BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Penerapan
anggaran
berbasis
kinerja
pemerintah
daerah
mulai
dilaksanakan di Indonesia sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 19 ayat (1) dan (2) pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan
bahwa
Kementerian/Lembaga
dalam
melakukan
menyusun
perencanaan
Rencana
Kerja
anggaran, dan
(2012) setiap
Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Di dalam RKA-K/L, setiap program kegiatan mencantumkan target indikator kinerja yang akan dicapai. Ini mencerminkan setiap anggaran yang dialokasikan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai. Namun demikian, hal ini berbeda sama sekali dalam tahap pelaporan. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK-K/L) sama sekali tidak mencatumkan kinerja yang telah dicapai dari anggaran yang telah direalisasikan. LK-K/L hanya bersifat administratif dalam pelaksanaannya, realisasi serapan anggaran menurut jenis dan organisasi sehingga tidak dapat diketahui apakah realisasi anggaran
1
2
tersebut sudah mencapai kinerja yang ditargetkan. Artinya, anggaran berbasis kinerja masih “setengah hati”, hanya dilakukan pada tahap penyusunan, namun tidak pada tahap pertanggungjawaban. Berdasarkan beberapa penelitian, fenomena yang terjadi di beberapa kabupaten di Indonesia dalam proses penyusunan anggaran masih mengacu pada paradigma lama yaitu menggunakan sistem anggaran tradisional yang masih bersifat shopping list. Pemerintah telah mencanangkan metoda penganggaran berbasis kinerja sejak tahun 2005, tetapi pelaksanaannya masih pada instansi pemerintah dalam lingkup kementerian/lembaga (www.deliknews.com). Dalam kasus Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan waktu selama empat hari kepada masing-masing SKPD dalam menyelesaikan
penyusunan
RKA-SKPD
untuk
Tahun
Anggaran
2015.
Penyusunan RKA-SKPD tersebut merupakan salah satu bagian dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan. Jangka waktu penyusunan RKA-SKPD tersebut lebih singkat jika dibandingkan dengan jadwal yang terdapat dalam lampiran peraturan yang seharusnya dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD, yaitu selama delapan minggu. Fenomena yang terjadi dalam penyusunan RKA-SKPD adalah adanya variasi terhadap indikator keluaran atau bahkan tidak terdapat indikator keluaran untuk kegiatan-kegiatan yang sama di seluruh SKPD dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Adanya variasi dan bahkan tidak terdapatnya indikator keluaran tersebut terjadi berulang-ulang dari tahun ke tahun. Lebih jauh lagi,
3
kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Pemerintah Kabupaten Klaten tersebut memiliki proporsi yang signifikan, yaitu rata-rata 9,28% jika dibandingkan dengan total realisasi belanja langsung dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Rincian persentase setiap tahun dijelaskan lebih rinci pada Bab III. Latar Belakang Kontekstual Penelitian Studi Kasus pada Bab III juga menjabarkan informasi rinci mengenai tolok ukur dan target kinerja yang terdapat pada indikator keluaran untuk kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada setiap SKPD.
1.2 Rumusan Masalah Studi Kasus Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang terjadi adalah masih terdapatnya variasi atau bahkan tidak terdapat indikator keluaran untuk kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Pemerintah Kabupaten Klaten.
1.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah “apa indikator keluaran terbaik untuk kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran?”
4
1.4 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah menentukan indikator keluaran terbaik untuk kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.5 Motivasi Penelitian Penelitian ini dilakukan berdasarkan motivasi peneliti untuk memberi masukan dalam penentuan indikator keluaran terbaik untuk kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kepada pihak-pihak terkait.
1.6 Kontribusi Penelitian Penelitian tentang penentuan indikator keluaran terbaik untuk kegiatankegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun kontribusi secara praktis. 1. Kontribusi Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang akan mengembangkan penelitian lanjutan mengenai penentuan indikator terbaik untuk kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Kontribusi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada beberapa pihak yang terkait, yaitu: 1) Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan mengenai indikator keluaran terbaik yang akan dicapai untuk
5
kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sampai dengan penilaian kinerja. 2) Memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam membuat pedoman dengan memberikan acuan mengenai indikator keluaran terbaik yang akan dicapai untuk kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.7 Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini menggunakan sistematika yang terdiri atas bagian utama yang mengandung bab-bab sebagai berikut: 1. Bab I Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah studi kasus,
pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. 2. Bab II Tinjauan Pustaka Bab ini berisi landasan teoretis sebagai rerangka berpikir dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses penyusunan RKA-SKPD, kegiatankegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator kinerja, jenis-jenis indikator kinerja dan kriterianya, serta hasil penelitianpenelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. 3. Bab III Latar Belakang Kontekstual Penelitian Bab ini menjelaskan secara deskriptif tentang gambaran umum organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai objek penelitian yang relevan dengan
6
topik penelitian untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai karakteristik objek penelitian sesuai dengan konsep dan teori yang digunakan pada bab sebelumnya serta proses penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Kabupaten Klaten. 4. Bab IV Rancangan Penelitian Studi Kasus Bab ini berisi rancangan penelitian studi kasus yang dijabarkan dengan rasionalitas
penelitian,
jenis
penelitian,
strategi
penelitian,
metoda
pengumpulan data, metoda analisis data, dan validitas data. 5. Bab V Pemaparan Temuan Bab ini berisi temuan-temuan yang terjadi di lapangan sebagai hasil dari observasi, wawancara, maupun pengolahan dokumen yang menunjukkan faktafakta yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 6. Bab VI Ringkasan dan Pembahasan Bab ini berisi ringkasan yang lengkap mengenai latar belakang, cara, dan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai ringkasan eksekutif. Pembahasan menjelaskan hasil yang diperoleh secara mendalam serta implikasinya. 7. Bab VII Simpulan dan Rekomendasi Bab ini berisi simpulan yang merupakan jawaban dari tujuan penelitaian, rekomendasi dari hasil penelitian yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, serta keterbatasan penelitian dari segi keilmuan dan efektivitas penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada.
