BAB I PENDAHULUAN. dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia adalah salah satu negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional. Akan tetapi karena perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional masih lemah, potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya bangsa merupakan hal yang sangat penting. Bahkan, banyak di antara pencinta warisan budaya yang berkeyakinan bahwa sumber daya budaya itu tidak saja merupakan warisan, tetapi lebih-lebih adalah pusaka bagi bangsa Indonesia. Artinya, sumber daya budaya itu mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dan melindungi bangsa ini dalam menapaki jalan ke masa depan. Sebagai pusaka, warisan budaya itu harus tetap di jaga agar kekuatannya tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi penerus tanpa berkurang nilainya. 1 Menurut Sunaryati Hartono, isu budaya inilah yang merupakan masalah terbesar abad ke-21 yang dihadapi bersama, baik oleh pemimpin-pemimpin maupun seluruh rakyat Indonesia, yaitu menemukan pola dan nilai-nilai hidup dan 1

Daud A Tanudirjo, Warisan Budaya Untuk Semua : Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Yang Akan Datang(Yogyakarta:UGM Press,2010),hal.1.

Universitas Sumatera Utara

budaya bersama yang akan memungkinkan bangsa Indonesia melompat jauh (great leap) ke masa depan dan mencapai dalam waktu lima atau sepuluh tahun, apa yang dicapai oleh bangsa-bangsa lain dalam 300-400 tahun. 2 Pemerintah Indonesia belum melaksanakan tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing terhadap penggunaan/pemanfaatan kebudayaan tradisional Indonesia karena pemerintah Indonesia juga memiliki kekhawatiran takut akan digugat kembali oleh negara lain karena tindakan pembajakan yang selama ini sering dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pun telah terkenal sebagai negara yang sering melakukan peniruan atau pembajakan terhadap karya cipta dari negara lain. bahkan sempat termasuk dalam daftar sebagai negara pelaku pembajakan karya intelektual asing dalam tingkat yang mengkhawatirkan. 3 Kebudayaan merupakan suatu identitas dan ciri khas dari suatu bangsa, dimana kebudayaan dapat menunjukkan ciri dari suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sehingga sudah sangat jelas bahwa kebudayaan perlu untuk dilindungi baik oleh pemerintah maupun masyarakat bangsa tersebut. Pada masa sekarang ini, kebudayaan sudah sering dilupakan dan diabaikan pelestariannya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang. Oleh karena kebudayaan– kebudayaa yang ada di Indonesia umumnya telah banyak dilupakan dan tidak ada upaya untuk melindungi kebudayaan tersebut, maka dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi

negara Indonesia, yaitu adanya pengklaiman terhadap

kebudayaan Indonesia yang dilakukan oleh negara lain. Pengklaiman ini tentu saja 2

C.F.G. Sunaryati Hartono, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal.48. 3

Ibid


menimbulkaan dampak yang sangat merugikan bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, pariwisata, sosial, dan kebudayaan. Berhubung pelaku pemerintahan Republik Indonesia adalah bangsa sendiri, maka warisan budaya bangsa yang ada merupakan milik bersama seluruh Bangsa Indonesia. Ini berbeda situasinya dengan negara Australia dan Amerika yang warisan budayanya menjadi milik penduduk asli secara eksklusif, sehingga penduduk asli mempunyai hak untuk melarang setiap kegiatan pemanfaatan yang akan berdampak buruk pada warisan budaya mereka. Sejak beberapa tahun yang lalu sampai saat ini, masyarakat dunia telah memiliki suatu lembaga yang bersifat internasional dan universal untuk mengurus berbagai kepentingan antara negara dengan negara serta hubungan antara negara dengan individu yang termasuk klasifikasi subyek hukum internasional sebagai salah satu pencerminan kerjasama antar negara. Salah satu badan internasional yang bersifat universal adalah PBB (Perserikatan Bangsa–Bangsa) yang tujuannya ingin menegakkan perdamaian dunia. Dalam mewujudkan tujuan itu PBB mempunyai badan khusus (specializedagencies), yang dibentuk dengan perjanjian antara pemerintah dan mempunyai tanggung jawab internasional yang luas seperti terumus di dalam dokumen dasarnya, dalam bidang ekonomi, sosial, kulturil, pendidikan, kesehatan serta bidang yang bertalian lainnya, yang akan diperhubungkan dengan PBB, dan perjanjian itu harus disetujui oleh Majelis Umum PBB dan lembaga itu sendiri. 4

4

Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal.108.


Badan khusus PBB yang mengurus pendidikan, ilmu pengetahuan dan bidang kulturil diantaranya adalah UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization), didirikan pada tanggal 4 Nopember 1946, yang dalam perencanaanya atau proyek utama digambarkan usaha-usaha UNESCO, serta mencari input dengan jalan mencari masalah–masalah praktis dinegara–negara anggota (These plans, as known as “Major Project” represent a concentration of UNESCO efforts and resources on practical problems of concerns to member state). 5 Perwujudan dari program di atas, sejak tahun 1955 UNESCO melancarkan program yang tercakup di dalam 3 (tiga) bidang, yaitu : 1. Riset ilmu pengetahuan pada tanah kering; 2. Penghargaan yang sama terhadap nilai budaya Timur dan Barat. 3. Melancarkan pendidikan dasar yang ekstensif di Amerika Latin. 6 Sebagai langkah untuk menindak lanjutinya yang berhubungan dengan hal tersebut, UNESCO telah mengirimkan tenaga ahli dan bantuan internasional untuk meminta bantuan dalam menangani warisan budaya bangsa dalam hubungannya dengan masalah yang timbul dari pelaksanaan ataupun penerapan konvensi warisan budaya bangsa tersebut. Di sinilah faktor hukum memainkan peran yang penting agar pemanfaatan warisan budaya bangsa ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak asing yang tidak berwenang. Oleh karena itu, hukum juga memandang warisan budaya bangsa dari aspek perlindungannya,

5 6

http://en.wikipedia.org/wiki/ Unesco, terkahir kali diakses pada tanggal 23 Juni 2011 F.Isyawara, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, 1972, hal.324.


bagaimana memberikan perlindungan hukum yang tepat dan benar, serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri.

B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap warisan Budaya Bangsa Indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional ? 2. Bagaimana penerapan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi warisan budaya Bangsa Indonesia ? 3. Apakah Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah memadai dalam memberikan perlindungan terhadap warisan budaya Bangsa Indonesia ?

C. TINJAUAN KEPUSTAKAAN Dalam melakukan sebuah penulisan maka dibutuhkan suatu tinjauan kepustakaan, yang bertujuan sebagai bahan pemikiran penulis mengenai hal-hal apa saja yang nantinya akan menjadi bahasan terhadap penulisan ilmiah ini, dan merupakan pembimbing atau petunjuk apabila penulis memerlukan teori–teori dari para ahli mengenai objek yang sedang diteliti penulis yang nantinya akan diambil menjadi sebuah kutipan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah.


Tinjauan kepustakaan dalam penulisan ini menggunakan Library Research, yaitu mempelajari serta mengumpulkan data yang diperoleh dari buku – buku yang menulis tentang perlindungan hukum terhadap warisan budaya bangsa baik karangan dalam negeri maupun luar negeri dan peraturan–peraturan yang mengaturnya secara internasional seperti PBB, konvensi–konvensi mengenai warisan Budaya Bangsa, maupun yang secara nasional. Teori yang dibahas meliputi teori kebudayaan dan teori organisasi internasional. Teori kebudayaan secara garis besar membahas tentang terbentuknya budaya. Dimana kebudayaan merupakan hal kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat–istiadat, dan kebiasaan lain yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 7 Berikut ada empat teori dan pendekatan kebudayaan, yaitu: 1. Memandang kebudayaan sebagai kata benda Kata kebudayaan (culture) berasal dari kata Sansekerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan : hal–hal yang bersangkutan dengan akal, Ada sarjana yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budidaya, yang berarti daya dari budi. Karena itu mereka membedakan budaya dari kebudayaan. Demikianlah budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa itu. 2. Memandang kebudayaan sebagai kata kerja

7

Liliweri, Gatra-gatra Komunikasi Antar Budaya, (Jogjakarta:Bumi Aksara, 2001),

hal.170.


Pendekatan ini dikemukakan oleh Pleh Van Peursen. Pendekatan ini juga penting untuk dipahami, karena akan mampu menjelaskan kepada kita bagaimana proses-proses budaya itu terjadi di tengah kehidupan kita. Produk-produk budaya yang kita pahami lewat pendekatan pertama di atas ternyata juga menyiratkan adanya proses-proses budaya manusia yang oleh Van Peursen disebut ada tiga terminal proses budaya. Kehidupan mistis dimana mitos berkuasa, atau kuasa mitos mengemudikan arah kebudayaan suatu masyarakat, dilanjutkan dengan hadirnya kehidupan ontologis dan yang terakhir adalah kehidupan fungsional yang hari-hari ini lebih mendominasi kehidupan budaya kita. 3. Memandang kebudayaan sebagai kata sifat Hal ini untuk membedakan mana kehidupan yang berbudaya dan tidak berbudaya, membedakan antara kehidupan manusia yang berbudaya dan makhluk lain seperti hewan dan benda-benda yang tidak memiliki potensi budaya. Dalam memandang kebudayaan sebagai kata sifat maka unsur nilai-nilai menjadi sangat penting. Kebudayaan dikonstruksi sebagai konfigurasi nilai-nilai atau sebagai kompeksitas nilai-nilai yang kemudian beroperasi pada berbagai level kehidupan. Konfigurasi nilai yang dimiliki berbagai komunitas budaya yang berbeda kemudian melahirkan konstruksi budaya yang berbeda-beda pada komunitas budaya itu. 4. Memandang kebudayaan sebagai kata keadaan Kondisi-kondisi

budaya

tertentu

menentukan

wajah

kebudayaan.

Selanjutnya adalah teori mengenai organisasi internasional. Dalam hukum internasional positif, tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan tentang


apa yang dimaksud dengan organisasi internasional, namun demikian para ahli berusaha mengemukakan pendapat mereka mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan organisasi internasional. Menurut D.W.Bowett : “…and no generally accepted definition of the public international union has ever benn reached. In general, however, they are permanent association (i.e., postal or railway administration), based upon a treaty of a multilateral than a bilateral type and with some define criterion of purpose”. 8 (…dan tidak ada definisi organisasi internasional yang diterima secara umum. Pada umumnya, bagaimanapun juga organisasi ini adalah organisasi permanen (misalnya di bidang pos atau administrasi kereta api) yang didirikan atas dasar perjanjian internasional, yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral dari pada perjanjian bilateral dan dengan tujuan tertentu). Starke dalam bukunya An Introduction to International Law, yang membahas secara terpisah“International Institutions”. Ia juga tidak memberikan batasan yang khusus mengenai pengertian organisasi internasional. Ia hanya membandingkan fungsi, hak, dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara modern. Hal demikian diutarakannya dengan mengatakan bahwa : 9 “In the first place, just as functions of the modern state and the rights, duties, and powers of its instrumentalities are governed by a branch of municipal law called State Constitutional Law, so international institutions are similarly 8

D.W.Bowett. The Law of International Institutions, (London : Butter Worth, 1970)

hal.5-6. 9

J.G.Starke. Pengantar Hukum Internasional,(Bandung: Sinar Grafika,1992), hal.34.


conditioned by a body of rules may will be described as international constitutional law”. (Pertama – tama, seperti fungsi suatu Negara modern dengan hak, kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki berbagai alat perlengkapannya, itu semuanya diatur oleh hukum nasional, yang dinamakan Hukum Tata Negara (State Constitutional Law) sehingga demikian organisasi internasional yang ada, sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh semacam Hukum Tata Negara).10 Menurut Boer Mauna memberikan pengertian organisasi internasional sebagai berikut: Suatu perhimpunan negara –negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ- organ dari perhimpunan itu sendiri. 11 Menurut Leroy Bannet, organisasi internasional mempunyai ciri – ciri sebagai berikut: a. Permanent organization to carry on a continuing set of functions b. Voluntary membership if eligble parties. c. Basic instrument, stating goals, structure and methods of operatio d. A broadly representative consultative conference organ. e. Permanent secretariat to carry on continuous.

1 D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 1. Tujuan Penelitian 10

Ibid Boer Mauna, Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional, (Bandung:Rineka Cipta,1985),hal.5. 11


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Indonesia di Tinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. Khususnya untuk pemahaman penulis pribadi dan umumnya warga negara Indonesia yang harus dilestarikan dan tetap dipertahankan agar tidak diklaim oleh negara asing.

2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Praktis 1) Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak berkaitan dengan perlindungan warisan budaya bangsa Indonesia sebagai langkah antisipasi yang berkaitan dengan kemungkinan adanya pengklaiman warisan budaya bangsa Indonesia yang terjadi belakangan ini; 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan dibahas yaitu mengenai Perlindungan hukum hak cipta terhadap warisan budaya bangsa ditinjau dari perspektif hukum internasional. b. Manfaat Teoritis 1) Ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang Hak Kekayaan Intelektual atau lebih spesifik lagi pada bidang Hak Cipta, sehingga


dapat

memberikan kontribusi akademis

mengenai gambaran

perlindungan hukum hak cipta terhadap warisan budaya bangsa Indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional; 2) Pembentuk

Undang-Undang,

memberikan

pelaksanaan perlindungan hukum budaya

bangsa

Indonesia

dalam

masukan

tentang

hak cipta terhadap warisan mengantisipasi

terjadinya

pengklaiman oleh pihak asing.

E. KEASLIAN PENELITIAN Pembuatan karya ilmiah haruslah merupakan suatu hal yang berasal dari alam pemikiran yang berdasarkan pengetahuan yang dimilik penulis, tidak merupakan suatu hal yang telah ditulis terlebih dahulu oleh orang lain atau yang biasa disebut plagiat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, keaslian penelitian ini dapat dibuktikan karena sebelum penulisan ini berlangsung penulis telah melakukan pengecekan terhadap judul ini terlebih dahulu ke Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara apakah mengenai judul ini telah dibahas sebelumnya atau tidak, dari hasil penelusuran tersebut diatas, maka dengan demikian penelitian ini adalah asli serta dapat dipertanggungjawabkan keasliannya

F. METODE PENELITIAN Metode penelitian adalah suatu proses yang menjelaskan tentang cara pelaksanaan kegiatan penelitian mencakup cara pengumpulan data, alat yang


digunakan, dan cara analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui Penelitian kepustakaan, terutama mengkaji bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi penelitian, dengan kata lain pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat ataupun temuantemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan,

yang dapat berupa

peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber-sumber lain serta Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus bahasa, kamus ilmiah, surat kabar, media informasi dan komunikasi lainnya. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif. Dimana penelitian memaparkan dan membahas data – data yang diperoleh mengenai perlindungan hukum

hak cipta terhadap warisan budaya

bangsa Indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional, dan penerapan hukum yang berlaku di Indonesia. D. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari isi penulisan tersebut. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN


Bab ini merupakan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai Latar Belakang Penulisan Skripsi, Perumusan Masalah, yang dilanjutkan dengan Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan Skripsi. BAB II : TINJAUAN UMUM WARISAN BUDAYA BANGSA Bab ini membahas mengenai Tinjauan umum terhadap warisan budaya bangsa Indonesia yang meliputi pengertian kebudayaan, ruang lingkup dan tujuan perlindungan warisan budaya bangsa Indonesia. BAB III :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Pada bab ini dibahas juga mengenai perlindungan hukum terhadap warisan budaya bangsa Indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional secara umum menguraikan pembahasan mengenai PBB, peranan UNESCO, dan peranan Trip’s dalam perlindungan hak cipta terhadap warisan budaya bangsa Indonesia.

BAB IV : PENERAPAN HUKUM DI INDONESIA Dalam bab selanjutnya diuraikan mengenai penerapan hukum yang berlaku di Indonesia antara lain meliputi perlindungan hukum hak


cipta terhadap warisan budaya bangsa Indonesia berdasarkan UndangUndang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta BAB V :

PENUTUP, Dalam bab ini berisikan kesimpulan mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap warisan budaya bangsa Indonesia khususnya mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia agar dapat berjalan secara optimal. Pada bagian ini juga dikemukakan beberapa saran-saran baik yang bersifat teori dan praktis.


BAB I PENDAHULUAN. dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki

Recommend Documents