BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Di negara sedang berkembang seperti di Indonesia, koperasi dirasa perlu
dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan
koperasi
serta
dukungan/perlindungan
yang
diperlukan.
Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut di dalam sejarahnya, terbukti dalam perjalanannya perkembangan koperasi Indonesia ini memiliki ruang lingkup usaha yang berbeda-beda dari waktu ke waktu bergantung pada kondisi lingkungan, perubahan zaman dan kebutuhan bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya melalui usaha-usaha yang dikelola oleh pengurus koperasi. Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah perekonomian rakyat. Kebijaksanaan pemerintah ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa
1
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan bahwa bangun usaha yang sesuai adalah koperasi. Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi anggotanya. Akan tetapi dalam perkembangannya ada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, misalnya dalam segi pembiayaan, permodalan, masih sulitnya koperasi dan UKM untuk mengakses lembaga keuangan (perbankan) mengingat syarat yang ditetapkan cukup berat terutama masalah jaminan/agunan, adanya keterbatasan sumber daya manusia, sarana/prasarana yang tidak memadai, dan persoalan lainnya adalah lemahnya efektivitas penerapan pengendalian intern oleh pengawas dalam suatu koperasi. Menurut Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Gede Indra mengatakan “agar koperasi melakukan kontrol ketat terhadap koperasinya sendiri. Sebab, seiring dengan tumbuhnya pendapatan koperasi, maka pertanggungjawabannya juga semakin tinggi. Kontrol ketat diinternal koperasi juga harus diberdayakan, sebab semakin banyak jumlah anggotanya, kontrol juga harus semakin ketat. Dari empat ribu koperasi di Bali, sebesar 4,8 persen di antaranya bermasalah yaitu melakukan penyalahgunaan keuangan maupun terjadinya kredit macet” (Antara, Jumat 31 Desember 2010). Selain itu, data per Desember 2010 menunjukkan di Bali terdapat 383 koperasi yang tidak aktif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Demikian disampaikan Kabid Bina Lembaga Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2
Provinsi Bali, Gede Indra saat mendampingi kunjungan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kementerian Koperasi, Untung Tri Basuki ke Kabupaten Klungkung (Bali Post, 11 Juni 2011).
Tabel 1.1 Data Koperasi di Kabupaten Klungkung Per 31 Maret 2012 Tidak Belum Aktif RAT 1 Kecamatan Klungkung 69 4 19 2 Kecamatan Dawan 17 1 4 3 Kecamatan Banjarangkan 16 1 7 4 Kecamatan Nusa Penida 18 1 6 Jumlah 120 7 36 Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Klungkung (Data diolah, 2012) No
Keterangan
Jumlah
Lokasi penelitian ini dilakukan pada koperasi yang berada di Kecamatan Klungkung. Lokasi tersebut dipilih karena 69 dari 120 koperasi terdapat di Kecamatan Klungkung dengan beragam jenis dan ukuran, baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar. (Contohnya: Koperasi Pasar Srinadi Klungkung merupakan Koperasi terbesar di Bali yang berada di Kecamatan Klungkung). Koperasi di Kecamatan Klungkung tidak lepas dari persaingan dengan koperasi-koperasi lainnya mengingat banyaknya koperasi yang berada di kecamatan Klungkung atau juga dengan segmen pasar yang terkait yang pada akhirnya menyebabkan koperasi tersebut tidak berkembang pesat. Di kecamatan Klungkung terdapat 4 (5,8 persen) koperasi yang berstatus tidak aktif dan 19 (27,5 persen) koperasi yang belum melaksanakan RAT sampai dengan 31 Maret 2012. Dimana hal ini diakibatkan oleh kurangnya kemampuan koperasi dalam mengatasi persaingan yang sangat ketat ataupun ketidakmampuan pengurus koperasi dalam
3
mengatasi masalah-masalah yang berasal dari dalam koperasi tersebut yang mengakibatkan buruknya kinerja koperasi. Untuk dapat tetap bersaing, koperasi dituntut untuk melakukan usahanya secara efektif dan efisien. Semakin banyaknya jenis usaha yang dijalankan oleh sebuah koperasi akan meningkatkan aktivitas yang ada di dalamnya, sehingga efektivitas penerapan pengendalian intern yang memadai mutlak diperlukan. Dimana efektivitas penerapan pengendalian intern bertujuan untuk pengendalian semua prosedur dan kebijakan yang ada dalam koperasi tersebut dan juga agar anggota organisasi melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pihak pengurus. Agar dapat bertahan dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, maka koperasi tersebut harus dapat menentukan suatu kebijakan dan strategi yang terus dikembangkan dan ditingkatkan. Salah satu kebijakan yang dapat diambil untuk membantu pengembangan koperasi adalah dengan meningkatkan efektivitas penerapan pengendalian intern. Efektivitas penerapan suatu pengendalian intern ini sangat diperlukan untuk memperoleh informasi yang memadai bahwa semua prosedur dan kebijakan koperasi telah dilaksanakan dengan baik. Efektivitas penerapan pengendalian intern yaitu suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2002). Dalam penelitian ini, efektivitas penerapan pengendalian intern pada koperasi menarik untuk diteliti sebab efektivitas penerapan pengendalian intern merupakan alat kontrol untuk memastikan bahwa kinerja koperasi benar-benar
4
diawasi. Efektivitas penerapan pengendalian intern merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan, karedna tanpa adanya sistem ini, maka akan sering terjadi kecurangan yang akan merugikan koperasi itu sendiri. Efektivitas penerapan pengendalian intern merupakan suatu aktivitas yang dijalankan oleh seorang internal auditor. Internal auditor bertanggungjawab untuk menetapkan dan mempertahankan kontrol internal dengan merencanakan efektivitas penerapan pengendalian intern untuk memastikan bahwa informasi material berkaitan dengan pengeluaran harus atas sepengetahuan pihak yang berwenang. Selain itu tugas dari internal auditor adalah menyajikan laporan hasil pemeriksaaan dan memberikan kesimpulan terhadap efektivitas penerapan pengendalian intern yang telah dilakukan (Miglietta, et al. 2007). Fungsi internal auditor pada koperasi dilaksanakan oleh pengawas koperasi karena pengawas merupakan perangkat organisasi yang mendapat kuasa dari Rapat Anggota untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Rapat Anggota yang khususnya menyangkut organisasi, kelembagaan, pendidikan, serta penyuluhan. Tugas lainnya adalah mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap suatu kebijakan yang telah disepakati oleh pengurus termasuk menilai efektivitas prosedur tersebut dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh pengurus. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 38 dan 39 tentang Perkoperasian, tugas dari pengawas koperasi diantaranya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan serta mengawasi pengelolaan usaha-usaha yang dimiliki. Pengawas juga bertugas membuat laporan hasil pengawasan dan disampaikan pada rapat anggota tahunan.
5
Pemanfaatan teknologi informasi dewasa ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi organisasi perusahaan untuk membantu aktivitas-aktivitas yang ada di dalam perusahaan termasuk juga koperasi. Penerapan teknonologi informasi melalui pengolahan data secara elektronik mau tidak mau akan memberikan dampak terhadap proses auditing dan sekaligus proses efektivitas penerapan pengendalian intern koperasi. Sekarang ini koperasi dihadapkan dalam lingkungan yang berubah-ubah dan sangat kompetitif, untuk itu peran teknologi informasi sangatlah penting bagi koperasi untuk membantu dalam perbaikan proses bisnis dan pengambilan keputusan. Auditor internal dalam hal ini pengawas koperasi harus memiliki pengetahuan memadai tentang sistem informasi komputer untuk merencanakan, mengarahkan, melakukan supervisi, dan mereview pekerjaan yang dilakukan. Salah satu manfaat auditor menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya adalah efektivitas dan efisiensi prosedur audit dapat meningkat dengan digunakannya teknik audit berbantuan komputer dalam pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit. (SPAP, PSA No.57 SA 335). Sikap independen sangat erat kaitannya dengan pengawas koperasi sebagai seorang internal auditor. Menurut Alim (2007), menyatakan independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Objektivitas merupakan sikap yang tidak memihak atau tidak memasukkan kepentingan pribadi dalam mempertimbangkan fakta yang terjadi. Internal auditor harus mengetahui dengan jelas tugasnya sebagai pemeriksa, dimana bertujuan untuk melakukan penilaian dan bersedia tetap patuh pada
6
prinsip dan dapat mengatasi keadaan yang mengarah pada hilangnya objektivitas internal auditor tersebut. Selain sikap independen, pengawas koperasi dalam melaksanakan fungsinya harus memiliki keahlian profesional. Dengan keahlian profesional yang dimilikinya, pengawas diharapkan mampu menilai apakah semua kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan, dan mampu melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi. Selain itu, pengawas koperasi juga diharapkan mampu mengidentifikasi kecurangan-kecurangan serta pemborosanpemborosan yang terjadi, sehingga pengurus dapat membuat suatu kebijakan yang tepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut yang secara langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas penerapan pengendalian intern. Pengalaman kerja pengawas sebagai internal auditor juga sangat diperlukan dalam melakukan efektivitas penerapan pengendalian intern. Pengalaman kerja akan meningkat seiring dengan semakin meningkatnya tugas yang dihadapi. Seorang auditor yang berpengalaman akan lebih sadar terhadap kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Dalam pelaksanaan pekerjaanya, internal auditor yang berpengalaman akan mampu bekerja dengan lebih teliti, mampu mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan cepat dan disiplin waktu dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pengawas. Dengan adanya hal demikian dalam pelaksanaan tugasnya yaitu memeriksa seluruh aktivitas koperasi maka kualitas laporan yang dihasilkan akan semakin berkualitas sehingga dapat dijadikan acuan oleh pengurus koperasi dalam memperbaiki prosedur dan
7
kebijakan yang dinilai kurang efektif sehingga kedepannya tercipta suatu penerapan pengendalian intern yang lebih efektif dari sebelumnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan
dalam penelitian ini
adalah bagaimana
pengaruh
pemanfaatan teknologi informasi, independensi, keahlian profesional dan pengalaman kerja pengawas pada efektivitas penerapan pengendalian intern koperasi di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung?.
1.2
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah pada latar belakang, maka yang menjadi
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, independensi, keahlian profesional dan pengalaman kerja pengawas pada efektivitas penerapan pengendalian intern koperasi di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.
1.3
Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara
teoritis maupun praktis bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, antara lain: 1) Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk menerapkan konsep-konsep dan teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan
8
serta meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan melalui berbagai temuan di lapangan yang sebelumnya belum terungkap. 2) Manfaat praktis (1) Bagi Koperasi Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak pengurus koperasi sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan pengendalian intern. (2) Bagi Mahasiswa Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pengendalian intern pada koperasi.
1.4
Sistematika Penulisan Secara garis besar, penelitian ini disusun menjadi lima bab yang diuraikan
sebagai berikut: Bab I:
Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang dan pokok permasalahan, tujuan, kegunaan serta sistematika penulisan.
Bab II:
Kajian Pustaka Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian, hasil penelitian sebelumnya yang terkait serta rumusan hipotesis penelitian.
9
Bab III:
Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang metode penelitian meliputi lokasi, objek, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data serta teknik analisis data yang digunakan.
Bab IV:
Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini menguraikan tentang karakteristik populasi, hasil analisis data yang mencakup hasil perhitungan dan deskripsi hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang ada.
Bab V:
Simpulan dan Saran Bab ini menguraikan tentang simpulan yang diperoleh dari hasil analisis dalam bab pembahasan hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan sesuai dengan simpulan yang diperoleh dari penelitian serta keterbatasan penelitian.
10
