BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Setiap hari tanpa sadar kita selalu digoda iklan. Sejak mulai berangkat dari rumah, membaca surat kabar, melihat reklame, pamflet, menyetel radio, televisi, sampai kembali keerumah. Mulai dari iklan yang bermutu sampai iklan yang hanya menjual mimpi, selalu mengikuti kemana dan dimanapun kita berada pun kita berada. Hanya waktu tidur saja si “penggoda” tersebut tidak mengusik kita. Tataran ekonomi khususnya pada aspek pemasaran (marketing) iklan menempati posisi penting. Setiap perusahaan selalu mengalokasikan dana khusus yang tidak sedikit untuk keperluan periklanannya. Ada iklan yang berhasil mendongkrak produk penjualan, tetapi tidak sedikit pula yang produk penjualannya biasa-biasa saja atau bahkan menurun. Mobilitas kreativitas beriklan yang sangat tinggi dan informasi dengan segala atribut dan instrumen pendukungnya yang begitu sensaional, tidak jarang menembus batas rasionalitas. Daya pikat psikologis dan sentimen-sentimen konsumtif menjadi sasaran utama sebagian besar pelaku usaha periklanan 1 Yusuf Shofie, iklan termasuk salah satu dari 6 (enam) sebab potensial yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, yaitu: 2 1.
Ketidaksesuaian iklan/informasi produk dengan kenyataan;
1
Taufik H Simatupang. Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004), hlm. 1. 2 Ibid, hlm. 17.
1 Universitas Sumatera Utara
2
2.
Produk tidak sesuai dengan standar ketentuan/peraturan perundangundangan;
3.
Produk cacat meskipun masih dalam garansi atau belum kadaluarasa;
4.
Tingkat keamanan produk diinformasikan tidak secara proporsional;
5.
Sikap konsumtif konsumen;
6.
Ketidaktahuan konsumen tentang penggunaan produk; Sebagai alat promosi, iklan memegang peranan penting bagi pelaku
usaha (produsen) untuk menunjang sekaligus meningkatkan usahanya. Melalui jasa periklanan pengusaha mencoba memancing dan membangkitkan minat (animo) konsumen, untuk membeli produk barang atau jasa. Konsumen pun memerlukan iklan sebagai salah satu alat informasi untuk mengetahui produk konsumsi yang mereka butuhkan. Hakikat iklan bagi konsumen merupakan janji dari semua pihak yang mengumumkannya. 3 Berdasarkan janji-janji tersebut, konsumen akan dapat menilai kejujuran pelaku usaha dalam menyampaikan informasi produk melalui iklan. Indonesia gerakan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen telah melahirkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) No. 8 Tahun 1999, yang berfungsi sebagai payung hukum bagi pengaturan perlindungan konsumen yang telah ada sebelumnya. Norma-norma perlindungan konsumen lainnya diluar UUPK, dapat dijadikan sebagai acuan dengan menempatkan UUPK sebagi sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Melalui ketentuan tersebut dapat dipahami secara implisit, bahwa 3
Dedi Heryanto. Perlindungan Hukum Bagi konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan. ( Bogor: Ghlmia Indonesia, 2010), hlm. 1
Universitas Sumatera Utara
3
UUPK merupakan ketentuan khusus lex specialis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UUPK lex generalis. 4 Undangundang Perlindungan Konsumen terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang periklanan, dalam pasal 1 disebutkan bahwa : “Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/ atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadaap barang dan/ atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan”. Kemudian tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti yang terdapat dalam pasal 9 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah produk tersebut memiliki potongan harga, keadaanya baik, meiliki sponsor, tidak mengandung cacat tersembunyi, merendahkan produk lain yang sejenis, menggunakan kata-kata yang berlebihan, dan mengandung janji yang belum pasti. Pasal 10 berkenaan dengan informasi iklan yang membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan, baik menyangkut harga, kegunaan, kondisi, jaminan/garansi, maupunn daya tarik potongan harga (discount) yang belum tentu benar. Pasal 12 tentang iklan yng menawarkan, mempromosikan produk dengan tarif khusus, dalam waktu dan jumlah tertentu. Kecenderungan ini sering kali dilakukan pelaku usaha dalam iklan perumahan, padahal kenyataannya tipe rumah dimaksud tidak tersedia dan akhirnya konsumen diarahkan pada tipe lain yang justru lebih mahal. Pasal 13 tentang iklan produk barang dan jasa dengan memberikan janji pemberian 4
Dedi harianto Op.Cit, hlm. 13.
Universitas Sumatera Utara
4
souvenir atau hadiah secara gratis, tetapi ketika produk dibeli, janji tersebut tidak dipenuhi dengan dalih persediaan sudah habis. Pasal 14 yang berkenaan dengan janji iklan dalam undian yang tidak dipenuhi pelaku usaha atau mengganti dengan hadiah lain,bahkan sering kali undian tersebut ternyata tidak ada kalaupun ada tidak diumumkan secara patut melalui media yang diketahui konsumen secara luas. Pasal 15 tentang penawaran barang yang secara paksa, baik fisik maupun psikis. Pasal 16 tentang produk melalui pesanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan semula atau waktu pengiriman pesanan seperti yang dijanjikan. Dan dalam pasal 17 diatur khusus mengenai Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha. 5 Menurut Dedi Harianto, berkaitan dengn pengaturan kegiatan periklanan, setidaknya terdapat tiga manfaat yang akan diperoleh konsumen, yaitu: 6 1.
Pilihan konsumen atas alternatif yang ada akan lebih baik jika konsumen mendapat informasi yang lebih banyak dari pasar. Misalnya, seorang wanita yang mengandungakan memperoleh manfaat bagi diri dan anak yang dikandungnyajika setiap produsen menempatkan label peringatan bahaya pada setiap kemasan mi uman beralkohol yang dipasarkannya;
2.
Jika konsumen mendapatkan informasi yang lebih baik, maka kualitas produk cenderung akan mengalami perbaikan, sebagai respon atas perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen. Misal, ketika konsumen mulai belajar mengenai lemak dan kolestrol, produsen makanan mulai memasarkan produk makanan yang lebih sehat. 5 6
Taufik H Simatupang op.it hlm. 20. Dedi harianto Op. Cit hlm. 31.
Universitas Sumatera Utara
5
3.
Penurunan harga akibat berkurangnya kekuatan informasi pasar penjual. Misalnya, harga mobil bekas pasti akan jatuh jika para dealer dituntut untuk menginformasikan konsumen mengenai kerusakan pada mobil tersebut, karena konsumen tidak akan bersedia membeli kendaraan jika diketahui bermasalah Periklanan sebagai salah satu sarana pemasaran dan sarana penerangan
memegang peranan penting di dalam pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia. Sebagai sarana penerangan dan pemasaran, periklanan merupakan bagian dari kehidupan media komunikasi yang vital bagi dunia usaha, serta berfungsi menunjang pembangunan. 7 Iklan sebagai sarana promosi seharusnya menyampaikan kepada konsumen informasi atas suatu produk yang jelas, jujur dan bertanggung jawab. Hal ini pun telah diatur secara jelas dan sama, secara garis besar, dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia ( TKTCPI ) yang disusun oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, dan masih banyak lagi peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai periklanan. Hak atas Informasi yang benar merupakan salah satu hak universal konsumen yang harus dihormati dan dilindungi. Pelaku usaha dalam menyampaikan informasi haruslah secara lengkap dan benar sehingga tidak ada suatu hal yang penting yang semestinya menjadi hak konsumen tidak tercantum di dalamnya atau bahkan sengaja disembunyikan. Informasi tersebut harus dapat 7
Netty Endrawaty, ”Tanggung jawab Pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan” Perspektif, Edisi XII, Oktober 2006, hlm. 38.
Universitas Sumatera Utara
6
juga dipahami secara mudah karena jika tidak dapat dipahami maka informasi tidak akan berguna sama sekali. Informasi yang tidak lengkap dan tidak memadai yang disampaikan kepada konsumen dapat menimbulkan kesan yang keliru (misleading) pada konsumen yang menyebabkan konsumen mersasa tertipu. 8 Konsumen perlu diberikan suatu perlindungan khusus terhadap informasi iklan barang dan jasa. Perlunya peraturan yang mengatur perlindungan konsumen karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi pelaku usaha, karena mengenai proses sampai hasil produksi barang atau jasa yang telah dihasilkan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun sehingga kenyataan konsumen selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Campur tangan negara sendiri dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konsumen. Janus Sidabalok mengemukakan ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut: 9 1.
Melindung konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi;
3.
Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga menjaga kesinambungan pembangunan nasional;
8
9
http://rifqin.blogspot.com/2008/04/informasi-tidak-seimbang-dalam-iklan.html, diakses 20 Maret 2016. Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. (Bandung: PT Citra Aditya Bakt i 2006), hlm. 6.
Universitas Sumatera Utara
7
4.
Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen Praktisi periklanan dalam membuat iklan telah dikawal oleh kode etik
dan atau tata krama dan tata cara periklanan, namun penerapannya etika periklanan dirasa kurang efektif. Hal ini disebabkan lebih banyak perusahaan yang tidak mematuhi, apalagi terhadap pelanggaran kode etik tersebut tidak dikenai sanksi.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana Pengaturan Iklan di Indonesia?
2.
Bagaimana Pengaturan Mengenai Penyampaian Informasi Iklan?
3.
Bagaimana Lingkup Pertanggungjawaban Pihak Terkait Dalam Penyampaian Informasi Iklan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Penelitian ini bertujuan untuk : 1.
Mengetahui Pengaturan Tayangan Iklan Rokok dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Etika Pariwara Indonesia serta Bentuk-Bentuk Pelanggaran Tayangan Iklan yang Kerap Terjadi.
Universitas Sumatera Utara
8
2.
Mengetahui Penyampaian Informasi dalam iklan yang sesuai dengan Standar baik yang diatur melalui Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut maupun peraturan lainnya
3.
Mengetahui
Pertanggungjawaban
Pelaku
Usaha
Periklanan
terhadap
Penyampaian Informasi Iklan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut : 1.
Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi peneyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, khususnya berkaitan dengan penyampaian informasi iklan. Selain itu, hasil penelitian ini juga akan dapat menambah khasanah kepustakaan di bidang perlindungan konsumen pada umumnya, dan media Universitas Sumatera Utara periklanan pada khususnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang memuat data empiris sebagai dasar penelitian selanjutnya.
2.
Manfaat Praktis Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) dan Pemerintah dalam menata Peraturan Perlindungan Konsumen serta peraturan yang berkaitan dengan periklanan di Indonesia, juga bagi para produsen, serta masyarakat umum, mengenai berbagai problema praktis yang dihadapi dalam menegakkan hak konsumen dalam memperoleh informasi produk, terutama melalui media iklan juga dapat dijadikan sebagai landasan operasional bagi instansi yang
Universitas Sumatera Utara
9
terkait dalam menanggulangi hambatan-hambatan dalam penerapan peraturan perlindungan konsumen pada umumnya, hak konsumen atas informasi melalui media iklan pada khususnya.
D. Tinjauan Kepustakaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentan Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 6 merumuskan Promosi adalah kegiatan pegenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahawa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mngenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan barang dan/atau jasa; mengelabi jaminan/garansi terhadapbarang dan/atau jasa; memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai baran dan atau jasa, pernyataan salah; tidak memuat informasi megenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa; mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; melanggar etika dan/atau jasa ketentuan peraturan perundangundangan mengeni periklanan, dalam Ayat 2 pada pasal ini pula disebutkan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan yang termuat pada ayat 1 tersebut
Universitas Sumatera Utara
10
Pasal 20 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menyebutkan pula bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut
E. Metode Penelitian Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan skripsi ini meliputi : 1.
Jenis Penelitian Penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. 10 Data sekunder dalam skripsi ini yaitu kajian yang digunakan terhadap peraturan peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berhubungan dengan judul skripsi
2.
Jenis Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data lain yang terdiri atas: 11 a.
Bahan Hukum Primer, yaitu : Norma atau kaedah dasar seperti Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar seperti Peraturan Perundangundangan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. 10
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghlmia Indonesia, 2003), hlm. 24. 11 Ibid, hlm 24-25
Universitas Sumatera Utara
11
b.
Bahan Hukum Sekunder, yaitu : Buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
c.
Bahan Hukum Tertier, yaitu : Kamus, bahan dari internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
3.
Alat Pengumpulan Data Alat Pengumpulan Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode library research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, media massa, dan kamus yang berkaitan dengan judul skripsi ini yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalahmasalah yang dihadapi.
4.
Analisis Data Menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala. Skripsi ini digunakan metode analisis kualitatif agar lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan dari internet, kamus dan lain-lain yang berhubungan dengan judul skripsi yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi.
F. Keaslian Penulisan Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penyampaian Informasi Iklan Barang Produksinya Ditinjau Dari Undang-
Universitas Sumatera Utara
12
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” ini merupakan benar hasil karya penulis sendiri, tanpa meniru Judul dari Karya Tulis milik orang lain oleh karenanya keaslian dan kebenaran ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis sendiri dan telah sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi secara akademik yaitu kejujuran, rasional , objektif dan terbuka. Sebelumnya telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pusat dokumentasi dan informasi hukum/perpustakaan Universitas cabang fakultas hukum USU melalui surat yang menyatakan bahwa tidak ada judul yang sama.
G. Sistematika Penulisan Berdasarkan penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan / gambaran isi skripsi ini sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penelitian,
tinjauan
pustaka, yang diakhiri dengan metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II
PENGATURAN
INFORMASI
PERIKLANAN
DI
INDONESIA
Universitas Sumatera Utara
13
Bab ini akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dasar pengaturan periklanan di Indonesia, pengertian periklanan,
dan
pihak-pihak
yang
terkait
dalam
bisnis
periklanan, serta aspek hukum periklanan. BAB III
PENYAMPAIAN
INFORMASI
PERIKLANAN
DI
INDONESIA Bab ini akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengertian dan latar belakang penyampaian informasi iklan dan pengaturan iklan di Indonesia, fungsi dan tujuan penyampaian informasi iklan, standar penentuan penyampaian informasi iklan, serta penerapan umum dan khusus dalam penyampaian informasi iklan sesuai tata cara periklanan Indonesia. BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYAMPAIAN INFORMASI IKLAN BARANG PRODUKSINYA OLEH PELAKU
USAHA
MENURUT
UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Bab ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dalam periklanan, unsur-unsur yang dilarang dalam periklanan, dan pertanggungjawaban hukum oleh pelaku usaha periklanan terhadap penyampaian iklan menurut UndangUndang No. 8 Tahun 1999
Universitas Sumatera Utara
14
BAB V
PENUTUP Bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian skripsi ini secara keseluruhan.
Universitas Sumatera Utara
