BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pasar merupakan area tempat jual beli barang yang menjadi tempat berkumpulnya lebih dari satu penjual atau pedagang untuk menjajakan barang dagangan mereka dan juga bertemunya para penjual tersebut dengan para pembeli. Salah satu bentuk pasar adalah berupa pasar tradisional yang telah ada sejak jaman dahulu. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, memberikan pengertian Pasar Tradisional sebagai berikut: Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pengelolaan pasar tradisional dalam praktiknya tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pasar tradisional. Salah satunya adalah permasalahan terjadinya kebakaran pasar yang menimbulkan banyak kerugian bagi para pedagang dan juga menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah. Permasalahan kebakaran pasar tradisional semacam ini sudah seringkali terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kebakaran pasar yang terjadi di Pasar R Kota Magelang, Jawa tengah. Dari tahun ke tahun, Pasar R terus
1
2
berkembang, begitu juga dengan para pedagang. Pedagang yang datang untuk menjajakan dagangan mereka di Pasar R semakin banyak, baik yang merupakan pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, ataupun kaki lima. Harga yang murah dan lengkapnya barang yang dijajakan di Pasar R mengundang para pembeli untuk berbondong-bondong berbelanja di pasar tersebut. Hal inilah yang membuat Pasar R terus ramai. Pada, hari Kamis tanggal 26 – 6- 2008 (dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu delapan) terjadi kebakaran di Pasar R. Api berkobar mulai pukul 17.30 WIB dan hingga pukul 23.00 WIB api belum juga dapat dipadamkan. Pada saat itu pasar telah tutup dan para pedagang sudah pulang. Beberapa pedagang yang masih ada di pasar panik dan berusaha menyelamatkan barangbarang mereka yang tersisa. Api menghanguskan hampir separuh pasar. Lantai atas pasar hangus sama sekali, dan lantai bawah masih ada beberapa bangunan yang tersisa.1 Setelah terjadinya kebakaran tersebut, banyak pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, ataupun pedagang kaki lima yang mengeluh. Pasar R adalah tempat usaha mereka, dimana mereka hanya dapat menyokong kebutuhan ekonomi dan hidup mereka dari penjualan barang-barang dagangan mereka di Pasar R. Terjadinya kebakaran tersebut membuat para padagang merugi puluhan bahkan ratusan juta, sehingga pemerintah Kota Magelang banyak menerima keluhan dari para pedagang Pasar R Magelang. Menanggapi terjadinya kebakaran tersebut, pemerintah membangun sebuah pasar penampungan Sentra Ekonomi L guna memfasilitasi para 1
Kompas, Pasar Rejowinangun Terbakar,http://nasional.kompas. com/read/2008/06 /26/ 23301371/pasar.rejowinangun.terbakar, 20 Desember 2014.
3
pedagang agar tetap dapat melakukan aktifitas mereka. Para pedagang tersebut kembali mengeluh karena kondisi pasar penampungan dirasa kurang stategis. Pasar menjadi sepi dan mereka tidak dapat meraih keuntungan yang besar sebagaimana yang mereka dapatkan ketika berjualan di Pasar R. Oleh karena itu, mereka merasa pemindahan mereka ke pasar penampungan tersebut tetap saja tidak dapat menutupi kebutuhan ekonomi mereka seperti dulu pada saat mereka berjualan di Pasar R. Pada tahun 2011, pembangunan dan renovasi Pasar R mulai dilakukan. Pemerintah
Kota
Magelang
menggandeng
beberapa
investor
dalam
pembangunannya. Pada bulan Januari tahun 2014 ini pembangunan Pasar R telah selesai dan para pedagang sudah dapat berpindah ke Pasar R kembali. Sekitar bulan Januari 2014 tersebut, para pedagang sudah dapat melihat plotting los tempat mereka berjualan yang diumumkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar (DPP). Pembagian los tersebut dilakukan berdasarkan kepemilikan yang lama. Bangunan Pasar R terbagi menjadi dua pengelola, ada yang dikelola oleh investor dan ada yang dikelola oleh pemerintah Kota Magelang. Bagi kios-kios yang dikelola oleh investor, maka pedagang harus membelinya dari investor. Bagi los yang dikelola oleh pemerintah kota para pedagang hanya diberikan izin menempati yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). Bagi los-los yang diberikan pemerintah kepada pedagang dengan izin menempati yang diterbitkan oleh BP2T, tentunya los-los tersebut tidak boleh diperjual belikan ataupun disewakan secara pribadi. Para pedagang tersebut
4
hanya diberikan hak untuk menempati saja. Hak untuk menempati itu dimaksudkan agar los-los tersebut digunakan untuk berjualan sebagaimana mestinya, bukan untuk gudang, dan juga bukan untuk memperoleh keuntungan lain dari penggunaan los-los tersebut baik melalui penyewaan ataupun penjualan los kepada orang lain. Los-los yang dibangun oleh pemerintah merupakan milik pemerintah. Pemerintah juga menyatakan, jika selama 3 (tiga) bulan berturut-turut los tersebut tidak digunakan untuk berjualan pedagang tersebut, maka los itu akan diambil alih oleh Pemerintah Kota Magelang sebagai pemilik.2 Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya pedagang yang menggunakan loslos tersebut untuk maksud lain selain untuk berjualan sendiri oleh pedagang yang bersangkutan. Mengenai larangan disewakannya los tersebut juga diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 18 huruf (d), yang melarang para pedagang untuk meminjamkan atau menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain kecuali atas izin Kepala Dinas yang membidangi pasar melalui Kepala UPTD Pasar. Hal ini dikarenakan para pedagang hanya diberikan izin untuk menempati saja, sehingga tidak boleh menyewakan bahkan menjual los tersebut tanpa izin dari Kepala UPTD Pasar. Pasal 31 Ayat (4) juga menyatakan secara jelas, bahwa Izin Penempatan tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Walikota setelah mendapat 2
SuaraMerdeka, Los Pasar Rejowinangun Tidak Boleh Dijual ,http://www.suaramerdeka.c om/v 1/index.php /read/news_ kedu/2014/01/14/187079/Los-Pasar-Rejowinangun-Tidak-BolehDijual, 26 Desesember 2014.
5
rekomendasi dari Dinas yang membidangi pasar. Oleh karena itu, tentulah Izin Penempatan tersebut juga tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun juga, baik melalui jual beli ataupun sewa menyewa. Pemindahtanganan Izin Penempatan hanya dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Masih banyak dijumpai pedagang di Pasar R yang melanggar peraturan, meskipun larangan-larangan tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan para pedagang telah disosialisasikan sebelumnya oleh pemerintah daerah mengenai larangan untuk menyewakan ataupun menjual los kepada orang lain. Sejak Maret 2014 lalu hingga saat ini ada beberapa pedagang yang melakukan perjanjian jual beli ataupun sewa menyewa baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak lain tanpa seijin kepala UPTD Pasar. Permasalahan jual beli atau sewa menyewa los pasar oleh pedagang tanpa ijin dari pemerintah ini terus saja terjadi, meski sudah ditegaskan bahwa pemerintah hanya memberikan los tersebut untuk digunakan berjualan bagi para pedagang yang telah menempati Pasar R pada saat pasar terbakar. Pemerintah juga telah menegaskan, bahwa los tersebut tidak diperuntukkan untuk kegiatan lainnya selain untuk berjualan pedagang-pedagang tersebut, namun pada kenyataannya para pedagang justru memanfaatkannya untuk diperjual belikan ataupun disewakan kepada pihak lain tanpa seijin Kepala UPTD Pasar. Tentunya hal ini menjadi masalah baru lagi bagi pengelolaan Pasar R setelah terjadinya kebakaran pasar di tahun 2008 lalu. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis
dan
membahas
permasalahan
tersebut
dengan
judul
6
“PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI DAN SEWA MENYEWA LOS PASAR OLEH PEDAGANG DI PASAR R MAGELANG (Studi Kasus: Pasca Kebakaran Pasar R Magelang).”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan sebagaimana di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Mengapa para pedagang di Pasar R membuat perjanjian jual beli ataupun sewa menyewa los pasar dengan pihak lain tanpa ijin dari pemerintah kota Magelang? 2. Apakah transaksi jual beli ataupun sewa menyewa los pasar yang dilakukan para pedagang di Pasar R tersebut sah secara hukum? 3. Upaya apa sajakah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi tindakan para pedagang yang membuat perjanjian di luar ijin pemerintah?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Teoritis: a. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi para pedagang di Pasar R membuat perjanjian jual beli ataupun sewa menyewa los pasar dengan pihak lain tanpa ijin dari pemerintah kota Magelang.
7
b. Mengetahui sah atau tidaknya traksaksi jual beli ataupun sewa menyewa los pasar yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar R. c. Mengetahui upaya -upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi tindakan para pedagang di Pasar R yang membuat perjanjian di luar ijin pemerintah. 2. Tujuan Subyektif: Memperoleh data yang akurat yang berkaitan dengan data penelitian dan dijadikan dasar dalam penyusunan Penulisan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat-manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis a. Menambah wawasan yang berkaitan dengan hukum perdata. b. Bentuk penelitian dan pembelajaran dalam penerapan teori-teori yang dipelajari. 2. Manfaat Praktis a. Manfaat bagi penulis: Mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan Metode Penulisan dan Penelitian Hukum.
8
b. Manfaat bagi pemerintah: Membantu pemerintah dalam menyikapi para pedagang di pasar yang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar izin pemerintah. c. Manfaat bagi pedagang: 1) Memberikan
pengetahuan
bagi
pedagang
mengenai
pembuatan perjanjian yang sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 2) Meningkatkan kesadaran para pedagang untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
E. Keaslian Penelitian Penulis
menemukan beberapa penelitian
yang meneliti
tentang
permasalahan pelaksanaan perjanjian-perjanjian di pasar, yaitu: 1. Skripsi Rohmad Imam Masyuri tahun 2010 Universitas Gadjah Mada dengan judul “ Pelaksanaan Perjanjian sewa Menyewa Ruko di Pasar Manggung Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman ”, dengan rumusan masalah: 1) Apa saja bentuk wanprestasi yang dilakukan penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Manggung dan apa saja penyebab terjadinya wanprestasi? 2) Bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh para pihak dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di Pasar Manggung?
9
2. Skripsi Yogiyanto Hermawan tahun 2013 Universitas Gadjah Mada dengan judul “ Pelaksanaan Perjanjian Pemakaian Los Pasar Klitikan Niten Antara Pedagang Klitikan dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul”, dengan rumusan masalah: 1) Perjanjian apa yang terjadi antara pedagang klitikan dengan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul? 2) Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi
dalam pelaksanaan
perjanjian pemakaian los Pasar Klitikan Niten?, sedangkan
yang
akan
penulis
lakukan
dalam
penelitian
nanti
permasalahannya tentang: Mengapa para pedagang di Pasar R membuat perjanjian jual beli ataupun sewa menyewa los pasar dengan pihak lain tanpa ijin dari pemerintah kota Magelang?, Apakah transaksi jual beli ataupun sewa menyewa los pasar yang dilakukan para pedagang di Pasar R tersebut sah secara hukum?, Upaya apa sajakah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi tindakan para pedagang yang membuat perjanjian di luar ijin pemerintah?
