BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam menjalakan regulasi keuangan sebuah pemerintahan daerah, terdapat aktivitas terus menerus yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan pendapatan daerah, belanja daerah, sertapembiayaan daerah. Belanja daerah tersebut dapat dibagi menjadi dua sistem, yaitu Sistem Uang Persediaan dan Sistem Pembayaran Langsung. Kedua sistem belanja daerah tersebut, mempunyai pengertian, kegunaan, serta prosedur pengajuan dan pencairan dana yang berbeda. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1, menjelaskan bahwa : 1.
Pada ayat 17 meyebutkan bahwa, Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai
kegiatan
operasional
sehari-hari
Satker
atau
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 2.
Sedangkan untuk Pembayaran Langsung yang dijelaskan pada ayat 18, menyebutkan bahwa Pembayaran Langsung yang 1
selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. Bappeda Kabupaten Sleman merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang menerapkan pencairan dana dengan dua sistem yaitu Sistem Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) dan Sistem Pencairan Dana Langsung LS. Sistem pencairan dana secara langsung digunakan untuk membayar semua jenis belanja daerah dalam jumlah yang tidak dibatasi baik minimal maupun maksimal. Pada Peraturan Bupati Sleman nomor 37 tahun 2013 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 76 ayat 1, menjelaskan bahwa SKPD mengajukan permohonan kebutuhan dana LS digunakan untuk : 1.
Belanja tidak langsung berupa belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bantuan, belanja hibah, dan belanja tak terduga.
2.
Belanja langsung yang pengadaannya menurut ketentuan harus dilaksanaakan oleh penyedia barang/jasa dengan bukti perjanjian surat perintah kerja atau surat perjanjian dan pembayaran rekening penerangan jalan umum.
3.
Pembiayaan.
Sedangkan untuk sistem pencairan dana Uang Persediaan digunakan untuk kebutuhan belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh
2
adanya program atau kegiatan daerah seperti, operasional sehari-hari yang digunakan oleh bidang-bidang yang ada di Bappeda Kabupaten Sleman. Otortisasi pencairan dana dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari, sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman no. 37 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 80 ayat 3 yang berbunyi Otorisasi pencairan kas diterbitkan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya permohonan kebutuhan dana secara lengkap dan benar. Dalam pengajuan dan pencairan dana langsung di Bappeda Kabupaten Sleman pastinya menggunakan sistem dan prosedur, agar dalam melaksanakan pengajuan dan pencairan dana langsung menjadi teratur. Selain itu, sistem dan prosedur tersebut diatur dalam suatu peraturan yang dibuat oleh Bupati Kabupaten Sleman. Peran penting dari sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pengajuan dan pencairan dana langsung di Bappeda Kabupaten Sleman adalah agar sesuai dengan peraturan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengajuan dan pencairan dana langsung di Bappeda Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pengajuan dan pencairan dana langsung yang digunakan. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui apakah dalam pengajuan dan pencairan dana langsung yang digunakan di Bappeda Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prosedur atau belum.
3
Berdasarkan adanya masalah tersebut dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut pada Tugas Akhir dengan mengambil
judul
:“ANALISIS
SISTEM
DAN
PROSEDUR
PENGAJUAN DANPENCAIRAN DANA LANGSUNG DIBAPPEDA KABUPATEN SLEMAN”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimanasistem dan prosedur pengajuan dan pencairan dana langsung di Bappeda Kabupaten Sleman? 2. Bagaimana implementasi sistem dan prosedur pengajuan dan pencairan dana Langsung di Bappeda Kabupaten Sleman?
1.3
Batasan Masalah Penulis melaksanakan penelitian hanya untuk Dana Langsung yang berupa Gaji dan Tunjangan Pegawai.
1.4
Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah yang ada, adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah : 1. Mengetahui sistem dan prosedur pengajuan dan pencairan dana langsung di Bappeda Kabupaten Sleman.
4
2. Mengetahui implementasi sistem dan prosedur pengajuan dan pencairan dana langsung di Bappeda Kabupaten Sleman.
1.5
Manfaat Penulisan Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 1. Bagi Penulis Sebagai salah satu syarat kelulusan dari Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. 2. Bagi Bappeda Kabupaten Sleman Sebagai bahan analisis mengenai sistem dan prosedur pengajuan dan pencairan dana langsung yang digunakan di Bappeda Kabupaten Sleman, sehingga dapat
menjadi
bahan
pertimbangan untuk
mengambil keputusan dan memperbaiki sistem dan prosedur pengajuan dan pencairan dana langsung di Bappeda Kabupaten Sleman,
apabila
terjadi
kesalahan
yang
dapat
menghambat
pelaksanaan pengajuan dan pencairan dana langsung. 3. Bagi Pihak Lain Sebagai bahan informasi mengenai pelaksanaan sistem dan prosedur pengajuan dan pencairan dana langsung sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
5
1.6
Kerangka Berpikir Berikut adalah kerangka berpikir yang digunakan oleh penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini :
Gambar I.1 Kerangka Berpikir
6
