BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah berusaha meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya. Maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut ialah tertib administrasi pengelolaan keuangan Negara, baik yang mencakup uang maupun barang. Tindakan pemerintah
untuk
mendukung
kebijakan
tersebut,
yakni
dengan
menerbitkan aturan turunan, berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (PP dan Perpres). Tujuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ialah dikelolanya keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan tersebut berisi informasi pengelolaan keuangan daerah selama satu periode anggaran. Pengelolaan keuangan yang baik dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan. Pemeriksaan dan penilaian atas LKPD dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan
hasil
akhir
1
berupa
opini.
2
Aset tetap pemerintah daerah merupakan bagian penting pada LKPD karena nilainya yang material. Berdasarkan lampiran I.08 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap yaitu, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Pemerintah daerah memperoleh aset tetap melalui proses pengadaan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap tahapan dari proses pengadaan aset tetap wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, masih banyak LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan WDP karena permasalahan aset tetap. Setiap daerah mempunyai strategi dan kebijakan tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan aset tetap yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri menjadi wilayah terluas kedua di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Wilayah kabupaten yang luas tersebut, berpengaruh juga terhadap jumlah Unit Pengelola Barang (UPB). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009-2014, mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini BPK didasarkan pada hasil pemeriksaan laporan
3
keuangan yang belum menyajikan tata kelola aset daerah dengan baik. Permasalahan aset tetap selama Tahun 2009-2014 menyebabkan opini atas LHP BPK belum sesuai dengan kondisi ideal, yakni opini WTP. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wonogiri pada rentang waktu tahun 2009-2014, juga bermasalah di penatausahaan aset. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, penatausahaan aset adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan aset merupakan salah satu dari beberapa rangkaian kegiatan dalam pengelolaan aset tetap. Peneliti memilih Kabupaten Wonogiri sebagai objek penelitian karena karakteristik wilayah yang sangat luas dan letak geografis dari sebagian besar UPB yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Selain alasan tersebut,
temuan
pada
penatausahaan
aset
di
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Wonogiri pada rentang waktu tahun 2009-2014 cenderung turun. Berdasarkan LHP-BPK tahun 2009-2014, masalah penatausahaan aset daerah yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, yaitu: a.
Pencatatan aset tidak dilakukan secara rutin, lengkap (menyeluruh), dan tertib;
b.
Penyajian aset tetap tidak didukung dengan rincian jenis aset;
c.
Nilai aset tetap belum disajikan secara wajar;
d.
Selisih antara saldo aset tetap di neraca dengan saldo di laporan mutasi barang daerah yang belum seluruhnya dapat dijelaskan;
4
e.
Aset yang diserahkan kepada masyarakat belum dilakukan proses hibah dan masih dicatat sebagai aset tetap;
f.
Selisih penyajian saldo aset tetap antara Bidang Akuntansi dengan Bidang Aset Daerah;
g.
Kelemahan pengendalian internal dalam penatausahaan aset tetap tanah, yaitu penyajiannya belum lengkap, dan tidak didukung rincian data aset yang memadai.
Permasalahan tersebut di atas mencerminkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya temuan di penatausahaan aset. 1.2.
Rumusan Masalah Sebagaimana
telah
diuraikan
pada
latar
belakang,
untuk
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pemerintah daerah harus menyajikan informasi pengelolaan aset secara wajar. Pada LKPD Kabupaten Wonogiri tahun 2009-2014, belum bisa menyajikan informasi pengelolaan aset, khususnya penatausahaan dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini ialah penatausahaan aset daerah di Kabupaten Wonogiri belum terlaksana dengan baik. 1.3.
Pertanyaan Penelitian Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka
pertanyaan penelitian ini ialah sebagai berikut. a.
Faktor-faktor apa yang memengaruhi penatausahaan aset daerah di Kabupaten Wonogiri?
b.
Bagaimana upaya yang bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri untuk melakukan perbaikan penatausahaan aset?
5
1.4.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut.
a.
Melakukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi penatausahaan aset daerah di Kabupaten Wonogiri.
b.
Merumuskan
rekomendasi
untuk
membantu
menyelesaikan
permasalahan penatausahaan aset daerah di Kabupaten Wonogiri. 1.5.
Motivasi Penelitian Penelitian ini dilakukan berlandaskan motivasi peneliti untuk
mengungkapkan penatausahaan
faktor-faktor aset
daerah.
yang Penelitian
menyebabkan ini
juga
ingin
permasalahan memberikan
sumbangan pemikiran dan rekomendasi yang bisa digunakan sebagai rumusan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan penatausahaan aset daerah di Kabupaten Wonogiri, sehingga cita-cita untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terwujud. 1.6.
Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-
pihak yang berkepentingan, yaitu: a.
bagi kepentingan akademis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan keilmuan dalam bidang akuntansi pemerintahan, khususnya kebijakan pengelolaan aset daerah;
b.
bagi kepentingan praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan dalam hal memahami dan
6
mengelola asset, khususnya pada pengelolaan aset di lingkungan Pemerintahan Daerah; c.
bagi kepentingan perbaikan kebijakan atau pengambilan keputusan, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam menetapkan dan melaksanakan atau memperbaiki kebijakan pengelolaan aset daerah sesuai peraturan yang berlaku demi mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
1.7.
Proses Penelitian Proses yang akan dilakukan pada penelitian ini ialah sebagai berikut.
Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 20092014
Melakukan analisis data melalui dokumen LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 20092014 dan memetakan permasalahan pada setiap periode laporan keuangan Wawancara mendalam (in-
depth interview)
dengan pihak SKPD dan Auditor Inspektorat
Gambar 1.1 Proses Penelitian
SKPD-SKPD yang ada temuan pada laporan keuangannya: Kendala apa yang dihadapi terkait dengan pengelolaan aset? Mengapa terjadi permasalahan terkait aset pada laporan keuangan? DPPKAD selaku SKPKD: Kendala apa yang dihadapi dalam penyusunan LKPD, utamanya yang berkaitan dengan aset? Bagaimana Bidang Aset Daerah melakukan tindakan untuk memperbaiki pengelolaan barang milik daerah? Inspektorat: Upaya apa yang dilakukan aparat pengawas internal dalam penatausahaan aset daerah?
Analisis Data Kualitatif
Validasi
Hasil Penelitian
7
Pada gambar proses penelitian tersebut, partisipan yang akan diwawancarai ialah Pengurus Barang pada beberapa SKPD. Pemilihan SKPD berdasarkan pada LHP BPK tahun 2009-2014, sebagai berikut. a.
Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2009, setidaknya ada 5 temuan. Salah satu temuan ialah saldo persediaan obat pada LKPD belum seluruhnya disajikan. Dinas Kesehatan menjadi SKPD yang mengelola persediaan obat, baik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Soemarso, gudang obat, dan Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri.
b.
Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Wonogiri belum dapat menyajikan data
mutasi
investasi
gaduhan
ternak
sapi.
Saldo
investasi
nonpermanen gaduhan ternak kambing dan domba per 31 Desember 2011 tidak konsisten antara data di Tim Teknis Perguliran Ternak, data di Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan dan data di Neraca. c.
Pada Tahun 2012, terdapat beberapa kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai berikut. a)
Terdapat selisih penyajian saldo aset tetap antara Bidang Akuntansi
dengan
Bidang
Aset
pada
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD). b)
Aset
hasil
pengadaan
Tahun
Anggaran
2012
pada
Pendidikan belum seluruhnya disajikan dalam Neraca.
Dinas
8
d.
Pada LHP BPK Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyajikan saldo aset jalan, irigasi, dan jaringan dalam Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp697.150.688.101,46 dan Rp1.458.422.697.051,60. Dari nilai tersebut, terdapat aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp55.020.000.000 tidak memiliki rincian objek, nilai, dan lokasi yang jelas dan nilai sebesar Rp12.650.000.000 pada Dinas Pekerjaan Umum belum tercatat dalam aset tetap jalan irigasi dan jaringan. Berdasarkan uraian di atas, maka SKPD yang dipilih sebagai
partisipan ialah Dinas Kesehatan (DKK), Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (NAKPERLA), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Pendidikan, Dinas Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PESDM), serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Selain itu, nilai aset yang besar pada SKPD-SKPD tersebut juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan partisipan. Partisipan lain ialah Kepala Bidang Aset Daerah dan Kepala Seksi Penatausahaan Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah. Kepala Bidang Akuntansi pada DPPKAD juga dipilih sebagai partisipan. Penyusunan Neraca pada LKPD merupakan bagian dari tugas Bidang Akuntansi. Auditor Inspektorat khususnya yang melakukan pengawasan terhadap aset, ialah partisipan yang mewakili Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
9
1.8.
Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut.
BAB I PENDAHULUAN Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, dan proses penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bagian ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terkait dengan aset daerah, pengelolaan barang milik daerah, penelitian terdahulu, dan latar belakang kontekstual. BAB III DESAIN PENELITIAN Bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, analisis data, dan validitas data. BAB IV TEMUAN DAN DISKUSI Bagian ini membahas tentang analisis data, yaitu analisis faktor-faktor yang memengaruhi penatausahaan aset daerah, upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki masalah penatausahaan aset, dan diskusi tentang akar permasalahan yang menyebabkan penatausahaan aset di Kabupaten Wonogiri belum baik. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bagian ini berisi uraian kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.
