BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembenahan manajemen keuangan negara mulai dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 2003 yang ditandai dengan dikeluarkannya paket undangundang dibidang keuangan negara, yaitu undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. Paket undang-undang tersebut membawa perubahan mendasar dalam penggangaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan. Perubahan penting dalam bidang penganggaran meliputi pengintegrasian sistem akuntabilitas dalam sistim pengganggaran, penyempurnaan verifikasi anggaran, penyatuan anggaran dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah (Medium Terms Expenditure Framework) dalam penyusunan anggaran. Selain itu terdapat perubahan mendasar dalam pendekatan anggaran yang semula menggunakan pendekatan line item budgeting atau incremental budgeting menjadi pendekatan kinerja (performance budgeting). Penggunaan
pendekatan
berbasis
kinerja
dalam
penyusunan
APBN/APBD telah menjadi keharusan pada setiap instransi pemerintah baik
1
2 dipusat maupun didaerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 dan 19 Undang-undang No. 17 tahun 2003. Pemerintah telah mengeluarkan aturan pendukung dalam bentuk Peraturan pemerintah (PP) No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) dalam pasal 4 PP No. 21 tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa RKA-KL disusun dengan menggunakan
pendekatan
Kerangka
Pengeluaran
Jangka
Menengah,
penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja. Pada APBN tahun anggaran 2005 sudah mulai dipergunakan format penganggaran terpadu (unified) dengan tidak ada lagi pemisahan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan dan telah dicoba penggunaan pendekatan kinerja dengan menggunakan format RKP dan RKA-KL. Pada tahun 2006 dilakukan beberapa penyempurnaan dalam penyusunan RKA-KL dengan menggunankan pendekatan kinerja. Saat ini penganggaran berbasis kinerja masih terus berproses dan sedang mencari bentuk dan format yang tepat. Proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program–programnya sesuai dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya
3
1.2. Identifikasi Masalah Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah sebagai berikut : a.
Sejauhmana penyusunan anggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2003, PP No. 20 tahun 2004,PP No.21 tahun 2004, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis lainnya telah memenuhi teori/ prinsip-prinsip penganggaran kinerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diimplementasikan dilapangan oleh pimpinan organisasi pemerintahan yang mengarahkan satuan-satuan kerja menggunakan anggarannya pada program-program yang menjadi prioritas dan sesuai dengan visi pimpinan.
b.
Sejauh mana permasalahan-permasalahan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan yang terjadi di Departemen Perindustrian dapat diperbaiki sedini mungkin.
c.
Apakah penyusunan anggaran ini dibuat berdasarkan perencanaan yang baik dan benar.
d.
Sejauhmana penerapan sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum diterapkan pada Departemen Perindustrian.
e.
Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penyerapan realisasi anggaran pada Departemen Perindustrian .
f.
Langkah-langkah apa yang perlu diambil dalam rangka pencapaian target realisasi anggaran.
4
1.3. Batasan Masalah Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, dan mengingat luasnya aspek-aspek yang terkait dengan anggaran maka dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah sebagai berikut: Bagaimana faktor Besar Pagu, Revisi, Tanda Bintang, P Jawa-Luar Jawa, Pusat-Daerah, Sekolah-Non Sekolah, dan Dekon-Non Dekon mempengaruhi rendahnya penyerapan realisasi anggaran Departemen Perindustrian Republik Indonesia Periode 2008.
1.4. Rumusan Masalah Bertitik tolak dari uraian batasan masalah tesebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Realisasi Anggaran Departemen Perindustrian Republik Indonesia Periode 2008
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian a.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1)
Mendapatkan gambaran rendahnya penyerapan realisasi anggaran Departemen Perindustrian Republik Indonesia Periode Tahun 2008
2)
Mendapatkan
gambaran
faktor-faktor
penyebab
rendahnya
penyerapan realisasi anggaran Departemen Perindustrian Republik Indonesia Periode Tahun 2008
5 b.
Manfaat Penelitian 1)
Secara Akademis Penelitian ini diharapkan dapat turut mengembangkan disiplin Akuntansi Pemerintahan atau Akuntansi Publik. Disamping itu juga, diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi mereka yang berminat melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang akuntasi pemerintahan atau akuntansi publik khususnya yang terkait dengan masalah perindustrian.
2)
Secara Praktis a)
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi para praktisi yang dalam kesehariannya berkecimpung dalam masalah akuntansi pemerintahan atau akuntansi publik khususnya yang berkaitan dengan bagian program pada unit dilingkungan Departemen Perindustrian.
b)
Bagi Pengambil kebijakan sebagai bahan evaluasi guna mengoptimalkan pelaksanaan konsep-konsep penyusunan anggaran
yang
telah
dilaksanakan/dijalankan
saat
ini
khususnya dalam menyusun anggaran belanja Departemen. 3)
Bagi pembaca, Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang proses penyusunan anggaran yang baik konseptual implementasinya.
6 4)
Bagi penulis a)
Bagi
penulis
diharapkan
dapat
memberikan
pengetahuan tentang konsep dasar
dasar
dalam menentukan
rencana anggaran dan dapat di implementasikan secara optimal pada lingkungan pemerintah guna mencapai hasil yang diinginkan. b)
Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan program Magister Manajemen Akuntansi Sektor Publik
1.6. Ruang Lingkup Penelitian a.
Adapun yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: 1)
Pembahasan tentang penerapan penganggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah, khususnya instansi pemerintah pusat yaitu Departemen Perindustrian Republik Indonesia periode Tahun 2008
2)
Pembahasan tentang bagaimana proses penganggaran kinerja dilakukan
sejak
perencanaan
kerja,
penyusunan
anggaran,
persetujuan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai evaluasi anggaran khususnya di lingkungan Departemen Perindustrian Republik Indonesia Periode Tahun 2008. 3)
Dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja secara lebih dini masih dijumpai berbagai permasalahan menyangkut simbolisasi, ritual dan bahasa anggaran, maka penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan berikut
7 4)
Sejauhmana penyusunan anggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2003, PP No. 20 tahun 2004,PP No.21 tahun 2004, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis lainnya telah memenuhi teori/ prinsip-prinsip penganggaran kinerja yang secara simbolik dapat menunjukkan adanya komitmen pimpinan organisasi pemerintahan yang mengarahkan satuan-satuan kerja menggunakan anggarannya pada program-program yang menjadi prioritas dan sesuai dengan visi pimpinan.
b.
Adapun yang tidak dibahas dalam penilitian ini adalah faktor-faktor penyebab eksternal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan realisasi anggaran Departemen Perindustrian periode Tahun 2008 seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia, krisis keuangan global dan lainnya.
