BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia dan merupakan salah satu tempat pembentukan kepribadian seseorang. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sebuah keluarga memerlukan seorang kepala keluarga sebagai pemimpin yang dapat mengarahkan setiap anggota keluarganya. Sebuah keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang ketiganya mempunyai hubungan timbal balik yang baik antara sesama anggota keluarga. Salah satu ciri keluarga harmonis adalah tidak ada konflik dan ketegangan yang terjadi di dalamnya. Akan tetapi, hampir tidak pernah ada keluarga yang tidak mengalami konflik, entah konflik antara suami dengan istri, konflik antara orang tua dengan anak, bahkan konflik antara majikan dengan pekerja rumah tangganya. Hal yang membedakannya adalah bagaimana cara masing-masing keluarga mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut. Ada keluarga yang dapat menyelesaikan konflik secara sehat dan baik, dengan tidak mengedepankan ego masing-masing, saling terbuka dan mau mendengarkan saran maupun kritik, sehingga masalah atau konflik yang muncul dapat dijadikan pembelajaran dan penguatan hubungan antar anggota keluarga. Akan tetapi, ada keluarga yang memilih jalan kekerasan dan pemaksaan kehendak
1
dalam penyelesaian masalah. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Biasanya anggota yang mempunyai wewenang lebih besar atas anggota keluarga lainnyalah yang melakukan tindak kekerasan ataupun pemaksaan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya inilah yang disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan kekerasan berbasis gender yang paling sering dihadapi oleh banyak perempuan di dunia. Upaya penghapusan dan penanganan tindak KDRT saat ini menjadi isu global. KDRT yang dialami oleh perempuan kebanyakan dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya. Dalam Heise et all (1999), terdapat data yang menunjukkan bahwa antara 10% – 60% perempuan di 36 negara yang pernah menikah atau mempunyai pasangan setidaknya pernah mengalami satu kali insiden kekerasan fisik dari pasangannya. Semakin maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah fenomena yang memperihatinkan. Dari berbagai data statistik, jumlah angka KDRT semakin meningkat. Banyak upaya yang dilakukan untuk menekan angka KDRT, akan tetapi banyak kendala yang menghambat usaha pencegahan dan penanganan KDRT. Data kasus KDRT yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut:
2
Tabel 1.1 Data Kasus KDRT di Indosesia Tahun 2007-2013 Tahun
Sumber
Kasus
2007
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2008)
17.772 KDRT
2011
Antaranews1
113.878 (311 kasus KDRT per hari)
Okezone2
919 (25% dilakukan oleh suami terhadap istri)
2013 (Jan-Mar)
Berdasarkan data catatan tahunan Komnas Perempuan sejak tahun 2001, kasus KDRT selalu menjadi kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi. Bentuk KDRT yang kerap terjadi adalah pemukulan, penganiayaan, penyekapan, penelantaran, penyiksaan, bahkan tak jarang menyebabkan kematian. Tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, dikarenakan pemerintah terkesan lamban dan kurang tegas dalam menindak para pelaku, sehingga masalah ini terus meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Selain itu, sejumlah Undang-Undang yang melindungi korban dari ancaman dan tindakan KDRT dinilai tidak berjalan secara optimal dalam prakteknya. Data diatas adalah data Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi secara global di seluruh Indonesia. Berikut beberapa data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Yogyakarta, yang didapatkan dari beberapa sumber.3
1
http://www.antaranews.com/ http://jakarta.okezone.com/ 3 http://aamwibowo.wordpress.com/ 2
3
Tabel 1.2 Data Kasus KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2000-2012 Tahun
Sumber
Kasus
2000-2006
Rifka Annisa
2.465 (rata-rata 300-400 kasus per tahun)
2010
LPPM
442 (368 dialami perempuan, 63 dialami laki-laki, 9 dialami anakperempuan, 2 dialami anak laki-laki)
2010
BP4 Kemenag Yogyakarta
48kasus (10 fisik, 38 psikis dan 43 cerai, 5 damai)
2012 (Jan-Nov)
Rifka Annisa4
239 kasus (84 kasus disebabkan perselingkuhan, 2 kasus disebabkan nikah siri)
Fungsi keluarga yang salah satu diantaranya adalah memberikan rasa aman dan nyaman pada anggota keluarga lainnya dapat terhapus ketika dalam sebuah keluarga terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Anggapan yang muncul di masyarakat saat ini adalah apabila terjadi tindakan KDRT dalam sebuah keluarga yang notabene merupakan sebuah tempat privat yang sangat tertutup, maka persoalan itu hanya akan menjadi persoalan pribadi dan tabu untuk dicampuri pihak luar sehingga tidak mudah seseorang atau suatu lembaga memasuki area tersebut. Fakta ironis lainnya adalah korban (yang mayoritas perempuan) terkadang menganggap perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diterima merupakan kewajaran sebagai konsekuensi atas perbuatan atau kesalahan yang mereka perbuat. Selain enggannya para korban itu melapor pada pihak berwenang, kuatnya budaya patriarki di masyarakat juga berperan dalam tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama ini. Kaum laki-laki mempunyai superioritas yang tinggi dan mendominasi atas istri atau pasangannya sehingga kaum perempuan seolah kurang dihargai dan dihormati hak-haknya. 4
http://www.harianjogja.com/
4
Selain itu, permasalahan
yang terjadi dalam keluarga walaupun termasuk
tindakan KDRT, korban biasanya lebih cenderung menyimpan masalah karena dianggap sebagai aib keluarga dan tidak pantas diketahui orang lain. Korban juga menganggap pelaku khilaf dan suatu saat akan menyadari kesalahannya. Alasan lainnya, korban masih mencintai pelaku sehingga tidak tega untuk melaporkan permasalahan ke pihak berwenang. Pernyataan di atas seperti apa yang diungkapkan Harkristuti Harkrisnowo (2000) dalam artikelnya yang berjudul “Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan” bahwa adanya non-reporting of crime disebabkan oleh: 1.
Si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.
2.
Si korban berkewajiban melindungi nama baik keluarganya terutama pelaku adalah anggota keluarga.
3.
Si korban merasa proses peradilan pidana belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku.
4.
Si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi bagi dirinya, misalnya publikasi di media massa.
5.
Si korban khawatir akan adanya pembalasan dari pelaku.
6.
Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban membuatnya enggan melapor.
7.
Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.
5
8.
Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadapnya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan. Pemahaman seperti di atas itulah yang menghambat dalam upaya
penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagian masyarakat masih menganggap Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah sebuah kejahatan. Oleh karena itu, dalam menangani kasus KDRT yang terjadi dalam sebuah keluarga sangatlah sulit. Membutuhkan cara dan pendekatan tertentu untuk dapat mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan dari sebuah keluarga dalam penanganan dan penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain dari pihak korban sendiri yang enggan melapor, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi selama ini kurang mendapat perhatian yang serius dari masyarakat. Beberapa penyebabnya antara lain: Pertama, kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjaga ketat dalam privasinya karena persoalannya terjadi di dalam keluarga. Kedua, Kekerasan Dalam Rumah Tangga seringkali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Ketiga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluh kesah para korban dan istri yang mengalami persoalan KDRT dalam perkawinan. Akibatnya, mereka memendam persoalan itu sendiri, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu suami memang mengontrol istri (Hasbianto, 1996).
6
Dari banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Indonesia, beberapa diantaranya berujung pada perceraian. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa mayoritas istri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih memilih menyelesaikan masalahnya dengan melakukan perceraian daripada memperkarakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya kepada pihak yang berwajib. Fenomena perceraian dengan istri yang mengajukan gugat cerai semakin tinggi yaitu 59.32% (190.280) dibandingkan dengan talak yang diajukan oleh suami yaitu 29.33% (94.099). Data ini terkonfirmasi dengan tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibandingkan angka kekerasan terhadap perempuan lainnya. Komnas Perempuan misalnya mencatat, angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya kekerasan terhadap istri tahun 2012 sebesar 203.507 (Catatan tahunan Komnas Perempuan, 2012). Banyaknya istri yang mengajukan cerai terhadap suaminya juga merupakan fenomena yang terjadi di Kota Yogyakarta. Data dari Pengadilan Agama Yogyakarta menyebutkan bahwa angka perceraian di Kota Yogyakarta cukup tinggi dan didominasi oleh istri sebagai penggugat. Penyebab yang paling mendominasi adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Banyak pasangan memilih menyelamatkan kehidupannya dengan bercerai karena sering mendapat aniaya baik secara fisik, psikis, maupun verbal. Berikut merupakan data kasus perceraian yang terjadi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2013.
7
Tabel 1.3 Data Kasus Perceraian di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013 Thn Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
Jml
2011
43
38
49
51
54
62
44
31
65
67
44
35
683
2012
46
57
47
44
49
45
47
36
66
65
53
38
594
2013
63
49
48
64
73
41
46
-
63
61
46
49
603
/Bln
Sumber: diolah dari Statistik Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta
Ketika terjadi perceraian, anak merupakan korban yang paling terkena imbasnya. Anak-anak dapat mengalami dampak psikologis dan dampak sosial dari adanya perceraian. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal bersama lagi. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebab perceraian kedua orang tuanya. Prestasi anak cenderung akan menurun atau mereka mengalami perubahan perilaku seperti jadi lebih sering untuk menyendiri dan menjadi pemurung. Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat mebuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk ketika mereka menghadapi masalah-masalah besar dalam kehidupannya. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang bebas, narkoba, atau hal negatif lainnya yang bisa merugikan masa depan mereka. Melihat banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi dan dampak yang diakibatkan dari adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 8
maka salah satu upaya pemerintah dalam menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan UndangUndang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), sehingga masalah KDRT kini tidak lagi menjadi masalah pribadi namun menjadi masalah publik. Fokus dari UU PKDRT ini adalah kepada upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, beberapa pihak seperti pekerja sosial, advokat, lembaga sosial, harus bekerja sama dalam mewujudkan tujuan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Enam tahun kemudian pada tahun 2010 pemerintah melalui Kementrian Sosial mengeluarkan peraturan tentang sebuah lembaga sosial yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 84/HUK/2010 dan pada tahun 2013 mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 16 Tahun 2013 mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang berada dibawah Kementrian Sosial merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dengan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Sejalan
9
dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran.5 Salah satu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang concern dalam menangani permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Yogyakarta adalah LK3 Sekar Melati. LK3 Sekar Melati merupakan lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi hukum dan psikologi baik kepada individu, keluarga, kelompok, organisasi, maupun masyarakat. Masalah yang ditangani LK3 Sekar Melati salah satunya adalah masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Munculnya LK3 Sekar Melati dilatarbelakangi karena tidak semua keluarga dapat menyelesaikan permasalahan dan konflik yang dialami, termasuk masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, angka perceraian yang tinggi akibat dari kasus KDRT juga menyebabkan lembaga ini muncul sebagai upaya antisipasi agar dampak yang diakibatkan oleh terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak berujung pada perceraian. Ada berbagai macam bentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga berdasarkan pendirinya, yaitu yang dibentuk oleh masyarakat, pemerintah, dan oleh universitas. Saat ini LK3 non-universitas berjumlah 14 LK3, yang tersebar di seluruh wilayah DIY. Diantara banyaknya LK3 yang ada di Kota Yogyakarta, alasan pemilihan LK3 Sekar Melati sebagai objek dalam penelitian ini adalah karena : 1.
5
Pada tahun 2012 LK3 Sekar Melati merupakan salah satu LK3 Terbaik dalam
http://www.kemsos.go.id/
10
lingkup nasional dan dijadikan sebagai LK3 percontohan bagi LK3 lainnya di seluruh Indonesia. 2.
Pada tahun 2013 LK3 Sekar Melati merupakan satu-satunya LK3 di Kota Yogyakarta yang mendapatkan bantuan mobil keliling dari Kementrian Sosial RI, yang didapatkan melalui seleksi dan penilaian berdasarkan kinerja serta prestasi dari LK3.
3.
LK3 Sekar Melati juga merupakan satu-satunya LK3 yang mendapatkan Program Bantuan Hukum Gratis bagi Warga Miskin dari Kementrian Hukum dan HAM RI pada tahun 2013-2014.
4.
Dalam wawancara pra-penelitian dengan petugas LK3 Sekar Melati, mereka juga menyebutkan bahwa kasus yang paling banyak masuk dari awal berdirinya lembaga adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga tujuan penelitian mengenai peran LK3 Sekar Melati dalam menangani KDRT di wilayah Kota Yogyakarta ini dapat terepresentasikan.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimana peran LK3 Sekar Melati dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Yogyakarta?
11
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui peran LK3 Sekar Melati dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Yogyakarta.
1.4. Manfaat Penelitian 1.4.1 Bagi stakeholder : mendapatkan gambaran dan informasi untuk membuat kebijakan dalam hal penanganan KDRT di Kota Yogyakarta. 1.4.2 Bagi pembaca : sebagai referensi pembanding kajian-kajian mengenai tema sejenis yaitu tentang upaya penanganan KDRT di Kota Yogyakarta. 1.4.3 Bagi masyarakat : sebagai informasi tentang pentingnya menyadari secara dini terjadinya dan bahayanya KDRT, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya
hal-hal
yang
tidak
diinginkan
dalam
kehidupan
berumahtangga.
12
