BAB I PENDAHULUAN. di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pada Pemilu masa Orde. atau dapat dikatakan tanpa mengadakan Pemilu-pun sudah

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah Sejak era reformasi di Indonesia dimulai pasca 1998, sistem pemilu di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pada Pemilu masa Orde Baru, masyarakat Indonesia hanya mengenal 3 (tiga) partai politik besar peserta Pemilu, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan pada setiap Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia masa Orde Baru tersebut selalu dimenangkan partai politik propemerintah, atau dapat dikatakan tanpa mengadakan Pemilu-pun sudah diketahui pemenangnya. Tetapi Indonesia merupakan negara Demokrasi dimana Pemilihan Umum adalah ciri khas yang menandakan bahwa negara tersebut adalah negara demokrasi. Setelah era baru tersebut dimulai, Pemilu 1999-pun digelar dengan tujuan menandakan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan suasana politik yang baru setelah Orde Baru, yaitu bukti dari reformasi tersebut. Pada Pemilu 1999 masih memiliki kemiripan dengan Pemilu sebelumnya, hanya saja dimodifikasi sedikit dengan mengikutsertakan 48 Partai Politik peserta Pemilu pada saat itu. Presiden terpilih pada Pemilu 1999 adalah Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur. Masa kepresidenan Gus Dur tidak bertahan lama dikarenakan tekanan dari berbagai pihak, dan digantikan oleh Wakil Presiden pada saat itu Megawati Soekarno Putri.

Universitas Sumatera Utara

Setelah

masa

kepemimpinan

Megawati

tersebut,

kembali

diselenggarakan Pemilu 2004 yang menghasilkan sejarah baru, yaitu terpilihnya Susilo Bambang Yudoyono atau akrab dipanggil SBY sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Pada Pemilu 2004 sistem pemilu

kembali

dimodernisasi

dan

dimodifikasi

demi

menutupi

kekurangan-kekurangan sistem pemilu sebelumnya. Pengantar di atas merupakan gambaran perkembangan sistem pemilu di Indonesia yang semakin mendekati ideal. Masyarakat sebagai pemilih menghendaki Pemilu secara langsung, agar pendekatan-pendekatan pemilih tersebut

lebih

dapat

diterapkan

pada

Pemilu-pemilu

selanjutnya.

Kekurangan Pemilu Legislatif 2004 terletak pada sistem perolehan suara, dimana wakil rakyat yang terpilih adalah berdasarkan nomor urut calon. Hal tersebut menggambarkan bahwa calon anggota dewan yang berada pada nomor urut bawah dari total wakil rakyat partai politik tertentu memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk memperoleh posisi di badan legislatif. Walaupun demikian Pemilu 2004 dianggap lebih baik dibandingkan Pemilu 1999 ditinjau dari jumlah pemilih yang ikut serta dalam pemilu tersebut. Dalam

Pemilu

2004

terdapat

peningkatan

angka

pemilih

yang

menggunakan hak pilih, tetapi juga mengalami peningkatan angka yang tidak menggunakan hak pilih yang tidak sedikit. Jika ditinjau dari persentase parbandingan jumlah pemilih antara Pemilu 1999 dengan Pemilu 2004, maka Pemilu 1999 dikatakan lebih baik karena rasio yang saling berhubungan seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.


Tabel 1.1 Perbandingan Hasil Pemilu 1999 dengan Pemilu 2004 Pemilu 1999 Jumlah pemilih (a) 117.738.000 Menggunakan hak pilih 109.427.000 Suara Sah (b) 105.786.000 Suara tidak sah 3.641.000 Tidak gunakan hak pilih 11.785.574 Tidak gunakan hak pilih (%) 7,26 Rasio (a) dengan (b) 90 Partai Peserta Pemilu 48 Jumlah Kursi 462 Sumber: Media Center KPU, 9 April 2009 1

Pileg 2004 148.000.369 124.420.339 113.462.414 10.957.925 23.580.030 15,93 84,07 24 550

Pada Pemilu Legislatif 2009, sistem pemilihan wakil rakyat secara langsung telah dimodifikasi ulang dengan sistem suara terbanyak. Sistem suara terbanyak merupakan solusi bagi calon anggota dewan yang menempati nomor urut

calon di bawah unggulan. Hal tersebut

dipublikasikan dengan pembatalan Pasal 214 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut membuat Pemilu Legislatif 2009 menjadi semakin berwarna, baik bagi calon anggota dewan maupun rakyat sebagai pemilih dalam hal ini. Seiring dengan semakin berkembangnya Pemilu di Indonesia, tingkat kesadaran politik masyarakat juga ikut berkembang. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Partisipasi politik masyarakat memiliki pengaruh terhadap pilihan politik individu atau masyarakat tersebut. Disamping hal itu latar belakang pemilih juga mempengaruhi pendekatanpendekatan pemilih tersebut. Namun pendekatan pemilih dapat berkembang dengan pengaruh-pengaruh dari luar yaitu media, sosialisasi politik, dan

11

http://mediacenter.kpu.go.id


lain-lain. Penelitian ini terfokus pada masyarakat pinggiran kota dimana penduduknya 80% homogen. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman ke arah era informasi, bisa jadi perilaku pemilih sulit dibaca atau sulit ditebak. Maka penulis melakukan penelitian ini guna menjawab pertanyaanpertanyaan yang berkaitan dengan perilaku pemilih tersebut. Dengan kata lain penegasan judul penelitian ini adalah “Studi Deskriptif Antara Latar Belakang dan Tingkat Kesadaran Politik Masyarakat Etnis Batak Toba di Desa Pagar Jati Kecamatan Lubukpakam Kabupaten Deli Serdang dengan Perilaku Pemilih pada Pemilu Legislatif 2009” atau “Pengaruh Latar Belakang dan Tingkat Kesadaran Politik Masyarakat Etnis Batak Toba di Desa Pagar Jati Kecamatan Lubukpakam Kabupaten Deli Serdang Terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilu Legislatif 2009”. Alasan pemilihan judul tersebut dikarenakan di Desa Pagar Jati mayoritas penduduknya adalah berlatar belakang suku Batak Toba (lebih dari 75%), klasifikasi tersebut kemungkinan dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakatnya.

1.2

Perumusan Masalah Perumusan masalah diperlukan untuk menginterpretasikan data dan fakta yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Sejauh mana latar belakang dan kesadaran politik masyarakat etnis batak toba di Desa Pagar Jati mempengaruhi perilaku pemilih pada Pemilu Legislatif 2009.


1.2.1 Pembatasan Masalah Agar data yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam skripsi ini terdapat pembatasan masalah yang ditujukan untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan akurasi data penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Penelitian lapangan hanya dilakukan di Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang. 2. Objek penelitian adalah pemilih dengan latar belakang suku batak toba di Desa Pagar Jati yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT. 3. Penelitian hanya dilakukan pada masyarakat Desa Pagar Jati yang memberikan hak suaranya pada Pemilu Legislatif 2009. 4. Masalah yang diteliti adalah perilaku pemilih batak toba pada Pemilu Legislatif 2009 kategori Calon Anggota Legislatif Kabupaten/Kota saja. 1.2.2 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui apakah latar belakang masyarakat etnis batak toba di Desa Pagar Jati mempengaruhi perilaku pemilih pada Pemilu Legislatif 2009. 2. Mengetahui apakah tingkat kesadaran politik masyarakat etnis batak toba di Desa Pagar Jati mempengaruhi perilaku pemilih pada Pemilu Legislatif 2009.


3. Mengetahui apakah ada sosialisasi politik institusi terkait pada Pemilu Legislatif 2009 di Desa Pagar Jati. 1.2.3 Manfaat Penelitian 1. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi di bidang ilmu politik, khususnya perilaku pemilih. 2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang ilmu politik, khususnya perilaku pemilih. 3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pendidikan politik kepada pembaca di bidang perilaku pemilih. 1.3

Kerangka Teori 1.3.1 Perilaku Politik Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. 2 Perilaku politik adalah proses timbal balik di dalam suatu negara antara pembuatan keputusan dengan warga negara biasa yang bertindak sebagai pihak yang hanya dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik tersebut. Perilaku politik adalah kegiatan-kegiatan yang memiliki hubungan dengan politik, atau disebut kegiatan politik. Oleh karena itu, perilaku politik dibagi dua, yakni perilaku politik lembaga-

2

Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. Grasindo, Jakarta, 1992, halaman 15.


lembaga dan para pejabat pemerintah, dan perilaku politik warga negara biasa. 3 Kegiatan politik lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga politik tersebut adalah bertanggungjawab atas wewenang proses politik, sedangkan kegiatan politik warga negara biasa adalah partisipasi politik. Jika dikaitkan dengan Pemilu, warga negara biasa memiliki andil dalam proses pembuatan keputusan yang berpengaruh terhadap masa depan negaranya dan warga negara lainnya. Perilaku politik dalam Pemilu selanjutnya disebut perilaku memilih. Karena warga negara biasa memiliki hak untuk memilih dan hak untuk tidak menjatuhkan pilihan politiknya. Apakah pemilih tersebut memilih partai politik A atau B, jika ditimbang dari aspek partai politik tertentu? Apakah pemilih tersebut memilih calon legislatif A dari partai politik C atau calon legislatif D dari partai politik E? Warga negara biasa diberi hak untuk secara bebas menjatuhkan pilihan politiknya. Hal tersebut di atas disebut juga perilaku pemilih. Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. 4 Warga negara biasa, aktivis politik, elit politik, dan aktor politik itu sendiri merupakan model perilaku politik dengan unit analisis individu aktor politik. Dalam hal ini perilaku politik dipengaruhi oleh pelakupelaku politik itu sendiri. Agregasi adalah individu aktor politik 3 4

Ibid, halaman 16 Ibid, halaman 132.


secara kolektif, seperti kelompok kepentingan dan lembaga-lembaga pemerintahan. Dan tipologi kepribadian politik adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin politik yang dapat bersifat otoriter dan demokratis. 1.3.2 Pendekatan-Pendekatan Perilaku Pemilih Perilaku pemilih memiliki hubungan erat dengan pemilih itu sendiri dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Mengapa pemilih menjatuhkan pilihan politik kepada calon legislatif tertentu? Dan pilihan politik pemilih yang satu belum tentu sama dengan pilihan politik pemilih yang lain. Jawaban atas pertanyaan itu dibedakan menjadi lima sesuai dengan pendekatan yang digunakan, yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. 5 1. Pendekatan Struktural Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, dan bahasa dan nasionalisme. Jumlah partai, basis sosial sistem partai dan program-program yang

5

Ibid, halaman 145-146.


ditonjolkan mungkin berbeda dari suatu negara ke negara lain karena perbedaan struktur sosial tersebut. 2. Pendekatan Sosiologis Pendekatan sosilogis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. 3. Pendekatan Ekologis Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit

teritorial,

seperti desa,

kelurahan,

kecamatan,

dan

kabupaten. Kalau di Amerika Serikat terdapat distrik, precinct, dan ward. Kelompok masyarakat, seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur tertentu, dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di unit teritorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum. Pendekatan ekologis ini penting sekali digunakan karena karakteristik data hasil pemilihan umum untuk tingkat provinsi berbeda dengan karakteristik data kebupaten, atau karakteristik data kabupaten berbeda dengan karakteristik data tingkat kecamatan.


4. Pendekatan Psikologi Sosial Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Kongkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain. 5. Pendekatan Rasional Pendekatan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos”

memilih

dan

kemungkinan

suaranya

dapat

mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau penjabat pemerintah. Bagi pemilih pertimbangan untuk dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Pendekatan-pendekatan perilaku pemilih tersebut diatas juga dapat dipersempit menjadi 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu (1) pendekatan

sosiologis,

(2)

pendekatan

psikologis,

dan

(3)

pendekatan rasional. Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya


beberapa hal yang berkaitan dengan instrumen kemasyarakatan seseorang, seperti (i) status sosioekonomi (seperti pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas), (ii) agama, (iii) etnik, bahkan (iv) wilayah tempat tinggal/ domisili (kota, desa, pesisir, atau pedalaman). 6

Pendekatan

wilayah

tempat

tinggal

sering

dikonbinasikan dengan pendekatan psikologis atau emosional. Contohnya di daerah tertentu ada calon anggota legislatif yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, sosok caleg tersebut dikenal

baik

Kemungkinan

oleh

masyarakat

besar

perilaku

disekitar pemilih

tempat di

tinggalnya.

daerah

tersebut

menggunakan kombinasi pendekatan sosiologis dan psikologis, karena pemilih mengenal secara langsung caleg tersebut dan menghiraukan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akan muncul belakangan setelah pemilihan berlangsung. Sedangkan pendekatan psikologis sangat bergantung dengan sosialisasi politik lingkungan pemilih tersebut. Sosialisasi politik yang berkembang di lingkungan pemilih tersebut menyebabkan kecenderungan emosional pemilih untuk lebih mengarah kepada satu pilihan politik tertentu. Dalam hal ini juga termasuk politik pencitraan seperti kampanye dalam arti luas. Dalam konteks pilihan pendekatan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai politik atau calon anggota legislatif yang ikut dalam Pemilu, ia tidak akan

6

Harian Pikiran Rakyat, Selasa 7 April 2009.


menjatuhkan pilihan dalam pemilu tersebut. Namun, kecenderungan tersebut juga berlaku bagi pemilih apatis (tidak mau tahu). 1.3.3 Partisipasi Politik Secara konseptual partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara dan kebijakan pemerintah (public policy). 7 Kegiatan tersebut mencakup tindakan-tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat-rapat umum, menjadi anggota partai politik tertentu, kelompok kepentingan tertentu, dan memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Jika warga negara biasa melakukan salah satu kegiatan politik atau lebih, maka warga negara biasa tersebut telah berpartisipasi politik. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. 8 Partisipasi politik merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi, kerena dalam negara demokrasi interaksi masyarakat untuk ikut andil dalam proses penentuan keputusan/ kebijakan politik menggambarkan sebuah pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan orang banyak/ rakyat. Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau 7 8

Antonius Sitepu. Sistem Politik Indonesia, Medan, 2004, halaman 147. Ramlan Surbakti. Op Cit., halaman 118.


mempengaruhi hidupnya. Pemilihan umum merupakan sarana partisipasi politik yang sangat besar pengaruhnya dalam tatanan negara demokrasi. Apabila dilihat dari tipe partisipasi politik, maka kegiatan politik warga negara biasa dalam Pemilu tersebut adalah partisipasi politik aktif dimana warga negara biasa ikut serta dalam proses pembuatan keputusan/ kebijakan politik (berperan dalam proses input dan output). Dan warga negara biasa yang tidak ikut dalam proses pembuatan keputusan/ kebijakan politik tersebut termasuk dalam partisipasi politik pasif, karena warga negara biasa tersebut hanya menjalankan keputusan politik yang dibuat pemerintah (hanya berperan dalam proses output saja). 1.3.4 Etnis Batak Toba Batak adalah nama sebuah sukubangsa di Indonesia. Suku ini kebanyakan bermukim di Sumatra Utara. Sebagian orang Batak beragama Kristen dan sebagian lagi beragama Islam. Tetapi dan ada pula yang menganut agama Malim (pengikutnya bisasa disebut dengan Parmalim ) dan juga penganut kepercayaan animisme (disebut Pelebegu atau Parbegu). Secara umum, suku Batak memiliki falsafah adat Dalihan Natolu yakni Somba Marhulahula yaitu hormat pada pihak keluarga ibu/ istri (Tulang), Elek Marboru yaitu ramah pada keluarga saudara perempuan (Namboru), dan Manat Mardongan Tubu yaitu kompak dalam hubungan semarga (Ampara atau Ito). Dalam kehidupan sehari-hari, falsafah ini


dipegang teguh dan hingga kini menjadi landasan kehidupan sosial dan bermasyarakat di lingkungan orang Batak. Orang batak percaya bahwa seluruh marga-marga yang terdapat dalam silsilah sistem kekerabatannya adalah berasal dari Si Raja Batak yang diyakini sebagai asal mula orang Batak. Si Raja Batak mempunyai 2 (dua) orang putra yakni Guru Tatea Bulan dan Si Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan sendiri mempunyai 5 (lima) orang putra yakni Raja Uti (Raja Biakbiak), Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja dan Malau Raja. Sementara Si Raja Isumbaon mempunyai 3 (tiga) orang putra yakni Tuan Sorimangaraja, Si Raja Asiasi dan Sangkar Somalidang. Dari keturunan (pinompar) mereka inilah kemudian menyebar ke segala penjuru daerah di Tapanuli baik ke utara maupun ke selatan sehingga munculah berbagai macam marga Batak. Etnis Batak di bagi ke dalam 6 (enam) sub etnis Batak. Beberapa sub etnis tersebut, yaitu: 1. Etnis Batak Toba Batak Toba meliputi daerah Toba, Tapanuli Utara, Samosir. Dan mayoritas etnis Batak Toba menganut agama Kristen Protestan dan Katolik. 2. Etnis Batak Simalungun Batak Simalungun meliputi daerah Simalungun. Dan mayoritas etnis Batak Simalungun menganut agama Kristen Protestan.


3. Etnis Batak Karo Batak Karo meliputi daerah Tanah Karo, Binjai, dan Langkat. Mayoritas etnis Batak Karo menganut agama Kristen Khatolik dan Kristen Protestan. 4. Etnis Batak Pakpak Batak Pakpak meliputi daerah Sidikalang, Pakpak. Dan mayoritas etnis Batak Pakpak menganut agama Kristen Protestan dan Khatolik. 5. Etnis Batak Mandailing Batak Mandailing meliputi daerah Tapanuli Selatan, Madina, Penyabungan. Mayoritas etnis Batak Mandailing menganut agama Islam. 6. Etnis Batak Angkola Batak Angkola meliputi daerah Sipirok dan sekitarnya. Mayoritas etnis Batak Angkola menganut agama Islam. 1.3.5 Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 1 dan 2, bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih


anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.4

Metode Penelitian 1.4.1 Bentuk Penelitian Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan subjek atau objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh penulis. 1.4.2 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pagar Jati Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasari atas pertimbangan

bahwa

lokasi

didominasi oleh mayoritas etnis batak toba dan agama kristen protestan yang merupakan ciri identitas objek penelitian. 1.4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 1.4.3.1 Populasi Dalam penelitian ilmiah dibutuhkan populasi dan sampel penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah jumlah penduduk Desa Pagar


Jati sebanyak 6635 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1372 KK. Jika diperkecil menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) jumlah total pemilih adalah 4732 pemilih terdaftar dari 13 TPS. 1.4.3.2 Sampel Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini penulis menetapkan sampel dari 4732 pemilih terdaftar menjadi 3718 pemilih terdaftar berlatar belakang etnis batak toba dari 13 TPS. Untuk menentukan sampel penelitian penulis menggunakan

rumus

pengambilan

sampel

yang

dikemukakan oleh Taro Yamane, yaitu:

n=

N N (d ) 2 + 1

dimana; n = jumlah besarnya sampel N = jumlah populasi d = presisi Dari rumus di atas dapat ditentukan sampel yang diambil dari populasi sebanyak 3718 orang adalah:


n=

N N (d ) 2 + 1

n=

3718 3718(0,1) 2 + 1

n=

3718 37,18 + 1

n=

3718 38,18

n = 97,38 = 97 Maka jumlah sampel penelitian ini adalah 97 orang. Sedangkan untuk menentukan responden yang akan dijadikan sampel penelitian adalah 97 orang dari 13 TPS, Penulis menggunakan teknik sampling acak proporsional dan sampelnya dinamakan sampel acak proporsional. 9 Dengan rumus sebagai berikut:

n=

n1xn N

dimana: n1 = jumlah populasi tiap TPS n

= jumlah sampel pada populasi awal

N

= jumlah populasi keseluruhan

Contoh penentuan sampel TPS I adalah sebagai berikut:

9

Sudjana. Metoda Statistika, Tarsito, Bandung, 2002, halaman 173.


n=

n1xn N

n=

318 x97 3718

n=

30846 3718

n = 8,29 = 8 Dari hasil di atas dapat ditabulasikan sebagai berikut: Tabel 1.2 Sampel Acak Proporsional TPS I

Populasi/ TPS 318

II

320

III

307

IV

293

V

297

VI

242

VII

281

VIII

300

IX

306

X

254

XI

267

XII

306

Penarikan Sampel 318x97 3718 320x97 3718 307x97 3718 293x97 3718 297x97 3718 242x97 3718 281x97 3718 300x97 3718 306x97 3718 254x97 3718 267x97 3718 306x97 3718

Sampel 8 8 8 8 8 6 7 8 8 7 7 8


XIII

227

Total

3718

6

227x97 3718 Jumlah

97

1.4.3.3 Teknik Penarikan Sampel Untuk menentukan objek penelitian yang tepat, maka penulis menggunakan teknik penarikan sampel, 1. Proporsional Stratified Sampling Teknik ini digunakan karena populasi yang dijadikan sampel

terbagi

atas

beberapa

TPS.

Dengan

menggunakan teknik ini setiap strata diambil sampel yang sebanding dengan besarnya strata.10 Dalam penelitian ini sampel terdiri dari 13 strata. Jadi memungkinkan populasi kecil terpilih menjadi sampel. 2. Purposive Sampling Penarikan sampel dengan teknik ini adalah penarikan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, dimana sampel yang digunakan harus sesuai dengan kriteriakriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria sampel adalah pemilih batak toba di Desa Pagar Jati yang memberikan suara pada Pemilu Legislatif 2009.

10

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, halaman 159


1.4.4 Teknik Pengumpulan Data 1.4.4.1 Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian

lapangan

merupakan

kegiatan

yang

dilakukan penulis untuk melengkapi data penelitian di lokasi penelitian melalui: 1. Kuesioner, yaitu alat pengumpul data dalam bentuk sejumlah pertanyaan tertulis yang dijawab secara tertulis pula oleh responden. 2. Wawancara, yaitu pendekatan yang dilakukan penulis untuk

memastikan

akurasi

data

yang

diberikan

responden lewat kuesioner. 3. Observasi, melihat secara sistematis gejala-gejala sosial yang tampak pada objek penelitian. 1.4.4.2 Penelitian Pustaka (Library Research) Penelitian

pustaka

adalah

pengumpulan

data

yang

dilakukan oleh penulis melalui literatur, buku, dan media cetak lainnya, atau internet. Adapun buku-buku yang dianggap relevan adalah buku-buku mengenai ilmu politik. 1.4.5 Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan. 11 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dimana data yang disederhanakan tidak berupa data-data yang

11

Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta, 1995, halaman 57.


berupa angka-angka statistik, melainkan deskripsi dengan tujuan memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi yang terjadi. Data-data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan penelitian pustaka

selanjutnya

dieksplorasi

secara

mendalam

untuk

menghasilkan suatu kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti. 1.5

Sistematika Penulisan Untuk mendeskripsikan lebih rinci dan menjadikan skripsi ini lebih sistematis dengan tujuan isi skripsi yang efektif, maka penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini ke dalam 4 (empat) bab, yaitu: BAB I

: PENDAHULUAN Isi dalam bab ini terdiri pembahasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian, serta kerangka teoritis yang merupakan landasan teoritis masalah penelitian.

BAB II

: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Dalam bab ini penulis memberikan gambaran tentang latar belakang lokasi penelitian dan hal lain yang dapat membantu menggambar lokasi penelitian. Dalam skripsi ini lokasi penelitian adalah Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.


BAB III

: DATA DAN ANALISIS DATA Dalam bab ini dimuat hasil penelitian, data-data penelitian, dan analisis data penelitian yang berhubungan dengan perilaku pemilih etnis Batak Toba yang mempengaruhi preferensi politik di Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

BAB IV

: PENUTUP Dalam bab ini dimuat kesimpulan dari penelitian dan jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang pada Pemilu Legislatif 2009.


BAB I PENDAHULUAN. di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pada Pemilu masa Orde. atau dapat dikatakan tanpa mengadakan Pemilu-pun sudah

Recommend Documents