BAB I PENDAHULUAN dan diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang. dengan kondisi dan potensi wilayahnya masing-masing

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Adanya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dan diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dituntut secara mandiri untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan serta mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya masing-masing. Untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah serta meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, maka salah satu upayanya adalah agar pemerintah daerah diberi kewenangan dalam bidang keuangan. Pentingnya posisi keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan karena faktor keuangan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah. Kemandirian dalam bidang keuangan merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah secara nyata dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam bidang keuangan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sesuai dengan pasal

1

2

157 dalam UU No.32 Tahun 2004, disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari : a) pendapatan asli daerah (PAD), yaitu hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah; b) dana perimbangan; dan c) lain-lain pendapatan daerah yang sah . Salah satu sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin untuk membangun suatu daerah yang otonom adalah sumber pembiayaan yang berasal dari PAD. PAD merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari aktivitas komponen sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi untuk dikelola secara maksimal yang meliputi hasil dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan komponen PAD yang telah ditetapkan adapun komponen yang paling utama dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD serta perlu dikelola secara maksimal adalah hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah, karena semakin besar pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin meningkat pula PAD nya. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ketentuannya diatur dalam Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu UU No.28 Tahun 2009 yang menggantikan UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

3

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak daerah dan retribusi daerah memang telah memberikan kontribusi signifikan dalam sumber penerimaan PAD. Akan tetapi, perannya belum cukup kuat dalam menyokong APBD secara keseluruhan. Studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerja sama dengan Clean Urban Project, RTI (2000) menunjukkan walaupun pajak dan retribusi daerah menjadi pos dominan dalam PAD, tetapi sumbangan PAD terhadap APBD sangatlah kecil. Penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dengan PAD nya sulit dilakukan. Dengan kata lain transfer dana dari pusat (DAU, bagi hasil pajak, dan dana lain dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan pembantuan) masih jadi penerimaan dominan dalam pembiayaan daerah (Jati, 2003). Dengan melihat pentingnya peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah bagi daerah-daerah di Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki 11 Kabupaten dan 2 Kota yang pada akhirnya akan mempengaruhi total pendapatan daerah masing-masing daerah, maka peneliti tertarik untuk menganalisis seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, dengan judul KONTRIBUSI

PAJAK

DAERAH

DAN

RETRIBUSI

:

DAERAH

4

TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SELURUH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD seluruh Kabupatern dan Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ? 2. Kabupaten dan Kota manakah yang paling besar memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD pemerintah daerahnya masing-masing. ?

1.3 Batasan Masalah Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis hanya menitikberatkan pada masalah kinerja keuangan tentang kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Selatan, dengan data Realisasi APBD pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1. Pengertian Pajak Menurut Undang - Undang Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007 yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli diantaranya adalah sebagai berikut Waluyo (2007:2) : 1. Feldman : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 2. Smeets : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual,dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 3. Soeparman Soemahamidjaja : Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 4. Rochmat Soemitro, S.H. : Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada unsurunsur yang melekat dalam pajak, diantaranya sebagai berikut : 1. Iuran wajib dari rakyat (orang pribadi maupun badan) kepada negara; 2. pembayarannya harus berdasarkan undang-undang;

6

3. sifatnya dapat dipaksakan; 4. tidak adanya kontraprestasi (jasa timbal balik) secara langsung kepada pembayar pajak; 5. digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 2.1.2. Fungsi Pajak Menurut Suandy (2009:13) pajak mempunyai dua fungsi, yaitu : 1. Fungsi Finansial (Budgetair) Fungsi budgetair/finansial yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dengan kata lain pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya. 2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Fungsi regulerend/mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Contohnya pajak yang dikenakan terhadap minuman keras tarif yang ditetapkan lebih tinggi dikarenakan agar dapat mengurangi konsumsi minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah, dikarenakan agar mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

2.1.3. Asas Pemungutan Pajak Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nations pada abad ke-18 menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada, (Suandy, 2009 : 27) : 1. Equality Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal ini, suatu negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak.

7

Maksudnya, dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda. 2. Certainty Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan ketentuan mengenai pembayarannya. 3. Convenience of Payment Pajak hendaknya dipungut pada saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak untuk membayarnya, yaitu saat yang paling dekat dengan saat Wajib Pajak menerima penghasilan/keuntungan. 4. Economic of Collections Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri, karena pemungutan pajak tidak akan ada artinya kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.1.4. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutnya Pajak yang dipungut dapat dikelompokkan dalam berbagai kelompok (Mardiasmo, 2009 : 5) : 1. Menurut golongannya a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh pajak penghasilan. b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh pajak pertambahan nilai. 2. Menurut sifatnya a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3. Menurut lembaga pemungutnya a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak Propinsi contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak

8

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Kabupaten/Kota, contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.5. Syarat Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2009 : 2) untuk menghindari hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini : 1. Syarat Keadilan Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis pertimbangan Pajak. 2. Syarat Yuridis Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun masyarakat. 3. Syarat Ekonomis Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian dalam hal kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan. 4. Syarat Finansiil Pemungutan pajak harus efisien, dimana sesuai dengan fungsi budgetair yaitu biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

2.1.6. Pendapatan Asli Daerah Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari 3 (tiga) kelompok, yaitu : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Perimbangan

9

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen terpenting dari sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, karena semakin tinggi penerimaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah maka akan dinilai

semakin

menyelenggarakan

tinggi

pula

otonomi

kemampuan

daerah.

daerah

Pendapatan

asli

tersebut

dalam

daerah

adalah

penerimaan yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayah daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah meliputi hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD yang sah (Halim, 2008) : 1. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jenis pajak daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undangundang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Jenis retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN. c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut : a. Hasil penjualan aset daeraha yang tidak dipisahkan. b. Jasa giro. c. Pendapatan bunga. d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.

10

e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibatdari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah. f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiahterhadap mata uang asing. g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. h. Pendapatan denda pajak. i. Pendapatan denda retribusi. j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. k. Pendapatan dari pengembalian. l. Fasilitas social dan umum. m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.1.7. Pajak Daerah 2.1.7.1. Pengertian Pajak Daerah Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari UU No.18 Tahun 1997 dan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2.1.7.2. Jenis-jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang merupakan undang-undang terbaru yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah

11

menggantikan UU No. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34/2000, jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : 1. Berikut adalah yang termasuk dalam Pajak Provinsi : a. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. d. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. 2. Berikut adalah yang termasuk dalam Pajak Kabupaten/Kota: a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dinikmati oleh umum. e. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. g. Pajak Parkir, yaitu pajak ataas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

12

h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. i. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.7.3. Tarif Pajak Daerah Penetapan tarif pajak daerah telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut adalah tarif pajak

yang termasuk dalam Pajak Provinsi dan Pajak

Kabupaten/Kota : 1. Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi, untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%; untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi sebesar 10%.Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing untuk penyerahan pertama sebesar 20% sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing untuk penyerahan pertama sebesar 0,75% sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, khusus untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pribadi.

13

4. Pajak Air Permukaan Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 5. Pajak Rokok Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok 6. Pajak Hotel Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 7. Pajak Restoran Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 8. Pajak Hiburan Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%, khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana dan sebagainya tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 75%, sedangkan untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. 9. Pajak Reklame Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 10. Pajak Penerangan Jalan Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%, untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%. 11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 12. Pajak Parkir Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% 13. Pajak Air Tanah Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% 14. Pajak Sarang Burung Walet Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% 16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

2.1.8. Retribusi Daerah 2.1.8.1. Pengertian Retribusi Daerah Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

14

Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undangundang dan peraturan daerah yang berkenaan. 2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. 3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. 4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu yang tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2.1.8.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah Berlakunya undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh

15

lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. a) Retribusi Jasa Umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah : 1) Retribusi layanan kesehatan; 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; 3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil; 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; 6) Retribusi pelayanan pasar; 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta; 10) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus; 11) Retribusi pengolahan limbah cair; 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang; 13) Retribusi pelayanan pendidikan; 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi. b) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa usaha yakni: 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah; 2) Retribusi pasar grosir/pertokoan; 3) Retribusi tempat pelelangan; 4) Retribusi terminal; 5) Retribusi tempat khusus parkir; 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; 7) Retribusi rumah potong hewan; 8) Retribusi pelayanan kepelabuhanan; 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 10) Retribusi penyeberangan di air; 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah. c) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh

16

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi perizinan tertentu yakni : 1) Retribusi izin mendirikan bangunan; 2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol; 3) Retribusi izin gangguan; 4) Retribusi izin trayek; 5) Retribusi izin usaha perikanan.

2.1.8.3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis retribusi sebagai berikut (Mardiasmo, 2009:17) : 1) Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan; 2) Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar; 3) Retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

2.1.9. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam PAD Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari

PAD, adalah belum memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Sidik, 2002).

17

Dengan adanya kebijakan mengenai pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang terus dikembangkan dan disempurnakan oleh pemerintah dewasa ini, sangat diharapkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dimasa yang akan datang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah demi kelancaran pembiayaan untuk penyelenggaraan dan pembangunan daerah yang otonom.

2.1.10. Pemerintahan Daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi terbagi lagi menjadi daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Menurut pasal 1 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan

18

pemerintahan. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

2.1.10.1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi. Pemerintahan kabupaten terdiri atas pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten. Struktur pemerintahan di daerah kabupaten terdiri dari kecamatan, kelurahan dan desa. Kecamatan dan kelurahan merupakan bagian dari pemerintah daerah kabupaten yang menyatu dalam hal pembuatan kebijakan dan anggaran dengan pemerintah daerah, sementara Desa merupakan daerah otonom tersendiri di wilayah daerah kabupaten, sehingga memiliki anggaran sendiri. Kota juga merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang walikota. Pemerintahan kota terdiri atas pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota. Dahulu di Indonesia istilah kota dikenal dengan daerah tingkat II kotamadya. Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang kemudian digantikan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), istilah daerah tingkat II kotamadya pun diganti dengan kota saja. Untuk daerah kota, struktur pemerintahan yang dibentuk adalah terdiri dari kecamatan dan kelurahan.

19

2.1.10.2. Perbedaan Karakteristik Kabupaten dan Kota Kabupaten dan kota merupakan daerah yang memiliki kewenangan serta tingkat yang sama dalam urusan pemerintahan daerah. Akan tetapi daerah kabupaten dan daerah kota merupakan daerah otonom yang tersendiri di wilayah daerah provinsi. Memiliki kewenangan serta tingkat yang sama bukan berarti tidak ada perbedaan diantara kedua daerah tersebut. Berikut ini beberapa perbedaan karakteristik antara daerah kabupaten dan daerah kota yang dapat dilihat sebagai pembeda dari keduanya, diantaranya dari aspek luas wilayah, kependudukan, mata pencaharian penduduk, struktur pemerintahan, sosial budaya, dan perekonomian. Tabel 2.1 Perbedaan Karakteristik antara Kabupaten dan Kota Dilihat dari aspek Kabupaten Luas Wilayah relatif lebih luas Kependudukan kepadatan penduduk lebih rendah Mata Pencaharian didominasi oleh sektor Penduduk pertanian Struktur Pemerintahan

Kota lebih sempit kepadatan penduduk lebih tinggi didominasi oleh sektor industri, perdagangan dan jasa dibentuk kecamatan dan kelurahan

dibentuk kecamatan, kelurahan, dan desa, akan tetapi desa merupakan daerah otonom tersendiri di wilayah daerah kabupaten Sosial Budaya memiliki tingkat tingkat pendidikan dan pendidikan dan kesehatan, kesehatan, serta serta pelayanan publik pelayanan publiknya yang cukup baik lebih tinggi dari kab Perekonomian rata-rata Produk Domestik aktivitas ekonomi dan Regional Bruto (PDRB) pendapatan (income) lebih rendah sehingga lebih besar berimplikasi pada proporsi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Sumber : http://eddyyusran.blogspot.com/2012/05/beberapa-perbedaankarakteristik-antara.html, diakses 16 April 2013

20

2.2 Review Penelitian Terdahulu Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut : No. 1.

2.

3.

Nama Peneliti A.Waluya Jati (2003)

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur (Studi Pada Setiap Daerahdi Tingkat II di Jawa Timur).

Peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 1998-2002 cukup dominan dengan rata-rata prosentase diatas 60% serta peranan dan kontribusi tersebut tidak berbeda secara signifikan antara kelima wilayah di Jawa Timur. Hasil analisis menujukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi signifikan positif terhadap PAD kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain: Kurangnya kesadaran wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata. Akan tetapi, jelas bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, karena hasil penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung seluruhnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang pelaksanaan Pembangunan Daerah. Namun

Kontribusi Pajak Mohd. Rangga Diza Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap (2009) Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Peranan Pajak Daerah Reza dan Retribusi Daerah Adinardo Dalam Rangka (2012) Pembiayaan Pembangunan Daerah Di Lampung Utara.

21

demikian kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap APBD masih sangat kecil yaitu masih di bawah 10 % dari realisasi APBD Kabupaten Lampung Utara.

2.3 Kerangka Penelitian Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang diuraikan,maka digambarkan alur kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten/Kota

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD Kabupaten

Pajak Daerah

PAD Kota

Retribusi Daerah

Pajak Daerah

Kontribusi terhadap PAD (H1)

Kontribusi terhadap PAD (H2)

Analisis

Kesimpulan Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

Retribusi Daerah

22

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 3.1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang di ajukan, tujuan dari penelitian ini yaitu : 1. Untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2. Untuk menganalisis Kabupaten dan Kota manakah yang paling besar memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD di pemerintah daerahnya masing-masing

3.2. Manfaat Penelitian Melalui penelitian ini Peneliti berharap dapat memberikan manfaat, yaitu : 1). Bagi Lembaga Akademik Dapat meningkatkan minat bagi peneliti-peneliti selanjutnya sehingga dapat mengembangkan penelitian di masa mendatang. 2). Bagi Pemerintah Daerah Dapat dilihat Kabupaten dan Kota mana yang ada Di Provinsi Kalimantan Selatan yang memberikan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang terbesar terhadap sumber penerimaan PAD. Selain itu juga, dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

23

BAB IV METODE PENELITIAN 4.1. Ruang Lingkup Penelitian 4.1.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran suatu data mengenai kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 4.1.2. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini yaitu kontribusi dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah serta kontribusi dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

4.2. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 13 kabupaten/kota, yang terbagi atas 11 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang wilayahnya dominan pada daerah dataran tinggi dan dataran rendah memiliki potensi daerah

24

dan sumber daya alam yang cukup besar sebagai sumber pendapatan asli daerah. Secara keseluruhan potensi daerah yang dimiliki masing-masing daerah kabupaten dan kota relatif homogen yang dimana sumber potensi daerah tersebut terdapat diberbagai sektor antara lain sektor pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, dan jasa.

4.3. Jenis dan Sumber Data 4.3.1. Jenis Data a. Data kuantitatif, meliputi data dalam bentuk angka. Data kuantitatif yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan selama 3 tahun (2008-2010). b. Data kualitatif, meliputi data bukan dalam bentuk angka melainkan data yang berkaitan dengan gambaran umum dari objek penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. 4.3.2. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang yang dapat diakses melalui internet, penelusuran dokumen, ataupun publikasi informasi (Sekaran, 2006:65). Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa dokumen realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, publikasi dari Pemerintah Daerah, literatur serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

25

4.4. Definisi Operasional Variabel 1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Pajak daerah merupakan penerimaan pemerintah daerah dari masyarakat (orang pribadi atau badan) yang pemungutannya bersifat memaksa tanpa adanya kontraprestasi secara langsung. Kontribusi pajak daerah merupakan sumbangan realisasi dari penerimaan pajak daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah yang diterima. Kontribusi pajak daerah diukur dengan cara membandingkan realisasi dari penerimaan pajak daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah. 2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Retribusi daerah merupakan penerimaan pemerintah daerah dari masyarakat dengan adanya kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar. Kontribusi

retribusi

daerah

merupakan

sumbangan

realisasi

dari

penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah yang diterima. Kontribusi retribusi daerah diukur dengan cara membandingkan realisasi dari penerimaan retribusi daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah. 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari aktivitas komponen sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi untuk dikelola secara maksimal yang meliputi hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Jati, 2003).

26

4.5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data untuk data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai media seperti literatur, laporan, peraturan, artikel, dan lain-lain. Untuk data laporan realisasi APBD kabupaten dan kota diperoleh melalui hasil pengelolaan pihak kedua.

4.6. Teknik Analisis Data Setelah data sekunder diperoleh, data tersebut akan diolah membuat klasifikasi dan perhitungan data persentase kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama 3 tahun (2008 – 2010).

27

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah. Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di antara 114°19" 33" BT - 116°33' 28 BT dan 1°21' 49" LS - 1°10" 14" LS memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut : Sebelah Utara

: Provinsi Kalimantan Timur

Sebelah Timur

: Selat Makasar

Sebelah Selatan

: Laut Jawa

Sebelah Barat

: Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan letak tersebut, luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan sebesar 37.377,53 km² atau hanya 6,98% dari luas Pulau Kalimantan. Secara administratif wilayah Kalimantan Selatan meliputi 11 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Persentase luas tertinggi adalah Kabupaten

28

Kotabaru (25,11%), Kabupaten Tanah Bumbu (13,50%) dan terendah adalah Kota Banjarmasin (0,19%) dan Kota Banjarbaru (0,98%).

5.2. Hasil Penelitian 5.2.1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Sebelum membahas hasil perhitungan data persentase kontribusi pajak daerah

dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah seluruh kabupaten dan kota, berikut adalah data realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2008 2010. Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapin Tahun 2008 - 2010 Uraian Pendapatan Asli Daerah

2008

2009

15.830.862.990 18.823.719.509

2010 20.737.650.856

Pajak Daerah

1.932.403.285

2.259.062.534

2.766.463.020

Retribusi Daerah

5.414.682.380

5.578.788.582

7.429.303.999

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.123.940.050

1.354.755.725 1.799.724.723,93

Lain-lain PAD yang Sah 7.359.837.275 Sumber : Data APBD yang diolah kembali

9.641.112.688

8.742.159.113

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat untuk realisasi PAD Kabupaten Tapin selama 3 (tiga) tahun terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar Rp. 2.992.856.519 atau sebesar 19% dibandingkan pada tahun 2008. Sedangkan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.913.931.347 atau sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2009.

29

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 - 2010 Uraian 2008 Pendapatan Asli 22.331.666.402,39 Daerah Pajak Daerah 2.453.761.818,00 Retribusi Daerah 6.771.525.260,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2.194.650.586,00 yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang 10.911.728.738,39 Sah Sumber : Data APBD yang diolah kembali

2009

2010

28.152.513.660,00 27.931.097.811,00 2.678.584.679,00 6.606.746.517,00

2.954.243.573,00 13.797.225.638,00

2.711,832.924,00

3.723.345.493,00

16.155.349.540,00

7.456.283.107,00

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk realisasi PAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 3 (tiga) tahun berfluktuasi, dimana pada tahun 2009 meningkat sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan. PAD tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.820.847.257,61 atau sebesar 26% dibandingkan pada tahun 2008. Sedangkan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp. 221.415.849,- atau turun sebesar 1% dibandingkan dengan tahun 2009. Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008 - 2010 Uraian 2008 2009 2010 Pendapatan Asli 23.157.388.710 29.233.575.246,48 31.047.807.718,28 Daerah Pajak Daerah 2.520.717.777 2.656.529.047 2.749.165.393 Retribusi Daerah 4.836.163.559 8.804.165.926 7.734.760.112 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 3.485.284.053 3.443.777.035 3.906.545.333,28 yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang 12.315223321 14329.103.238 16.657.336.880 Sah Sumber : Data APBD yang diolah kembali Dari tabel di atas dapat dilihat untuk realisasi PAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 3 (tiga) tahun terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2009

30

mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.076.186.536,48 atau sebesar 26% dibandingkan pada tahun 2008, sedangkan tahun 2010 sebesar Rp. 1.814.232.471,80 atau naik sebesar 6 % dibandingkan dengan tahun 2009. Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 - 2010 Uraian 2008 Pendapatan Asli 22.741.200.771 Daerah Pajak Daerah 2.112.508.617 Retribusi Daerah 8.768.651.292 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2.102.290.929 yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang 9.757.749.933 Sah Sumber : Data APBD yang diolah kembali

2009

2010

25.495.508.761

25.130986.503

2.851.535.106 10.820.852.263

2.578.097.190 10.558.255.814

2.880.909.148

4.287.313.051

8.942.212.244

7.707.320.448

Tabel di atas dapat dilihat untuk realisasi PAD Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 3 (tiga) tahun berfluktuasi, dimana pada tahun 2009 meningkat sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan. PAD tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp.

2.754.307.990,- atau sebesar 12% dibandingkan pada tahun 2008.

Sedangkan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp. 364.522.258,- atau turun sebesar 1% dibandingkan dengan tahun 2009. Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabalong Tahun 2008 - 2010 Uraian 2008 2009 2010 Pendapatan Asli 27.812.376.986 24.879.970.534 31.131.903.436,67 Daerah Pajak Daerah 13.438.904.689 5.954.002.244 4.879.238.721 Retribusi Daerah 5.191.716.248 7.083.544.439 12.153.667.223 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2.292.137.038 3.096.080.729 4.076.472.214,63 yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang 6.889.619.010 8.746.343.062 10.022.525.278,04 Sah Sumber : Data APBD yang diolah kembali

31

Tabel di atas dapat dilihat untuk realisasi PAD Kabupaten Tabalong selama 3 (tiga) tahun berfluktuasi, dimana pada tahun 2009 menurun sedangkan pada tahun 2010 mengalami peningkatan. PAD tahun 2009 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.932.406.452,- atau sebesar 11% dibandingkan pada tahun 2008. Sedangkan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.251.932.902,67,- atau naik sebesar 25% dibandingkan dengan tahun 2009. Tabel 5.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Balangan Tahun 2008 - 2010 Uraian Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah

2008

2009

12.837.961.912 17.379.556.775,30

2010 21.904.999.213

1.054.949.255

1.999.043.778

1.104.566.224

Retribusi Daerah

768.562.425

1.678.672.822

2.356.047.381


624.663.566

793.235.161

2.371.065.908

12.908.605.014

16.071.319.702

Lain-lain PAD yang 10.389.786.676 Sah Sumber : Data APBD yang diolah kembali

Dari Tabel 5.6. di atas dapat dilihat untuk realisasi PAD Kabupaten Balangan selama 3 (tiga) tahun terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.541.594.863,30 atau sebesar 35% dibandingkan pada tahun 2008, sedangkan tahun 2010 naik sebesar Rp. 4.525.442.437,70 atau sebesar 26 % dibandingkan dengan tahun 2009.

32

Tabel 5.7 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin Tahun 2008 - 2010 Uraian 2008 Pendapatan Asli 64.995.580.605 Daerah Pajak Daerah 37.150.861.882 Retribusi Daerah 12.315.715.332 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2.848.519.646 yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang 12.680.483.745 Sah Sumber : Data APBD yang diolah kembali

2009

2010

67.765.852.500

80.510.646.971

39.254.332.892 12.855.435.512

42.962.620.588 18.207.136.373

6.158.596.240

9.248.344.791

9.497.487.856

10.092.545.219

Berdasarkan Tabel 5.7. di atas dapat dilihat untuk realisasi PAD Kota Banjarmasin selama 3 (tiga) tahun terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.770.271.895,- atau sebesar 4% dibandingkan pada tahun 2008, sedangkan tahun 2010 naik sebesar Rp. 12.744.794.471,- atau sebesar 19 % dibandingkan dengan tahun 2009. Tabel 5.8 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarbaru Tahun 2008 - 2010 Uraian 2008 Pendapatan Asli 23.928.790.036 Daerah Pajak Daerah 8.142.642.284 Retribusi Daerah 9.298.910.944 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 848.028.100 yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang 5.639.208.708 Sah Sumber : Data APBD yang diolah kembali

2009

2010

24.779.987.040

28.461.028.114

8.065.440.347 10.952.648.350

8.464.044.434 14.316.509.320

996.762.345

1.754.860.845

4.765.135.998

3.925.813.514,77

Berdasarkan Tabel 5.8. di atas dapat dilihat untuk realisasi PAD Kota Banjarbaru selama 3 (tiga) tahun terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp. 851.197.004,00,- atau sebesar 4% dibandingkan

33

pada tahun 2008, sedangkan tahun 2010 naik sebesar Rp. 3.681.041.074,00,- atau sebesar 15 % dibandingkan dengan tahun 2009. Tabel 5.9 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar Tahun 2008 - 2010 Uraian Pendapatan Asli Daerah

2008

2009

2010

34.559.897.305

37.364.158.584

49.301.392.325

4.825.078.793

6.640.453.760

8.036.345.640

Retribusi Daerah

13.697.433.656

14.149.653.506

17.191.539.243


7.905.394.062

9.120.171.810

21.390.177.335

7.453.879.508

2.683.330.109

Pajak Daerah


Tabel 5.9. di atas menunjukkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Banjar selama 3 (tiga) tahun terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.804.261.279,00,- atau sebesar 8% dibandingkan pada tahun 2008, sedangkan tahun 2010 naik sebesar Rp. 11.937.233.741,0,- atau naik sebesar 32 % dibandingkan dengan tahun 2009. Tabel 5.10 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 - 2010 Uraian 2008 2009 2010 Pendapatan Asli 43.389.899.652,00 36.411.064.419,00 48.205.761.958,77 Daerah Pajak Daerah 3.993.293.577,00 4.358.201.888,00 3.646.828.431,00 Retribusi Daerah 22.235.989.219,00 17.382.224.744,00 20.061.798.728,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 3.499.628.581,00 1.685.668.268,00 3.378.054.739,75 yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang 13.660.988.275,00 12.984.969.519,00 21.119.080.060,00 Sah Sumber : Data APBD yang diolah kembali

34

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat untuk realisasi PAD Kabupaten Tanah selama 3 (tiga) berfluktuasi, dimana pada tahun 2009 menurun sedangkan pada tahun 2010 mengalami peningkatan. PAD tahun 2009 mengalami penurunan sebesar Rp. 6.978.835.233,- atau sebesar 16% dibandingkan pada tahun 2008. Sedangkan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.794.697.539,77,- atau naik sebesar 32% dibandingkan dengan tahun 2009.

Tabel 5.11 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 - 2010 Uraian Pendapatan Asli Daerah

2008

2009

2010

18.459.175.810

17.946.308.638

18.093.581.124

Pajak Daerah

2.663.329.395

4.090.380.967

4.674.700.485

Retribusi Daerah

8.406.868.373

7.326.067.496

9.647.718.997

386.155.653

573.348.224

651.279.595

5.956.511.951

3.119.882.047



Berdasarkan Tabel 5.11 di atas dapat dilihat untuk realisasi PAD Kabupaten Tanah Bumbu selama 3 (tiga) berfluktuasi, dimana pada tahun 2009 menurun sedangkan pada tahun 2010 mengalami peningkatan. PAD tahun 2009 mengalami penurunan sebesar Rp. 512.867.172,- atau sebesar 3% dibandingkan pada tahun 2008. Sedangkan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp. 147.272.486,- atau naik sebesar 1% dibandingkan dengan tahun 2009.

35

Tabel 5.12 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 - 2010 Uraian 2008 Pendapatan Asli 31.660.442.544 Daerah Pajak Daerah 10.737.537.961 Retribusi Daerah 8.924.163.596 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2.763.663.005 yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang 9.235.077.982 Sah Sumber : Data APBD yang diolah kembali

2009

2010

41.449.384.152

43.704.220.151

14.965.116.201 10.543.805.360

14.525.597.303 11.691.074.760

2.548.616.185

3.342.345.916

13.391.846.406

14.145.202.172

Tabel 5.12 di atas menunjukkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Kotabaru selama 3 (tiga) tahun terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.788.941.608,- atau sebesar 31% dibandingkan pada tahun 2008, sedangkan tahun 2010 naik sebesar Rp. 2.254.835.999,- atau naik sebesar 5 % dibandingkan dengan tahun 2009. Tabel 5.13 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 - 2010 Uraian Pendapatan Asli Daerah

2008

2009

2010

10.534.098.439

10.099.494.744

15.176.138.439

Pajak Daerah

2.904.371.629

2.353.503.856

3.293.224.683

Retribusi Daerah

2.866.297.428

3.005.894.755

5.838.999.074

561.946.761

829.109.135

1.292.659.425

3.910.986.998

4.751.255.257



36

Berdasarkan Tabel 5.13 di atas dapat dilihat untuk realisasi PAD Kabupaten Barito Kuala selama 3 (tiga) berfluktuasi, dimana pada tahun 2009 menurun sedangkan pada tahun 2010 mengalami peningkatan. PAD tahun 2009 mengalami penurunan sebesar Rp. 434.603.695,- atau sebesar 4% dibandingkan pada tahun 2008. Sedangkan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.076.643.695,- atau naik sebesar 50% dibandingkan dengan tahun 2009.

5.2.2

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Untuk melihat hasil perhitungan data persentase kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dilakukan statistik deskriptif. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 5.14 sampai dengan tabel 5.27 dibawah ini. Tabel 5.14 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Tapin Tahun 2008 - 2010

5.414.682.380

Kontribusi Pajak Daerah (%) 12 %

Kontribusi Retribusi Daerah (%) 34 %

2.259.062.534

2.766.463.020

12 %

15 %

5.578.788.582

7.429.303.999

27 %

36 %

Tahun

PAD

Pajak Daerah

2008

15.830.862.990

1.932.403.285

2009

18.823.719.509

2010

20.737.650.856

Retribusi Daerah

Sumber : Data APBD yang diolah kembali Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah KabupatenTapin selama 3 (tiga) tahun mengalami kenaikan, sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah berfluktuasi. Kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerahnya pada tahun 2008 adalah masing-masing sebesar 12% dan 34%. Tahun 2009 kontribusi

37

pajak daerah sama dengan tahun sebelumnya (2008) yaitu sebesar 12%, dan kontribusi retribusi daerah menurun menjadi sebesar 15%, sedangkan tahun 2010, kontribusi pajak daerah dan retribusi meningkat masing-masing untuk pajak daerah menjadi 27% dan retribusi daerah menjadi 36%. Tabel 5.15 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 - 2010 Tahun

PAD

2008 2009 2010

22.331.666.402 28.152.513.660 27.931.097.811

Pajak Daerah 2.453.761.818 2.678.584.679 2.954.243.573

Retribusi Daerah

Kontribusi Pajak Daerah (%)

6.771.525.260 6.606.746.517 13.797.225.638

11 % 10 % 11 %

Kontribusi Retribusi Daerah (%) 30 % 23 % 49 %

Sumber : Data APBD yang diolah kembali Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 3 (tiga) tahun berfluktuasi. Kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerahnya pada tahun 2008 adalah masing-masing sebesar 11% dan 30%. Tahun 2009 kontribusi pajak daerah menurun menjadi sebesar 10% dibandingkan tahun 2008 dan kontribusi retribusi daerah menurun menjadi sebesar 23%. Sedangkan tahun 2010, kontribusi pajak daerah dan retribusi sama-sama meningkat masingmasing untuk pajak daerah menjadi 11% dan retribusi daerah menjadi 49%. Tabel 5.16 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008 - 2010 Kontribusi Pajak Daerah (%)

Tahun

PAD

2008 2009

23.157.388.710 29.233.575.247

2.520.717.777 2.656.529.047

4.836.163.559 8.804.165.926

11 % 9%

Kontribusi Retribusi Daerah (%) 21 % 30 %

2010

31.047.807.718

2.749.165.393

7.734.760.112

9%

25 %

Pajak Daerah

Sumber : Data APBD yang diolah kembali

Retribusi Daerah

38

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 3 (tiga) tahun berfluktuasi. Kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerahnya pada tahun 2008 adalah masing-masing sebesar 11% dan 21%. Tahun 2009 kontribusi pajak daerah hanya sebesar 9% yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 yaitu sebesar 11%., sedangkan kontribusi retribusi daerah sebesar 30% meningkat dibandingkan tahun 2008, sedangkan tahun 2010, kontribusi pajak daerah sama dengan tahun sebelumnya (2009) yaitu sebesar 9%, dan retribusi menurun menjadi 25%. Tabel 5.17 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 - 2010 Kontribusi Pajak Daerah (%) 8.768.651.292 9% Retribusi Daerah


Tahun

PAD

Pajak Daerah

2008

22.741.200.771

2.112.508.617

2009

25.495.508.761

2.851.535.106

10.820.852.263

11 %

42 %

2010

25.130.986.503

2.578.097.190

10.558.255.814

10 %

42 %

Sumber : Data APBD yang diolah kembali Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 3 (tiga) tahun berfluktuasi. Kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerahnya pada tahun 2008 adalah masing-masing sebesar 9% dan 39%. Tahun 2009 kontribusi pajak daerah sebesar 11% yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008, demikian dengan kontribusi retribusi daerah sebesar 42% meningkat dibandingkan tahun 2008. Untuk tahun 2010, kontribusi pajak daerah sebesar 10% menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2009) sedangkan retribusi daerah sama dengan tahun 2009 yaitu sebesar 42%.

39

Tabel 5.18 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Tabalong Tahun 2008 - 2010 Kontribusi Pajak Daerah (%) 5.191.716.248 48 % Retribusi Daerah


Tahun

PAD

Pajak Daerah

2008

27.812.376.986

13.438.904.689

2009

24.879.970.534

5.954.002.244

7.083.544.439

24 %

28 %

2010

31.131.903.437

4.879.238.721

12.153.667.223

16 %

39 %

Sumber : Data APBD yang diolah kembali Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah Kabupaten Tabalong selama 3 (tiga) tahun berfluktuasi, sedangkan kontribusi retribusi daerah mengalami kenaikan terus menerus. Kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerahnya pada tahun 2008 adalah masing-masing sebesar 48% dan 19%. Tahun 2009 kontribusi pajak daerah hanya 24% yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008, sedangkan kontribusi retribusi daerah meningkat menjadi sebesar 28%. Untuk tahun 2010, kontribusi pajak daerah sebesar 16% menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2009 dan 2008) sedangkan retribusi daerah meningkat menjadi 39%. Tabel 5.19 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Balangan Tahun 2008 - 2010 Tahun 2008 2009 2010

PAD 12.837.961.912 17.379.556.775 21.904.999.213

Pajak Daerah 1.054.949.255 1.999.043.778 1.104.566.224

Retribusi Daerah 768.562.425 1.678.672.822 2.356.047.381

Kontribusi Pajak Daerah (%) 8% 12 % 5%

Kontribusi Retribusi Daerah (%)

6% 10 % 11 %

Sumber : Data APBD yang diolah kembali Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah Kabupaten Balangan selama 3 (tiga) tahun berfluktuasi, sedangkan kontribusi retribusi daerah mengalami kenaikan terus menerus. Kontribusi pajak daerah dan

40

kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerahnya pada tahun 2008 adalah masing-masing sebesar 8% dan 6%. Tahun 2009 kontribusi pajak daerah meningkat menjadi 12% dibandingkan tahun 2008, sedangkan kontribusi retribusi daerah meningkat menjadi sebesar 10%. Untuk tahun 2010, kontribusi pajak daerah sebesar 5% menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2009 dan 2008) sedangkan retribusi daerah meningkat menjadi 11%. Tabel 5.20 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Banjarmasin Tahun 2008 - 2010 Kontribusi Pajak Daerah (%)


Tahun

PAD

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

2008

64.995.580.605

37.150.861.882

12.315.715.332

57 %

19 %

2009

67.765.852.500

39.254.332.892

12.855.435.512

58 %

19 %

2010

80.510.646.971

42.962.620.588

18.207.136.373

53 %

23 %


Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah Kota Banjarmasin selama 3 (tiga) tahun berfluktuasi, sedangkan kontribusi retribusi daerah mengalami kenaikan. Kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerahnya pada tahun 2008 adalah masing-masing sebesar 57% dan 19%. Tahun 2009 kontribusi pajak daerah meningkat menjadi 58% sedangkan kontribusi retribusi daerah sama dengan tahun 2008 yaitu sebesar 19%. Untuk tahun 2010, kontribusi pajak daerah sebesar 53% menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2009 dan 2008) sedangkan retribusi daerah meningkat menjadi 23%.

41

Tabel 5.21 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Banjarbaru Tahun 2008 - 2010 Tahun

PAD

2008 2009 2010

23.928.790.036 24.779.987.040 28.461.028.114

Pajak Daerah 8.142.642.284 8.065.440.347 8.464.044.434

Kontribusi Pajak Daerah (%) 9.298.910.944 34 % 10.952.648.350 33 % 14.316.509.320 30 % Retribusi Daerah


39 % 44 % 50 %


Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah Kota Banjarbaru selama 3 (tiga) tahun terus menerus mengalami penurunan, sedangkan kontribusi retribusi daerah mengalami kenaikan. Kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerahnya pada tahun 2008 adalah masing-masing sebesar 34% dan 39%. Tahun 2009 kontribusi pajak daerah menurun menjadi 33% sedangkan kontribusi retribusi daerah meningkat menjadi 44%. Untuk tahun 2010, kontribusi pajak daerah menurun menjadi sebesar 30% sedangkan retribusi daerah meningkat menjadi 50%. Tabel 5.22 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Banjar Tahun 2008 - 2010 Tahun

PAD

2008 2009 2010

34.559.897.305 37.364.158.584 49.301.392.325

Pajak Daerah 4.825.078.793 6.640.453.760 8.036.345.640

Retribusi Daerah 13.697.433.656 14.149.653.506 17.191.539.243

Kontribusi Pajak Daerah (%) 14 % 18 % 16 %


40 % 38 % 35 %


Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah Kota Banjarbaru selama 3 (tiga) tahun berfluktuasi, sedangkan kontribusi retribusi daerah terus menerus mengalami penurunan. Kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerahnya pada tahun 2008 adalah masing-

42

masing sebesar 14% dan 40%. Tahun 2009 kontribusi pajak daerah meningkat menjadi 18% sedangkan kontribusi retribusi daerah menurun menjadi 38%. Untuk tahun 2010, kontribusi pajak daerah menurun menjadi sebesar 16% sedangkan retribusi daerah menurun menjadi 35%. Tabel 5.23 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 - 2010 Tahun

PAD

2008 2009 2010

43.389.899.652 36.411.064.419 48.205.761.959

Pajak Daerah 3.993.293.577 4.358.201.888 3.646.828.431

Kontribusi Pajak Daerah (%) 22.235.989.219 9 % 17.382.224.744 12 % 20.061.798.728 8% Retribusi Daerah


51 % 48 % 42 %


Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tanah Laut selama 3 (tiga) tahun berfluktuasi. Kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerahnya pada tahun 2008 adalah masing-masing sebesar 9% dan 51%. Tahun 2009 kontribusi pajak daerah meningkat menjadi 12%

sedangkan kontribusi retribusi daerah

menurun menjadi 48%. Untuk tahun 2010, kontribusi pajak daerah menurun menjadi sebesar 8% dan retribusi daerah menurun menjadi 42%. Tabel 5.24 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 - 2010 Tahun

PAD

2008 2009 2010

18.459.175.810 17.946.308.638 18.093.581.124

Pajak Daerah 2.663.329.395 4.090.380.967 4.674.700.485




46 % 41 % 53 %

43

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah Kabupaten Tanah Bumbu selama 3 (tiga) tahun terus menerus mengalami kenaikan, sedangkan retribusi daerah berfluktuasi. Kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerahnya pada tahun 2008 adalah masingmasing sebesar 14% dan 46%. Tahun 2009 kontribusi pajak daerah meningkat menjadi 23% sedangkan kontribusi retribusi daerah menurun menjadi 41%. Untuk tahun 2010, kontribusi pajak daerah meningkat menjadi sebesar 26% dan retribusi daerah meningkat menjadi 53%. Tabel 5.25 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 - 2010 Tahun

PAD

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

2008 2009 2010

31.660.442.544 41.449.384.152 43.704.220.151

10.737.537.961 14.965.116.201 14.525.597.303

8.924.163.596 10.543.805.360 11.691.074.760

Kontribusi Pajak Daerah (%) 34 % 36 % 33 %


28 % 25 % 27 %


Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kotabaru selama 3 (tiga) tahun berfluktuasi. Kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerahnya pada tahun 2008 adalah masing-masing sebesar 34% dan 28%. Tahun 2009 kontribusi pajak daerah meningkat menjadi 36%


menurun menjadi 25%. Untuk tahun 2010, kontribusi pajak daerah menurun menjadi sebesar 33% sedangkan retribusi daerah meningkat menjadi 27%.

44

Tabel 5.26 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 - 2010 Tahun

PAD

2008 2009 2010

10.534.098.439 10.099.494.744 15.176.138.439

Pajak Daerah 2.904.371.629 2.353.503.856 3.293.224.683



27 % 30 % 38 %


Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah Kabupaten Barito Kuala selama 3 (tiga) tahun terus menerus mengalami penurunan, sedangkan retribusi daerah mengalami kenaikan terus menerus. Kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerahnya pada tahun 2008 adalah masing-masing sebesar 28% dan 27%. Tahun 2009 kontribusi pajak daerah menurun menjadi 23%


mengalami kenaikan menjadi 30%. Untuk tahun 2010, kontribusi pajak daerah menurun menjadi sebesar 22% sedangkan retribusi daerah meningkat menjadi 38%.

5.3 Pembahasan 5.3.1

Perbandingan Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Kabupaten/Kota Untuk menganalisa lebih lanjut kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, maka dari hasil perhitungan kontribusi pajak daerah selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2008 – 2010 seperti yang diuraikan di atas, maka di bawah ini akan dilakukan perhitungan rata-rata kontribusi pajak daerah selama 3 (tiga) tahun tersebut terhadap pendapatan

45

asli daerah untuk masing-masing kabupaten dan kota, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 5.27 Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tahun 2008 – 2010 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (%)

Kab/Kota Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tabalong Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru Kab. Barito Kuala Rata-rata Sumber : Data Diolah

2008 12 % 11 % 11 % 9% 48 % 8% 57 % 34 % 14 % 9% 14 % 34 % 28 % 22 %

2009 12 % 10 % 9% 11 % 24 % 12 % 58 % 33 % 18 % 12 % 23 % 36 % 23 % 22 %

2010 27 % 11 % 9% 10 % 16 % 5% 53 % 50 % 16 % 8% 26 % 33 % 22 % 22 %

Rata2 17 % 11 % 10 % 10 % 29 % 8% 56 % 39 % 16 % 10 % 21 % 34 % 24 % 22 %

Seperti yang terlihat pada tabel 5.27 di atas, rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimtan Selatan selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2008 – 2010 adalah sebesar 22 %, dimana rata-rata kontribusi pajak daerah pada tahun 2008 adalah 22%, tahun 2009 sebesar 22 % dan tahun 2010 juga sebesar 22 %. Dilihat dari perkembangan per tahun nya selama 3(tiga) tahun tersebut, maka rata-rata kontribusi nya per tahun adalah sama. Dilihat dari masing-masing kabupaten/kota, maka kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang paling besar adalah Kota Banjarmasin, yaitu pada tahun 2008 sebesar 57%, tahun 2008 sebesar 58% dan tahun 2010 sebesar 56%. Sehingga kontribusi rata-ratanya untuk Kota Banjarmasin adalah 56%.

Diikuti oleh Kota

46

Banjarbaru rata-rata sebesar 39%, kemudian Kabupaten Kotabaru rata-rata sebesar 34%, Kabupaten Tabalong rata-rata sebesar 29%, Kabupaten Barito Kuala rata-rata sebesar 24%, Kabupaten Tanah Bumbu sebesasr 21% dan Kabupaten Tapin sebesasr 17% dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan rata-rata sebesar 11%. Sedangkan yang paling rendah rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD nya adalah Kabupaten Balangan hanya 8 %, yang diikuti oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tanah Laut sebesar 10%. Dilihat dari masing-masing kabupaten yang di Provinsi Kalimantan Selatan, maka rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PADnya masing-masing maka yang paling besar adalah Kabupaten Kotabaru yaitu sebesar 34%. Sedangkan dilihat dari kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PADnya masing-masing, maka yang paling besar adalah Kota Banjarmasin yaitu sebesar 56%.

5.3.2

Perbandingan Rata-Rata Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Kabupaten/Kota Untuk menganalisa lebih lanjut kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan PAD di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, maka dari hasil perhitungan kontribusi retribusi daerah selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2008 – 2010 seperti yang diuraikan di atas, maka di bawah ini akan dilakukan perhitungan rata-rata kontribusi retribusi daerah selama 3 (tiga) tahun tersebut terhadap pendapatan asli daerah untuk masing-masing kabupaten dan kota, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

47

Tabel 5.28 Rata-Rata Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tahun 2008 – 2010 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD (%)

Kab/Kota Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tabalong Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru Kab. Barito Kuala Rata-rata Sumber : Data Diolah

2008 34 % 30 % 21 % 39 % 19 % 6% 19 % 39 % 40 % 51 % 46 % 28 % 27 % 31 %

2009 15 % 23 % 30 % 42 % 28 % 10 % 19 % 44 % 38 % 48 % 41 % 25 % 30 % 30 %

2010 36 % 49 % 25 % 42 % 39 % 11 % 23 % 50 % 35% 42 % 53 % 27 % 38 % 36 %

Dari hasil perhitungan seperti yang terlihat pada tabel 5.28 di atas,

Rata2 28 % 34 % 25 % 41 % 29 % 9% 20 % 44 % 38 % 47 % 47 % 27 % 32 % 32 %

rata-rata

kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimtan Selatan selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2008 – 2010 adalah sebesar 32 %, dimana rata-rata kontribusi retribusi daerah pada tahun 2008 adalah 31 %, tahun 2009 sebesar 30 % dan tahun 2010 juga sebesar 36 %. Dilihat dari perkembangan per tahun nya selama 3(tiga) tahun tersebut, maka rata-rata kontribusi nya per tahun adalah berfluktuasi, dimana pada tahun 2009 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2010 mengalami peningkatan. Dilihat dari masing-masing kabupaten/kota, maka rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang paling besar adalah Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebesar 47%. Kalau dilihat dari per tahunnya, maka kontribusi Kabupaten Tanah Bumbu lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten

48

Tanah Laut karena Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan fluktuasi, karena pada tahun 2009 menunjukkan penurunan tetapi pada tahun 2010, tetapi Kabupaten Tanah Laut selama 3 (tiga) tahun tersebut dari tahun-rahun kontribusinya selalu menurun. Urutan berikutnya yang memberikan kontribusi terbesar Kota Banjarbaru sebesar 44%, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 41%, kemudian adalah Kabupaten Banjar rata-rata sebesar 38%, kemudian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 34%, selanjutnya adalah Kabupaten Barito Kuala rata-rata sebesar 32%, Kabupaten Tabalong 29%, Kabupaten Tapin sebesar 28%, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 25%, dan Kota Banjarmasin sebesar 20%. Sedangkan yang paling rendah rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD nya adalah Kabupaten Balangan hanya 9 %. Dilihat dari masing-masing kabupaten yang di Provinsi Kalimantan Selatan, maka rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PADnya masing-masing maka yang paling besar adalah Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebesar 47%. Sedangkan dilihat dari kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PADnya masing-masing, maka yang paling besar adalah Kota Banjarbaru yaitu sebesar 44%.

5.3.3

Perbandingan Rata-Rata Pajak Daerah dan Kontribusi Retribusi

Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota. Untuk melakukan analisa keseluruhan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD nya masing-masing di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu dibandingkan masing-masing kontribusi tersebut seperti tertuang dalam table di bawah ini.

49

Tabel 5.29 Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tahun 2008 – 2010

Kab/Kota

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (%)

2008 Kab. Tapin 12 % Kab. Hulu 11 % Sungai Selatan Kab. Hulu 11 % Sungai Tengah Kab. Hulu 9% Sungai Utara Kab. 48 % Tabalong Kab. 8% Balangan Kota 57 % Banjarmasin Kota 34 % Banjarbaru Kab. Banjar 14 % Kab. Tanah 9% Laut Kab. Tanah 14 % Bumbu Kab. 34 % Kotabaru Kab. Barito 28 % Kuala Rata 22 % Sumber : Data Diolah

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD (%)

2009 12 % 10 %

2010 27 % 11 %

Rata2 17 % 11 %

2008 34 % 30 %

2009 15 % 23 %

2010 36 % 49 %

Rata2 28 % 34 %

9%

9%

10 %

21 %

30 %

25 %

25 %

11 %

10 %

10 %

39 %

42 %

42 %

41 %

24 %

16 %

29 %

19 %

28 %

39 %

29 %

12 %

5%

8%

6%

10 %

11 %

9%

58 %

53 %

56 %

19 %

19 %

23 %

20 %

33 %

50 %

39 %

39 %

44 %

50 %

44 %

18 % 12 %

16 % 8%

16 % 10 %

40 % 51 %

38 % 48 %

35% 42 %

38 % 47 %

23 %

26 %

21 %

46 %

41 %

53 %

47 %

36 %

33 %

34 %

28 %

25 %

27 %

27 %

23 %

22 %

24 %

27 %

30 %

38 %

32 %

22 %

22 %

22 %

31 %

30 %

36 %

32 %

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan pembahasan yang lebih dalam lagi, berdasarkan hasil perhitungan dan uraian sebelumnya, seperti yang dirangkum dalam tabel diatas, maka dibawah ini akan dianalisis lebih dalam lagi per tahun sebagai berikut :

50

1. Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD pada tahun 2008. Dari tabel diatas, terlihat bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PADnya adalah sebesar 22%, dimana kontribusi yang paling besar adalah Kota Banjarmasin yaitu sebesar 56% dan yang terendah adalah Kabupaten Balangan yaitu hanya sebesar 8%. Sedangkan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PADnya adalah sebesar 31%, dimana kontribusi yang paling besar adalah Kabupaten Tanah Laut yaitu sebesar 51%, dan yang terendah adalah Kabupaten Balangan yaitu hanya sebesar 6%. pada tahun. Dilihat dari rata-rata kedua kontribusi tersebut, maka yang paling besar memberikan kontribusinya terhadap penerimaan PAD adalah retribusi daerah yaitu sebesar 31%, sedangkan kontribusi pajak daerah hanya sebesar 22%. Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa pendapatan dari pungutan retribusi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari pungutan pajak. Tetapi kalau dilihat dari masing-masing kabupaten/kota tidak lah selalu demikian, karena ternyata Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kotabaru justru menunjukkan sebaliknya, dimana kontribusi dari pungutan pajak lebih besar dibandingkan dari retribusi daerah, yaitu kontribusi pajak daerah untuk Kota Banjarmasin sebesar 53% sedangkan kontribusi retribusi daerahnya hanya sebesar 23%. Untuk Kabupaten Kotabaru, kontribusi pajak daerahnya sebesar 34%, sedangkan kontribusi retribusi daerah hanya 28%.

51

2. Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD pada tahun 2009. Dari tabel diatas, terlihat bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PADnya adalah sebesar 22%, dimana kontribusi yang paling besar adalah Kota Banjarmasin yaitu sebesar 58% dan yang terendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu hanya sebesar 9%. Sedangkan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PADnya adalah sebesar 30%, dimana kontribusi yang paling besar adalah Kabupaten Tanah Laut yaitu sebesar 48%, dan yang terendah adalah Kabupaten Balangan yaitu hanya sebesar 10%. pada tahun. Sama halnya dengan tahun 2008 sebelumnya, dimana dilihat dari rata-rata kedua kontribusi tersebut, maka yang paling besar memberikan kontribusinya terhadap penerimaan PAD adalah retribusi daerah yaitu sebesar 30%, sedangkan kontribusi pajak daerah hanya sebesar 22%. Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa pendapatan dari pungutan retribusi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari pungutan pajak. Tetapi kalau dilihat dari masing-masing kabupaten/kota tidak lah selalu demikian, karena ternyata Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kotabaru justru menunjukkan sebaliknya, dimana kontribusi dari pungutan pajak lebih besar dibandingkan dari retribusi daerah, yaitu kontribusi pajak daerah untuk Kota Banjarmasin sebesar 58% sedangkan kontribusi retribusi daerahnya hanya sebesar 19%. Untuk Kabupaten Kotabaru, kontribusi pajak daerahnya sebesar 36%, sedangkan kontribusi retribusi daerah hanya 25%.

52

3. Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD pada tahun 2010. Dari tabel diatas, terlihat bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PADnya adalah sebesar 22%, dimana kontribusi yang paling besar adalah Kota Banjarmasin yaitu sebesar 53% dan yang terendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu hanya sebesar 9%. Sedangkan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PADnya adalah sebesar 36%, dimana kontribusi yang paling besar adalah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebesar 53%, dan yang terendah adalah Kabupaten Balangan yaitu hanya sebesar 11%. pada tahun. Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana dilihat dari rata-rata kedua kontribusi tersebut, maka yang paling besar memberikan kontribusinya terhadap penerimaan PAD adalah retribusi daerah yaitu sebesar 36%, sedangkan kontribusi pajak daerah hanya sebesar 22%. Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa pendapatan dari pungutan retribusi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari pungutan pajak. Tetapi kalau dilihat dari masing-masing kabupaten/kota tidak lah selalu demikian, karena ternyata Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kotabaru justru menunjukkan sebaliknya, dimana kontribusi dari pungutan pajak lebih besar dibandingkan dari retribusi daerah, yaitu kontribusi pajak daerah untuk Kota Banjarmasin sebesar 58% sedangkan kontribusi retribusi daerahnya hanya sebesar 19%. Untuk Kabupaten Kotabaru, kontribusi pajak daerahnya sebesar 33%, sedangkan kontribusi retribusi daerah hanya 27%. Sedangkan Kota Banjarbaru memberikan kontribusi yang sama antara pajak daerah dan retribusi daerah yaitu masing-masing 50%.

53

Berdasarkan hasil rata-rata kontribusi tersebut, terlihat jelas bahwa secara keseluruhan kontribusi retribusi daerah lebih besar daripada kontribusi pajak daerah. Hal ini berarti, retribusi daerah disetiap kabupaten/kota sangat dominan dan menjadi sumber penerimaan PAD yang sangat diandalkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Keadaan yang berbeda ditunjukkan oleh Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kotabaru, dimana ternyata kontribusi pajak daerah lebih besar daripada kontribusi retribusi daerah. Hal ini berarti, pajak daerahnya sangat dominan dan menjadi sumber penerimaan PAD yang sangat diandalkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kotabaru. Apabila dilihat dari penerimaan pajak daerahnya, setiap tahun penerimaan pajak daerah Kota Banjarmasin

mengalami

peningkatan.

Penerimaan

pajak

daerah

Kota

Banjarmasin dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yang paling mendominasi adalah penerimaan dari pajak penerangan jalan. Dari hasil penelitian ini mengindikasikan, bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan pajak daerah yang dipungut di kota memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan di kabupaten. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi di kota didominasi oleh sektor industri, perdagangan dan jasa sehingga pendapatan daerah kotapun lebih tinggi. Berbeda dengan kabupaten yang aktivitas ekonominya hanya didominasi oleh sektor pertanian.

5.4. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut yaitu sebagai berikut :

54

1. Data yang digunakan hanya 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2008 – 2010. 2. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data sekunder yang berbentuk ringkasan APBD, hal ini dikarenakan keterbatasan data yang disediakan oleh pihak-pihak terkait. Jika data sekunder yang digunakan lebih terperinci mengenai jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut, maka hal ini mungkin akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan yang terjadi antara kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota dan kabupaten.

55

BAB VI PENUTUP

6.1

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu

sebagai berikut : 1. Selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2008 – 2010, rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih besar dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah di Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Barito Kuala. Ini menunjukkan, bahwa retribusi daerah disetiap kabupaten/kota tersebut sangat dominan dan menjadi sumber penerimaan PAD yang sangat diandalkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2008 – 2010, rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD lebih besar dibandingkan dengan kontribusi retribusi daerah terjadi Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kotabaru. Hal ini berarti, pajak daerahnya sangat dominan dan menjadi sumber penerimaan PAD yang sangat diandalkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kotabaru. 3. Untuk tahun 2010, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kota Banjarbaru menunjukkan nilai persentase yang sama yaitu sebesar 50%. Ini menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana tahuntahun sebelumnya (tahun 2008 – 2009) didominasi oleh retribusi daerah.

56

6.2

Saran-Saran Mengacu kepada beberapa keterbatasan yang ada, beberapa saran untuk

penelitian mendatang disarankan untuk : 1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan tahun yang lebih panjang, minimal 5 (lima) tahun sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif lagi. 2. Penelitian mendatang sebaiknya menggunakan data laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah yang lebih terperinci yang memuat jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan antara kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota dan kabupaten.

57

DAFTAR PUSTAKA

Adinardo, Reza. 2012. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Pembiayaan Pembangunan Daerah. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Lampung. Diza, Mohd.Rangga. 2009. Kontribusi Peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sumatera Utara. Skripsi Program Studi Akuntansi USU, Sumatera Utara. Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta. Jati, Ahmad Waluya. 2003. Peranan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. ANDI. Yogyakarta. Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 6 Buku 2. Salemba Empat. Jakarta. Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Sekaran, Uma. 2009. Metode Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4 Buku 1 & 2. Salemba Empat. Jakarta. Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah Seminar Wisuda XXI STIA LAN. Bandung. Suandy, Erly. 2009. Hukum Pajak, Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta. Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia, Edisi 7 Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

58

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan “www.eddyyusran.blogspot.com/2012/05/beberapa-perbedaan-karakteristik-antara" “www.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah_di_Indonesia"

BAB I PENDAHULUAN dan diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang. dengan kondisi dan potensi wilayahnya masing-masing

Recommend Documents