermanfaatan publik. Penjelasan lebih lanjut, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi selisih pendanaan (financing gap) dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, meningkatkan peran swasta dan percepatan proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) / PPP. Dalam hal ini, percepatan proses pengadaan dengan melakukan revitalisasi dan harmonisasi peraturan perundangan tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS): Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden I-4



(PP) 78/2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, PP 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Membentuk Pusat KPS dan simpul-simpul KPS (di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) untuk memperkuat jejaring KPS. Kedua, penugasan kepada BUMN. Dalam hal ini, penugasan BUMN untuk proyek-proyek strategis seperti PLTA, jalan tol trans sumatera, waduk, angkutan pelayaran serta penyediaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang ditugaskan dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Ketiga, jaminan ketersediaan tanah. Dalam hal ini, dengan cara pembentukan Bank Tanah dan alokasi khusus untuk pengadaan tanah. Keempat, penyediaan skema pembiayaan untuk mendukung percepatan proyek infrastruktur. Dalam hal ini dapat melalui cara availability payment, Dana Penyiapan Proyek (PDF) – Transaksi, Viability Gap Fund (VGF), serta Bank Infrastruktur. Dari penjelasan mengenai kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah, jika dikaitkan dengan janji Pemerintah dalam Nawacita untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia yang telah mulai diwujudkan pada tanggal 30 April 2015, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera menjadi perhatian khusus dalam hal ini, dikarenakan proyek ini memiliki arti penting terutama untuk mempercepat konektivitas antara Jawa dan Sumatera, melalui paket pekerjaan Merak-BakauheniBandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengurai kemacetan yang kian parah di sisi utara Sumatera, yaitu dari Medan ke Binjai dan Palembang ke Indralaya maupun sebaliknya. Pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan tol menjadi salah satu prioritas utama dalam rencana pembangunan Pemerintah karena dampak berantai yang dihasilkannya. Sejumlah I-5



manfaat potensial dari pembangunan jalan dan sektor transportasi secara umum yaitu, manfaat ekonomi dengan perubahan biaya relatif dari sarana transportasi baru terhadap sarana transportasi lama; peningkatan ketersediaan sarana transportasi; peningkatan kualitas perjalanan; peningkatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan pola dan struktur konsumsi masyarakat; peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, dan sebagainya. Sebuah kajian yang dilakukan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (“Kajian Dampak Infrastruktur Jalan Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah”) menunjukkan bahwa setiap rupiah yang diivenstasikan untuk pembangunan jalan di Jawa dalam kurun waktu 1998-2003, menghasilkan nilai tambah sebesar Rp1.460 bagi pembangunan ekonomi. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa investasi pembangunan jalan di Sumatera menghasilkan dampak dua kali lebih besar dibandingkan sekedar perbaikan jalan (Kementerian Kesekretariatan Negara RI, 2015). Pembangunan Jalan Tol Ruas Kota Palembang – Indralaya (Palindra) merupakan salah satu bagian dari paket 4 ruas Tol Trans - Sumatera yang mana termasuk dalam proyek RPJMN 2015-2019 dalam payung hukum PP Nomor 2 Tahun 2015. Jalan Tol Palembang - Indralaya diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian, selain itu juga diharapkan dapat mengurai kemacetan yang kini melanda ruas jalan di Kota Palembang – Indralaya. Di lain hal, diharapkan dapat mendukung kegiatan Asian Games 2018 yang rencananya akan diselenggarakan di Palembang. Pengadaan infrastruktur sebagai fasilitas publik yang layak secara ekonomis namun belum layak secara finansial seperti Jalan Tol Trans Sumatera, dapat dilakukan dengan beberapa skema, yaitu: pelelangan umum oleh Pemerintah, pelelangan umum oleh Pemerintah yang sebelumnya melalui pemrakarsaan oleh Badan Usaha, atau I-6



penugasan khusus oleh Pemerintah kepada BUMN. Untuk merealisasikannya, Pemerintah menugaskan PT HK untuk melaksanakan pengusahaan 4 ruas jalan tol di Sumatera dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. 1.2

Perumusan Masalah Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang diatas, maka

perumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1.

Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembiayaan pembangunan Jalan Tol Palembang – Indralaya?

2.

Bagaimana analisis skema pembiayaan pembangunan Jalan Tol Palembang – Indralaya?

3.

Strategi apa saja yang perlu ditempuh dalam pembiayaan pembangunan Jalan Tol Palembang – Indralaya agar dapat dilaksanakan dengan baik?

1.3

Tujuan Penelitian Adapun maksud dan tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1.

Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi pada pembiayaan pembangunan Jalan Tol Palembang – Indralaya.

2.

Melakukan analisis skema pembiayaan pembangunan Jalan Tol Palembang – Indralaya.

3.

Merumuskan strategi pembiayaan pembangunan Jalan Tol Palembang – Indralaya sehingga dapat terlaksana dengan baik.

I-7



1.4

Manfaat Penelitian Penyusunan penelitian ini diharapkan mampu mendapatkan beberapa manfaat

sebagai berikut, yaitu: 1. Bidang ilmu Manajemen Konstruksi (Infrastruktur), Universitas Mercu Buana dan perguruan tinggi lainnya dengan harapan dapat menambah pengetahuan mengenai pembiayaan proyek infrastruktur serta dapat menambah literatur pengetahuan mengenai sumber pembiayaan infrastruktur. 2. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan manajemen infrastruktur khususnya pembiayaan dan lebih mengetahui struktur pembiayaan yang optimal. 3. Memberikan sumbang pikiran dan bahan pertimbangan Pemerintah tentang skema pembiayaan yang layak dijadikan sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur dengan melihat dari segi kendala-kendala atas sumber pembiayaan tersebut. 1.5

Ruang Lingkup Masalah Agar pembahasan dalam penulisan bisa lebih terarah dan sistematis, maka

ruang lingkup pembahasan penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur Jalan Tol Palembang – Indralaya yang meliputi mekanisme, analisis, dan strategi – strategi pembiayaan Jalan Tol Palembang – Indralaya. 1.6

Sistematika Penulisan Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis membagi dalam beberapa

bab yang dapat diuraikan pada halaman I-9. I-8



BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup masalah dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi mengenai dasar- dasar teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendukung penulisan ini yang disadur dari berbagai literatur. BAB III METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi metode pengumpulan data dan metode analisis data. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi mengenai penguraian formulasi model skema pembiayaan proyek Jalan Tol Palembang - Indralaya yang meliputi tahapan (1) identifikasi kendala-kendala pada proyek; (2) analisis pembiayaan proyek; dan (3) startegi pembiayaan yang dapat ditempuh. BAB V PENUTUP Bab ini berisi simpulan pokok berdasarkan keseluruhan analisa yang dibahas sebelumnya, pada bab ini juga diberikan saran – saran yang dapat bermanfaat untuk penyempurnaan dan kebaikan penelitian atau pengembangan lebih lanjut.

I-9


BAB I PENDAHULUAN. dilihat dari peforma pembangunan infrastrukturnya. Maka dari itu, perbaikan

Recommend Documents