BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kurun waktu yang relatif singkat. Perhatian besar terhadap praktik akuntansi sektor publik dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara, dan berbagai organisasi publik lainya. Pemberlakuan pelaporan secara transparan dan akuntabilitas oleh lembaga sektor publik adalah harapan besar masyarakat. Pemberian informasi kepada masyarakat dan pemakai lainya yang menunjukan akuntabilitas laporan memungkinkan bagi mereka untuk menilai petanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang telah dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Pemerintah sendiri telah memberikan perhatian secara khusus terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan. Seperti perlunya dilakukan perbaikan terhadap sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaa keuangan dan pembangunan. Selain itu juga perlunya sistem pengawasan dan pemeriksaaan serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Alasan mengapa perlu dibuat suatu laporan keuangan karena apabila dilihat dari manajemen, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi 1
pemakai, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban
dan
sebagai
alat
yang
digunakan
standar
pengambilan suatu keputusan. Sebagai jaminan bagi pengguna bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk pemilihan program yang efektif dan ekonomis. Standar akuntansi merupakan pedoman yang mengatur perlakuan kegiatan akuntansi untuk penyusunan laporan. Perlunya standar akuntansi yang ditetapkan dan laporan realisasi adalah sebagai salah bentuk untuk mengetahui apakah suatu standar akuntansi telah dilaksanakan. Guna mewujudkan hal tersebut maka diperlukan suatu sistem pengendalian agar pelaksanaan dan hasil yang dicapai tidak jauh dari harapan. Standar akuntansi ini juga sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi laporan keuangan. Penetapan standar akuntansi sektor publik merupakan hal yang perlu diperhatikan sangat serius. Suatu kebijakan diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi suatu pihak saja namun bagi seluruh pihak. Penetapan keseragaman standar akuntansi sangat diperlukan agar dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Sehingga diperlukan suatu pedoman yang disajikan yang memberikan informasi posisi keuangan, kinerja dan aktivitas. 2
Kemampuan dalam pengolahan data keuangan untuk akuntansi sektor publik secara profesional sangat diperlukan. Manajemen data keuangan yang baik akan berpengaruh terhadap keefektif dan keefisiensinan waktu dalam pengolahan suatu data. Ketepatan waktu pelaporan keuangan sektor publik sangat diperlukan mengingat pentingnya laporan tersebut digunakan sebagai dasar pemgambilan keputusan ekonomi, sosial, politik dan menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka akan semakin baik pengambilan suatu keputusan. Selain manajemen keuangan yang baik akuntansi sektor publik juga memerlukan manajemen terhadap data keuangan agar laporan yang dihasilkan baik, handal, cepat dan tepat. Akuntansi sektor publik memiliki cakupan wilayah yang cukup luas, secara domain meliputi badan pemerintahan pusat maupun daerah serta unit kerja, perusahaan milik negara, yayasan, organisasi politik dan organisasi masa, lembaga swadaya masyarakat, universitas dan organisasi nirlaba lainya. Dinas pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset daerah (DPPKAD) merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah tingkat kabupaten dimana dalam aktifitas akuntansinya menggunakan akuntansi sektor publik. DPPKAD sendiri merupakan dinas yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan dan aset daerah. Sebagai dinas daerah secara umum DPPKAD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasya. 3
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. DPPKAD bertindak sebagai konsolidator dalam penyusunan laporan konsolidasi
dan
sebagai
perwakilan
pemerintah
daerah
dalam
penyusunanya. Proses kerja dari DPPKAD adalah mengkonsolidasikan laporan keuangan SKPD dan PPKD yang berada dalam ruang lingkup dan tanggung jawab DPPKAD. Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan hasil dari penggabungan laporan keuangan dari seluruh laporan keuangan SKPD dan PPKD yang telah dijadikan satu dan merupakan laporan keuangan tunggal. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin memberikan gambaran mengenai bagaimana penyusunan laporan konsolidasi yang dilakukan oleh DPPKAD pemerintah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, penulis mencoba membahas lebih jauh dalam laporan studi lapangan dalam bentuk tugas akhir dengan judul “EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI
DINAS
PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAGELANG”
4
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas maka rumusan masalah yang hendak penulis angkat yaitu: 1. Bagaimana proses penyusunan laporan konsolidasi pada DPPKAD Kabupaten Magelang?
1.3
Batasan Masalah Untuk menghindari pembahasan maka fokus penulisan tugas akhir ini hanya pada proses penyusunan laporan konsolidasi oleh DPPKAD. Kemudian
penulis
memberikan
gambaran
mengenai
bagaimana
penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang terjadi pada dinas terkait. 1.4
Tujuan Penulisan Adapun tujuan yang penulis harapkan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini yaitu: 1. Mengetahui proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada DPPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. 2. Memberikan gambaran berhubungan proses yang dilakukan.
1.5
Manfaat Penelitian Bagi Penulis
5
1. Memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan proses perkuliahan serta memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. 2. Menambah
wawasan
penulis
mengenai
akuntansi
keuangan
pemerintah daerah khususnya pada proses pengkonsolidasian laporan keuangan yang terjadi pada DPPKAD. Bagi Objek Penelitian Hasil analisa yang telah dilakukan, dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyajian penyusunan laporan konsolidasi keuangan di masa yang akan datang.
Bagi Pihak Lain Dapat digunakan sebagai referensi atau acuan bagi mahasiswa lain yang akan mengambil penelitian dengan tema yang sejenis. 1.6
Kerangka Pemikiran Dalam strukstur sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), yang bertindak sebagai entitas pelaporan adalah level pemerintah daerah (kepala daerah), sementara entitas akuntansi adalah entitas-entitas pengguna anggaran yaitu SKPD dan SKPKD (termasuk DPPKAD dalam kapasitas sebagai pengguna anggaran). Setiap entitas akuntansi, karena sebagai pengguna
anggaran,
wajib
menyelenggarakan
akuntansi
untuk
menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
6
pelaksanaan anggaranya, dan menyampaikannya kepada kepala daerah selaku entitas pelaporan, untuk selanjutnya digabungkan/ dikonsolidasikan sehingga menjadi laporan keuangan (di tingkat) pemerintah daerah. Entitas pelaporan dalam konteks tugasnya untuk penyusuan laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh DPPKAD. Opini atas laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya diberikan pada tingkat entitas pelaporan, bukan per entitas akuntansi (Dinas, Badan, Satuan kerja lainnya). Atas dasar uraian diatas penulis mencoba menggali lebih dalam bagaimana DPPKAD Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada proses kerjanya. Penelitian diawali melakukan wawancara guna mendapatkan informasi mengenai proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Setelah mendapatkan informasi kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan bagaimana proses yang terjadi pada proses konsolidasi dalam bentuk tulisan berdasarkan jawaban dan bukti-bukti yang penulis dapatkan di DPPKAD. Tahap selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan bukti yang diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan.
7
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas apabila digambarkan dalam format kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:
DPPKAD Kabupaten Magelang
Wawancara penyusunan LKK
Fakta/ bukti yang diperoleh
Deskripsi penyusunan laporan keuangan konsolidasi
Kesimpulan Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran
1.7
Sistematika Penulisan Penulisan tugas akhir ini secara garis besar dibagi menjadi empat bab yang terdiri dari sub-sub bab dengan urutan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,
manfaat
penelitian,
sistematika penulisan.
8
kerangka
penelitian,
dan
BAB II: GAMBARAN UMUM Dalam bab ini terdiri dari dua subbab, dimana subbab pertama peneliti akan menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian yang berisi gambaran umum instansi, lokasi dan wilayah kerja, struktur organisasi dan subbab kedua menguraikan tinjauan pustaka yang berisi tentang laporan keuangan, pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah, konsolidasi, referensi penelitian, dan mengenai metodologi penelitian. BAB III: ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang analisis data dan
pembahasan
mengenai
data
yang
telah
diperoleh.
Memberikan gambaran bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pada instansi terkait penelitian. BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan atas data yang telah didapatkan.
Penulis juga memberikan saran apabila
ditemukan kelemahan yang ditemui selama penelitian sebagai masukan dan pertimbangan.
9
