BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah Dalam era globalisasi perdagangan dunia sekarang ini, persaingan untuk mendapatkan pasar bagi produk industri bukan minyak dan gas bumi sudah sedemikian ketatnya. Dengan demikian diperlukan berbagai upaya baik dari pengusaha sendiri maupun dari pihak pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan daya saing produk buatan perusahaan dalam negeri. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri adalah pemberian fasilitas yang dapat mendukung iklim investasi oleh pemerintah. Diantaranya adalah memberikan fasilitas di bidang kepabeanan melalui pembangunan kawasan berikat. Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Pengertian tempat penimbunan berikat sendiri adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. 1 Fasilitas kepabeanan yang diberikan melalui kawasan berikat adalah penangguhan bea masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) terhadap barang yang dimasukkan ke kawasan berikat. Pada tanggal 6 September 2011, Agus D.W. Martowardojo selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat pasal 1
1
147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagai revisi dari peraturan-peraturan tentang kawasan berikat sebelumnya. Salah satu ketentuan yang direvisi adalah terkait dengan batas maksimal pengeluaran produk dari kawasan berikat ke daerah pabean Indonesia lainnya (non kawasan berikat). Salah satu poin dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 pasal 10 ayat 7 menyebutkan, bahwa pengeluaran barang dari kawasan berikat untuk pengusaha yang hasil produksinya digunakan untuk mensuplai perusahaan pertambangan, minyak dan gas serta pengusaha yang bergerak di bidang industri perminyakan dan gas, perkapalan di dalam negeri serta industri oleochemical sebanyak-banyaknya adalah 75% dari jumlah nilai produksi tahun berjalan. Mengacu ke peraturan menteri keuangan yang terbaru (PMK No.147/PMK.04/2011 pasal 27 ayat 7), jumlah tersebut kini diubah. Pengeluaran hasil produksi kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean lainnya (DPIL) hanya dapat dilakukan dalam jumlah paling banyak 25% dari nilai realisasi ekspor dan nilai realisasi penyerahan ke kawasan berikat lainnya tahun sebelumnya. Artinya apabila peraturan PMK 147/PMK.04 Th 2011 ini diaplikasikan, maka SPIJ hanya diperbolehkan untuk melakukan penjualan ke pasar dalam negeri sebesar 6% dari ratarata total penjualan yang selama ini dilakukan. Dengan demikian dapat dipastikan terdapat penurunan penjualan sebesar 69% dibandingkan dengan total penjualan sebelum diterapkannya PMK/147/PMK.04 tahun 2011. Revisi pembatasan kuota pengeluaran (penjualan) barang dari kawasan berikat ke pasar dalam negeri bagi sebagian perusahaan akan mempengaruhi kinerja keuangannya, terutama perusahaan-perusahaan yang selama ini mempunyai pangsa pasar dalam negeri. Hal ini disebabkan, bahwa salah satu syarat pengusaha untuk tetap dapat mempertahankan fasilitas kawasan berikat harus memenuhi syarat pembatasan maksimal penjualan ke pasar dalam negeri sejumlah 25% dari realisasi ekspor tahun sebelumnya. 2
Akibatnya, pengusaha kawasan berikat yang mempunyai pangsa pasar penjualan ke dalam negeri terancam kehilangan fasilitas kawasan berikat. Dengan dicabutnya fasilitas kawasan berikat maka beban pajak yang akan ditanggung perusahaan akan bertambah minimal sebesar 5% dibandingkan dengan menggunakan fasilitas kawasan berikat. 1.2.
Perumusan Masalah Bagi pengusaha yang mempunyai fasilitas kawasan berikat yang terkena implikasi perubahan kebijakan terkait pembatasan pengeluaran/ penjualan ke pasar dalam negeri harus segera merespon peraturan menteri yang baru dengan strategi bisnis baru. Hal ini dikarenakan, peraturan menteri keuangan yang baru efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012. Termasuk dalam rangka mengantisipasi berapa kewajiban pabean yang harus dibayar apabila fasilitas kawasan berikat dicabut, manakala tidak dapat memenuhi persyaratan kuota maksimal penjualan ke pasar dalam negeri. Dimulai dari informasi yang dikirimkan oleh konsultan pajak PT Seamless Pipe Indonesia Jaya (SPIJ), Siddharta and Widjaja (KPMG Indonesia), melalui email pada tanggal 15 September 2012, bahwa ada peraturan menteri keuangan mengenai kawasan berikat yang baru saja dirilis. Salah satu ketentuannya adalah mengatur mengenai pembatasan kuota penjualan ke daerah pabean lainnya (pasar dalam negeri) hanya sampai dengan 25% dari realisasi ekspor dan penyerahan ke kawasan berikat lainnya di tahun sebelumnya. Masih pada tanggal yang sama, CFO SPIJ langsung melakukan komunikasi dengan KPMG untuk mengklarifikasi perubahan peraturan di atas karena perubahan ini sangat berpengaruh dengan bisnis yang dijalankan oleh SPIJ. Mengingat selama ini, produk yang dihasilkan oleh SPIJ yang dijual ke pasar dalam negeri mencapai 75% dari total penjualan. Sedangkan pasar luar negeri hanya mencapai 25%.
3
Setelah dilakukan diskusi per telpon antara CFO SPIJ dengan partner dari KPMG, maka pada keesokan harinya, 16 September 2011, SPIJ mengundang KPMG untuk melakukan diskusi lebih intens lagi. Undangan diskusi ditujukan kepada jajaran direksi sampai kemudian dilakukan diskusi dengan direktur jendral bea dan cukai. Pada intinya, perubahan kuota penjualan ke pasar dalam negeri (daerah pabean Indonesia lainnya) dengan nilai maksimal 25% dari realisasi ekspor dan penyerahan ke kawasan berikat tahun sebelumnya tetap diberlakukan. Apabila SPIJ tidak dapat memenuhi persyaratan pembatasan penjualan ke pasar dalam negeri maksimal sebesar 25% dari realisasi ekspor tahun sebelumnya maka secara otomatis fasilitas kawasan berikat akan dicabut oleh menteri keuangan. Implikasinya adalah harga produk yang dihasilkan oleh SPIJ akan semakin mahal seiring dengan bertambahnya biaya-biaya yang terkait dengan proses importasi. Apabila harga produk SPIJ semakin mahal maka berakibat SPIJ akan mengalami kesulitan dalam berkompetisi dengan para pesaing yang berlokasi di Batam maupun produk luar negeri. Pada akhirnya keadaan ini dapat mengakibatkan kinerja keuangan SPIJ akan semakin memburuk seiring dengan semakin menurunnya volume penjualan. Sebagai informasi tambahan, kinerja keuangan SPIJ sampai dengan tiga tahun terakhir (tahun 2008 sampai dengan tahun 2010) masih mengalami defisit sampai dengan total akumulasi USD 135.7 juta. Dengan demikian dibutuhkan langkah-langkah penyelesaian agar SPIJ tetap dapat memperoleh fasilitas kawasan berikat dengan efek negatif yang seminimal mungkin. Setidaknya ada tiga strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi regulasi pembatasan penjualan ke pasar dalam negeri dari kawasan berikat, yaitu:
4
a) melakukan perubahan core business, dari perusahaan yang berbasis pabrikasi ke perusahaan yang berbasis pelayanan jasa; b) melakukan pengalihan sebagian pasar domestik ke perusahaan yang masih dalam satu affiliasi yang berlokasi di Batam; c) melakukan perluasan atau penambahan penjualan ke pasar luar negeri. Strategi mana yang diambil perusahaan akan sangat tergantung pada pada beberapa faktor, seperti organisasi, sumber daya manusia, investasi dan tentunya kinerja keuangan yang akan menentukan bahwa pilihan yang akan diambil akan tetap mampu mempertahankan perusahaan untuk memperoleh fasilitas kawasan berikat. Menggunakan landasan faktor-faktor tersebut diatas, studi ini bertujuan untuk mengkaji alternatifalternatif strategi diatas yang bisa diambil perusahaan untuk memperoleh fasilitas kawasan berikat sebagai akibat perubahan kebijakan kuota penjualan dalam negeri. 1.3.
Ruang Lingkup Penelitian Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, ruang lingkup penulisan tesis adalah: a) Pengaruh pemberlakuan pembatasan penjualan terhadap kinerja keuangan SPIJ b) Implikasi kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi oleh SPIJ, manakala tidak dapat memenuhi persyaratan kuota penjualan ke daerah pabean Indonesia lainnya sebagaimana diatur dalam PMK nomor 147/PMK.04/2011 pasal 27 ayat 7 c) Memberikan berbagai opsi sebagai strategi untuk menyiasati pemberlakuan pembatasan penjualan ke daerah pabean Indonesia lainnya dengan merujuk ke
5
PMK nomor 147/PMK.04/2011 dengan mempertimbangkan faktor organisasi, sumberdaya manusia, investasi dan kinerja keuangan 1.4.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah menganalisa alternatif solusi terkait dengan kebijakan pembatasan penjualan dari kawasan berikat ke pasar dalam negeri. Studi ini juga menganalisa implikasi terhadap kinerja keuangan dan besaran kewajiban bea dan pajak yang harus dibayar oleh SPIJ apabila SPIJ tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang ada di peraturan menteri keuangan no.147/PMK.04/2011. Hasil penelitian ini dapat menjadi inisiatif program bagi perusahaan-perusahaan lainnya yang terkena implikasi perubahan kebijakan terkait dengan pembatasan kuota penjualan dari kawasan berikat ke daerah pabean Indonesia lainnya.
1.5.
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah: a) Sebagai masukan terhadap manajemen SPIJ dalam rangka menghadapi pemberlakuan pembatasan penjualan dari kawasan berikat ke daerah pabean Indonesia lainnya dengan merujuk kepada peraturan menter keuangan nomor PMK.147/PMK.04/2011 b) Sebagai bahan informasi bagi pihak lain (mahasiswa dan juga manajemen perusahaan) yang sedang mempelajari program penerapan pembatasan penjualan dari kawasan berikat ke daerah pabean Indonesia lainnya dengan merujuk kepada peraturan menteri keuangan nomor PMK.147/PMK.04/2011 dan/atau berminat untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.
6
1.6.
Sistematika Penulisan BAB I: PENDAHULUAN Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang dihadapi, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan. BAB II: LANDASAN TEORI Dalam bab ini dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam pembahasan tesis ini, berbagai definisi serta pemahaman mengenai kawasan berikat, teori organisasi, manajemen sumberdaya manusia, investasi, kinerja keuangan dan lain sebagainya. BAB III: PROFIL PERUSAHAAN Bab ini menyajikan hasil penelitian yang memuat uraian tentang profil perusahaan, para pemangku kepentingan perusahaan terkait dengan pelaksanaan perubahan kebijakan pembatasan penjualan dari kawasan berikat ke daerah pabean Indonesia lainnya. BAB IV: ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini dibahas mengenai keadaan internal perusahaan berdasarkan hasil yang didapatkan dari data terkumpul, menganalisa implikasi perubahan kebijakan pembatasan penjualan dari kawasan berikat ke pasar dalam negeri terhadap kinerja keuangan perusahaan dan memberikan dua opsi sebagai solusi agar perusahaan tetap memperoleh fasilitas kawasan berikat. BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saransaran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan.
7
