BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Fenomena penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan persoalan internasional, regional dan nasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di negaranegara maju yang telah memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, penyalahgunaan narkotika makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi. Narkotika secara umum menurut Erwin Mappaseng dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (illicit drug production), adanya peredaran narkotika (illicit trafficking) dan adanya penyalahgunaan narkotika (drug abuse). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Madat Sedunia. Kecenderungan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. 1
1
Erwin Mappaseng, 2002, Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, Buana Ilmu, Surakarta, hlm. 2.
1
2
Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, diprediksikan akan mendorong peredaran narkotika akan semakin marak dengan melibatkan jaringan peredaran narkotika internasional. Penyalahgunaan narkotika menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak, oleh kerana itu menurut Dharana Lastarya, berbagai elemen baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan narkotika ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.2 Pemberantasan peredaran narkotika merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.3 Penanggulangan peredaran narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh (holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat
2 3
Dharana Lastarya, 2006, Narkoba, Perlukah Mengenalnya, Pakarkarya, Jakarta, hlm.15. Ibid
3
diperlukan adanya peningkatan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus peredaran narkotika, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika.4 Penyalahgunaan narkotika ini memiliki kesamaan dengan penyakit masyarakat lainnya, seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistik hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkotika serta bagaimana melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika ini, aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku
peredaran
narkotika
memiliki
peranan
yang
besar
guna
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.5 Seperti yang di sampaikan oleh wakapolres Malang Kota Kompol Wiyogo Pamungkas mengemukakan tingkat konsumsi dan peredaran narkoba di Kota Malang, Jawa Timur, masih cukup tinggi, sebab selama awal 2013 sudah ada 17 kasus yang diungkap Polres setempat.6
4
Erwin Mappaseng, Op. Cit. hlm. 2. Ibid 6 Ibid 5
4
Dari 17 kasus yang berhasil kami ungkap itu, barang bukti yang kami dapatkan adalah 25 gram sabu-sabu (SS) dan dua kilogram ganja dengan jumlah tersangka lebih dari 20 orang, baik warga Malang maupun luar Malang, di Malang. 7 Perkembangan Kejahatan Narkotika di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika namun Undang-undang tersebut tidak berlaku setelah di amandemen menjadi Undangundang narkotika terbaru yaitu Undang - undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ada beberapa jenis golongan dalam Undang-undang narkotika yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Disisi lain mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan berdasarkan Pasal 64 Undang - undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada ayat (1) dan (2) disebutkan sebagai berikut: 1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika, dengan undang - undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN 2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.8
7
Endang Sukarelawati, Peredaran Narkoba di http://www.antarajatim.com/, pada tanggal 25 oktober 2015 8
Kota
Malang,
diakses
dari,
Indra Leksana, Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman & Zat Yang Mengandung Efek Narkotika, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, diakses dari http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/, pada tanggal 27 maret 2016
5
Salah satu perangkat pelaksana penegak hukum adalah BNN Kota Malang. adalah institusi yang bergerak dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, penulis tertarik untuk mengalisis upaya-upaya BNN kota malang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengambil judul “ANALISIS UPAYA BNN KOTA MALANG DALAM
MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
DI
KALANGAN PELAJAR”. B. Permasalahan 1. Bagaimana Realita Pengguna Narkotika di kalangan Pelajar Kota Malang? 2. Bagaimana
Upaya
BNN
Kota
Malang
dalam
Mencegah
dalam
Mencegah
Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar? 3. Apa
Saja
Hambatan
BNN
Kota
Malang
Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar dan Solusinya? C. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 1.
Melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai realita pengguna narkoba di kalangan pelajar Kota Malang
2.
Melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai upayaupaya BNN Kota Malang dalam Mengcegah Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar;
6
3.
Menganalisis hambatan BNN Kota Malang Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar dan Solusinya
D. Manfaat Penulisan Atas dasar maksud, tujuan, dan alasan sebagaimana yang penulis uraikan diatas maka penulis berharap penelitian ini akan memiliki manfaat sebagai berikut: 1.
Secara Teoritis Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran
untuk
perkembangan
ilmu
pengetahuan,
khususnya
pemahaman tentang upaya-upaya dan hambatan BNN Kota Malang dalam Mengcegah Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar. 2.
Secara praktis a.
Bagi Penulis Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya, mahasiswa fakultas hukum dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.
b.
Bagi Pemerintah Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan pemikiran serta konstribusi bagi pemerintah untuk terus lebih giat dalam
melaksanakan
program
pencegahan
pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN).
7
c.
Bagi Masyarakat Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan membangun kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.
E. Kegunaan Penulisan Kegunaan penulisan ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) khususnya Badan Narkotika Nasional Kota Malang yang menjadi objek penelitian penulis sehingga menjadi pertimbangan obyektif dalam menanggulangi permasalahan narkotika di kota malang yang di lakukan oleh kalangan pelajar. F. Metode Penulisan 1.
Metode pendekatan Peneliti akan menggunakan metode yuridis sosiologis artinya memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kota Malang, dimana melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Pendekatan tersebut dalam pengkajian hukum pada sisi lain yaitu hukum dalam kenyataannya didalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan kenyataan dalam bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.9
9
Nawawi, 1987, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Pres, hlm. 35
8
Metode dengan cara langsung turun ke lapngan untuk mendapatkan data primer yaitu menyangkut persoalan-persoalan hukum yang dianalisis dalam hubungannya dengan realitas empiris yang berupa kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Malang.10 2. Lokasi penelitian Dalam penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini yaitu pada wilayah hukum Kota Malang yang berhubungan dengan permasalahan pada tugas ini, yaitu di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yang beralamat di jalan Mayjen Suengkono Nomor. 55 Malang. 3. Jenis Data a. Data Primer Bahan hukum yang diperoleh adalah hasil dari penelitian dilapangan yang diperoleh dari lokasi penelitian pihak BNN mengenai Upaya BNN Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan beberapa pengguna narkoba yang dapat rekomendasi dari BNN, yang diteliti oleh penulis mulai 21 Desember 2015 sampai dengan april 2016 b. Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi, yaitu berupa berkas-berkas mengenai mengenai upaya-upaya BNN Kota
10
Roni Haritijosoemitro. 1999. Metodologi Penelitian. Jakarta. Penerbit Juri Metri. Hal. 20
9
Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Selain itu, data juga diperoleh dari studi pustaka yaitu berupa buku-buku atau sumber-sumber lain serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini antara lain Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. c. Data Tersier Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus besar Bahasa indonesia yang menjelaskan tentang pengertian perkosaan, anak, dan lain-lain, dan rujukan atau pedoman dari pustaka sepertiserta internet dari berbagai situs dan lain-lain. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Studi Dokumen Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau berkas-berkas yang berhubungan dengan upaya-upaya BNN Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. b.
Wawancara Wawancara/ interview dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan atau pihak yang berkompeten. Adapun subyek penelitian yang berasal dari BNN Kota Malang. Pihak BNN dalam hal ini adalah Farah Adriani, S.H Sebagai kepala Tata usaha dan juga ibu Dra. Ellyda sebagai kepala divisi Rehabilitasi sementara itu pengguna berinisial WA dan BG.
10
c. Observasi Studi observasi yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mengamati langsung terhadap objek penelitian yaitu pada lokasi atau tempat yang berhubungan dengan masalah yang diangkat, dalam hal ini adalah BNN Kota Malang, jalan Mayjen Sungkono Nomor 55, Kota Malang. 5. Teknik Analisa Analisa data adalah melalui metode deskritif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan semua data, baik data primer maupun data sekunder secara jelas. Sehingga nantinya dapat ditarik sebagai suatu kesimpulan dari berbagai masalah mengenai upaya-upaya BNN Kota Malang dalam mencegah penyalahguanaan narkoba di kota Malang. G. Sistematika Penulisan Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini penulis akan memaparkan teori-teori maupun kaidah-kaidah yang bersumber dari undang-undang, buku atau literature yang berkaitan dengan permasalahan maupun dari internet. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis serta dianalisis secara content, comparative dan dianalisa kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi) didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini. BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian.
