1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Dalam dunia pendidikan banyak hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan mahasiswa yang berkualitas. Salah satunya berkaitan dengan etika, isu etika dan pendidikan masih menjadi topik hangat untuk didiskusikan. Hal ini disebabkan didunia pendidikan formal inilah salah satu tempat membentuk individu- individu agar siap menghadapi dunia kerja yang penuh dengan dilema-dilema etika. Ketertarikan terhadap isu etika pada dunia pendidikan salah satunya dipicu oleh banyaknya kasus-kasus pelanggaran etika pada dunia kerja.
Sebagai calon auditor, mahasiswa akuntansi harus mengetahui kewajiban seorang auditor. Dalam menjalankan profesinya, seorang auditor harus bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak berkepentingan dalam bentuk laporan audit (Krehastuti, 2014). Laporan audit inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan kepada stakeholder.
2
Sejumlah skandal keuangan perusahaan terkemuka menyebabkan profesi auditor menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini dikarenakan auditor memilki kontribusi dalam banyak kasus mengenai kebangkrutan perusahaan. Profesionalisme auditor seolah dijadikan kambing hitam dan harus memikul tanggung jawab pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab atas kegagalan itu. Munculnya pandangan seperti itu bukan tanpa alasan. Alasan yang mendasarinya adalah laporan keuangan perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian, justru mengalami kebangkrutan setelah opini tersebut dipublikasikan (Krehastuti, 2014).
Salah satu masalah yang dihadapi akuntansi saat ini adalah masalah kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dalam melaksanakan tugasnya sebagai akuntan. Masalah ini berkaitan dengan praktik pelanggaran moral yang dilakukan oleh akuntan baik akuntan publik, akuntan manajemen maupun akuntan pemerintahan (Hidayati, 2010). Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme dan perilaku etis profesi akuntan saat ini dipertanyakan karena kasus-kasus skandal besar masalah keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar melibatkan kantor akuntan besar serta tokoh-tokoh pelaku akuntansi professional (Pierce dan Sweeney,2009).
Whistleblowing adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi aktif maupun nonaktif mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi (Khan, 2009). Whistleblowing telah menarik perhatian dunia saat ini. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan
3
besar melakukan kecurangan dan akhirnya terungkap ( E.Lee dalam Mustapha,2012).
Kasus whistleblowing sudah banyak terjadi. Seperti contoh perusahaan Worldcom juga mengalami kecurangan yang terjadi pada perusahaan ini akhirnya terungkap oleh seseorang yang berasal dari dalam perusahaan tersebut. Kasus ini bermula ketika harga saham Worldcom dari $ 150 milyar pada tahun 2000 jatuh menjadi $150 juta pada tahun 2002. Dalam laporannya Worldcom mengakui bahwa perusahaan mengklasifikasikan beban jaringan sebagai pengeluaran modal mereka. Pada bulan Mei 2002 Auditor Cynthia Cooper melaporkan masalah tersebut kepada kepala komite audit Max Bobbitt. Kemudian Max Bobbit meminta Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler (KPMG) selaku eksternal audit untuk melakukan investigasi.(Sulistomo, 2012).
Di Indonesia, kasus skandal akuntansi bukanlah hal yang baru. Salah satu kasus yang ramai diberitakan adalah keterlibatan 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia dalam praktik kecurangan keuangan yang baru terungkap dalam investigasi yang dilakukan pemerintah. KAP-KAP tersebut ditunjuk untuk mengaudit 37 bank sebelum terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997. Hasil audit mengungkapkan bahwa laporan keuangan bank-bank tersebut sehat. Saat krisis menerpa Indonesia, bank-bank tersebut kolaps karena kinerja keuangannya sangat buruk. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, ditemukan bukti bahwa KAP-KAP tersebut terlibat dalam praktik kecurangan akuntansi. Pemerintah pada waktu itu hanya melakukan teguran tetapi tidak ada sanksi. Satu- satunya badan yang berhak untuk menjatuhkan sanksi adalah
4
BP2AP (Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik) yaitu lembaga non pemerintah yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Setelah melalui investigasi BP2AP menjatuhkan sanksi terhadap KAP-KAP tersebut, akan tetapi sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu BP2AP hanya melarang 3 Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan audit terhadap klien dari bank-bank, sementara 7 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang lain bebas. (Krehastuti, 2014).
Kasus perbedaan pencatatan penyimpanan dana kelompok usaha Grup Bakrie di PT Bank Capital Indonesia Tbk. Sebanyak tujuh emiten Grup Bakrie di dalam laporan keuangan per 31 Maret 2010 mengklaim menyimpan dana total Rp. 9,07 triliun. Namun, Bank Capital menyebutkan jumlah dana pihak ketiga di bank tersebut hanya Rp. 2,69 triliun. Sebagian besar laporan keuangan unit usaha Bakrie diaudit oleh Mazars Moores Rowland Indonesia (Asworo dan Supriadi, 2010 dalam Sugiyanto, 2011). Kasus tersebut terungkap atas adanya (whistleblower) dari analisis atau pelaku pasar modal yang melihat adanya kejanggalan dan mengungkapkan ke publik.
Pada sektor publik, di Indonesia kecurangan (fraud) telah menjadi isu yang fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang di masyarakat. Semenjak runtuhnya jaman orde baru, masyarakat menjadi semakin kritis dalam mencermati kebijakan-kebijakan pemerintah yang identik dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang sering dikenal dengan istilah KKN. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak bekerja sama untuk menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik
5
kepentingan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal dan pemerasan secara ekonomi.
Peran audit investigatif dalam mengungkap kecurangan di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Audit investigatif banyak diterapkan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan bukti-bukti hukum yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus korupsi yang dilaporkan kepada instansi ke pemerintah. Audit investigatif juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kepolisian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementrian untuk menggali informasi selama proses pelaksanaan audit kecurangan (fraud audit) atau audit investigatif (Kurniawan, 2014).
Kasus korupsi yang saat ini masih hangat diperbincangkan adalah kasus korupsi pengadaan dan pembangunan gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013. Dimana kasus ini menyeret mantan menteri Badan Umum Milik Negara (BUMN) menjadi tersangka Dahlan Iskan. Kasus ini berawal ketika perusahaan pelat merah tersebut melakukan pembangunan 21 gardu induk pada unit pembangkit dan jaringan di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pembangunan ini dilakukan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih dari Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2011-2013. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar RP 33,2 miliar (Fajarbali, 2014).
6
Tidak hanya di instansi pemerintah saja kasus mengenai whistleblowing juga terjadi di dunia pendidikan, yaitu di Universitas Lampung . Salah satu dosen Unila telah melaporkan rektor unila bernama Dr,Ir, Sugeng P. Hariyanto yang mengeluarkan ijazah bodong bagi seorang mahasiswa FISIP angkatan 2000 bernama Fajrian yang melanggar prosedural. Berhembusnya ijazah bodong ini diketahui pasca-beredarnya dua versi buku lulusan unila yang mengikuti prosesi wisuda 14 desember 2011 lalu. Perbedaan itu tampak dari jumlah mahasiswa yang lulus pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unila. Buku versi pertama, jumlah mahasiswa FISIP tercatat hanya 62 orang. Namun buku wisudawan kembali dicetak dalam versi terbatas periode februari 2012 untuk kepentingan audit kelulusan dengan mencantumkan nama Fajrian dengan nomor ijazah 03155/38.6.S1/2011 sehingga jumlah mahasiswa menjadi 63. Dalam biodata di buku tersebut, Fajrian merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi lulusan tahun 2008, padahal 62 siswa lainnya lulusan tahun 2011. Perbedaan lain adalah nomor pokok mahasiswa (NPM) Fajrian juga tidak terisi (Susanto, 2013).
Dalam data direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemendikbud) yang diakses melalui www.evaluasi.dikti.go.id Fajrian diketahui memiliki NPM 0016031037. Fajrian tercatat sebagai mahasiswa baru Unila sejak 1 September 2000. Namun, Fajrian diketahui telah menghilang sejak tahun 2005 dan tiba-tiba Fajrian kembali muncul pada tahun 2011 sebagai wisudawan mahasiswa Unila. Forum dosen Unila, yang dikoordinir oleh mantan rektor Unila, Mujahir Utomo mengatakan, nila dihitung sampai dengan bulan oktober 2011, Fajrian telah menjalani masa kuliah selama 10
7
tahun lebih atau 21 semester, berarti telah kadarluwarsa. Selama menghilang, sangat mungkin Fajrian juga tidak membayar SPP sebagai kewajiban mahasiswa. Selain itu Fajrian tidak mencetak skripsi dan menyerahkannya ke Perpustakaan Unila. Fajrian tidak memiliki sertifikat lulus TOEFL 450 sebagai syarat kelulusan (Susanto, 2013)
Melakukan whistleblowing bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tindakan ini dapat memberikan dampak yang negatif kepada pelakunya. Tetapi sebagai seorang calon akuntan dan auditor, mahasiswa akuntansi harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan kecurangan yang ada disuatu organisasi. Meskipun, untuk melakukan whistleblowing dibutuhkan niat yang kuat untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan seorang whistleblower tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan teror dari oknum-oknum yang tidak menyukai keberadaaanya Akuntan dan auditor merupakan salah satu profesi yang membutuhkan etika profesi dalam menjalankan pekerjaannya. Profesi ini merupakan profesi yang cukup penting dalam dunia bisnis. Dengan demikian sebagai seorang akuntan ataupun auditor harus memiliki keberaniaan yang besar untuk mengungkapkan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi dengan berbagai resikonya (Sulistomo,2012).
Beberapa penelitian mengenai whistleblowing telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Park dan Blekinsopp (2009) di dalam penelitiannya yang berjudul Whistleblowing as planned behavior – A survey of South Korean police officers, penelitian ini mengenai pengujian apakah Theory of Planned Behaviour dapat dijadikan model yang baik untuk menjelaskan niat whistleblowing internal
8
dan eksternal. Dengan menggunakan tiga variabel yaitu: norma subyektif, sikap terhadap perilaku dan persepsi kendali perilaku. Dalam penelitian ini menggunakan 296 polisi korea sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel norma subyektif, sikap terhadap perilaku, dan persepsi kendali perilaku berpengaruh yang signifikan positif terhadap niat melakukan whistleblowing internal. Sedangkan pada niat whistleblowing eksternal hanya variabel norma subyektif saja yang berpengaruh positif dan signifikan.
Di Indonesia juga ada penelitian sejenis, Sulistomo (2012), dalam penelitiannya yang berjudul persepsi mahasiswa akuntansi terhadap pengungkapan kecurangan (Studi empiris pada Mahasiswa UGM dan UNDIP). Dengan menggunakan 3 hipotesis yaitu: H1: Persepsi tentang norma subyektif pada whistleblower berpengaruh positif terhadap niat responden untuk melakukan whistleblowing. H2 : Sikap terhadap perilaku whistleblowing berpengaruh positif. H3 : Persepsi Tentang Kontrol Perilaku pada whistleblower berpengaruh positif terhadap niat responden untuk melakukan whistleblowing. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua hipotesis diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa perspesi tentang norma subyektif, sikap, dan persepsi tentang kontrol perilaku berpengaruh signifikan positif terhadap niat mahasiswa melakukan whistleblowing.
Penelitian dalam skripsi ini mencoba mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Sulistomo untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan whistleblowing. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel penelitian, tahun penelitian dan metode
9
analisis data. Jika pada penelitian sebelumnya menggunakan regresi linear berganda SPSS. Sedangkan pada penelitian analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Penulis mencoba menganalisis persepsi mahasiswa terhadap niat melakukan whistleblowing pada tiga universitas di Bandar Lampung yaitu Universitas Lampung (UNILA), Universitas Bandar Lampung (UBL), dan Universitas Malahayati. Dengan menggunakan tiga variabel yaitu norma subyektif, sikap terhadap perilaku, dan kontrol perilaku. Alasan penulis memilih tiga variabel tersebut adalah di dalam Theory of Planned Behaviour (TPB) dikatakan bahwa niat untuk melakukan suatu perilaku merupakan fungsi dari tiga jenis keyakinan yang mendasari, yaitu: (1) Sikap dan teman-teman, atau orang lain (2) norma subyektif, dan (3) kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991). Sampel penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sampel mahasiswa S1 jurusan akuntansi UNILA, UBL, dan Malahayati. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dalam skripsi ini diberi judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Akuntansi Melakukan Whistleblowing (Aplikasi Theory of Planned Behaviour)”
1.2 Rumusan Masalah
1.
Bagaimana pengaruh norma subyektif terhadap niat melakukan whistleblowing?
2.
Bagaimana pengaruh sikap terhadap perilaku terhadap niat melakukan whistleblowing?
10
3.
Bagaimana pengaruh persepsi kendali perilaku terhadap niat melakukan whistleblowing?
1.3 Batasan Masalah
Agar penelitian ini memiliki ruang lingkup dan arah penelitian yang jelas maka penelitian ini hanya dibatasi pada ruang lingkup menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan whistleblowing dengan menggunakan tiga variabel yaitu: norma subyektif, sikap terhadap perilaku, dan persepsi kendali perilaku.
1.4 Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk: 1. Mengetahui apakah norma subyektif mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan whistleblowing? 2. Mengetahui apakah sikap terhadap perilaku mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan whistleblowing? 3. Mengetahui apakah persepsi kendali perilaku mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan whistleblowing?
1.5 Manfaat Penelitian 1.5.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa melakukan whistleblowing pada universitas yang ada di Bandar Lampung.
11
1.5.2 Manfaat Praktis
Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah: a. Bagi Universitas Lampung, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sebagai masukan pada mata kuliah yang bersangkutan dan dapat menambah literatur di perpustakaan Universitas Lampung. Selain itu juga menjadi bahan referensi bagi mahasiswa-mahasiswi, khususnya untuk program S1 akuntansi. b. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bisa digunakan sebagai informasi bagi pihak yang memerlukan untuk menambah pengetahuan dan bahan penelitian selanjutnya.
