BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Intellectual Property Rights (IPR) dalam bahasa Indonesia memiliki 2 (dua)
istilah yang pada awalnya adalah Hak Milik Intelektual dan kemudian berkembang menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak bisa terlepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak terlepas dari kekayaan. Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri terdiri dari tiga kata dasar yaitu, Hak, Kekayaan dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, maupun dibeli. Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak yang dihasilkan dari kegiatan pikiran manusia di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau seni.1 Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma, atau hukum-hukum yang berlaku. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentu ciptaan atau penemuan tertentu.2 Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bukan benda material bentuk jelmaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Alasannya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak Ekslusif yang hanya ada dan melekat
1
Hak Atas Kekayaan Intelektual Perundang-Undangan Dan Perspektif Hakim, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2002, hlm 2. 2 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2
1 Universitas Sumatera Utara
2
pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannnya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.3 Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalaui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Sebagai suatu hak ekslusif, HKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hakhak milik lainnya. Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.4 Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 3 4
Ibid., hlm. 3 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, alenia kelima
Universitas Sumatera Utara
3
Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.5 Minimnya kesadaran akan urgensi perlindungan HKI menjadi indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Hal ini perlu mendapat perhatian intensif pemerintah agar pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang hukum HKI dapat ditegakkan. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan pengertian bahwa Hak Cipta adalah : “Hak Ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang mencakup, misalnya : buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk (seperti lukisan, gambar ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase), karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik,
5
Ibid., alinea keenam
Universitas Sumatera Utara
4
karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjamahan, tafsir, saduran, bunga rampai (meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain), basis data, adaptasi, aransemen, permainan video dan program komputer yang dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.6 Salah satu ciptaan yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah karya fotografi, yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf K tentang jenis ciptaan yang dilindungi oleh Negara. Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, karena dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta saja tidak cukup menjamin terlindunginya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum Hak Cipta terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi, yang pada saat ini dunia fotografi konvensional (menggunakan film) seiring dengan kemajuan teknologi sekarang berkembang menjadi era dunia fotografi digital. Fotografi sudah tidak lagi
6
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1)
Universitas Sumatera Utara
5
menggunakan media film sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk file digital yang digunakan sebagai median penyimpanan data, yang mana hal tersebut semakin memudahkan setiap orang untuk meng-copy dan mencetak hasilnya. File digital tersebut sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selain dalam hal media penyimpanan yang berpotensi menyebabkan pelanggaran Hak Cipta, saat ini mengikuti perkembangan teknologi yang pesat juga turut menciptakan metode-metode baru dalam dunia fotografi, salah satunya adalah teknologi dalam hal olah digital pada hasil foto guna meningkatkan nilai estetika pada ciptaan fotografi. Ciptaan fotografi yang telah melalui proses olah digital seringkali diberikan tanda air atau watermark sebagai penanda bahwa ciptaan fotografi tersebut adalah karya ciptaan mereka. Dalam perkembangannya saat ini, tanda air atau watermark sendiri dianggap sebagai simbol dari hak cipta yang dianggap memiliki kekuatan hukum. Selain daripada itu, tidak adanya batasan yang jelas mengenai pemberian tanda air atau watermark ini, apakah diberikan oleh pencipta atau diberikan oleh pihak yang telah melakukan proses olah digital pada ciptaan fotografi tersebut. Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah-masalah hukum berkaitan dengan Hak Cipta, karena sebuah foto adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu apabila seseorang ingin menggunakan sebuah karya foto harus mendapat izin dari pemegang Hak Cipta foto tersebut.
Universitas Sumatera Utara
6
Apabila seseorang menggunakan sebuah karya foto untuk suatu kepentingan tertentu tanpa meminta izin terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta juga dijelaskan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan terhadap ciptaannya. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi jika seluruh atau bagian subtansial dari suatu ciptaan yang dilindungi Hak Ciptanya dilakukan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak ekslusif atas ciptaannya. Perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, merupakan faktor yang memperoleh perhatian.
B.
Perumusan Masalah Berdasarkan judul penelitian hukum dalam latar belakang yang diuraikan di
atas maka yang dijadikan rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :
Universitas Sumatera Utara
7
1.
Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya fotografi ?
2.
Bagaimana perlindungan hukum terhadap ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark ?
3.
Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin ?
C.
Tujuan Penulisan Penulisan ini dilaksanakan dengan tujuan :
1.
Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya fotografi.
2.
Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark.
3.
Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin.
D.
Manfaat Penulisan Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan ini adalah :
1.
Manfaat Teoritis a) Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta pada khususnya.
Universitas Sumatera Utara
8
b) Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta atas Karya Fotografi. 2.
Manfaat Praktis a) Bagi penulis, diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan penalaran,
membentuk
pola
pikir
dinamis,
sekaligus
untuk
mengembangkan kemampuan penulis dalam mengkritisi persoalanpersoalan hukum yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap permasalahan mengenai Hak Cipta. b) Bagi pemerintah, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum kaitannya dalam perlindungan Hak Cipta. c) Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
E.
Metode Penulisan Dalam melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut di atas, akan
dilakukan kajian dari segi disiplin hukum yaitu ilmu hukum. Adapun penelitian hukum yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Universitas Sumatera Utara
9
Tekhnik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Tekhnik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis semua bahan hukum yang ada secara kualitatif untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum, primer dan sekunder dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan buku yang bersangkut paut dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti serta sumber-sumber yang dipandang relevan.
F.
Keaslian Penulisan Penulisan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi
yang ada dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Fotografi (studi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Sehingga penelitian ini adalah asli.
G.
Sistematika Penulisan Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab dengan beberapa Sub
Bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis, berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap :
Universitas Sumatera Utara
10
BAB I Pendahuluan Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, keaslian penulisan dan sistematika penulisan.
BAB II Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual Bab ini berisi tinjauan yang bersifat umum tentang pengertian Hak Kekayaan Intelektual, ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, teori Hak Kekayaan Intelektual, dan sejarah singkat Hak Kekayaan Intelektual.
BAB III Hak Cipta Atas Karya Fotografi Bab ini berisi tinjauan yang bersifat umum tentang definisi dan sejarah Hak Cipta, ruang lingkup, karakterisik dan prinsip dasar Hak Cipta, hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta, jangka waktu dan prosedur pendaftaran Hak Cipta, pembatasan Hak Cipta, pelanggaran Hak Cipta, pengertian fotografi, sejarah singkat fotografi, dan jenis-jenis fotografi.
BAB IV Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Fotografi Bab ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta fotografi, perlindungan hukum terhadap ciptaan fotografi dengan tanda air atau watermark, dan upaya hukum yang dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin.
Universitas Sumatera Utara
11
BAB V Penutup Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran atas pembahasan yang telah diulas dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisi kesimpulan atas permasalahan yang terjadi.
Universitas Sumatera Utara
