BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu
dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti kerusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun bahaya bagi konsumen adalah menjadi berita utama surat kabar. Peraturan Pemerintah pada beberapa negara mengenai lingkungan hidup dan permasalahan sosial semakin tegas, juga standarisasi hukum seringkali dibuat hingga melampaui batas kewenangan negara selaku pembuat peraturan (misalnya peraturan yang dibuat oleh Uni Eropa). Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan Corporate Social Responsibility yang kemudian disingkat CSR, dari Surat perusahaan dalam membuat keputusan investasi mereka, sebuah praktek yang dikenal sebagai “Investasi bertanggung jawab sosial” (socially responsible investing). CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar responsibility karena bersifat suka rela atau voluntary, tetapi harus dilakukan sebagai mandatory dalam makna liability karena disertai dengan sanksi. Penanam modal baik dalam negeri maupun asing tidak dibenarkan hanya mencapai keuntungan dengan pengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait dan harus tunduk dan mentaati ketentuan CSR sebagai kewajiban hukum jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Komitmen
bersama
untuk
mewujudkan
pembangunan
berkelanjutan
dan
menciptakan iklim investasi bagi penanam modal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai melalui pelaksanaan CSR yang diwajibkan bagi perusahaan multinasional ataupun nasional berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis1. Banyak pendukung CSR yang memisahkan CSR dari sumbangan sosial dan perbuatan baik (kedermawanan seperti misalnya yang dilakukan oleh Habitat for Humanity atau Ronald McDonald House), namun sesungguhnya sumbangan sosial merupakan bagian kecil saja dari CSR. Perusahaan di masa lampau seringkali mengeluarkan uang untuk proyek-proyek komunitas, pemberian bea siswa dan pendirian yayasan sosial. Mereka juga seringkali menganjurkan dan mendorong para pekerjanya untuk berlaku sukarela (volunteer) dalam mengambil bagian pada proyek komunitas sehingga menciptakan suatu itikad baik di mata komunitas tersebut yang secara langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan serta memperkuat merek perusahaan. Dengan diterimanya konsep CSR, terutama triple bottom line, perusahaan mendapatkan kerangka baru dalam menempatkan berbagai kegiatan sosial di atas2. Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.
1 wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan 2 http://id.wikipedia.org/wiki/Ronald_McDonald_House_Charities
“dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa diatas planet ini. Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut”3. Sebuah definisi yang luas oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak dibidang "pembangunan berkelanjutan" (sustainable development)4. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (untuk selanjutnya disebut CSR) mungkin masih kurang popular dikalangan pelaku usaha nasional. Namun, tidak berlaku bagi pelaku usaha asing. Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan secara sukarela itu, sudah biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ratusan tahun lalu. Berbeda dengan kondisi Indonesia, di sini kegiatan CSR baru dimulai beberapa tahun belakangan. Tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas, sehingga memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Walaupun sudah lama prinsip-prinsip CSR diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum perusahaan5. Peraturan mengenai kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau “corporate social responsibility” (CSR) masih bermasalah. Kewajiban
3 Ungkapan Dr. David C. Korten penulis Buku laris berjudul When Corporations Rule the World. wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan 4 Dalam CSR: Meeting Changing Expectations, 1999, mengatakan bahwa: "CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya". 5 Legalitas.org: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, diakses pada 13 Oktober 2010.
perusahaan untuk melaksanakan CSR itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, selain tidak ada kesamaan definisi CSR dalam kedua undang-undang tersebut, peraturan yang mewajibkan CSR juga bermasalah secara filosofis dan teoritis. Secara filosofis, CSR adalah kewajiban moral dalam etika bisnis, bukan aktivitas yang dapat diatur oleh hukum, untuk mengatasi berbagai masalah tersebut diperlukan pendekatan reflexive law theory, yakni kewajiban untuk melakukan CSR bisa dilakukan dengan mewajibkan korporasi untuk melaporkan kinerja pada masyarakat. Untuk bentuk CSR, korporasi bisa menentukan sendiri. Menurut reflexive law theory, ada keterbatasan hukum untuk mengatur secara rinci hubungan korporasi dan masyarakat yang semakin kompleks, selain itu, juga perlu revisi definisi CSR pada undang-undang yang ada, sehingga diperoleh definisi yang sama dan lebih jelas sebagai acuan pelaksanaan CSR. Definisinya nanti harus berangkat dari filosofi konsep CSR, bahwa korporasi harus berperan serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, segala bentuk interaksi korporasi dengan masyarakat yang bertujuan peningkatan kualitas kehidupan bersama dapat dianggap sebagai CSR. Untuk mendorong koorporasi melaksanakan CSR, pemerintah sebaiknya memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak bagi korporasi yang melaksanakan CSR. Saat ini perusahaan tidak hanya dituntut mencari keuntungan/laba semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial di masyarakat. Dari segi ekonomi, memang perusahaan diharapkan mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Tetapi di aspek sosial, maka perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Seperti kasus yang terjadi di PT Free Port dan PT Newmont, gejolak-gejolak yang terjadi disebabkan karena masyarakat sekitar tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan masyarakat
merasakan dampak negatif dari beroperasinya perusahaan-perusahaan tersebut. Dilihat dari aspek investasi, sebenarnya para investor juga memiliki kencederungan menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap masalah sosial, atau kepadea perusahaan yang mempunyai standar tinggi dalam masalah sosial dan lingkungan hidup (Zuhroh dan Sukmawati, 2003)6. Para investor juga memperhatikan masalah kepedulian sosial ke dalam proses pengambilan keputusan investasi, karena itu perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dapat menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai salah satu keunggulan kompetitif perusahaan. Manajemen perusahaan saat ini tidak hanya dituntut terbatas atas pengelolaan dana yang diberikan, namun juga meliputi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosial. Tanggung jawab sosial dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya (Sembiring, 2006). Perusahaan dapat melaporkan dapat melaporkan informasi tersebut dalam laporan tahunan atau dalam laporan yang terpisah. Di aspek hukum, perusahaan tidak hanya bertanggungjawab secara ekonomis dan sosial, karena perusahaan harus taat atau tunduk kepada peraturan yang ditetapkan pemerintah. Seperti keluarnya Undang-Undang Tentang Perseroaan Terbatas No 40 Tahun 2007 (UU PT), disahkan pada tanggal 20 Juli 2007 yang mengharuskan perseroan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial atau corporate social responsibility (CSR). Jika peraturan ini dilanggar maka perusahaan akan menanggung risiko untuk diberhentikan operasinya7. Islam juga mengatur tentang bagaimana seorang muslim yang mampu bertanggung jawab kepada sesama muslim yang yang kurang mampu yang disebut zakat. Zakat adalah 6Zuhroh dan Sukmawati, 2003; journal ,unnes.ac.id/index.php/dinamika/article/ download/.../1086 7 Irawan Rony,CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: Tinjauan Menurut Peraturan Perpajakan di Indonesia,The 2nd National Conference UKWMS, Surabaya, 6 September 2008
nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (at-Taubah: 103, dan ar-Rum: 39).
B.
Rumusan Masalah Berangkat dari keinginan memperoleh pemahaman lebih jelas dan mendalam mengenai
aspek hukum tanggung jawab sosial perusahaaan (CSR) di tinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dari itu penulis ingin mengungkapkan permasalahan pokok, yaitu : 1. Bagaimana CSR di tinjau dari Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ? 2. Mengapa ada perbedaan tentang perusahaan apa yang wajib melaksanakan CSR dan
Sanksi berdasarkan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ? C.
Tujuan Penelitian Berkenaan dengan masalah-masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini
mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum tersebut dengan upaya-upaya sebagai berikut : a. Memperoleh kajian tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berdasarkan
Undang-undangNo 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal b. Memperoleh kajian tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap
perbedaan kewajiban perusahaan dan Sanksi berdasarkan
Undang-undangNo 40
tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
D.
Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dapat diambil dalam melakukan penelitian tersebut adalah : a. Penulis dapat mengetahui kajian tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
berdasarkan
Undang-undangNo 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan
undang undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal b. Penulis dapat mengetahui kajian tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
terhadap perbedaan kewajiban perusahaan dan Sanksi berdasarkan
Undang-
undangNo 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal E. Keaslian Penelitian
Sepanjang pengetahuan Penulis, pokok permasalahan yang dibahas dalam usulan penelitian ini adalah orisinil, yang merupakan hasil penemuan/pengalaman Penulis sebagai praktisi hukum. Berdasarkan pengetahuan dan hasil observasi sejak bulan maret 2013 sampai dengan diajukannya usulan penelitian ini , diyakini bahwa pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini belum pernah ada yang meneliti/membahas dalam suatu karya ilmiah apapun, baik skripsi, tesis, maupun disertasi. Meskipun demikian harus diakui berdasarkan hasil observasi dalam kurun waktu tersebut, beberapa pembahasan perihal COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Akan tetapi belum ada yang membahas mengenai Tinjauan Yuridis Coorporate Social Responsibility menurut Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang pereroan Terbatas dan Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lebih lanjut, penulis bersedia
untuk bertanggungjawab penuh atas segala informasi yang diperoleh dan disampaikan dalam karya ilmiah ini, serta segala konsekuensi-konsekuensinya.
F.
Kerangka Konseptual Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Untuk itu, konsepkonsep yang penulis jadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah sebagai berikut : 1. ”tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada
setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat8. 2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan
terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orangperorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia 3. profit theory merupakan suatu teori keuntungan9.
8Penjelasan atas Pasal 15(b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 9 Landret and Colander,profit theory in Neoclassical Economics”,(tanpa tahun),hal 3 di unduh dari http://economistsview.typepad.com/economitsview/2007/06/profit_theory_i.html : dr.mukti fajar;”tanggung jawab sosial perusahaan di indonesia”pustaka pelajar ,2010
4. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 5. reflexive law theory adalah teori hukum yang berupaya mendorong korporasi
untuk menilai kembali praktek – praktek yang telah mereka lakukan dengan memberikan informasi yang mutahkhir.10 6. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 7. Perusahaan Umum(PERUM) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki
negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 8. stakeholders adalah para pihak, baik individu maupun kelompok yang terpengaruh
dan mempengaruhi aktivitas korporasi11. G. Sistematika Penulisan
10 David hess, “social reporting: A reflexive law approach to corporate social responsivenes”, journal of corporation law,25 (fall 1999):dr.mukti fajar;”tanggung jawab sosial perusahaan di indonesia”pustaka pelajar ,2010
Penulisan ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan serta sistematik, di mana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan tentang : Bab I menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan yang berisi masalahmasalah yang hendak ditulis, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan yang digunakan. Bab II merupakan landasan teori yang menguraikan, kajian mengenai tinjauan umum corporate social responsibility berdasarkan literatur-literatur yang ada. Bab III Merupakan Metode Penelitian yang menjelaskan cara dan bagaimana penelitian ini di lakukan Bab IV ini akan diupayakan menguraikan jawaban terhadap rumusan permasalahan pada nomor 1 dan nomor 2, tentang sanksi dan perbedaan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Bab IV merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi tesis sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta saran-saran.
11 Stakeholderss include all individuals and groups who are affected by, or can affect, the organization,david hess, “social reporting: A reflexive law approach to corporate social responsivenes”hal 43. Menurut Lynda J.Oswald;”...stakeholders in the corporation are parties such as employess,customers,supliers, and/or the local community” Lynda J.Oswald,”shareholdes v.stakeholders:Evaluating Corporate Constituency Statutes Under The Takings Clause” journal of corporation law,24 (fall 1998):dr.mukti fajar;”tanggung jawab sosial perusahaan di indonesia”pustaka pelajar ,2010
