BAB I PENDAHULUAN. Dana pensiun merupakan sebuah alternatif pilihan dalam memberikan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dana pensiun merupakan sebuah alternatif pilihan dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Jaminan tersebut dimungkinkan dapat menyelesaikan masalah-masalah karyawan yang timbul seiring risiko didalam dunia pekerjaan. Risiko-risiko tersebut antara lain, risiko kehilangan pekerjaan, usia yang kurang produktif (lanjut usia), kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan fisik atau bahkan meninggal dunia. Risiko tersebut memberikan dampak finansial bagi kehidupan karyawan dan keluarganya sehingga kesejahteraan orang yang bersangkutan secara otomatis akan terganggu dan menimbulkan guncangan-guncangan yang pada akhirnya akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Sehingga untuk mengatasi permasalahan yang kemungkinan terjadi maka diciptakan sebuah usaha pencegahan seperti penyelenggaraan program pensiun (pension plan) yang dikelola sendiri oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah sebagai pemberi kerja yang telah dikenal selama ini. Penyelenggaraan program pensiun bagi kesejahteraan karyawan dimaksudkan sebagai bentuk timbal balik (feedback) pemberi kerja kepada karyawan apabila sewaktu-waktu karyawan tersebut berhenti bekerja akibat ketidak mampu bekerja atau mungkin meninggal dunia. Terkait peserta program jaminan pensiun (JP) yang tertulis dalam PP adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara. Serta, pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Dalam PP juga diatur mengenai berlakunya program ini. Bunyi pasal 3 ayat 1 dan 2 dari PP

1 Universitas Sumatera Utara

2

tersebut, kepesertaan pada program jaminan pensiun mulai berlaku sejak pekerja terdaftar dan iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan adanya tanda bukti pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan. program jaminan pensiun adalah salah satu implementasi program jaminan sosial. Falsafah jaminan sosial itu, salah satunya, bagaimana agar para pekerja ketika sudah tidak produktif lagi hidupnya tidak susah, hidupnya tidak terlunta-lunta dan bisa tetap mandiri terhadap dirinya sendiri. Dalam konteks jaminan sosial itu sendiri, lanjutnya, maknanya kira-kira, kalau seorang pekerja sakit dan bisa berobat tanpa perlu memberikan beban pada keluarganya atau pihak lain. Kalau dia mengalami kecelakaan kerja, dia juga bisa diobati dan kemudian bekerja kembali. Kalau pekerja itu sudah tidak produktif lagi dan sudah tua, dia tidak menjadi beban istrinya, anaknya dan cucunya. Kalau pekerja itu meninggal, ahli warisnya tidak mengalami kesusahan. Itulah konsep dari jaminan sosial yang tujuannya, adalah memberikan kemandirian bagi pekerja. Pemerintah kemudian membuat peraturan terhadap program jaminan pensiun ini. Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib bertanggung jawab pada pekerjanya dengan memberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Untuk besaran iuran jaminan pensiun, dalam PP ditegaskan bahwa setiap bulan wajib dibayarkan sebesar tiga persen dari upah perbulan. Iuran ini ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar dua persen dan satu persen dari peserta. Besaran iuran tersebut akan dievaluasi paling singkat tiga tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan digunakan

Universitas Sumatera Utara

3

sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju delapan persen. 1 Peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2004 dan turunan dari UU nomor 24 tahun 2011, maka munculah peraturan pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2015 tentang program jaminan pensiun. Program jaminan pensiun bisa disebut defined benefit atau disebut juga program pensiun manfaat pasti. Dan program pensiun manfaat pasti ini, berbeda dengan program lain yang dikenal oleh masyarakat dengan nama iuran pasti. Kalau manfaat pasti, manfaatnya sudah dipastikan. Sedangkan kalau iuran pasti itu, mirip seperti tabungan dan bersifat individual. kebijakan program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan tidak akan tumpang tindih dengan perusahaan yang sudah memberlakukan jaminan serupa. Karena target dari program jaminan pension BPJS Ketenagakerjaan adalah karyawan baru atau pekerja yang belum mendapatkan jaminan pensiun. Apalagi bentuk jaminan yang diberlakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya bersifat perlindungan dasar. 2 Jaminan

Pensiun

adalah

jaminan

sosial

yang

bertujuan

untuk

mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 3Manfaat Pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang 1

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559c9765d7d5f/ini-isi-pp-program-jaminanpensiun diakses tanggal 23 Februari 2016 2 http://inacraftmagz.com/2015/12/18/kepastian-jaminan-pensiun-bagi-kesejahteraanpekerja/diakses tanggal 24 Februari 2016 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun


4

meninggal dunia. 4Peserta Program Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut Peserta adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. 5 PT. Perkebunan Nusantara III disingkat PTPN III (Persero), merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. Dana pensiun yang di kelolah oleh PTPN-III ini menggunakan sistem pembayaran per bulan. Maka dalam hal diperlukan pemeriksaan, masalah yang akan timbul jika tidak dilakukan pemeriksaan akan terlalu kompleks bagi perusahaan dan bagi tenaga kerja itu sendiri. Masalah yang timbul bagi perusahaan adalah perusahaan akan merugi jika biaya yang mengalir untuk dana pensiun terlalu besar begitu pula sebaliknya bagi tenaga kerja. Dan mencoba meneliti dan melihat perbedaan manfaat pensiun yang langsung di bayar sekaligus dengan pembayaran per bulan dengan pensiun manfaat pasti. Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas yang diangkat dalam penulisan ini adalah: “Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun di PTPN III.” B. Perumusan Masalah Permasalahan adalah merupakan kenyataan yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh peneliti dalam penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada hal-hal diluar permasalahan. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan Jaminan Pensiun di Indonesia menurut Undang-Undang yang ada? 4 5

Ibid, Pasal 1 angka 3 Ibid, Pasal 1 angka 4


5

2. Bagaimana akibat hukum terhadap perusahaan yang terlambat membayar iuran jaminan pensiun kepada penyelenggaraan program jaminan pensiun? 3. Perubahan apa yang terjadi dengan pengaturan jaminan pensiun yang diatur Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang sekarang? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan adalah: a. Untuk mengetahui pengaturan penyelenggaraan program Jaminan Pensiun. b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perusahaan yang terlambat membayar iuran jaminan pensiun kepada penyelenggaraan program jaminan pensiun. c. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi dengan pengaturan jaminan pensiun yang diatur Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang sekarang. D. Manfaat penelitian 1. Manfaat Akademik a) Hasil Penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan pengembangan pengatahuan yang berhubungan dengan Program Jaminan Pensiun. b) Sebagai

tambahan

pengetahuan

bagi

peneliti

mengenai

hukum

ketenagakerjaan khususnya mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. 2. Manfaat Praktis a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, tambahan maupun pembanding bagi peneliti lain yang masalahnya sejenis.


6

b) Untuk perusahaan, hasil penelitian ini sebagai masukan dan bahkan pertimbangan di dalam memilih dan juga merencanakan kebijakan Program Jaminan Pensiun di masa-masa yang akan datang. E. Keaslian Penulisan Adapun judul tulisan ini adalah Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun di PTPN III (Persero). Pada dasarnya belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tersebut sebagai berikut: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Dwi Oktari STP, Tahun 2014, Mahasiswa Fakultas Hukum Departemen Hukum Keperdataan, Program kekhususan Hukum Perdata Dagang Universitas Sumatera Utara dengan judul “Perbedaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Melalui Asuransi Jamsostek Dengan Program Bpjs (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Berdasarkan Undang-Undangundang No. 24 Tahun 2011 (Studi Pada PT. Jamsostek Cabang Medan)”. Pokok masalah dari penelitian adalah: a. Bagaimana pengaturan penanganan JAMSOSTEK dan BPJS dalam mengatasi masalah ketidak sesuaian data para pekerja? b. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang diberikan oleh JAMSOSTEK dan BPJS? c. Bagaimana akibat hukum terhadap perusahaan yang terlambat membayar iuran kepada JAMSOSTEK dan BPJS?


7

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putrinita E.R, Tahun 2013, Mahasiswi Fakultas Hukum Departemen Hukum Ekonomi, Program kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Atas Kecelakaan Kerja Di PTPN – IV (Studi Kasus di PTPN – IV Unit Kebun Bah Jambi, Pematang Siantar)”. Pokok masalah dari penelitian adalah: a. Bagaimana pengaturan hukum tentang jaminan sosial tenaga kerja atas kecelakaan kerja? b. Bagaimana peranan serikat buruh/serikat pekerja dalam perusahaan? c. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja atas kecelakaan kerja

pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Bah Jambi? Pada dasarnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti tersebut di atas tidak sama dengan penelitian ini, baik dari segi judul maupun pokok permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. F. Tinjauan Kepustakaan 1. Pengertian Program Jaminan Pensiun Dana pensiun sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Definisi tersebut memberi pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah


8

pensiun. Penyelenggaraan pensiun tersebut dapat dikelola oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun. 6 Menurut Zulaini Wahab, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dalam peraturan dana pensiun. Status sebagai badan hukum diperoleh dana pensiun sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan. Karena dalam memastikan dan mengamankan manfaat pensiun tersebut mutlak diperlukan pemisahan dana pensiun harus terpisah dari kekayaan pendirinya, Undang-Undang Dana Pensiun menetapkan dana pensiun sebagai badan hukum. Dana Pensiun selaku badan hukum(persona standi in judicio), subjek hukum mandiri diurus serta dikelola oleh pengurus di bawah pengawasan dewan pengawas. 7

Sedangkan pengertian Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari aturan yang ditetapkan. 8 Program dana pensiun merupakan bentuk balas jasa pemerintah terhadap pegawai yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada

6

Triandanu, Sigit, Totok BudiSantoso. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta:Salemba, 2006), hal 268-269 7 Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 34. 8 Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal 325


9

Negara. Di sisi lain, sudah menjadi suatu kewajiban setiap orang untuk menjamin kesejahteraan hari tuanya. Untuk itu, setiap pegawai negeri sipil diwajibkan menjadi peserta program asuransi dana pensiun yang dibentuk oleh pemerintah. 9 Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun bahwa Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 2. Fungsi Dana Pensiun Fungsi program pensiun harus dapat diidentifikasikan dengan jelas supaya program tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi program pensiun antara lain: a. Asuransi Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Masa kerja para karyawan bukan harga mati. Apabila masa kerja karyawan belum mencapai masa kerja yang disyaratkan tetapi karyawan tersebut berhalangan tetap (cacat tetap sehingga tidak mungkin lagi bekerja atau meninggal) karyawan tersebut dijamin dapat memperoleh pensiun. Meskipun demikian jumlah yang diterima tidak

9

Amin Tunggal Widjaya, Dasar-dasar Akuntansi Dana Pensiun, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hal 74


10

penuh atau lebih sedikit bila dibandingkan karyawan yang memenuhi masa kerja sesuai dengan perhitungan semula. b. Tabungan Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan setiap bulan dapat dilihat sebagai tabungan dari para pesertanya. Iuran tersebut adalah konsekuensi dari manfaat yang akan diterima oleh karyawan di masa yang akan datang. c. Pensiun Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta. 10 3. Maksud dan Tujuan Dana Pensiun Adapun maksud dan tujuan dibentuknya suatu Dana Pensiun, dapat di lihat dari beberapa sisi: 11 a. Kewajiban Moral: Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Tenaga kerja tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai faktor produksi. Kewajiban.

10 11

Triandanu, Sigit, Totok BudiSantoso, Op.Cit, hal 270 Kasmir, Op.Cit, hal , 325.


11

b. Kewajiban Moral: Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Tenaga kerja tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai faktor produksi. Kewajiban Rasa aman karyawan terhadap masa yang akan datang dalam arti mempunyai penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Karyawan mengharapkan mendapatkan jaminan ekonomis setelah dia memasuki masa pensiun. Harapan ini akan sangat mempengaruhi kinerja saat ini, pada saat ia masih produktif. c. Kompensasi Yang Lebih Baik Kompensasi yang lebih baik yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. d. Sisi Pemerintah Dengan adanya Dana Pensiun, bagi karyawan akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara. e. Sisi Masyarakat Adanya Dana Pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpul dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang bersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai

pembangunan

nasional

dalam

rangka

menciptakan

kesejahteraan masyarakat.


12

Selain tujuan dan kegunaannya, pensiun juga memiliki manfaat. Manfaat dari pensiun adalah: 12 a. Manfaat Pensiun Normal: Manfaat pensiun normal adalah manfaat yang diterima peserta ketika mencapai

usia

pensiun

normal

atau

sebaliknya.

Setiap

lembaga/perusahaan menetapkan umur pensiun normal antara 45 sampai 60 tahun, sesuai kebijakan masing-masing berdasrkan kepentingannya. b. Manfaat Pensiun Dipercepat: Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat yang diterima bila peserta berhenti bekerja atau tak berpenghasilan lagi minimal 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal. Pembayarannya dapat diterima paling lambat 1 bulan sejak peserta berhenti bekerja. c. Manfaaat Pensiun Cacat: Manfaat pensiun cacat adalah manfaat yang diterima bila peserta menderita cacat. Hak ini timbul jika peserta dinyatakan oleh dokter dan disetujui dana pensiun bahwa yang bersangkutan menderita cacat. d. Manfaat Pensiun Ditunda: Manfaat pensiun ditunda adalah hak yang diterima jika peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal. Pembayarannya ditunda sampai peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal.

12

Juli Irmayanto dkk, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2004), hal 259.


13

G. Metode Penelitian Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu. Sementara itu metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Dengan demikian metodologi penelitian adalah sebuah materi pengetahuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam mengenai sistematisasi atau langkah-langkah penelitian. 13Dalam suatu penelitian guna menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan maka diperlukan metode penelitian. Karena dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian yakni : A. Sumber Data Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga data yang dikumpulkan pada dasarnya merupakan data sekunder dan wawancara ke Manager/staf karyawan di PTPN III (Persero). Data

dilakukan melalui

penelaahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan

yang

berhubungan dengan masalah yang dikaji. Sumber data kepustakaan dan dokumen diperoleh dari : a. Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer, terdiri dari : 14 1. Norma atau Kaidah dasar 2. Peraturan dasar

13

Syahrum dan Salim, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Penerbit Citapustaka Media, 2012), hal 37 14 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2012), hal 185


14

3. Peraturan atau ketentuan perundang-undangan antara lain: UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undangundang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2015 tentang program jaminan pensiun. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum bahan hukum primer, 15 seperti: hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dari kalangan pakar hukum. c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 16 Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, serta bahan-bahan primer, sekunder tersier (penunjang) di luar bidang

hukum, misalnya yang berasal dari: Sosiologi, Ekologi,

Teknik, Filsafat, dan lainnya yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian. 17 3. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan teknik pengumpulan data dengan cara : Studi Kepustakaan, dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis yang berkaitan dengan topik penelitian,

15

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2013), hal 118 dan 119 16 Ibid 17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Penebit Rajawali Pres, 2013), hal 41


15

sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan dilakukan dengan wawancara ke salah satu staf/karyawan di PTPN III (Persero). 4. Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif berupa data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh. H. Sistematika penulisan Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi dari skripsi ini dan agar tidak terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab dan tiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa subsub bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II

PENGATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN


16

Bab ini berisikan tentang pengertian, dan sejarah Pensiun, Undangundang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. BAB III

AKIBAT

HUKUM

KEPADA

PERUSAHAAN

ATAS

KETERLAMBATAN MEMBAYAR IURAN PENSIUN Bab ini berisikan tentang prosedur Pemberian Jaminan pensiun, pelaksanaan pelayanan Program Jaminan Pensiun di PTPN III, Hambatan yang terdapat dalam Pelaksanaan Program jaminan pensiun, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Dalam Pelaksanaan Program jaminan pensiun. BAB IV

JAMINAN PENSIUN DI PTPN III SEBELUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 Bab ini berisikan tentang Pelaksanaan nJaminan Pensiun di PTPN III sebelum dan sesudah PP No 45 Tahun 2015.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini adalah merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, dimana dalam bab V ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.


BAB I PENDAHULUAN. Dana pensiun merupakan sebuah alternatif pilihan dalam memberikan

Recommend Documents