BAB I PENDAHULUAN
Ada lima hal pokok yang dibahas dalam bab ini. Kelima hal pokok yang dimaksud adalah (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan, (4) manfaat, dan (5) batasan istilah. Kelima hal pokok itu dipaparkan berikut ini.
1.1 Latar Belakang Masalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No. 20 Tahun 2003, 2007: 69). Upaya peningkatan kualitas dan perombakan komponen pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah. Salas satu perombakan pemerintah melalui pemenuhan sarana prasarana pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional. Kelanjutan kebijakan pemerintah dalam merombak pendidikan nasional ditetapkan dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Salah satun isi peraturan memuat perbaikan standar sarana prasarana sekolah
1
2
melalui PP Nomor 24 tahun 2007. Pemerintah menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar. Dalyono (2005:59) mengemukakan bahwa keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar, kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian
kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan
fasilitas/perlengkapan di sekolah, keadaan ruangan, jumlah murid per kelas, pelaksanaan tata tertib sekolah dan sebagainya, semua ini turut mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan prestasi belajar yang baik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor motivasi yang berasal dari dalam diri (intern), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar diri (ekstern) yaitu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap. Meninjau pendapat pakar pendidikan tersebut memberi gambaran tidak terpisahnya fungsi sarana prasarana dengan prestasi belajar. Kondisi SMK Negeri 1 Wonorejo selama ini terlihat mengalami peningkatan dari segi prestasi siswa setiap tahun setelah diketahui terjadi perubahan pada sektor sarana prasarana. Pada kondisi awal ketika sekolah baru berdiri dengan kondisi sarana prasarana yang minim memberikan korelasi penurunan prestasi belajar siswa. Hal ini disebabkan sekolah dalam taraf pengembangan dan perbaikan baik dari segi infrastruktur sekolah maupun peningkatan pengelolaan menejemen sekolah. Proses belajar mengajar akan berjalan lancar kalau ditunjang dengan sarana yang lengkap. Oleh karena masalah fasilitas merupakan masalah yang esensial dalam pendidikan, maka dalam pembaharuan pendidikan kita harus sempat pula memperbaharui mulai dari gedung sekolah sampai kepada masalah yang paling
3
dominan yaitu alat peraga (sebagai penjelasan dalam menyampaikan pendidikan). Bila suatu sekolah kurang memperhatikan fasilitas/sarana dan prasarana pendidikan, maka siswa-siswanya kurang bersemangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Hal ini mengakibatkan prestasi belajar anak menjadi rendah. (Nurubay, Siti, 2008: 81) Setiap satuan pendidikan termasuk di SMK Negeri 1 Wonorejo Kabupaten Pasuruan harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Proses belajar mengajar akan berjalan lancar kalau ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Oleh karena itu masalah fasilitas merupakan masalah yang esensial dalam pendidikan, maka dalam pendidikan kita harus memperharui mulai dari prasarana sampai pada sarana sebagai penjelasan dalam menyampaikan pendidikan. Sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang dalam proses keberhasilan
pendidikan,
seringkali
menjadi
kendala
dalam
proses
penyelenggaraan pendidikan di sekolah, khususnya di SMK Negeri 1 Wonorejo Pasuruan yang diteliti. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah adanya penyediaan sarana yang belum memadai atau lengkap, yang dikarenakan minimnya dana.. Salah satunya kendala yang dihadapi adalah di SMK Negeri I Wonorejo Pasuruan berdasarkan kondisi bangunan sekolah yang belum sesuai standar. Berdasarkan standar sarana prasarana yang mulai dijalankan pemerintah tahun 2007 menyatakan ruang belajar memiliki ukuran lahan 7 x 9 m untuk
4
menanmpung rombongan belajar siswa, tetapi dalam kondisi nyata di sekolah dijumpai luas ruang kelas dan jumlah rombongan belajar yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ruang kelas X dengan ukuran lahan 7 x 9 m dan banyaknya siswa baru yang masuk Tahun 2010-2011 sebanyak 312 siswa. Berdasarkan rasio minimum luas lantai bangunan terhadap siswa dengan rombongan belajar antara 25-27 memiliki ukuran 3,4 m2/per siswa. Bila jumlah ruang kelas yang dimiliki 12 kelas bisa diketahui rasio minimum tiap siswa menjadi 2,4 m2/siswa. Kecilnya rasio minimum siswa dari ketentuan 3,4 m2/ siswa menunjukkan terlalu besarnya kapasitas siswa ini, sehingga tidak membentuk lingkungan belajar yang kondusif. Upaya yang dilakukan sekolah dalam jangka pendek adalah menggunakan ruang pembelajaran lainnya yang diubah fungsi menjadi ruang kelas, misalnya ruang multimedia. Upaya jangka panjang tentunya merencanakan pembangunan ruang kelas baru untuk bisa diajukan kepada pemerintah pusat. Beberapa ruang kelas yang juga menunjukkan tidak standar sarana prasaranya adalah berkaitan dengan fasilitas ruang kelas yang belum memenuhi ketentuan yang ada. Berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2007 dalam memenuhi kenyamanan kesehatan, setiap ruang kelas memiliki ventilasi udara dan penerangan yang baik serta dapat meredam kebisingan yang mengganggu pembelajaran. Kondisi di SMK Negeri I Wonorejo terutama ruang kelas belum sepenuhnya dilengkapi penerangan yang memadahi. Penerangan yang kurang akibat jumlah lampu dan kualitasnya yang rendah sering mengganggu aktivitas belajar siswa, apalagi dalam kondisi cuaca mendung dan turun hujan. Padahal
5
dalam peraturan pemerintah tentang standar sarana prasarana menyatakan pemeliharaan bangunan sekolah dilakukan minimum 5 tahun. Kontradiktif inilah yang menjadikan penghambat dalam peningkatan mutu sarana prasarana sekolah yang sesuai standar nasional. Sarana dan prasarana sekolah selama ini merupakan tolak ukur masyarakat Indonesia yang berpendapat bahwa kondisi fisik bangunan sekolah yang baik mencerminkan kualitas pendidikan. Kenyataannya sarana dan prasarana yang terdapat disetiap satuan pendidikan belum menunjukkan keseragaman dan pemerataan dari segi kualitas dan pendayagunaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul ”Implementasi kebijakan tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah di SMK Negeri I Wonorejo Pasuruan”.
1.2 Rumusan Masalah Permasalahan yang terjadi di SMK Negeri 1 Wonorejo Pasuruan terkait dengan implementasi sarana prasarana adalah kondisi bangunan dan kelayakan perabot sekolah yang belum sesuai standar. Kondisi bangunan yang menjadi perhatian sekolah saat ini adalah pemenuhan kebutuhan siswa terhadap ruang kelas baru. Jumlah siswa yang semakin bertambah setiap tahunnya menjadikan sekolah berupaya merencanakan pengadaan kelas baru kepada pemerintah pusat. Kendala yang dihadapi tentunya dari segi waktu pengadaan yang terlalu lama. Pemerintah sangat lamban dalam merealisasikan alokasi dana melalui program block grand, sehingga strategi sekolah masih memanfaatkan ruang
6
belajar lain untuk dipergunakan. Ruang penunjang tersebut antara lain adalah pemanfaatan ruang laboratorium yang di nultifungsikan sebagai ruang kelas, disamping itu sekolah juga berinisiatif membentuk sistim belajar moving class. Ditinjau dari kondisi fisik bangunan juga mengalami kerusakan sedang dan ringan sepert kondisi dinding yang retak, plavon bangunan yang rapuh termakan usia, sehingga strategi sekolah berupaya melakukan perawatan dengan cara mengganti kerusakan. Kondisi yang dirasakan sulit bagi pihak sekolah terhadap sarana prasarana adalah sumber daya manusia. Sumberdaya manusia di SMK Negeri 1 Wonorejo Pasuruan
adalah
masih
terkendala
pada
pemanfaatan
fasilitas
dan
pemeliharaannya. Misalnya adalah penggunaan media pembelajaran seperti komputer dari segi pemanfaatannya masih dijumpai belum bisa mengoperasikan secara maksimal, mengingat perkembangan teknologi yang pesat tanpa diimbangi dengan pelatihan bagi guru. Berdasarkan pemeliharaan terhadap sarana prasarana itu sendiri terutama siswa tanpa didasari dengan penggunaan secara tepat. Kebanyakan siswa dalam menggunakan fasilitas tanpa melihat petunjuk pemakaian, sehingga kerusakan mudah terjadi. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah implementasi kebijakan tentang standar sarana dan prasarana sekolah di SMK Negeri I Wonorejo Pasuruan? 2) Apa kendala dan solusi implementasi kebijakan tentang standar sarana dan prasarana sekolah di SMK Negeri I Wonorejo Pasuruan?
7
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan di sekolah baik ditinjau aspek pengelolaan atau administrasiadministrasi dalam mewujudkan sarana prasarana sesuai standar. Tujuan khusus dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 1) Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan tentang standar sarana dan prasarana sekolah di SMK Negeri I Wonorejo Pasuruan. 2) Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi implementasi tentang standar sarana dan srasarana sekolah di SMK Negeri I Wonorejo Pasuruan.
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat berupa manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan tentang diterapkannya standar sarana dan prasarana untuk mewujudkan fasilitas belajar sesuai ketentuan minimum. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Bagi satuan pendidikan lain dapat memberikan gambaran dan masukan dalam pelaksanaan pengadaan sarana prasarana sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan BNSP. 2) Bagi pemerintah dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana.
8
3) Bagi para peneliti dapat memberikan dapat dijadikan refrensi dalam penelitian di bidang pengadaan sarana dan prasarana.
1.5 Batasan Istilah Batasan istilah memberikan penjelasan tentang pengertian atau peristilahan yang terdapat dalam judul. Pengertian atau peristilahan bertujuan menghindari kerancuan yang disebabkan oleh penafsiran yang berbeda-beda, dalam penelitian ini ditentukan beberapa batasan istilah sebagai berikut. 1) Implementasi berarti pelaksanaan, penerapan, perihal mempraktekkan (Kamus Bahasa Indonesia, 1997: 279). 2) Kebijakan adalah suatu pedoman menetapkan parameter-parameter untuk membuat keputusan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (Wahid, 2009:12). 3) Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti alat-alat dan media pengajaran (Mulyasa, 2007:15). 4) Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, taman sekolah, gedung sekolah, dll (Mulyasa, 2007:16). 5) Implementasi kebijakan adalah kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan oleh pedoman kebijakan Negara yang meliputi usaha-usaha untuk
mengadministrasikan
dan
menimbulkan
dampak
nyata
pada
masyarakat. implementasi kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh
9
unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia (Dunn, 2002:24). 6) Implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana adalah pelaksanaan sehari-hari dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang memadahi, memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana (Mulyasa,2007:23). 7) Sarana dan prasarana meliputi: 1) Gedung, 2) Ruang Pimpinan, 3) Tata Usaha, 4) Ruang Kelas, 5) Laboratorium, 6) Perpustakaan, 7) Pusat Sumber Belajar, 8) Ruang Praktek, 9) Media Pembelajaran, 10) Bahan dan Material, 11) Sarana Penjaskes, 12) Tempat Beribadah, 13) Tempat Bermain, 14) Tempat Berkreasi dan Rekreasi, 15) Fasilitas Kesehatan, 16). Sarana dan Prasarana lain yang sesuai dengan program pendidikan (UU RI No.20, 2004 : 13).
