BAB I PENDAHULUAN. BUMN sebagai unit ekonomi milik negara merupakan sektor yang penting

BAB I PENDAHULUAN .1 Latar belakang BUMN sebagai unit ekonomi milik negara merupakan sektor yang penting peranan

nya

dalam

membantu

pemerintah

mengimplementasikan

kebijakan

pembangunan yang telah digariskan dalam tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan disegala bidang yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menuju kemajuan dan kemakmuran bangsa yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan sumber daya manusia

( SDM ) Indonesia yang tercermin dalam

produktivitas nasional. BUMN didalam konteks perekonomian Indonesia mempunyai tempat penting, bukan saja eksistensinya hanya sebatas pengelolaan sumber daya dan produksi barang yang meliputi hajat hidup orang banyak, tetapi juga berbagai kegiatan investasi untuk produksi barang dan jasa yang tidak menarik atau terlalu besar untuk dapat dilakukan oleh pihak swasta. Didalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945 ditetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 UUD 1945 tersebutlah yang menjadi dasar bagi Indonesia untuk membangun BUMN dimana BUMN tersebut merupakan perwakilan pemerintah dalam melayani kebutuhan utama publik baik secara tingkat nasional maupun daerah. Indonesia yang masih berada dalam situasi paska krisis ekonomi ( 1997-2000 ) dan dalam upaya pembenahan ekonomi secara nasional demi menghadapi tuntutan

Universitas Sumatera Utara

globalisasi yang akan hadir pada tahun 2015 mulai berupaya untuk menghidupkan kegiatan perekonomian nasional dengan salah satu upayanya adalah dengan mengefektifkan kembali kinerja BUMN. Pasal 33 UUD 1945 tersebut kemudian menggiring Indonesia untuk melakukan alternatif pembangunan perekonomian yang salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan menghidupkan kembali sector ekonomi yang berasal dari perusahaan negara ( BUMN ) yang menguasai alam Indonesia yang kaya. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar modal perusahaan nya berasal dari kekayaan negara, mempunyai peranan sebagai sumber pendapatan devisa negara dan juga untuk memproduksi berbagai barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa BUMN sebagai institusi milik pemerintah menjadi alat vital yang efektif bagi pembangunan nasional. Kenyataan, bahwa BUMN tidak hanya berperan sebagai usaha bisnis semata-mata yang tujuannya bukan hanya untuk mencari keuntungan, akan tetapi juga merupakan bagian dari aparatur negara yang bertujuan memberikan pelayanan kepada publik, sering kali menyebabkan bahwa BUMN menjadi birokratis dan kehilangan keluwesan serta kegesitan usaha yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan bisnis. Dan juga banyak nya patologi didalam tubuh BUMN menyebabkan prestasi BUMN sebagai usaha bisnis yang kurang memuaskan, malahan harus menderita rugi sehingga harus diberikan subsidi oleh pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya transparansi dalam setiap kegiatan kinerja BUMN yang membuat semakin tidak efesiennya dan tidak efektifnya BUMN.


Hal ini tentu tidak wajar, mengingat BUMN sesuai dengan jiwa UUD 1945 Pasal 33 menjadi perusahaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan tanpa pesaing, tentunya akan sangat jauh dari kata “rugi”. Namun seiring dengan adanya reformasi, banyaknya tuntunan dari masyarakat agar adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaanperusahaan milik negara yang ada di Indonesia baik Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah dalam hal pengelolaan keuangan perusahaan dan juga dalam hal melakukan tender proyek pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Tuntutan yang timbul dari masyarakat ini, menginginkan terwujudnya perusahaan negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan terlaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan juga pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate gonernance. E-Procurement merupakan salah satu contoh e-government yang diterapkan oleh salah satu BUMN di Indonesia yaitu Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) Wilayah SUMUT. E-Procurement diterapkan karena berawal dari ketidakadaan transaparansi di dalam tubuh BUMN dalam hal pengelolaan keuangan perusahaan dan dalam hal melakukan tender proyek pengadaan barang dan jasa, tingkat kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih, serta berawal dari tuntutan kesiapan BUMN terhadap perkembangan era perdagangan bebas yang akan dilakukan pada tahun 2015.nanti Jenis e-procurement ini merupakan implementasi e-government pada BUMN dimana melalui aplikasi e-procurement rangkaian proses tender proyek-proyek pemerintah dapat dilakukan secara online melalui internet dan juga dalam penerapan proyeknya merupakan proyek yang berskala besar dimana kebanyakan aplikasinya perlu


melibatkan sejumlah sumber daya yang besar, dalam hal ini menyangkut ketersediaan modal dan juga kemampuan / keahlian yang dimiliki oleh para pegawai dalam menguasai komputer dan juga internet. Di dalam e-procurement ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi dua arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya seperti dalam hal pelelangan atau tender barang untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya kanal akses yang dipergunakan adalah komputer atau handphone melalui medium internet, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs ( website ) departemen atau divisi terkait yang ada didalam perusahaan, kemudian user dapat melakukan browsing ( melalui link yang ada ) terhadap data atau informasi yang dibutuhkan. Secara umum istilah governance lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, dalam arti lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder. Good corporate governance menyangkut tentang konsep moralitas, etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik yang harus dilakukan oleh para eksekutif perusahaan dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Corporate governance yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi dan krisis politik di Indonesia pada tahun 1997 yang lalu (www.kompas.com, 22 Oktober 2007, Dengan judul artikel: Good Corporate Governance Sebuah Keharusan). Mulai saat itulah tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance / GCG) mengemuka. Dimulai dengan jatuhnya perusahaan-


perusahaan di Indonesia yang disebabkan oleh tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip good corporate governance tersebut dimana hal ini ditandai dengan kurang transparan nya pengelolaan perusahaan sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah, konglomerat yang tidak baik dalam menjalankan usaha dimana hal tersebut dapat dilihat dengan terkonsentrasi nya pemegang saham besar pada beberapa keluarga konglomerat yang menyebabkan campur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan yang sangat terasa serta menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma-norma tata kelola perusahaan yang baik, dan

juga

pemerintah yang penuh dengan patologi KKN ( Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ) yang sangat kronis. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan rendahnya tingkat stabilitas keamanan dalam negeri dan tidak berfungsinya aparat penegak hukum menjadikan investasi jangka panjang yang ikut menggerakkan sektor riil mulai meninggalkan Indonesia dan memindahkan perusahaannya ke beberapa negara tetangga. Indonesia sudah tidak dianggap lagi sebagai negara yang kompetitif untuk investasi jangka panjang. Ini tentu saja semakin menambah jumlah pengangguran dan mengganggu kinerja ekspor negara kita. Oleh sebab itu, untuk menyehatkan perekonomian Indonesia kembali maka seluruh elemen masyarakat dan juga para stakeholder lainnya menutut agar segera menerapkan prinsip good corporate governance ini dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia secara efektif agar kejadian krisis ekonomi dan krisis politik tidak kembali lagi terjadi di Indonesia.


Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memberikan banyak sekali keuntungan bagi perusahaan itu sendiri dan masyarakat, tumbuhnya kepercayaan investor memberi peluang akses sumber pendanaan yang murah dan berkembangnya pasar modal kita, menguatnya kepercayaan lembaga keuangan domestik maupun internasional memberi peluang akses kredit dengan bunga yang kompetitif, kontrol yang efektif mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Bersihnya perusahaan dari praktik-praktik korupsi memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing di pasar global, yang pada gilirannya mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan berkesinambungan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan E-Procurement Pada Sistem Pelayanan Publik Menuju Good Corporate Governance Pada PT.PLN Wilayah Sumatera Utara”.

.2 Perumusan Masalah Untuk mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data kedalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Penerapan E-Procurement Pada Sistem Pelayanan Publik Menuju BUMN Yang Good Corporate Governance (Studi Pada PT. PLN Wilayah Sumatera Utara)


.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui sudah sejauh mana penerapan e-procurement dalam sistem pelayanan publik pada PT. PLN Wilayah Sumatera Utara 2. Untuk mengetahui tingkat kesiapan sumber daya manusia para pegawai PT.PLN Wilayah Sumatera Utara setelah diterapkan nya e-procurement 3. Untuk mengetahui pola kerjasama yang dibina oleh PT.PLN Wilayah Sumatera Utara dalam rangka menuju BUMN yang good corporate governance.

.4 Manfaat Penelitian Adapun yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah : 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang teori e-government ( melalui e-procurement ), sistem pelayanan publik, dan good corporate governance. 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk sebagai bahan masukan atau referensi bagi PT.PLN dalam menerapkan e-procurement pada sistem pelayanan publik menuju BUMN yang good corporate governance 3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmiah dan keputusan baru dalam penelitian-penelitian ilmu sosial khususnya bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara


.5 Kerangka Teori Seperti yang dikemukakan oleh Nawawi Hadari ( 1992:149 ) dalam suatu studi penelitian perlu ada kejelasan titik tolak atau landasan berfikir untuk memecahkan dan membahas masalah. Untuk itu perlu disusun suatu kerangka teori sebagai pedoman yang menggambarkan dari mana sudut masalah tersebut disorot. Menurut Singarimbun ( 1989:149 ), teori diartikan sebagai serangkaian konsep, defenisi, preposisi yang saling berkaitan dan bertujuan memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. Adapun yang menjadi kerangka dasar dalam penelitian ini adalah: .5.1

E-Procurement

.5.1.1

Pengertian E-Procurement E-Procurement adalah sarana aplikasi berbasis web untuk melakukan proses pengadaan barang atau jasa pemborongan atau jasa lain nya dilingkungan PT PLN ( Persero ) secara online.( www.plnsumut.co.id ) Setiap anggota / peserta yang ingin ikut dalam pengadaan harus mempunyai ID Login yaitu berupa User ID dan Password yang dibuat sendiri dan ter-registrasi di e-procurement PT PLN. ID Login yang masih aktif dapat digunakan oleh anggota / peserta untuk mengikuti pelelangan umum atau eAuction melalui e-procurement PT PLN ( Persero ) di seluruh Indonesia. Adapun yang menjadi penyedia barang / jasa pemborongan / jasa lainnya adalah badan usaha, badan hukum, maupun perorangan yang kegiatan usaha nya menyediakan barang / jasa.


Anggota / peserta wajib menandatangani diatas materai dan diberi cap perusahaan yaitu Surat Pernyataan untuk mengikuti proses pengadaan barang / jasa dengan cara e-Bidding atau e-Auction melalui e-procurement PLN ( terlampir ) dan diserahkan ke PLN sebelum pelaksanaan pengadaan.

.5.1.2

Keanggotaan dan Persyaratan A.

Keanggotaan

1. Penyedia barang / jasa pemborongan / jasa lainnya untuk menjadi anggota / peserta situs e-procurement PLN harus melakukan pendaftaran dan mengisi data perusahaan dengan benar dan akurat melalui situs eprocurement. 2. Setiap peneyedia barang / jasa lainnya hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) ID Login ( account ID ) 3. Anggota / peserta wajib memelihara, memperbaharui data nya sesuai kondisi terakhir dan harus mengikuti ketentuan. 4. Keanggotaan akan berakhir apabila: a. Anggota / peserta mengundurkan diri dengan cara mengirim e-mail kepada Unit PLN setempat ( dimana anggota / peserta terdaftar ) atau secara tertulis dan mendapatkan e-mail konfirmasi atau balasan tertulis atas pencabutan keanggotaan nya. b. Anggota / peserta dicabut keanggotaan nya secara sepihak oleh PT PLN karena dianggap telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT PLN


c. Apabila anggota / peserta memiliki catatan performance ( track record ) yang buruk berdasar penilaian PLN.

B.

Persyaratan

1. Anggota / peserta wajib menyetujui bahwa transaksi melalui situs eprocurement PLN tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2. Anggota / peserta wajib tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan jaringan dan komunikasi data baik diwilayah Indonesia maupun dari dan keluar wilayah Indonesia melalui situs ini 3. Anggota / peserta bertanggung jawab penuh atas isi transaksi (content of data) melalui situs e-procurement PLN 4. Anggota / peserta dilarang saling menggangu proses transaksi atau pelayanan melalui situs e-procurement PLN 5. Anggota / peserta setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem computer dan jaringan adalah tindakan melanggar hukum.

.5.1.3

Tanggung Jawab Penggunaan ID Login

1. Anggota / peserta bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan, keamanan dan penyalahgunaan dari ID Login ( user-id dan password ) milik nya dan semua kegiatan pengadaan barang / jasa pemborongan / jasa lainnya.


2. Anggota / peserta diwajibkan untuk mengganti password-nya secara periodic untuk tetap menjaga kerahasiaan dari kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berhak. 3. Bila anggota / peserta lupa dengan password-nya, harus segera menghubungi administrator e-procurement PLN di PLN setempat ( dimana anggota / peserta terdaftar ), kemudian administrator akan mereset password-nya dan selanjutnya anggota / peserta harus segera merubah default password tersebut. 4. Anggota / peserta wajib untuk segera memberitahukan kepada PLN setempat ( dimana

anggota

/

peserta terdaftar

)

apabila

mengetahui

adanya

penyalahgunaan ID-Login miliknya oleh pihak lain yang tidak berhak atau jika ada masalah lainnya terhadap ID Login milik nya.

.5.1.4

Manfaat E-Procurement Adapun manfaat dari e-procurement adalah:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. 2. Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance; 3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.


4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan

baru

melalui

interaksi

nya

dengan

pihak-pihak

yang

berkepentingan. 5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta 6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan public secara merata dan demokratis

.5.1.5

Tujuan E-Procurement Adapun tujuan dari e-procurement antara lain:

1. Mengembangkan administrasi yang tertib untuk mendukung tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan ( accountable ) dalam basis data administrasi pemerintahan kota. 2. Mempercepat dan memperpendek langkah proses administrasi yang dilakukan tanpa mengurangi aspek legalitas administrative dan prosedur yang dilakukan. 3. Membangun informasi produk dari data / informasi yang diperoleh, baik dari publik itu sendiri melalui mekanisme system informasi atau dari kegiatan yang dilakukan pemerintah kota atau stakeholder lainnya yang menjadi hak publik. 4. Mengembangkan interaksi C2G ( Citizen to Government ), B2G ( Bussiness to Governance ) dan G2G ( Governance to Governance ) lebih fleksibel dan konsisten dengan media yang efektif dan dapat dilakukan dimanapun.


.5.1.6

Prinsip-Prinsip E-Procurement Pengadaan barang / jasa melalui e-procurement menerapkan prinsipprinsip antara lain:

1. Efisien, berarti pengadaan barang / jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

dalam

waktu

sesingkat-singkat

nya

dan

dapat

dipertanggungjawabkan; 2. Efektif, berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa harus terbuka bagi penyedia barang / jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang / jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang / jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;


5. Adil / tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; 6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa.

.5.1.7

Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa A.

Persyaratan Umum

1. Anggota / peserta yang akan mengikuti pengadaan barang / jasa pemborongan / jasa lainnya wajib mentaati semua persyaratan dalam ketentuan ini dan peraturan pengadaan barang / jasa serta kebijakan lain yang berlaku di PT PLN ( Persero ). 2. Metode pengadaan barang / jasa pemborongan

/ jasa lainnya adalah

mengikuti pedoman pengadaan barang / jasa PT PLN ( Persero ) yang antara lain meliputi pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan pembelian langsung, denga terlebih dahulu mengikuti proses pra / paska kualifikasi. 3. Anggota / peserta yang akan mengikuti pengadaan barang / jasa pemborongan / jasa lainnya sanggup memenuhi administrasi pengadaan dan criteria / spesifikasi barang / jasa pemborongan / jasa lainnya yang


telah ditetapkan oleh Panitia atau Pejabat pengadaan barang / jasa yang ditunjuk oleh PLN 4. Anggota / peserta harus memasukkan harga penawaran barang / jasa pemborongan / jasa lainnya di e-procurement PLN secara online 5. Keterlambatan pemasukan harga penawaran barang / jasa pemborongan / jasa lainnya pada 60 ( enam puluh ) detik menjelang penutupan menjadi resiko peserta. 6. Anggota / peserta dilarang memberikan penawaran barang / jasa pemborongan

/ jasa lainnya yang dilarang diperjualbelikan atau

dikerjakan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Harga Penawaran 1. Anggota / peserta harus memberikan harga penawaran barang / jasa pemborongan / jasa lainnya yang terbaik dan harus dapat dipertanggung jawabkan. 2. Harga penawaran barang / jasa

pemborongan

/ jasa lainnya sudah

memasukan unsure-unsur biaya antara lain: harga barang / jasa pemborongan / jasa lainnya, asuransi pengangkutan, biaya pengangkutan dan keuntungan. 3. Harga penawaran secara manual / hardcopy adalah berasal dari hasil cetakan harga penawaran di e-procurement PLN secara online. 4. Anggota / peserta dapat memasukkuan harga penawaran barang / jasa pemborongan / jasa lainnya lebih dari 1 ( satu ) kali dan dimasukkan


melalui situs e-procurement PLN secara langsung atau online, selama masih dalam rentang waktu pemasukkan harga penawaran. 5. Apabila didapat

harga penawaran yang sama,

maka penentuan

pemenangnya adalah anggota / peserta yang memasukkan penawaran di eprocurement PLN terlebih dahulu secara online, berdasarkan waktu server e-procurement PLN dalam satuan waktu WIB ( hari, tanggal, jam menit dan detik ). 6. PLN berhak melakukan klarifikasi harga untuk mendspatkan harga terbaik PLN. 7. Apabila sampai batas akhir pengadaan tidak terdapat kesesuaian harga dengan PLN, maka PLN berhak / dapat untuk mengulang / membatalkan proses pengadaan.

.5.1.8

Pembatalan / Pemutusan PLN berhak untuk dapat membatalkan atau memutuskan proses pengadaan apabila: 1. Sampai batas waktu pengadaan barang / jasa pemborongan / jasa lainnya yang telah ditetapkan berakhir, belum atau tidak ada yang menawar. 2. Sampai batas waktu pengadaan yang telah ditetapkan berakhir, criteria atau spesifikasi yang disyaratkan PLN tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh seluruh peserta. 3. Sampai batas waktu pengadaan yang telah ditetapkan berakhir, tidak tercapai kesepakatan harga.


4. Anggota / peserta tidak menaati semua persyaratan dalam ketentuan ini, peraturan pengadaan barang / jasa dan kebijakan lain yang berlaku di lingkungan PT PLN ( Persero ) 5. Tidak ada yang ditetapkan sebagai pemenang oleh panitia pengadaan barang / jasa atau Pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh PLN. 6. Apabila proses pengadaan dinilai palsu atau tidak wajar. 7. Dalam hal sedang berlangsung nya proses pengadaan barang / jasa melalui situs e-procurement PLN, karena sesuatu dan lain hal yang mengakibatkan proses pengadaan barang / jasa tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna ( terjadi gangguan teknis dan non teknis )

.5.1.9

Penilaian PLN berhak menilai kinerja anggota / peserta yang menunjukkan

kredibilitas anggota / peserta tersebut ( track record ) dengan criteria antara lain: b. Harga barang / jasa pemborongan / jasa lainnya ( Price ) c. Kualitas barang / jasa pemborongan / jasa lainnya ( Quality ) d. Kuantitas barang / jasa pemborongan / jasa lainnya ( Quantity ) e. Waktu pengiriman ( Delivery Lead Time ) f. Pelayanan ( Services ) Apabila suatu anggota / peserta memiliki catatan yang performansi / track record yang buruk, maka PLN berhak atau dapat melarang anggota / peserta mengikuti proses pengadaan barang / jasa dan atau mencabut keanggotaan yang bersangkutan di situs e-procurement PLN selama kurun waktu tertentu.


.5.2

Badan Usaha Milik Negara

.5.2.1

Pengertian Dan Peranan BUMN Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN merupakan Badan Usaha Milik Negara yang modal perusahaan nya sebagian besar berasal dari kekayaan negara, mempunyai peranan sebagai sumber pendapatan devisa negara dan juga untuk memproduksi berbagai barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa BUMN sebagai institusi milik pemerintah menjadi alat vital yang efektif bagi pembangunan nasional. Peranan BUMN erat berkaitan dengan berbagai tujuan yang perlu dicapai BUMN, seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan PERJAN, PERUM dan PERSERO, menetapkan bahwa tujuan BUMN adalah: 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi negara pada umum nya dan penerimaan negara pada khususnya. 2. Mengadakan pemupukan keuntungan dan pendapatan 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa bermutu dan memadai bagi bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi. 5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa.


6. Turut aktif memberikan bimbingan kepada sector swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sector koperasi. 7. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program dan kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya. Di Indonesia peranan BUMN tidak lagi sebatas pada pengelolaan sumber daya dan produksi barang-barang yang meliputi hajat hidup orang banyak tetapi juga dalam berbagai kegiatan produksi dan pelayanan yang dilakukan oleh sektor swasta. Beberapa hal pokok yang menjadi peran BUMN di Indonesia, seperti perlunya public goods untuk dikelola pemerintah, pertimbangan efisiensi untuk kegiatan ekonomi berskala besar, dan pengendalian dampak negatif seperti masalah eksternalitas. Masalah public goods merupakan pengecualian didalam sistem dan mekanisme pasar. Agar kemanfaatannya tidak jatuh ketangan perorangan, maka negara mengambil peranan aktif karena komoditi tersebut sangat diperlukan masyarakat umum. Negara, khususnya ketika usaha swasta belum tumbuh seperti pada masa awal kemerdekaan, telah mengambil inisiatif untuk menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat.

.5.2.2

Latar Belakang Berdirinya BUMN Latar belakang pendirian BUMN di Indonesia tampaknya bermacammacam tergantung dari periode pendirian nya dan kebijaksanaan pemerintah pada saat itu. Beberapa BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan-


perusahaan yang didirikan pada zaman sebelum kemerdekaan. Beberapa didirikan di zaman perjuangan kemerdekaan, misalnya saja kita lihat perusahaan-perusahaan yang didirikan dengan pembiayaan dan pembinaan Bank Industri Negara seperti PT. Natour, Perusahaan Tinta Cetak Tjemani, Perusahaan Kertas Blabak. Disamping itu ada perusahaan-perusahaan yang tumbuh akibat pengambil-alihan perusahaan Belanda akibat pertentangan kita dengan Belanda dalam rangka pengembalian Irian Barat, misalnya kita menasionalisasikan beberapa perusahaan yang kemudian menjadi PT. Indestin, PT Satya Negara, dan PT Indevitra. Berbagai landasan pendirian perusahaan negara ini menyulitkan pengendalian nya. Tolak ukur keberhasilan yang didasarkan motivasi pendirian suatu badan usaha menjadi tidak jelas. Dalam kurun waktu ini kecenderungan masyarakat untuk menuntut reformasi disegala bidang perekonomian termasuk juga pada BUMN. Maka untuk mengatasi berbagai masalah tersebut maka kemudian pemerintah melakukan revisi pada Undang-Undang No.19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-undang yang direvisi ini menjadi tonggak penting dalam pengelolaan dan pengendalian BUMN di Indonesia. Melalui undangundang ini ditetapkan peranan dan fungsi BUMN dan berbagai badan pengendalian yang penting.


.5.2.3

BUMN Sebagai Strategic Bussiness Unit Pembagian bentuk ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 memberikan pegangan bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam kelompok hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara. Wujud penguasaan nya antara lain ditafsirkan dalam bentuk BUMN. BUMN secara keseluruhan disorot masyarakat karena tata kerjanya yang tidak efisien dan tidak produktif. Inefisiensi dan rendahnya produktivitas BUMN yang konon karena intervensi yang terlalu besar dari departemen teknis yang membawahi BUMN tersebut. Untuk sebagian BUMN mungkin sekali pendapat ini benar, tetapi untuk sebagian BUMN yang lain barangkali tidak tepat. Hal ini perlu penelitian yang lebih mendalam dan tidak dapat digeneralisasi. Setiap organisasi berhubungan erat dengan lingkungan nya. Organisasi tidak akan dapat berdiri sendiri dan selalu akan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan nya. Demikian juga yang terjadi pada BUMN, lingkungan yang dewasa ini mengalami perubahan-perubahan mendasar yang dramatis dan seringkali diluar dugaan. Secara nasional, struktur ekonomi telah berubah dimana peranan sector industri makin dominan dibandingkan sector pertanian. Minyak bumi sebagai sumber pendapatan negara utama diambil alih pendapatan sector non migas. Deregulasi disektor moneter maupun sector riil makin dipacu agar kegiatan ekonomi beralih dari ekonomi biaya tinggi kearah ekonomi biaya rendah. Dipasar global, persaingan makin hebat yang disebabkan oleh


kemajuan-kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, rekayasa genetika dan lainnya. Akibatnya keunggulan komparatif dipasar global berubah dengan cepat karena kemajuan teknologi itu, disamping pasar uang internasional yang berfluktuasi, proteksionisme, blok-blok perdagangan dan perubahan-perubahan pada sistem makro ekonomi dan sosio-politik. Perubahan-perubahan lingkungan itu dicerminkan pada perubahanperubahan structural dalam hubungan produk nasional dan internasional, yang juga mempengaruhi usaha-usaha peningkatan ekspor nonmigas. Agar badan usaha dapat hidup terus, badan usaha itu harus sanggup bersaing. Dalam kaitan dengan penciptaan daya saing, maka setiap badan usaha harus dapat beroperasi secara efisien sebagai ukuran penampilan utama nya. BUMN sebagai unit ekonomi milik negara merupakan sector yang penting peranan nya dalam membantu pemerintah mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang telah digariskan. Dalam konteks pencarian alternatif sumber dana, pemerintah memberikan perhatian atau mungkin semacam tuntutan yang semakin besar kepada BUMN khususnya yang berstatus persero. Hal ini mengingatkan untuk memupuk keuntungan, besarnya jumlah BUMN yang berstatus persero, besarnya investasi yang ditanamkan oleh negara, mempunyai potensi dalam pengembangan sumber daya manajerial dan keterampilan serta mempunyai potensi alih teknologi. Tuntutan yang semakin besar dimasa mendatang ini akan menuntut peningkatan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien . Dengan kata lain, pada masa-maa mendatang


fungsi BUMN khususnya persero sebagai bisnis strategis unit akan lebih menonjol dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain nya yang majemuk itu.

.5.3

Sistem Pelayanan Publik Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur

pemerintah adalah sistem pelayanan publik. Sistem pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah dalam arti barang publik dan jasa publik adalah tanggung jawab pemerintah melalui instansinya baik dari pusat hingga daerah. Sistem pelayanan publik berupa barang dan jasa publik tidak berorientasi pada profit. Artinya sistem pelayanan publik tidak hanya dilaksanakan untuk meningkatkan margin keuntungan tetapi untuk memberikan kepuasan terhadap para pelanggan yaitu masyarakat. Menurut Tatang M. Amirin ( 1996:1 ) menyatakan bahwa istilah sistem berasal dari bahasa yunani yaitu “systema” yang mempunyai pengertian sebagai berikut: a. Suatu hubungan yang tersusun dari sekian banyak bagian. b. Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponenkomponen secara teratur.

Sedangkan menurut Pamudji (1998:12) menyatakan bahwa sistem merupakan suatu totalitas himpunan dari bagian-bagian yang satu sama lain berinteraksi dan bersama-sama beroperasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu lingkungan Menurut H.A.S Moenir (1992:27) menyatakan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan landasan factor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain dengan hak nya.


Selain itu, menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, pengertian tentang pelayanan public adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, didaerah dan dilingkungan BUMN / BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Didalam KEPMENPAN No.81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum tersebut dinyatakan bahwa pelayanan umum ini mengandung sendisendi yaitu: 1. Kesederhanaan,

maksudnya

prosedur

atau

tata

cara

pelayanan

umum

diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan. 2. Kejelasan dan kepastian, maksudnya ada kejelasan dan kepastian mengenai prosedur baik secara teknis maupun secara administrasi, rincian biaya, jadwal umum, hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan. 3. Keamanan, dalam arti proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta memberikan kepastian hukum. 4. Keterbukaan, maksudnya prosedur dan persyaratan pelayanan diinformasikan secara terbuka. 5. Efisiensi. 6. Keadilan yang merata 7. Ekonomis dan ketepatan waktu.


Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik Menurut Budi Winarno ( 2001:38 ) ada beberapa factor yang mendukung atau mempengaruhi pelayanan publik, yaitu : 1. Faktor kesadaran adalah kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam kegiatan pelayanan. Kesadaran para pegawai pada segala tingkatan terhadap petugas yang menjadi tanggung jawab dapat membawa dampak yang sangat positif terhadap organisasi. Ini akan menjadi kesungguhan dan disiplin dalam melaksanakan tugas sehingga hasilnya dapat diharapkan dapat memenuhi standart. 2. Faktor aturan adalah aturan dalam organisasi yang menjadi landasan kerja. Aturan ini mutlak kebenarannya dalam organisasi dan pekerjaan dikerjakan dengan terarah, oleh karena itu harus dipahami oleh organisasi yang berkepentingan. 3. Faktor organisasi merupakan suatu alat serta system yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan dalam usaha pencapaian tujuan. 4. Faktor pendapatan adalah pendapatan pegawai yang berfungsi sebagai pendukung pelaksana pelayanan. Dengan pendapatan yang cukup yang dimiliki pegawai akan membuat motivasi dalam hal bekerja. 5. Faktor keterampilan adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelayan publik sangat mendukung jalannya pelayanan publik. Ada 3 kemampuan yang dimiliki oleh pelayanan publik yaitu kemampuan manajerial, kemampuan teknis dan kemampuan membuat konsep.


6. Faktor sarana adalah sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan pelayanan. Sarana ini meliputi peralatan, perlengkapan, alat Bantu, dan fasilitas lain yang dilengkapi seperti fasilitas komunikasi, dan lain-lain.

Dari beberapa uraian diatas dapat dilihat bahwa pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah dalam arti barang dan jasa publik adalah tanggungjawab pemerintah melalui instansinya baik dari pusat hingga daerah. Pelayanan publik berupa barang dan jasa publik tidak berorientasi pada profit, artinya pelayanan publik tidak hanya dilaksanakan untuk meningkatkan keuntungan tetapi untuk kepuasan masayarakat sebagai pelanggan. Pelayanan public disini yang dijadikan sebagai landasan teori dari pelaksanaan eprocurement yang diterapkan pada Badan Usaha Milik Negara terutama pada PT PLN (persero).

.5.4

Good Corporate Governance Konsep good corporate governance ini bergulir sejalan marak nya tuntutan

masyarakat terhadap pemerintah untuk menjalankan good governance. Secara formal, good corporate hanya ditujukan bagi perusahaan yang statusnya merupakan perusahaan publik, khususnya emiten yang telah menyerap dana dari masyarakat dan memiliki saham publik yang sifatnya minoritas dan independen. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum, direksi dan komisaris sebagai pengurus dengan para pemegang saham. Caranya


dengan menjalankan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dalam rangkaian kewajiban untuk transparansi, efektif dan efisien, jaringan kerja dan integritas. Menurut World Bank ( Hessel Nogi S.Tangkilisan:2003 ), Good corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Berdasarkan hasil workshop GCG di kantor Menteri Negara BUMN, Desember 1999 ( Iman Syahputra Tunggal:2002 ), Good corporate governance berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung: 1. Pengembangan perusahaan 2. Pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif 3. Pertanggungjawaban

perusahaan

kepada

pemegang

saham

dan

stakeholders lain nya

Untuk membangun BUMN menjadi Perusahaan kelas dunia, Pemerintah melalui Menteri Negara BUMN / Badan Pembina BUMN dalam Master Plan Reformasi BUMN, yang disusun oleh Kantor Meneg BUMN pada Mei 2000 telah meletakkan Pondasi Korporasi BUMN menuju kelas dunia, yang salah satu diantaranya adalah Corporate Governance. Komitmen Pemerintah dalam rangka mendukung penerapan Good Corporate Governance di Indonesia telah diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut :


1. Dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada BUMN, dimana BUMN diwajibkan menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan

atau

menjadikan

Good

Corporate

Governance

sebagai

landasan

operasionalnya. 2. Dimasukkannya Good Corporate Governance sebagai bagian dari Misi Kementerian BUMN dan Strategi Utama Pengembangan BUMN dalam Master Plan BUMN tahun 2002 – 2006. 3. Transparansi dalam Pembinaan dan Pengelolaan BUMN melalui BUMN On-line. 4. Pemberian Annual Report Award. 5. Pemberian BUMN & CEO award serta Expo GCG.

Mengacu pada Master Plan BUMN 2002-2006 yang dikeluarkan Kementrian BUMN, corporate governance dirumuskan sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya ( Robinson T., 2003:17 ) Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan


guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan

kepentingan

stakeholders

lainnya,

dan

berlandaskan

peraturan

perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Surat keputusan tersebut mengatur mengenai kewajiban bagi BUMN dan menjadikan GCG sebagai landasan operasional perusahaan. BUMN yang asetnya di atas Rp 1 triliun, yang memanfaatkan dana masyarakat atau go public, diwajibkan membentuk Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan. Komite Audit akan membantu komisaris dalam meningkatkan fungsi pengawasan. Mengingat fungsi tersebut, maka Komite Audit diketuai oleh komisaris independen, didukung oleh anggota yang mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi. Sedangkan sebagian tugas sekretaris perusahaan adalah menjadi penghubung antara fungsi mediasi perusahaan dan publik. Oleh karena itu, sekretaris perusahaan harus mampu memahami dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaannya kepada publik. Peran sekretaris perusahaan bertambah penting artinya dalam perusahaan publik, di mana dari waktu ke waktu informasi mengenai perkembangan perusahaan sangat diharapkan oleh publik dalam memutuskan investasinya. Masih berdasarkan Master Plan BUMN 2002-2006 yang mengutip pendapat dari Forum for Good Corporate Governance in Indonesia, good corporate governance diartikan sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.


Adapun kunci dari terciptanya good corporate governance dalam perusahaan adalah berfungsinya secara efektif organ-organ perusahaan yang terjamin kualitas dan integritasnya sehingga mencapai tujuan perusahaan sekaligus memenuhi kepentingan seluruh stakeholders. Menurut Musanef ( 1998:42 ), manfaat corporate governance dapat dipetakan kedalam 5 hal pokok yaitu: 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing. 2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah 3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan 4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan shareholders dan stakeholders terhadap perusahaan 5. Melindungi Direksi / Komisaris / Dewan pengurus dari tuntutan hukum.

Pada dasarnya prinsip utama yang perlu agar terselenggara good corporate governance ada 5 hal yaitu: 1. Terbuka dan Transparan Membuka akses informasi dan interaksi pada semua stakeholder yang berperan pada pemerintahan dan pengambilan kebijakan. Infrastruktur jaringan komunikasi, internet dan media webside jika e-procurement menggunakan pilihan ini maka mendukung terciptanya interaksi terbuka dan transparan pada stakeholder tersebut.


2. Efisien dan Efektif Mengembangkan sistem informasi administrasi yang lebih mudah, murah, cepat, dan akurat tanpa menghilangkan aspek legalitas administratifnya. Pada saat tertentu akan tercapai kepercayaan publik pada pelayanan administrasi pemerintah yang bersih dan akurat.

3. Jaringan kerja Memudahkan pertukaran data dan pengolahan informasi yang terdistribusi pada bagian-bagian dalam pemerintahan. Dengan cara ini dimungkinkan secara mudah dan cepat mendapatkan data dan informasi sesuai kebutuhan sehingga waktu dan hasil yang diperoleh menjadi lebih cepat dilakukan dengan jaringan kerja.

4. Akuntabilitas Ada pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ada pertanggung-jawaban dari komisaris dan direksi, serta ada perlindungan untuk karir karyawan. Perlu ditetapkan berapa kali rapat dalam kurun waktu tertentu, serta berbagai sistem pengawasan yang lain.

5. Integritas Memelihara integritas system dan data yang ada dalam administrasi pemerintahan. Keterpaduan system menjadi tuntutan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mengambil kebijakan dan menyikapi situasi dan kondisi wilayahnya berdasarkan basis data yang ada.


Jadi, kelima hal tersebut adalah indicator bagi perusahaan untuk dapat dikatakan sebagai perusahaan yang telah menjalankan good corporate governance.

1.6 Defenisi Konsep Menurut Singarimbun ( 1989:37 ). Konsep merupakan istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Tujuan nya adalah untuk mendapatkan pembatasan yang jelas dari setiap konsep yang diteliti, maka berdasarkan judul yang dipilih oleh peneliti, maka yang menjadi konsep dari penelitian ini adalah: 1.

E-Procurement E-Procurement adalah sarana aplikasi berbasis web untuk melakukan proses pengadaan barang atau jasa pemborongan atau jasa lainnya di lingkungan PT PLN ( Persero ) secara online.

2.

Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, didaerah dan dilingkungan BUMN / BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangundangan.

3.

Good Corporate Governance Good corporate governance diartikan sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal


lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

1.7 Defenisi Operasional Defenisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dalam pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja yang melekat dalam variabel sebagai pendukung untuk dianalisis kedalam variabel tersebut ( Singarimbun,1989: 46 )

Berikut ini akan diuraikan variabel yang diteliti beserta indikator-indikator yang dipakai sebagai alat ukur nya: A. E-Procurement, dapat dilihat dengan indikator-indikator nya yang terdapat pada Keputusan Presiden ( KEPPRES ) No. 80 Tahun 2003 ( Pasal 3 ) yaitu: 1. Efisien, berarti pengadaan barang

/ jasa harus diusahakan dengan

menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

dalam

waktu

sesingkat-singkat

nya

dan

dapat

dipertanggungjawabkan; 2. Efektif, berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa harus terbuka bagi penyedia barang / jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang / jasa yang setara dan


memenuhi syarat / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang / jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang / jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang

jasa yang berminat serta bagi

masyarakat luas pada umumnya; 5. Adil / tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; 6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa.

B. Sistem Pelayanan Publik, dengan indikator-indikator nya yang dapat dilihat dari KEPMENPAN No.81 Tahun 1993 antara lain: 1. Kesederhanaan, maksudnya prosedur atau tata cara pelayanan umum diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan. 2. Kejelasan dan kepastian, maksunya ada kejelasan dan kepastian mengenai prosedur baik secara teknis maupun secara administrasi, rincian biaya, jadwal umum, hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan.


3. Keamanan, dalam arti proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta memberikan kepastian hukum. 4. Keterbukaan, maksudnya prosedur dan persyaratan pelayanan diiformasikan secara terbuka. 5. Efisiensi. 6. Keadilan yang merata 7. Ekonomis dan ketepatan waktu.

C. Good Corporate Governance dengan indikator-indikator sebagai berikut: 1. Transparansi -

Kemudahan mendapat informasi yang diperlukan yang dapat langsung diakses oleh orang yang membutuhkan

-

Kecepatan dalam memberikan informasi yang up to date kepada masyarakat.

2. Efisien dan efektif -

Kinerja perusahaan yang berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

-

Tingkat kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada nya tepat waktu.

3. Jaringan kerja -

Adanya kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak baik antar sesama BUMN maupun dengan perusahaan swasta dan juga masyarakat.

-

Tingkat kerjasama antara atasan dengan bawahan didalam melaksanakan tugas nya.


4. Akuntabilitas -

Tingkat pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan

-

Adanya laporan pertanggung jawaban pada setiap masing-masing jabatan.

5. Integritas - Adanya integritas yang tercipta karena keterpaduan pola hubungan kerjasama yang dilakukan. - Tingkat keakuratan sistem informasi dan data yang diberikan oleh perusahaan.

1.8 Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, defenisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini menguraikan gambaran atau kharakteristik lokasi penelitian berupa sejarah singkat, visi dan misi, dan struktur organisasi BAB IV PENYAJIAN DATA


Penyajian dilakukan dengan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan menganalisa nya berdasarkan metode yang penulis gunakan BAB V ANALISA DATA Bab ini memuat pembahasan atau interpretasi dari data-data yang disajikan pada bab-bab sebelum nya. BAB VI PENUTUP Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan saran –saran yang dianggap penting bagi pihak yang membutuhkan


BAB I PENDAHULUAN. BUMN sebagai unit ekonomi milik negara merupakan sektor yang penting

Recommend Documents