BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pada era globalisasi persaingan yang semakin ketat merupakan tantangan dan peluang baru bagi negara-negara berkembang, seperti di Indonesia. Persaingan antar negara yang semakin terbuka menuntut pemerintah di Indonesia untuk dapat meningkatkan kinerja dan mengimplementasikan strategi bersaing yang tepat dalam setiap sektor pemerintahannya. Kinerja merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi sektor publik, karena melalui kinerja tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi dapat dilihat. Untuk mengetahui kinerja suatu organisasi telah berjalan efektif atau tidak, dapat dilakukan uji perbandingan terhadap anggaran. Anggaran merupakan titik awal yang baik dalam menilai kinerja. Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu faktor utama yang harus diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah. Kinerja sektor publik ini sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial.
Tika (2006:121) mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi
pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Mahoney dkk. (1963:106), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf,
negosiasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan.
Kedua definisi ini
menunjukkan bahwa setiap individu mempunyai peran yang strategis di dalam kegiatan manajerial sehingga setiap instansi dituntut untuk dapat mengoptimalkan kinerja manajerial demi tercapainya tujuan organisasi. Kinerja sektor publik ini sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial.
Tika (2006:121) mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi
pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Mahoney dkk. (1963:106), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan.
Kedua definisi ini
menunjukkan bahwa setiap individu mempunyai peran yang strategis di dalam kegiatan manajerial sehingga setiap instansi dituntut untuk dapat mengoptimalkan kinerja manajerial demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam aktivitas organisasi, anggaran merupakan dokumen rencana penggunaan dana untuk membiayai aktivitas suatu organisasi. Anggaran dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kerja, arahan penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian target tertentu, sarana komunikasi dan koordinasi antar karyawan/pegawai yang meliputi suatu periode waktu tertentu. Suatu organisasi, baik sektor swasta maupun pemerintah selaku organisasi sektor publik, tidak ada yang memiliki anggaran yang tidak terbatas sehingga proses penyusunan anggaran merupakan hal yang penting dalam sebuah proses perencanaan. Perencanaan sendiri merupakan pandangan ke
depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan organisasi. Anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan dan pengendalian, tetapi juga sebagai alat koordinasi, komunikasi, evalusi kinerja dan motivasi (Hansen dan Mowen, 2000) serta alat untuk mendelegasikan wewenang atasan kepada bawahan (Hofstede, 1968). Menurut Hanson (1996), pengendalian dalam anggaran mencakup pengarahan dan pengaturan orang-orang dalam organisasi. Proses penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peran, dimana pihak-pihak yang berkaitan diberi peran untuk melaksanakan kegiatan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Menurut Mardiasmo (2004), anggaran merupakan pernyataaan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran. Lebih lanjut Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Tercapainya target anggaran yang telah ditetapkan mengindikasikan adanya kinerja yang baik, demikian pula sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran anggota organisasi dalam tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menyimpang dari tujuan dan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Kenis (1979) mengungkapkan salah satu karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran yang menunjukkan sejauh mana tujuan anggaran
ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Sasaran anggaran yang jelas akan membantu aparat pelaksana anggaran dalam mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kejelasan sasaran anggaran dimaksudkan untuk meningkatkan tanggung jawab setiap individu dan organisasi dalam pencapaian sasaran anggaran.
Dengan ini,
organisasi diharapkan agar melakukan perencanaan dan penyusunan anggaran dengan sebaik mungkin. Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting bagi suatu organisasi, sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting dalam pencapaian keberhasilan dari suatu organisasi. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan organisasi, maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai, dan manajer dalam penyusunan anggaran yang dinamakan dengan partisipasi anggaran. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran, yaitu top down, bottom up dan pendekatan lain yang merupakan gabungan dari kedua pendekatan tersebut, yaitu pendekatan partisipasi. Dalam sistem penganggaran top down, rencana kerja dan anggaran bagi organisasi secara keseluruhan disusun dan ditetapkan oleh atasan/manajer puncak, dan kemudian membaginya kepada bawahan. Keuntungan menerapkan sistem tersebut adalah proses penyelenggaraan perencanaan menjadi lebih efisien karena tidak melibatkan partisipasi bawahan. Namun di sisi lain penerapan sistem penganggaran top down dapat mengakibatkan kinerja bawahan menjadi tidak efektif karena atasan/manajer puncak kurang mengetahui potensi dan kendala yang dihadapi oleh
bawahan sehingga sering memberikan target melebihi kapasitas yang dimiliki bawahan. Pada perkembangannya, organisasi mulai menerapkan proses penyusunan anggaran partisipatif yang merupakan kombinasi dari pendekatan top down dengan pendekatan
bottom
up.
Penganggaran
partisipatif
merupakan
pendekatan
penganggaran yang berfokus pada upaya untuk meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pendekatan tersebut melibatkan bawahan dalam penyusunan anggaran yang terkait pekerjaannya sehingga tercipta kesepakatan antara rencana kerja dan anggaran dengan atasannya. Keterlibatan bawahan dalam pembuatan anggaran dipandang dapat menciptakan rasa tanggung jawab pegawai karena menselaraskan tujuan organisasi dengan tujuan para pegawainya. Tanggung jawab dan tantangan dalam proses tersebut memberikan insentif non finansial yang mengarah pada peluang pencapaian tingkat kinerja yang lebih tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nazaruddin (1998), menyatakan bahwa dengan tingginya tingkat ketersediaan informasi akuntansi manajemen pada suatu organisasi, kinerja manajerial akan semakin optimal. Sebaliknya dengan rendahnya tingkat ketersediaan informasi akuntansi manajemen pada suatu organisasi, kinerja manajerial kurang optimal. Hasil penelitian dari Kunwaviah (2010) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial sedangkan Ahmad dan Fatima menunjukkan hubungan yang positif secara langsung antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Namun hasil-hasil penelitian seperti Tsui (2001), Eker (2009), dan Cheng (2012) dalam Indriani dan Nadirsyah (2014) menggunakan sistem akuntansi manajemen sebagai variabel moderating antara
partisipasi anggaran dan kinerja manajerial dengan berbagai hasil penelitian. Hasil penelitian Tsui (2001) menyatakan bahwa interaksi antara partisipasi anggaran dan sistem akuntansi manajemen negatif untuk para manajer di wilayah China dan positif bagi para manajer di wilayah Barat. Hasil penelitian Eker (2009) dalam Indriani dan Nadirsyah (2014) menyatakan bahwa interaksi anatara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial memiliki pengaruh pada kinerja manajerial, dimana karyawan yang memiliki kinerja yang lebih tinggi memiliki lebih banyak menggunakan sistem akuntansi manajemen. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Cheng (2012) menyatakan bahwa ruang lingkup yang luas sistem akuntansi manajemen berinteraksi tidak monoton terhadap kinerja manajerial. Salah satu fungsi dari sistem akuntansi manajemen adalah sebagai sumber informasi penting untuk membantu manajer mengendalikan aktivitasnya guna mencapai tujuan. Informasi manajemen sebagai salah satu poduk sistem akuntansi manajemen memiliki peranan dalam memprediksi konsekuensi yang terjadi atas berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan pada berbagai aktivitas seperti perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. Undang-Undang
nomor
17
tahun
2003
tentang
Keuangan
Negara
mengamanatkan bahwa penganggaran sektor publik di Indonesia berdasarkan pada penganggaran berbasis kinerja, yang berarti anggaran tersebut disusun berdasarkan partisipasi aktif unit-unit organisasi pemerintah mulai level bawah sampai atas dalam menyampaikan target anggaran dan target kinerja yang disusun. Keikutsertaaan bawahan/pelaksana anggaran dalam penyusunan dan penentuan anggaran tersebut diharapkan dapat mencapai keputusan yang lebih realistis dan selaras dengan tujuan
organisasi. Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) harus menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: penganggaran terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Indonesia merupakan suatu organisasi sektor publik yang mempunyai tujuan menyediakan layanan kepada publik dan kinerjanya merupakan jawaban dari tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah di masa sekarang ditantang untuk memenuhi harapan kelompok pemangku kepentingan yang menuntut profesionalisme di segala bidang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu pendorong institusi publik di masa sekarang untuk mengedepankan pengukuran kinerja sebagai salah satu gambaran profesionalisme. Kinerja sektor publik
ini sebagian besar
dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Tika (2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Mahoney dkk. (1963), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan. Kedua definisi ini menunjukkan bahwa setiap individu mempunyai peran yang
strategis di dalam kegiatan manajerial sehingga setiap instansi dituntut untuk dapat mengoptimalkan kinerja manajerial demi tercapainya tujuan organisasi. Kinerja manajerial yang dimaksud dalam penelitian ini yakni kinerja kepala pelabuhan, kepala bidang, dan kepala seksi. Kinerja manajerial dapat menggambarkan sejauh mana tingkat pencapaian sasaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang ada dalam kementerian yang selanjutnya dapat mengindikasikan seberapa besar tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu intitusi publik di Indonesia, telah merasakan semakin pentingnya pengelolaan kinerja di organisasinya. Hal tersebut dibuktikan dengan peran serta aktif pimpinan dalam menjadikan pengukuran kinerja sebagai suatu agenda utama kegiatan pimpinan. Rapat Pimpinan (Rapim) yang dilakukan setiap semester telah menjadi suatu ajang pembahasan materi strategis di tingkat kementerian, termasuk materi penyusunan dan penggunaan anggaran. Peneliti telah mengamati beberapa unit-unit kerja horizontal di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu pada Direktorat Pelabuhan Perikanan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa unit kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu Direktorat Pelabuhan Perikanan telah melibatkan para pegawainya, mulai dari level staf/pelaksana, kepala seksi, kepala bagian sampai dengan kepala pelabuhan dalam proses penyusunan anggaran, yaitu Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL). Hasil penyusunan anggaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi di Direktorat Pelabuhan
Perikanan diusulkan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan akan dilanjutkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap tahunnya untuk ditelaah dan ditetapkan. Penelitian ini akan menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan sistem akuntansi manjemen sebagai variabel moderating. Dan penelitian ini akan diberi judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Direktorat Pelabuhan Perikanan DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan). 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1.
Apakah kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran berpengaruh positif atau negatif dan signifikan terhadap kinerja manajerial di Direktorat Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan secara simultan maupun parsial?
2.
Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif atau negatif dan signifikan terhadap kinerja manajerial dengan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen sebagai variabel moderating di Direktorat Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan?
3.
Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif atau negatif dan signifikan terhadap kinerja manajerial dengan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen sebagai variabel moderating di Direktorat Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial di Direktorat Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan secara parsial maupun simultan. 2. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial dengan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen sebagai variabel moderating di Direktorat Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Untuk mengetahui pengaruh partispasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen sebagai variabel moderating di Direktorat Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengumpulan data dilakukan secara langsung pada kantor Direktorat Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian
Kelautan dan Perikanan yang beralamat di Gedung Mina Bahari II Lantai 12 Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat.
1.3.2
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat
sebagai masukan dan pertimbangan bagi Direktorat Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengetahui arti pentingnya kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen sebagai variabel moderating. Sedangkan bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan juga kinerja manajerial. Penelitian bagi penulis juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta lebih mendalami dan memahami lagi mengenai kinerja manajerial, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata I pada Universitas Sumatera Utara. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi bahan acuan dan referensi dalam penelitian sejenis.
