BAB I PENDAHULUAN. dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, misalnya pembangunan dibidang ekonomi, apabila pembangunan ekonokmi telah berjalan dengan baik maka pembangunan dibidang lain akan berjalan dengan baik. (Siagian, 2000:4) Suatu skema baru otonomi daerah yang didalamnya termuat semangat melibatkan masyarakat, dengan menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat, maka dengan sendirinya harus adanya seluruh aspirasi masyarakat semenjak dini (Abe, 2005) Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah, melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah.

Universitas Sumatera Utara

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah juga harus ada sebab masyarakat adalah pemilik kedaulatan, masyarakat adalah membayar pajak dan masyarakat adalah subjek dalam pembangunan. Selain itu, program-program yang di rumuskan dan dilaksanakan secara partisipasi turut memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat dalam perencanaan yang menyangkut kesejahteraan mereka dan melaksanakan sendiri serta memetik hasil program yang dicapai. Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri. Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya. Dimana dominasi Negara berubah menjadi institusi lokal, untuk itu peran serta langsung masyarakat sangat diperlukan dan terus diperkuat dan diperluas. Dengan demikian istilah partisipasi tidak sekedar menjadi retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh”


terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan, terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat kualitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokallah yang mengetahui apa permasalahan yang di hadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya, bahkan pola mereka akan mempunyai “pengetahuan lokal” untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian ragam dan kadar partisipasi seringkali ditentukan secara massa yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khsususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan programprogram atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahapan perencanaan bahkan pengambilan keputusan.


Keberhasilan penyelenggaraan otonomi masyarakat desa tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat. Di desa telah dibentuk pemerintah desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud dari demokrasi yang berfungsi sebagai lembaga legislatif desa. Secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum Negara dan pemerintahan ini terbentuk, etensitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat sitiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat, secara relatif mandiri dari campur tangan etensitas kekuasaan dari luar. (Santoso, 2003:2) Adanya kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan. Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU No. 32 Tahun 2004 tetang pemerintah daerah. Maksud dan tujuan UndangUndang tersebut adalah menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah, karena dengan pembangunan daerah itulah yang akan dapat menjangkau pelosok negeri.


Konsekuensi implementasi otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah desa, terdapat dalam pasal 206 yaitu mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup sebagai berikut: 1. Urusan pemerintah desa yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. 2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. 3. Tugas

pembantuan

dari

pemerintah,

pemerintah

provinsi,

dan

atau

pemerintah/kabupaten/kota. 4. Urusan pemerintah lainya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Kemudian dalam pasal 208 terdapat tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah. Makna utama dari undang-undang ini bagi desa adalah kedudukan desa yang tidak lagi dibawah kecamatan. Desa adalah entitas politik yang otonom. Fungsi kecamatan dalam konteks ini adalah sekedar menjalankan fungsi administratif dan koordinatif di wilayah kecamatan, sesuai dengan status kecamatan yang tidak lagi menjadi sebuah wilayah kekuasaan melainkan sekedar sebagai perpanjangan dari kabupaten. Pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah yang dimaksud adalah termasuk didalamnya pemerintah desa. Pemerintah desa diharapkan mampu membentuk daerah baik kemampuan ekonomi, potensi daerah, kependudukan, sosial politik maupun pertahanan dan keamanan. Disini jelas bahwa pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan


otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah. Hakikat otonomi daerah adalah efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ada pada akhirnya bernuansa pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, disamping untuk memberi peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi, dan bila dikaitkan dengan pemerintah desa yang keberadaanya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, maka sejalan dengan otonomi daerah yang dimaskud, upaya untuk memberdayakan pemerintah desa harus dilaksanakan, karena posisi pemerintah yang paling dekat masyarakat adalah pemerintah desa Peran

serta

masyarakat

dan

partisipasinya

dalam

pelaksanaan

dan

penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana pemerintah desa (Kepala Desa) sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan besifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang terjadi adalah kefakuman. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yaitu pada pasal 208 “Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa yaitu pasal 8 yang isinya “Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud


dalam pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dari ketentuan diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa adalah sebagai administrator pembangunan pada bidang pemerintahan, administrator pada bidang kemasyarakatan, administrator pada bidang ekonomi, administrator pada bidang keamanan dan ketertiban, dan administrator pada bidangbidang hukum dan adat Konsekuensi dari kenyataan tersebut, pemerintah desa (Kepala Desa) harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Keadaan inilah yang terkadang kurang dipahami oleh pemerintah desa sehingga antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi tidak pernah bersentuhan, dengan kata lain antara ketentuan dengan rasa ego yang saling berhadapan. Hal yang menarik dan sejauh pengamatan penulis di Desa Pulau Kumpai terlihat bahwa pemerintah desa (Kepala Desa) belum maksimal dalam melakukan fungsi motivator sebagai pemerintah desa. Dan keadaan yang terjadi di Desa Pulau Kumpai pemerintah desa yakni kepala desa sebagai motivator pemerintahan tidak terwujud di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan akan kebutuhan masyarakat dalam bidang tidak terpusatkan kepada salah satu tempat strategis yang secara khusus sebagai tempat pelayanan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan” (Studi Kasus di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)


B. Perumusan Masalah Perumusan masalah sangat penting agar di ketahui arah jalannya suatu penelitian. Batasan

masalah

bukan

batasan

pengertian.

Tidak

jarang

mahasiswa

yang

mencampuradukkan kedua jenis batasan tersebut. Ada yang menganggap sebagai dua hal tetapi sama. Ada yang mengunakan secara tebalik. Batasan masalah merupakan sejumlah masalah yang merupakan pertayaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Dengan makna tersebut maka batasan masalah sebenarnya adalah batasan permasalahan. (Arikunto, 2005:14) Berpangkal tolak dari latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pulau Kumpai? 2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pulau Kumpai?

C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Pulau Kumpai. 2. Untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Pulau Kumpai.


3. Untuk mengetahui faktor-fakor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Pulau Kumpai.

D. Manfaat Penelitian Setelah selesai penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi kami sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah: 1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang mengunakannya. 2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat di Kecamatan Pangean dalam melaksanakan pembangunan. 3. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa. 4. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan brfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan


E. Kerangka Teori Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan yang sifatnya hanya coba-coba (trial and error). Adanya landasan teoritis merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2003:55) Menurut Hoy dan Miskel (dalam Sugiyono, 2003:55), teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Berdasarkan rumusan diatas, maka dalam bagian ini penulis akan mengemukakan teori, pendapat, serta gagasan yang akan menjadi titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini, yaitu: 1. Peranan Pemerintah Desa 1.1 Peranan Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989) Menurut Soekanto (1990:268) peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Artinya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti kepala desa yang merupakan pemerintahan desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.


Adapun peranan seseorang seperti yang dikatakan oleh Levinson (1996:204) meliputi: 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan disini di artikan sebagai rangkaian peraturan yang memimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat. Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 304) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu peristiwa. Pendapat Ali tersebut mangandung maksud yaitu dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki tanggungan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peran dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

1.2 Pemerintah Desa Dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan

pemerintah desa.

Perangkat desa terdiri dari

Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari


pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat. Desa di kabupaten secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat istiadat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan sebaga unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh dan pemuka masyarakat lainya. Masa

jabatan anggota BPD adalah

6 (enam)

tahun

dan

dapat

diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Badan Permusyarawatan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun wewenang BPD yaitu membahas rancangan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia


pemilihan kepala desa, menggali menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyusun tata tertib BPD Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak, meminta keterangan kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat. Anggota BPD mempunyai kewajiban mangamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mempertahankan dan memilihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memproses pemilihan kepala desa, mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga masyarakat. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, menurut Nurcholis (2005:138) pemerintah mempunyai tugas pokok: 1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat 2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat (Rivai, 2004:53)


Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut: 1. Fungsi Instruktif Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. 2. Fungsi Konsultatif Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masayarakat-masyarakat yang di pimpinnya. 3. Fungsi Partisipasi Dalam

menjalankan

fungsi

ini

pemerintah

desa

berusaha

mengaktifkan

masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. 4. Fungsi Delegasi Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan. 5. Fungsi Pengendalian Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam. Koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.


Dalam melaksankan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Berdasarkan pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 bahwa pemerintah

desa

mempunyai

tugas

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan. Pertama, urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. Kedua, urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana

prasarana

fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Ketiga, urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas kepala desa mempunyai wewenang: a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD b. Mengajukan rancangan pengaturan desa c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mangenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD e. Membina kehidupan masyarakat desa f. Membina preekonomian desa


g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengendalian dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh fungsi pemerintah desa tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan dalam aktivitas pemerintah desa secara integral. Pelaksanaan berlangsung sebagai berikut: 1. Pemerintah desa berkewajiban manjabarkan program kerja 2. Pemerintah desa harus berusaha mengembangkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat 3. Pemerintah desa harus berusaha memberikan petunjuk yang jelas 4. Pemerintah desa harus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing 5. Pemerintah desa harus mampu mengembangkan kerjasama yang harmonis 6. Pemerintah desa harus mampu menumbuh dan mengembangkan kemampuan memiliki tanggung jawab 7. Pemerintah desa harus mampu mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali Dari ketentuan diatas telah dijelaskan fungsi dan tugas pemerintah desa akan tetapi perlu diketahui bahwa pentingnya kerjasama dengan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan, apakah itu tujuan individu atau kelompok. Berangkat dari


kenyataan bahwa secara interen dalam diri setiap manusia terdapat keterbatasanketerbatasan, baik dalam arti fisik maupun intelektual. Dalam berbagai keterbatasan tersebut tidak memungkinkan seseorang manusia memuaskan segala keinginan, harapan, cita-cita dan kebutuhannya apabila bekerja sendirian tanpa bantuan oleh orang lain. Dalam suatu masyarakat yang sederhana sekalipun, dalam keadaan mana tujuan yang hendak dicapai masih sederhana dan kebutuhan yang hendak dicapai tidak rumit, kerjasama dengan orang lain sudah dirasakan pentingnya. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa masyarakat terdiri dari individuindividu yang mempunyai jati diri yang khas dengan cita-cita, harapan, keinginan dan kebutuhan yang berbeda, perbedaan tersebut harus diterima dan diakui sebagai kenyataan. Mengakui dan menerima kenyataan secara implisit juga berarti bahwa manusia merupakan makhluk yang dinamis. Salah satu implikasi dinamika itu ialah bahwa makin maju seseorang dan suatu masyarakat maka kebutuhannya pada giliranya menjadikan upaya pencapaiannya semakin sulit (Siagian, 2000:132). Dua manisfestasi yang menonjol dari dinamika tersebut adalah sebagai berikut: 1. Semakin maju suatu masyarakat, mereka semakin sadar bahwa pemuasan kebutuhan yang bersifat fisik saja seperti sandang, pangan dan papan tidak lagi memadahi seperti kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan sosial, pengakuan akan harkat dan martabat, serta jaminan perolehan haknya terutama yang bersifat azasi. 2. Berkat keberhasilan suatu Negara menyelenggarakan pembangunan dibidang sosial budaya khususnya pendidikan, para warga Negara dan masyarakat semakin


cerdas sehingga membuat mereka semakin sadar akan hak dan kewajiban, meskipun harus diakui bahwa tidak sedikit diantara mereka yang cenderung lebih mengutamakan perolehan haknya dibandingkan dari kewajiban Dari dua hal diatas terlihat bahwa dinamika masyarakat baik secara individu sebagai masyarakat dan akhirnya sebagai bangsa menuntut peningkatan peranan pemerintah desa dengan seluruh jajarannya untuk memainkan peranan secara proaktif dan menyelenggarakan fungsinya secara efisiensi dan efektif. Untuk mewujudkan peranan pemerintah desa tersebut maka perlu dan harus melakukan komunikasi dengan masyarakat supaya mereka mengerti tentang ide pembangunan

sehingga

dapat

dan

mau

berpartisipasi

dalam

perencanaan,

pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang akan dan sedang dilakukan.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 2.1 Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi dapat di definisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.


Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu: pertama, partisipasi merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk mambantu memajukan program desa atau disebut pembangunan partisipasi. Kedua, partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun. Partisipasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Menurut Juliantara (2004:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebutpun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan. Menurut Adisasmita (2006:38) partisipasi masyarakat dapat di definisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Peningkatan partisipasi masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada


pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut: a. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi) b. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan) c. Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efesiensi) Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengarkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum atau sebanyaknya orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan.

Maka

secara

umum

partisipasi

dapat

diartikan

sebagian

“pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Menurut Dwipayana (2003:81), partisipasi menyangkut dua dimensi yakni keluar dan kedalam. Yang pertama, menyangkut partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri dan kedua, menyangkut partisipasi warga desa terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri adalah menyangkut seberapa besar keikutsertaan aparatur desa dalam pembangunan desa, hal ini dapat tercermin dari penegakkan demokrasi, manjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga adat ataupun agama yang ada, pengelolaan konflik dan menciptakan masyarakat yang mandiri serta menjalankan pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku.


Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebutpun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat mensetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Muncul apabila mereka dapat mensetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal. Menurut Tjokromidjojo (dalam Safi’i, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu: a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuhkembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging), rasa tanggung jawab (sense of responbility) dari masyarakat secara sadar, bergairah dan tanggung jawab (Tjokromidjojo, 2002).


Menurut Taliziduha Ndraha ada beberapa wadah bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, sebagai berikut: 1. Wadah partisipasi buah pikiran (yang diberikan dalam rapat), rapat yang dimaksud seperti rapat mingguan di desa, seminar, penataran-penataran. 2. Wadah partisipasi tenaga. Yang diberikan dalam perbaikan pembangunan agar partisipasi tenaga merupakan pendorong, perlu di usahakan penertiban, penjelasan-penjelasan tentang manfaat. Dari partisipasi ini banyak hal yang didapat antara lain bangkitnya rasa berlomba, rasa tanggung jawab. 3. Wadah partisipasi benda. Dikalangan masyarakat masih hidup kesediaan memberikan harta benda terhadap usaha yang dirasakan meringankan beban hidup mereka seperti perbaikan kondisi jalan, sumbangan, ronda malam. 4. Wadah partisipasi keterampilan. Di desa banyak yang memiliki keterampilan, tetapi belakang ini mangalami skill drain, karena mereka telah mengalir ke kota. Dilihat dari pengamatan penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Faktor-faktor yang bisa menjadi daya pendorong agar masyarakat ikut berpartisipasi yaitu: a. Partisipasi dilakukan melalui usaha penerapan demokrasi artinya masyarakat desa diberikan kesempatan memilih dan memutuskan apa yang dikehendakinya baik diantara alternatif pemerintah maupun dari alternatif masyarakat itu sendiri.


b. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. c. Partisipasi dilakukan melalui upaya perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa. d. Setiap keputusan masyarakat, sepanjang mengenai kepentingan mereka harus dihormati dan diakui. Faktor-faktor yang menjadi penghambat masyarakat tidak ikut berpartisipasi adalah: a. Faktor ekonomi Lapisan masyarakat setempat lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari. Pada umumnya sebagian besar masyarakat memiliki mata pencharian bertani, dengan bertani mereka merasa kebutuhan masih belum mencukupi sehingga, masyarakat menilai bahwa pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah. b. Pendidikan yang relatif rendah Dengan adanya tingkat pendidikan yang relatif rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu sehingga, seseorang kurang memahami permasalahan yang dihadapi. c. Terdapatnya kecederungan kaum elit komunitas atas saja yang mampu dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.


d. Dewasa ini pembangunan masyarakat lebih berbaur politik artinya pembangunan masyarakat dijadikan alat komunikasi politik atau simbol politik. Partisipasi yang dilibatkan warga desa adalah menyangkut keikutsertaan yang bertalian dengan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang dapat terlihat dari bentuk partisipasi masyarakat baik dari segi moral ataupun material. Ikut menyumbang ide-ide, peduli terhadap pembuatan keputusan dan hasil keputusan, berperan

aktif

dalam

kegiatan-kegiatan

desa

dan

senantiasa

menunaikan

kewajibannya selaku warga Negara yang baik yaitu dengan membayar pajak yang berguna pendanaan pembangunan di desa itu sendiri pada khususnya maupun untuk pembangunan Negara ada umumnya merupakan sedikit contoh bagaimana bentuk dari partisipasi masyarakat yang harus dilakukan. Selanjutnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan yang sering di abaikan dan hampir tidak kelihatan adalah partisipasi dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan bahwa selama ini kebijakan-kebijakan yang ada adalah kebijakan yang diambil secara sepihak yaitu pemerintahan itu sendiri baik dari level yang paling atas (pemerintah pusat) sampai pada akhirnya jatuh kepada kepala desa. Pengambilan keputusan ini seringkali tidak melibatkan masyarakat desa sehingga pada tiap-tiap desa untuk wilayah tertentu akan sulit menterjemahkan kebijakan yang ada karena tidak sesuai dengan kondisi maupun keinginan masyarakat setempat. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan sangat tergantung kepada siapa yang menentukannya, bagaimana proses penentuannya serta bagaimana diimplementasikanya agar masyarakat dapat membangun opini dan menentukan berpihakan publik, maka diperlukan suatu mekanisme yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu harus ada


rumusan ataupun strategi yang di ciptakan guna melibatkan masyarakat dalam pengambilaan keputusan mengenai kebijakan yang bersifat langsung melibatkan kepentingan desa dan masyarakat desa itu sendiri. Hidayat (2004:74) membuat strategi perencanaan bersama masyarakat yaitu melalui serangkaian aktivitas perencanaan bersama masyarakat berusaha menguatkan kapasitas masyarakat sekaligus mengupayakan kerjasama/kemitraan yang lebih erat antar berbagai pelaku pembangunan (Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat) dalam menghasilkan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan daerah. Strategi perencanaan masyarakat yang dilakukan adalah untuk menjadikan partisipasi masyarakat bukan sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan alasan kebaikan hati melainkan dimaksudkan sebagai suatu pelayanan dasar yang tersedia dan bagian yang menyatu dalam pengelolaan pembangunan daerah di era ini. Adapun tujuan dari serangkaian aktivitas perencanaan bersama masyarakat meliputi antara lain mengurangi berbagai hambatan yang memisahkan antara masyarakat dengan pemerintahannya, mendorong masyarakat dan aparat pemerintah secara bersama-sama untuk mencapai jalan keluar dari berbagai masalah umum

yang

demokratisasi,

mereka

hadapi,

membangun

sekaligus

kapasitas

berkontribusi

lokal

untuk

dalam

mendorong

pembangunan pengelolaan

pembangunan daerah secara partisipatif, sebagai hasil dari pendekatan yang diupayakan. Untuk itu keterlibatan antara kedua belah pihak ini (Aparat pemerintah dan masyarakat) dalam pembangunan sangatlah di butuhkan guna kemajuan bersama sebagai bentuk orientasi dari pembangunan. Dengan demikian selanjutnya penulis akan menekan penulisan ini pada sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam berbagai kebijakan


yang ada di desa tersebut, pertisipasi yang berbentuk materi yang merupakan bentuk parstisipasi paling konkret dalam pembangunan, partisipasi dalam tenaga yang tercermin dari keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sangatlah dibutuhkan guna kemajuan bersama sebagai motivasi guna pembangunan yang berkelanjutan.

2.2 Pembangunan dalam

Agus

Suryono

memberikan

definisi

pembangunan

bahwa

pembangunan seharusnya merupakan suatu proses yang saling terkait antara proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan demokrasi politik yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif (circular cumulative caution). Pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga negaranya (Budiman, 1995:1). Menurut

Suroto,

pembangunan

adalah

usaha

untuk

meningkatkan

kesejahteraan seluruh rakyat. Guna penetapan tujuan dan sasaran pembangunan pada tiap tahap, untuk alokasi sumber-sumber serta untuk mengatasi rintangan keterbatasan dan pertentangan ini dan untuk melakukan koordinasi kegiatan, di perlukan kebijaksanaan yang memuat program dan cara-cara yang relevan dan efektif yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan kata lain, kebijaksanaan berisi tujuan keseluruhan dan tujuan tiap program yang hendak dicapai pada tiap tahap pembangunan, cara yang perlukan dilakukan untuk mengatasi semua atau berbagai keterbatasan, rintangan-rintangan dan pertentangan yang ada atau di perkirakan akan terjadi, cara mengalokasikan sumber-sumber pembangunan yang


optimal, serta cara melakukan koordinasi semua kegiatan yang efektif. (Suroto, 1983:78). Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. Pertama, berarti memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap apa yang diperlukan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Kedua, ia mencakup keadilan (equity), perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang, dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang manfaat tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Dan pada akhirnya pembangunan berarti perhatian yang sungguhsungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya. (Ketaren, 2008:37) Randy dan Riant memberikan definisi pembangunan secara sederhana, yaitu pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Dalam menyelenggarakan tindakan pembangunan, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai kegiatanya. Dana tersebut dihimpun dari warga Negara dalam bentuk: pajak, pungutan, serta yang di peroleh secara internal dari pendapatan bukan pajak dan laba perusahaan publik. Kesejahteraan manusia merupakan fokus dari tujuan pembangunan, motivasi pelaku pembangunan, dan perioritas pembiayaan pembangunan. (Randy dan Nugroho, 2006:10)


F. Definisi Konsep Definisi konsep dalam penelitian digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Menurut Irawan (Dalam Bagong Suryanto, 2005:49) konsep adalah makna yang berada di alam fikiran atau di dunia kepahaman manusia yang dinyatakan kembali dengan sarana lambang perkataan atau kata-kata. Konsep adalah istilah dan definisi yang gunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 1995:33). Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah: a. Peranan merupakan perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan jabatan atau fungsinya. b. Pemerintah desa merupakan Kepala Desa, BPD dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. c. Partisipasi Masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam bentuk uang (benda), pikiran (ide), tenaga (gotong royong). d. Pembangunan merupakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan suatu proses yang saling terkait antara ekonomi, perubahan sosial, dan demokrasi politik. G. Definisi Operasional Menurut Singarimbun (1995:46) definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain defenisi operasional berisi tentang indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur


variabel. Maka yang menjadi operasionalisasi dalam penelitian adalah pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator dari pemerintah desa dilihat dari fungsi kepemimpinan kepala desa: a. Fungsi instruktif, menentukan perintah, mengerjakan perintah, bagaimna cara mengerjakan. b. Fungsi konsultatif, cara menetapkan keputusan. c. Fungsi partisipasi, mengaktifkan orang-orang dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. d. Fungsi delegasi, melimpahkan wewenang sementara kepada bawahan. Dan indikator dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan: a. Wujud atau demensi partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam Musrenbang, misalnya berupa ide, gagasan, materi maupun sumbangan. b. Keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah. Keterlibatan dalam hal ini adalah apakah masyarakat diibatkan dalam proses penyusunan program-program pembangunan, sperti penyusunan program pembuatan jalan, jembatan, sumur bersih, rumah layak huni, Mandi Cuci Kakus (MCK) dan lain-lain. c. Kesesuaian pembangunan derah yang akan dilakukan dengan kebutuhan masyarakat. Artinya apakah program yang ditetapkan sesuai dengan hasil musrenbang yang telah dilaksanakan. d. Kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.


H. Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, definisi operasional dan sistematika penulisan BAB II : METODOLOGI PENELITIAN Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data BAB III : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian dimana penelitian dilakukan BAB IV : PENYAJIAN DATA Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi yang akan dianalisis BAB V : ANALISIS DATA Bab ini memuat analisis data yang diperoleh dari penelitian dan memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti BAB VI : PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran-saran yang disajikan sebagai bahan pertimbangan objek penelitian


BAB I PENDAHULUAN. dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan

Recommend Documents