BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam perkembangannya di Indonesia, Yayasan bukanlah merupakan hal yang baru dan asing di dalam masyarakat. Bahkan keberadaan Yayasan dengan berbagai macam karakteristiknya ini sudah banyak terdapat dalam masyarakat sejak zaman Hindia Belanda, yang dikenal dengan sebutan “stichting”. Di Belanda sendiri, Yayasan ini barulah pada tahun 1956 diatur dengan Wet op Stichtingen van 31 Mei 1956 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957, dan juga di dalam Het Nieuw Burgelijke Wet Boek (NBW Nederland). Di Inggris Yayasan ini telah dikenal sejak tahun 1601 yang diatur dalam Charitable Uses Acts Of 1601. Di Amerika Serikat Yayasan sebagai organisasi nirlaba juga diatur dalam Nonprofit Corporation Act. Dalam Revised Nodel Nonprofit Corporation Act 1987 (Act 1987) yang menggantikan The Old Model Act (Old Act) 1964. Demikian pula halnya di Jepang, Yayasan dan badan hukum untuk kepentingan publik lainnya telah diatur di dalam Undang-Undang Hukum Perdata Jepang. 1 Dari sejumlah Yayasan yang ada di negara Indonesia dapat dilihat kegiatannya antara lain seperti memberikan santunan kepada yatim piatu,
1
Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 2.
memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat badan, memberikan beasiswa kepada anak yang kurang/tidak mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang berduka, membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit dan sebagainya. 2 Terlihat dalam aspek kegiatannya, Yayasan tampak menonjol di sektor sosial, pendidikan dan agama. Keberadaan Yayasan juga tak luput dari keinginan masyarakat untuk memiliki suatu wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu terbentuklah Yayasan yang dalam menjalankan roda kegiatannya diharap dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Kendati pun perkembangan Yayasan di Indonesia berlangsung dengan pesat, keberadaan Yayasan masih hidup dan tumbuh berdasarkan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, doktrin dan yurisprudensi. Tidak adanya peraturan hukum yang pasti dan mengatur secara khusus mengenai Yayasan membuat ketidakseragaman aturan yang diterapkan dalam suatu Yayasan antara Yayasan yang satu dengan yang lainnya. Keinginan untuk segera memiliki Undang-Undang Yayasan sebenarnya sudah lama, bahkan belakangan di era reformasi keinginan untuk segera memiliki Undang-Undang Yayasan itu bersamaan dengan keinginan untuk menertibkan
2
Gatot Supramono, Hukum Yayasan di Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal. 1.
Yayasan-Yayasan yang semula didirikan oleh Pemerintah dan kemudian dipimpin oleh mantan tokoh-tokoh Pemerintahan seperti mantan Presiden Soeharto. 3 Setelah 56 tahun pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2001 lahirlah Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara (LN) No. 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4132 dan telah direvisi dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan LN No. 115 T.L.N. 4430 (Selanjutnya disebut dengan UU Yayasan). Sebagaimana diketahui, sebelum lahirnya hukum yang mengatur mengenai Yayasan secara khusus, tidak terdapat aturan yang jelas dan merinci mengenai Yayasan. Akan tetapi secara sporadis dalam beberapa Pasal Undang-Undang disebut adanya Yayasan, seperti : Pasal 365, 899, 900 dan 1680 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata), kemudian dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan. Dalam ketentuan perpajakan juga disebutkan tentang Yayasan. Di dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan Agraria, dimungkinkan pula bagi Yayasan untuk mempunyai hak atas tanah. 4 Selain Yayasan yang dikenal dalam KUHPerdata, dalam praktik dikenal juga seperti misalnya Yayasan Tionghoa (Chineeshe Stichting), dan Yayasan dalam bentuk wakaf.
3 4
Nindyo Pramono, Reformasi Yayasan, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002), hal. 2. Anwar Borahima, Op.Cit, hal. 3.
Akan tetapi dari peraturan-peraturan tersebut hanya menyinggung mengenai Yayasan, tanpa menjelaskan lebih rinci mengenai defenisi dari Yayasan atau bagaimana cara pendirian Yayasan, dan kejelasan status hukum Yayasan yang masih banyak diperdebatkan para pihak kala itu. Pada praktik yang terjadi di masa lalu Yayasan didirikan berdasarkan pada kebiasaan dengan meniru cara pendirian Yayasan-Yayasan lain yang terlebih dahulu telah berdiri, yakni dengan melakukan pendirian di hadapan Notaris atau dibuat dengan akta Notaris dengan syarat dan prosedur yang mudah dan juga tidak memakan waktu yang lama. Proses pendirian Yayasan yang mudah dan tanpa memerlukan pengesahan dari Pemerintah ini yang cenderung mendorong mayarakat mendirikan Yayasan dalam menjalankan kegiatan mereka, meskipun terkadang tidak sedikit dari Pendirinya yang masih belum memahami tujuan ideal dari pendirian Yayasan. Pendirian Yayasan di masa lalu pun juga ditandai dengan adanya pemisahan harta kekayaan si Pendiri ataupun Pengurusnya terhadap Yayasan yang hendak didirikan, dengan kata lain Yayasan memiliki harta sendiri. Selain dari pemisahan harta kekayaan Pendiri atau Pengurusnya, kekayaan Yayasan pun juga dapat berasal dari sumbangan masyarakat, wakaf, hibah ataupun wasiat. Akan tetapi dalam praktiknya di masa lalu terdapat ketidakseragaman khususnya dalam hal pembagian harta kekayaan Yayasan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Yayasan, harta kekayaan Yayasan tidak boleh dibagikan kepada Organ/Perangkatnya, terkecuali apabila ia bukan Pendiri Yayasan dan tidak
terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan ia melaksanakan kepengurusan secara langsung. Dalam praktiknya di Indonesia, tidak adanya peraturan yang dapat dijadikan payung hukum khusus bagi Yayasan pada saat itu mengakibatkan banyak terjadinya kesimpangsiuran dan multitafsir dalam perkembangannya. Hal ini mengakibatkan kecenderungan melencengnya Yayasan dari tujuan awalnya dan banyaknya ditemukan Yayasan yang bersifat tertutup. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan pihak Pemerintah terhadap suatu Yayasan, sebab pendaftaran suatu Yayasan kepada Instasi Pemerintahan pada saat itu bukanlah hal yang wajib. Sifat tertutup Yayasan ini pun mengakibatkan keberadaan suatu Yayasan tidak diketahui oleh masyarakat banyak. Yayasan terkadang dipergunakan sebagai salah satu sarana untuk memperkaya diri Pendiri, Pembina, Pengurus, maupun Pengawasnya, dengan langkah berkedok seperti sebuah Perseroan Terbatas (PT) untuk mendapatkan keuntungan finansial sebesar-besarnya, yang menyimpang dari tujuan mulia Yayasan. Tujuan Yayasan itu sendiri pada dasarnya adalah tidak bersifat komersial atau tidak mencari keuntungan (nirlaba atau non profit), melainkan untuk membentuk sebuah wadah yang bertujuan ideal yang bermanfaat bagi masyarakat luas di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan juga berbeda dengan perusahaan seperti Firma, PT atau Persekutuan Komanditer yang dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk mencari keuntungan, ataupun lembaga/organisasi bersifat sosial lain seperti Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Non Government Organisation (NGO). Selain itu adanya anggapan dari masyarakat bahwa Yayasan dalam menjalankan kegiatannya dikenakan bebas pajak atau diberi kelonggaran atas biaya pajak, membuat banyaknya orang tergiur membentuk sebuah Yayasan untuk menjalankan misi komersial terselubung di balik kegiatan yang seharusnya bersifat mulia tersebut. Hal ini sedikit banyaknya membuat Yayasan berubah menjadi sarana untuk memperkaya diri Pendirinya yang berlindung di balik nama Yayasan yang dianggap selalu bertujuan mulia tersebut. Permasalahan lain yang sering menjadi perbincangan adalah mengenai status badan hukum Yayasan. Beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang secara tidak tegas mengakui bahwa Yayasan adalah badan hukum yakni Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang terdapat pada Pasal 15 mengatur tentang penghukuman terhadap badan hukum Yayasan. Demikian pula Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, pada Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 49 jo Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, mengakui bahwa Yayasan dapat memiliki hak atas tanah. 5 Namun masalahnya, suatu organisasi dapat dikatakan sebagai badan hukum harus melalui suatu proses yaitu adanya pengesahan dari Pemerintah. Dengan tidak adanya peraturan tertulis tentang Yayasan pada waktu itu,
5
Ibid, hal. 58.
mengalami kesulitan untuk dapat mengatakan bahwa Yayasan itu adalah badan hukum. Adanya yurisprudensi yang menetapkan suatu Yayasan sebagai badan hukum sifatnya hanya perkasus saja, dan Pengadilan mempertimbangkan status Yayasan yang dimaksud tidak terlepas dari penerapan teori badan hukum yang dilakukan oleh Yayasan. Hanya Yayasan yang berpekara di Pengadilan dan ditetapkan sebagai badan hukum, sedangkan yang lainnya masih belum jelas statusnya. 6 Pengakuan Yayasan sebagai badan hukum yang berarti sebagai subjek hukum mandiri seperti halnya orang, secara teoritis dalam kenyataannya hanya di dasarkan antara lain karena adanya kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai organisasi yang teratur dan didirikan dengan akta Notaris. Ciri demikian memang cocok dengan ciri-ciri badan hukum pada umumnya. 7 Sehingga pada masa lalu pandangan eksistensi Yayasan sebagai badan hukum terbagi dua, dimana pihak yang satu beranggapan bahwa tanpa sebuah Perundang-Undangan sebagai landasan hukum positif pun Yayasan adalah merupakan badan hukum dengan berpegangan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Dan pihak lain yang beranggapan bahwa sebuah organisasi baru dapat menjadi badan hukum apabila ada Peraturan Perundang-Undangan khusus yang mengaturnya, karena pijakan terhadap putusan Hakim ataupun yurisprudensi saja masih belum kuat.
6 7
Gatot Supramono, Op.Cit, hal. 5. Nindyo Pramono, Op.Cit, hal. 3.
Masih lemahnya status badan hukum Yayasan pada masa itu tidak mengurangi arus perkembangan Yayasan, khususnya pada sektor pendidikan. Pada umumnya Yayasan pendidikan yang didirikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan. Yayasan Pendidikan Harapan Medan merupakan salah satu sarana pendidikan formal berbentuk Yayasan yang mulai menjalankan kegiatannya pada tahun 1967. Sebagai Yayasan Pendidikan yang berdiri sebelum adanya landasan hukum yang mengaturnya, Yayasan ini mengalami pasang surut perkembangan Yayasan di Indonesia, dan hal inilah yang menarik penulis untuk menjadikannya sebagai tempat penelitian yang menjadi bahasan pokok pada skripsi ini.
Dengan uraian di atas tersebut, maka dipilih skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Status Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya UU No. 16 Tahun 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (Studi Kasus Di Yayasan Pendidikan Harapan Medan).”
B. Perumusan Masalah Agar dapat dianalisis sehingga memberi gambaran yang tepat tentang isi skripsi ini, permasalahan akan dibatasi pada masalah-masalah yang timbul, diantaranya sebagai berikut :
1. Bagaimana status badan hukum dan status pembagian harta kekayaan Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU No. 16 Tahun 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Pendidikan Harapan Medan ? 2. Bagaimana penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan Yayasan atas berlakunya UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ? 3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan dalam rangka penyesuaian-penyesuaian atas berlakunya UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ? 4. Bagaimana penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan Yayasan atas hambatan yang dihadapi dalam rangka penyesuaian terhadap UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ?
C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui status badan hukum dan pembagian harta kekayaan di Yayasan Pendidikan Harapan Medan atas berlakunya UU No.16 Tahun 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Untuk
mengetahui
penyesuaian-penyesuaian
yang
dilakukan
Yayasan
Pendidikan Harapan Medan setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan Pendidikan Harapan Medan dalam rangka penyesuaian-penyesuaian atas berlakunya UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 4. Untuk mengetahui penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan Yayasan Pendidikan Harapan Medan atas hambatan yang dihadapi dalam rangka penyesuaian terhadap UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
D. Manfaat Penulisan Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 2. Secara praktik, diharapkan penulisan ini dapat memberikan wawasan mengenai status hukum Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU No. 16 Tahun 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
E. Metode Penelitian
Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada. 8 Penelitian hukum adalah penelitian yang berobjek pada hukum. Hukum bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja (law in book), tetapi meliputi hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat (law in action). 9 Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Oleh karena itu, penelitian dan metode ilmiah sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat erat, jika tidak dikatakan yang sama. 10
1. Sifat dan Jenis Penelitian Sifat Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang sifatnya meneliti suatu kelompok manusia atau suatu kondisi yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Sedangkan jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu
dalam
melakukan penelitian, peneliti akan melihat pada ketentuan Peraturan PerundangUndangan dan bahan-bahan kepustakaan hukum lain yang berhubungan dengan permasalahan, dan yuridis sosiologis, yaitu penelitian dilakukan dengan melihat
8
Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2014),
9
Ibid, hal. 39. Ibid, hal. 35.
hal. 34. 10
realita yang ada di masyarakat, dimana penelitian dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Harapan Medan.
2. Jenis Data Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu: a. Data Primer, yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber (field research) yang dilaksanakan dengan wawancara kepada narasumber yakni Organ Pengurus di Yayasan Pendidikan Harapan Medan. b. Data Sekunder, yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (library research) atau bahan lain berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, laporan-laporan, dan bahan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Teknik Pengumpulan Data Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan dengan teknik sebagai berikut: a. Untuk mengumpulkan data primer (field research), penulis melakukan studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara
(interview) dengan responden/narasumber di Yayasan Pendidikan Harapan Medan terkait permasalahan yang dibahas pada skripsi ini. Wawancara adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. b. Untuk mengumpulkan data sekunder (library research), peneliti melakukannya dengan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedia dan seterusnya, yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.
4. Analisis Data Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang membuat hidup menjadi berarti bagi orang atau masyarakat, dimana teknik penelitian yang digunakan berupa wawancara, dokumen pribadi, buku harian ataupun surat-surat. 11
F. Keaslian Penulisan
11
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hal. 61.
Skripsi ini merupakan karya asli dari penulis. Sepanjang yang diketahui berdasarkan penelusuran lebih lanjut dan informasi data uji bersih yang dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum USU, diketahui bahwa belum pernah ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Status Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya UU No. 16 Tahun 2001 Jo UU No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (Studi Kasus di Yayasan Pendidikan Harapan Medan)”. Adapun judul skripsi yang memiliki unsur kemiripan mengenai pokok pembahasan dengan penelitian antara lain: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Susanna, Nomor Induk Mahasiswa 010222198, dengan judul : Kajian Yuridis Tata Cara Pendirian Yayasan Ditinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2004 (Studi Kasus Yayasan Elida). 2. Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Jamron, Nomor Induk Mahasiswa 070200324, dengan judul : Implementasi UU No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Dalam Pengelolaan Yayasan Di Yayasan Pesantren Modern Daar AlUluum Asahan-Kisaran.
G. Sistematika Penulisan Tulisan ini terdiri dari 5 (lima) Bab. Dimana masing-masing gambaran umum mengenai substansi bahasan tiap Bab, antara lain sebagai berikut :
BAB I
:
PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, Keaslian Penulisan dan Sistematika Penulisan.
BAB II
:
TINJAUAN UMUM TENTANG YAYASAN Adapun yang dibahas di dalam bab dua ini adalah Tinjauan Umum Tentang Yayasan yakni Pengertian Yayasan, Sejarah dan Perkembangan Yayasan Di Indonesia, Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang tentang Yayasan, Organ Yayasan yang terbagi atas Pembina, Pengurus dan Pengawas, Kekayaan Yayasan yang terbagi atas Kekayaan Yang Dipisahkan, Perolehan Kekayaan Yayasan dan Jenis Kekayaan Yayasan, serta Penggabungan dan Pembubaran Yayasan.
BAB III
:
TINJAUAN UMUM PENDIRIAN YAYASAN Tinjauan Umum tentang Pendirian Yayasan yang terdiri dari Tujuan Pendirian Yayasan, Jangka Waktu Pendirian Yayasan, Persyaratan dan Prosedur Pendirian Yayasan yang dibagi Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Yayasan.
BAB IV
:
TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM BERLAKUNYA UU NO. 16 TAHUN 2001 Jo UU NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN (STUDI KASUS DI YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN MEDAN) Bab ini merupakan bagian yang paling pokok dalam penulisan skripsi ini, dalam bab ini akan dibahas tentang Status Yayasan Yang Berdiri Sebelum Berlakunya UU No. 16 Tahun 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004 (Studi kasus di Yayasan Pendidikan Harapan Medan) yang terbagi atas Status Badan Hukum dan Status Pembagian Harta Kekayaan Yayasan, Penyesuaian-Penyesuaian yang dilakukan Yayasan atas berlakunya UU No. 28 Tahun 2004, Hambatan-Hambatan yang dihadapi Yayasan dalam Rangka Penyesuaian-Penyesuaian Atas Berlakunya UU No. 28 Tahun 2004 dan Penyelesaian-Penyelesaian Yang Dilakukan Yayasan Atas Hambatan-Hambatan Yang dihadapi Yayasan dalam Rangka Penyesuaian-Penyesuaian Atas Berlakunya UU No. 28 Tahun 2004.
BAB IV
:
KESIMPULAN DAN SARAN Berisi Kesimpulan dan Saran yang ditarik berdasarkan apa yang telah dijabarkan secara jelas di dalam BAB Pembahasan. Berdasarkan kesimpulan ini kemudian diberikan saran yang dianggap dapat memberikan masukan–masukan, minimal untuk memperluas cakrawala pengetahuan dan pemikiran tentang Yayasan.
