BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Anak adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Karena itu anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembangsecara optimal, baikfisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraananak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.1 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak maupun hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2 Karena anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.
---------------------------------1
Indondesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Tahun 1945 Alinea 4.
2
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, pasal 1 angka 2
1
Dalam rangka hal upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak dalam realitanya dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang- kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak bahkan lebih dari terhadap anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak bahkan lebih dari terhadap anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi seperti melakukan kekerasan, pengeroyokan bahkan sampai melakukan pembunuhan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana, kurang mendapatkan sikap kurang arif dari masyarakat dan pemerintah. Dengan anggapan sebagai anak nakal atau penjahat seringkali diberikan kepada mereka, bahkan dalam proses peradilan, mereka sering kali diperlakukan tidak adil, sehingga membuat anak-anak pelaku tindak pidana tersebut menjadi korban dikarenakan tidak diperhartikan hak-haknya. Di Indonesia ada undang-undang yang dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak dan hak-hak, sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 5. Undang-undang
Nomor
35
tahun
2014
tentang
Perubahan
Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2
Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut memuat berbagai kekhususan tetang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam proses peradilannya hingga pada penjatuhan sanksi yang dikenakan. Kekhususan tertentu mengenai cara memperlakukan anak pelaku tindak pidana dalam berbagai undang-undang, pada kenyataannya tidak menjamin tindakan penegak hukum dalam memperlakukan anak pelaku tindak pidana secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondisi internal anak dan pengaruh jangka panjang bagi masa depannya. Yan dimaksud penegak hukum disini dimulai dari polisi, penyidik, jaksa dan hakim. Dengan demikian, masih banyak penegak hukum yang kurang memperhatikan hak-hak anak pelaku tindak pidana. Mereka kerapkali memperlakukan anak pelaku tindak pidana sama dengan pelaku dewasa umumnya tanpa mempertimbangkan efek-efek negatif yang timbul dari tindakan tersebut. Anak yang bermasalah dengan hukum akan mendapatkan hukuman pidana atas perbuatan melanggar hukum yang telah mereka lakukan. Akan tetapi selain hukuman pidana yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana, anak tersebut juga harus diperhatikan hak-hak nya, dimana hak-hak anak tersebut terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia dan di Internasional. Dalam upaya memperhatikan hak-hak atas anak pelaku pidana, Indonesia selain mengacu kepada Undang-undang yang berlaku di Indonesia, Indonesia juga mengacu kepada konversi-konversi Internasional, yaitu :
3
1. Pada tahun 1923, Eglantyne Jebb (guru dan sosiolog dari Oxford) yang merupakan pendiri Save the Children. 2. Pada tahun 1924, League of Nation (Liga Bangsa-Bangsa) yang merupakan upaya Internasional dari hasil pengalaman anak yang menderita karena perang di beberapa negara. 3. Tahun 1948, Deklarasi Universal, mengenai hak asasi anak secara implisit. 4. Tahun 1959, PBB mengesahkan Deklarasi kedua mengenai Konvensi Hak Anak 5. Tahun 1989, Kovensi Hak Anak ( Convension of the Rights of the Child) dengan 54 pasal yang disetujui oleh PBB. 6. Beijing Rules (SMR-JJ) yang merupakan Pedoman Peradilan Anak, di dalam arcticel 7-1, dijelaskan tentang hak-hak anak yang bermasalah. Jadi walaupun anak sebagai pelaku pidana, hak-hak atas anak tersebut tetap ada, sehingga dalam memberikan hukuman pidana kepada anak tetap harus memperhatikan hak-hak atas anak tersebut. Sebenarnya kekhususan dalam penjatuhan pidana kepada anak pelaku tindak pidana telah diatur di dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81 ayat (2) yang lama pelaksanaannya penahannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang
4
dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak berlakukan terhadap anak. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang selain itu pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.3 Berdasarkan studi kasus nomor 4/Pid.Sus-anak/2015/PN Dps, penulis ingin melihat apakah Hakim selaku penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada anak pelaku pengeroyokan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
---------------------------------3
Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002.
5
Berdasarkan studi kasus nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps, penulis tertarik untuk mengangkat kasus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penulis ingin menganalisa putusan hakim dalam studi kasus tersebut apakah hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak pelaku pengeroyokan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka Penulis mengambil judul”Analisa Hukum Tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan pemaparan Penulis dalam latar belakang masalah di atas,penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah diantaranya: 1. Apakah penjatuhan pidana terhadap anak pelaku pidana telah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 2. Apakah hak-hak anak pelaku pidana sudah menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis
Hakim
dalam
penjatuhan
pidana
menurut
Putusan
Nomor
4/Pid./Sus-Anak/2015/PN Dps?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk memahami pengaturan ancaman pidana dan pengaturan penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana apakah sesuai dengan
6
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana. 2. Manfaat Penelitian a. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini bermanfaat : 1) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Indonesia, 2) Sebagai bahan pembelajaran dan sebagai ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana Anak di Indonesia bagi siapapun yang membaca karya ilmiah ini. 3) Agar masyarakat umum dapat mengetahui dan memahami Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, sanksinya, penerapan hukumnya, dan dalam perspektif hukum pidana anak di Indonesia. b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat : Sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana dan penjatuhan pidana terhadap anak.
D.
Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala peristiwa hukum tertentu dengan jalan membuat analisis. Dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka penulis
7
berusaha mencari data sebanyak mungkin dan selanjutnya data tersebut dianalisis sesuai dengan dari Penulisan ini. 1. Tipe penelitian Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hokum normatif, penelitian ini melihat berlakunya hukum didalam masyarakat. Penelitian juga mempelajari
perundang-undangan
mengenai
perlindungan
anak
dan
buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 2. Metode perundang-undangan dan studi kasus Metode ini menggunakan perundang-undangan dan studi kasus yaitu dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Undang-undang
No.
39
Tahun
1999
Tentang
HAM
dan
Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam Studi Kasus Putusan No 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps. 3. Bahan Hukum a. Bahan Hukum Primer Bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat pada masyarakat yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
8
Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai data primer yaitu : melalui buku-buku hukum literatur-literatur, maupun artikel yang penulis dapatkan dari internet. c. Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia. 4. Pengumpulan Data Pengumpulan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul skripsi berupa buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-undangan khususnya Kitab Undang- undang Hukum Pidana. Pengumpulan studi kepustakaan atau penelusuran pustaka atau literatur-literatur dilakukan di perpustakaan yang ada diwilayah penulis bertempat tinggal dan mengakses data melalui media internet. 5. Pengelolaan dan Analisis Data Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara analisis yuridis kualitatif artinya menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum. Selanjutnya bahan hukum dianalisa secara kualitatif yaitu menguraikan hasil penelitian berupa kalimat-kalimat dengan kata-kata
9
sehingga diproses melalui paparan atau pembahasan yang sistematis, sehingga dapat dimengerti dan dipertanggungjawabkan.
E. Sistematika Penulisan Skripsi ini, Penulis sajikan dalam 5 (lima) bab penulisan, sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini membahas mengenai pengertian anak, tindak pidana anak berserta dengan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , pengaturan pidana bagi anak sebagai pelaku pengeroyokan dan hak-hak atas anak pelaku tindak pidana.
BAB III
PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR
DALAM
PERKARA
TINDAK
PIDANA
PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Dalam bab ini diuraikan mengenai Posisi Kasus Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim.
10
BAB IV
ANALISA
HUKUM
TENTANG
PENJATUHAN
PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dalam bab ini Penulis mengemukakan pengaturan ancaman dan penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dan undangundang pengadilan anak serta akan dipaparkan latar belakang pertimbangan Hakim terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah uraian pada bab yang telah dibahas sebelumnya dan sekaligus mencoba memberikan saran-saran yang merupakan jalan keluar sehubungan dengan masalah yang penulis kemukakan dalam skripsi ini.
11
