BAB I PENDAHULUAN. berusaha memberikan suatu wadah kerjasama bagi para notaris

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perserikatan Perdata sebagai wadah kerjasama antar notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keberadaan pasal ini diharapkan memberi solusi terhadap semakin banyaknya lulusan Magister Kenotariatan yang mengajukan pengangkatan menjadi notaris yang tidak diimbangi dengan kebijakan formasi, serta berusaha memberikan suatu wadah kerjasama bagi para notaris. Dalam kepustakaan ilmu hukum, istilah perserikatan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan persekutuan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda: maatschap, vennoot schap. Batasan yuridis tentang perserikatan perdata dimuat dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dirumuskan sebagai berikut “Perserikatan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam perserikatan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.” Menurut R. Subekti sebagaimana dikutip oleh Chaidir Ali, istilah maat atau vennoot dalam bahasa Belanda berati kawan atau teman serikat, sehingga makna dari

1

Universitas Sumatera Utara

2

perkataan perserikatan atau vennootschap adalah sama dengan makna dari perkataan Indonesia ‘perserikatan’. Makna yang sama terkandung di dalam istilah ‘partnership’ dalam bahasa Inggris. Istilah ‘perserikatan’ dipandang lebih tepat daripada istilah ‘perseroan’ karena istilah ‘perseroan’ menimbulkan dugaan seolah-olah dalam bentuk kerja sama yang dibicarakan itu dikeluarkan sero atau saham, padahal pengeluaran sero atau saham ini tidak perlu.1 Dalam tulisan ini akan digunakan terminologi ‘perserikatan perdata’ yang mengacu pada terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada intinya perserikatan perdata itu tidak berbeda dengan perserikatan atau perkumpulan biasa. Keduanya didirikan untuk tercapainya sekedar tujuan tertentu, akan tetapi pada perserikatan biasa tidak harus ada tujuan mendapatkan keuntungan yang harus pula dibagi antara para anggotanya.2 Perserikatan perdata merupakan bentuk kerja sama yang paling sederhana untuk bersama-sama mencari keuntungan. Undang-undang menganggap perseroan-perseroan (vennoot schapen) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai suatu bentuk istimewa dari perserikatan (maatschap). Apabila aturan-aturan tentang perserikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibandingkan dengan aturan-aturan yang terdapat pada perseroan firma di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka dapat 1

Chaidir Ali, Badan Hukum¸(Bandung:Alumni, 1987), hal.136-137. R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Bagian Kedua), (Jakarta:Rajawali Pers, 1991), hal.33 2


3

ditarik kesimpulan bahwa perserikatan perdata ialah suatu perserikatan yang bertujuan mencari keuntungan dengan sesuatu pekerjaan atau jabatan dengan atau tidak memakai nama bersama. Jadi perserikatan perdata tidak menjalankan tindakantindakan perusahaan. Contoh perserikatan perdata dapat dilihat pada perserikatan para advokat, kerja sama antara 2 (dua) orang arsitek atau lebih, dan lain-lain.3 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas suatu bagian umum dan khusus, bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya, bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian yang dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama tertentu, misalnya jual beli, sewa menyewa, perjanjian perburuhan, maatschap, pemberian (schenking) dan sebagainya4. Menurut R.Subekti dan Tjitrosoedibio perserikatan diartikan sebagai kerjasama antara beberapa orang untuk mencari keuntungan, tanpa bentuk badan hukum:

terhadap

pihak

ketiga

masing-masing

menanggung

sendiri-sendiri

perbuatannya ke dalam mereka memperhitungkan laba rugi yang dibaginya menurut perjanjian perserikatan.5 Apabila kita memperhatikan ketentuan Pasal 1620 dan 1623 Kitab UndangUndang Hukum Perdata maka dapat dilihat 3 macam bentuk perserikatan perdata, yaitu :

3

Chaidir Ali, Op.cit., hal.138-139. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1980, hal. 127. 5 R.Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, 1996, hal.73.

4


4

a. Perserikatan umum (algehele maatschap) yaitu perserikatan yang tidak mengadakan perincian, baik seluruhnya ataupun sebagian harta kekayaan tertentu yang dimasukkan oleh para teman serikat (pesero/teman serikat). b.

Perserikatan khusus (bijzondere maatschap) yaitu perserikatan yang inbreng (pemasukan)nya dari para teman serikat ditentukan secara terperinci baik seluruhnya maupun sebagian.

c.

Perserikatan keuntungan (algehele maatschap van winst) sebagai pengecualian dari perserikatan umum. Ini karena ketentuan pasal 1621 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak

memperkenankan perserikatan umum, kecuali jika

pemasukan dari para teman serikat itu masing-masing seluruhnya berupa tenaga kerja yang dapat menimbulkan keuntungan yang dapat dibagi-bagi di antara mereka. Jadi inilah yang dimaksud dengan perserikatan keuntungan sebagai pengecualian dari perserikatan umum itu. Dalam perserikatan perdata tidak ada ketentuan berapa besarnya modal atau kekayaan bersama itu. Ada yang memasukkan uang, ada yang memasukkan barang, bahkan ada pula yang hanya memasukkan tenaganya saja. Keahlian sebagai notaris dapat menjadi modal bagi para notaris untuk membuka kantor bersama. Hal ini dikarenakan keahlian sebagai notaris merupakan suatu keterampilan yang khusus dan spesifik sehingga dapat memberikan manfaat bagi perserikatan perdata. Pemasukan keahlian dalam perserikatan perdata sejalan dengan pemikiran yang melatarbelakangi dibuatnya ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Banyaknya notaris yang lulus setiap tahun tidak selaras dengan kemampuan pendanaan yang


5

mereka miliki sehingga notaris-notaris yang sudah diangkat tersebut belum bisa langsung melayani masyarakat karena ia tidak mampu menyewa gedung dan membiayai kantornya. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengakomodir pasal 20 dengan mengizinkan para notaris membentuk perserikatan perdata dengan syarat tidak mengorbankan kemandirian dan ketidakberpihakan. Yang bergabung hanyalah gedung dan kantornya, baik itu administrasi kantor maupun administrasi keuangan, selebihnya menjadi tanggung jawab notaris masing-masing. 6 Fungsi utama dari jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan atas akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, oleh karena itu prinsip kemandirian, ketidakberpihakan dan kewajiban menjaga kerahasiaan adalah prinsip utama yang wajib dipegang teguh oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Kemandirian dan ketidakberpihakan seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sudah menjadi etika profesi yang harus selalu dipegang teguh oleh notaris. Etika, hukum, dan tanggung jawab memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali, dan apabila terlanggar akan mengakibatkan malpraktek. Tidak dipenuhinya salah satu unsur tersebut akan membawa dampak terjadinya misconduct yang kemungkinan akan banyak melanggar aturan hukum dan mengakibatkan terjadinya suatu beban tanggung jawab baik pidana, perdata maupun administratif.7

6

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka, 2008), hal.116. 7 Ignatius Ridwan Widyadharma, Etika Profesi Hukum, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hal.73


6

Didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perserikatan perdata dimungkinkan untuk dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 yaitu : (1)

Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata

dengan

tetap

memperhatikan

kemandirian

dan

ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. (2)

Bentuk perserikatan perdata sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan Perundangundangan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan notaris sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dengan pertimbangan bahwa perserikatan perdata akan membantu notarisnotaris yang baru dari sisi kebutuhan anggaran dalam mendirikan kantor baru, juga sebagai jalan keluar dari semakin banyaknya jumlah notaris di Indonesia8. Tuntutan akan peraturan organik pada pasal tersebut mendesak untuk dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, memberikan pengaturan terhadap para notaris dalam melakukan tatacara pembentukan perserikatan perdata. 8

Merupakan salah satu ide pro perserikatan perdata yang berkembang dalam Rapat Panitia Kerja Komisi II DPR tentang UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS pada tanggal 6 s/d 9 September 2004, di Jakarta.


7

Peraturan Menteri tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata (selanjutnya akan disebut “Peraturan Menteri”) memuat ketentuan sebagai berikut. a. Pengertian-pengertian atau definisi-definisi pada ketentuan umum; Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri tersebut, Perserikatan Perdata Notaris adalah: “Perjanjian kerjasama para notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama notaris.9” Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa dalam perserikatan perdata Notaris, yang bergabung hanyalah keperluan untuk mendirikan dan

mengurus kantor, sedangkan para Notaris bekerja

menjalankan jabatannya secara masing-masing. b. Tujuan Pendirian dan Perserikatan Perdata Notaris ; Dalam

Peraturan

Menteri

tersebut

tujuan

Perserikatan

Perdata

Notaris

dirumuskan sebagai berikut: 1. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kenotariatan; 2. meningkatkan pengetahuan dan keahlian Teman Serikat Notaris; dan 3. efisiensi biaya pengurusan kantor10.

9

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, ps 1 angka 1. 10 Ibid, pasal 2.


8

Akan tetapi yang menjadi tujuan dari pada point 2 pasal tersebut menimbulkan kontradiksi dalam implementasinya, karena notaris adalah jabatan yang profesional dan mandiri, dimana menekankan notaris harus telah menguasai bidang-bidang tentang notaris sebelum ia diangkat sumpahnya, karena bidang pekerjaan notaris adalah sama, sehingga menempatkan para notaris tersebut pada tempat yang sederajat. Tujuan dari pada notaris adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak boleh melakukan kesalahan terhadap akta yang dibuatnya, tujuan pada poin 2 pasal tersebut seolah-olah memberikan kesempatan kepada notaris yang belum matang untuk berkarir dan membuka kantornya dan melayani masyarakat sehingga masih diragukan atas produkproduk serta pelayanan hukum yang dihasilkan notaris tersebut yang masih memerlukan peningkatan pengetahuan dan keahlian pada teman-teman serikat lainnya.

c. Pendirian Perserikatan Perdata Notaris ; Adapun persyaratan pendirian Perserikatan Perdata Notaris telah dirumuskan sebagai berikut : 1. Perserikatan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih notaris berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia; 2. Dalam hal terdapat teman serikat dalam Perserikatan yang mempunyai hubungan: a) perkawinan ;


9

b) darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dan/atau; c) semenda maka harus ada teman serikat lainnya yang tidak mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c11. Akan tetapi dalam hal menjalankan perserikatan perdata notaris tersebut perlu adanya

pertimbangan

terlebih

dahulu

sebelum

menjalankannya,

Adapun

pertimbangan untuk tidak memperkenankan para notaris mengadakan perserikatan perdata antara lain seperti yang dikemukakan Lumban Tobing : Bahwa perserikatan sedemikian tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, oleh karena hal itu berarti mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang notaris yang dikehendakinya, lebih-lebih di tempat-tempat dimana hanya ada beberapa notaris. Selain dari itu adanya perserikatan diantara para notaris akan menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para notaris. Sebaliknya dapat juga dikemukakan alasan untuk memperkenankan para notaris mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatan mereka sebagai notaris, yakni bagi para notaris yang telah agak lanjut usianya dalam hal mana tentunya mereka menginginkan dapat mengurangi kesibukan mereka sebagai notaris. Akan tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa walaupun hal tersebut merupakan alasan yang kuat, namun di dalam mempertimbangkannya harus diutamakan kepentingan umum, untuk mana notaris di angkat.12

Kekhawatiran Lumban Tobing didasarkan pada sumpah jabatan Notaris yang antara lain adalah menjamin kerahasiaan terhadap akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya sebagai Pejabat Umum, dengan perserikatan perdata kerahasiaan tersebut sangat riskan untuk dipertahankan, disamping itu belum jelasnya konsep 11

Ibid, pasal 4. G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta. Cetakan ke empat.1996, hal.107. 12


10

pemikiran perserikatan perdata yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata memberikan polemik tersendiri dikalangan notaris yang memicu persepsi-persepsi berbeda di antara mereka, sebahagian notaris mengatakan hal tersebut adalah suatu kebijakan yang baik di bidang kenotariatan dan sebahagian lagi mengatakan hal tersebut adalah hal yang tidak baik untuk diterapkan. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yakni : sebelum seorang notaris melaksanakan jabatannya, terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Antara lain sumpah tersebut berbunyi seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) yakni : Saya bersumpah/berjanji : “Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UndangUndang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”


11

Disaming itu notaris juga tunduk pada ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf e, yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, notaris antara lain berkewajiban : “Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Di negara Belanda sendiri konsep perserikatan sudah dipraktekkan kurang lebih sekitar 25 tahun yang lalu, namun sistem hukum disana telah sangat siap mengantisipasi segala kemungkinan penyelewengan yang mungkin terjadi pada perserikatan perdata dengan melakukan modifikasi dan pembaharuan dalam pelaksanaannya, akan tetapi perserikatan perdata dimaksud masih sangat diragukan untuk dijalankan di Indonesia terlihat dengan adanya beberapa komentar kritis menyangkut perserikatan perdata ini antara lain seperti yang diungkapkan Herlien Budiono13 : “Bahwa kehadiran assosiasi notaris di Indonesia adalah suatu dilema, disatu pihak ia ingin meningkatkan kualitas pelayanan notaris yang lebih baik, namun di segi lain kita belum siap dengan disiplin, nilai moral dan etika profesi yang tinggi dikhawatirkan jangan-jangan asosiasi notaris berubah menjadi perusahaan akta notaris”.

Dalam

bagian

lain

Herlien

Budiono

menjelaskan

tentang

praktek

penyelenggaraan kegiatan notaris di Belanda dalam hubungannya dengan perserikatan perdata ini yaitu para notaris dapat membuka kantor bersama baik dengan kandidat notaris, maupun bekerja sama dengan kantor advokat. Sehingga apa 13

Burhanuddin Hussaini, Lembaga Notaris di Indonesia Dalam Krisis, Media Notariat Edisi Januari - Maret 2004 Tahun XIX, Artikel 9 Hal. 71.


12

yang dimaksudkan sebagai perserikatan perdata di Belanda agak berbeda dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Adapun faktor-faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan untuk tidak menjalankan perserikatan perdata antara lain pada hal pengurusan dan / atau pembagian keuntungan serta kerugian dan pertanggung jawaban menyangkut kemungkinan kesalahan akta yang dibuatnya. Perbuatan pengurusan (beheer) yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata, adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus/memelihara perserikatan perdata. Pengurus pada perserikatan perdata biasanya adalah sekutu sendiri, disebut pengurus sekutu. Kalau diantara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus, maka para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus. Jadi, disini ada pengurus bukan sekutu. Apabila tidak ada pengangkatan pengurus, maka yang berlaku adalah pasal 1639 sub 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengandung ketentuan yang sangat penting, yaitu bahwa para sekutu dianggap saling memberikan kuasa untuk melakukan pengurusan bagi kawannya, jadi semacam pemberian kuasa secara diam-diam. pemberian kuasa itu tidak berdasar Bab XVI, buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sementara, pada jabatan notaris, tugas utamanya adalah pelayanan kepada masyarakat dengan membuat akta oleh atau dihadapannya demi terwujudnya


13

kepastian hukum dan hal semacam kepengurusan tersebut tidak efektif untuk dijalankan karena menutup kesempatan kepada masyarakat untuk memilih sendiri notaris yang dipercayainya. Tuntutan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat mengharuskan Notaris pada posisi jabatan yang Independen atau tidak terikat oleh siapapun. Dengan demikian, Perserikatan Perdata Notaris tidak mengenal anggapan saling memberikan kuasa untuk melakukan pengurusan bagi teman serikatnya. Para Notaris tetaplah bertindak untuk diri sendiri sesuai dengan jabatannya yang Independen. Menurut Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cara membagi keuntungan dan kerugian itu sebaiknya diatur dalam perjanjian mendirikan perserikatan perdata, dengan cara tidak boleh memberikan seluruh keuntungan kepada seorang sekutu saja (Pasal 1635 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sebab ini melanggar “mengejar keuntungan bersama”. Tetapi sebaliknya undangundang memperbolehkan pembebanan seluruh kerugian kepada seorang sekutu saja (Pasal 1635 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kalau dalam perjanjian tidak ada aturan tentang cara membagi keuntungan dan kerugian, maka berlakulah Pasal 1633 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa pembagian itu harus dilakukan menurut asas “keseimbangan pemasukan”, dengan pengertian bahwa pemasukan yang berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil (Pasal 1633 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).


14

Sementara dalam perserikatan perdata Notaris, tidak mengenal cara pembagian keuntungan sebagaimana dimaktub diatas. Sebab, dikarenakan Jabatan notaris merupakan profesi luhur yang mempunyai kewenangan yang sama, sehingga menempatkan para notaris dalam posisi sederajat. Tentunya para notaris akan mendapatkan Honorarium langsung dari klien masing-masing dan mempertanggung jawabkan pekerjaannya masing-masing. Dari kesinambungan-kesinambungan di atas nampak adanya persepsi yang lain menyangkut arti dari perserikatan perdata, padahal makna yang jelas menyangkut arti perserikatan sangat penting bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Pejabat Umum agar tidak merugikan kepentingan masyarakat banyak yang membutuhkan jasa notaris. Berdasarkan temuan-temuan tersebut memandang perlu meneliti dan mengkaji secara ilmiah persoalan ini mengenai Efektivitas Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata.

B. Perumusan masalah Berdasarkan Latar Belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apa yang menjadi dasar lahirnya kententuan tentang perserikatan perdata notaris?


15

2. Apakah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata dapat mempertahankan kemandirian dan kewajiban merahasiakan yang diwajibkan terhadap notaris? 3. Apakah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata efektif untuk diterapkan?

C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar lahirnya kententuan tentang perserikatan perdata notaris b. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata

tetap

dapat

mempertahankan

kemandirian

dan

kewajiban

merahasiakan yang diwajibkan terhadap notaris c. Untuk mengetahui Apakah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang


16

Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata efektif untuk diterapkan

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini akan memberikan manfaat dalam dunia pendidikan kenotariatan yaitu : 1. Dari segi Praktis, bagi Notaris, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui Efektif atau tidaknya Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata. 2. Dari segi Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang ilmu kenotariatan.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi yang ada dan dari penelusuran yang dilakukan di Kepustakaan Universitas Sumatera Utara dan Kepustakaan Sekolah Pascasarjana, maka penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.HH.01.AH.02.12 TAHUN 2010 TENTANG PERSYARATAN


17

MENJALANKAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSERIKATAN PERDATA”, belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, maka penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi isinya.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada faktafakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran14. Menurut M. Solly Lubis menyebutkan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang merupakan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan15.

Menurut Mukti Fajar teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum16. Sedangkan suatu kerangka teori bertujuan menyajikan cara-cara bagaimana

14

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hal.6. M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju, 1994, hal.80. 16 Mukti Fajar et al., Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2010, hal.134. 15


18

mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkan dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu17. Tanggung jawab (responsibility) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya atau secara profesional.18 Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu berarti bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran 17

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hal.19. Masyhur Efendi, Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 121. 18


19

dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. berani bertanggung jawab menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.19 Dalam menjalankan jabatan notaris, notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.20 Kode Etik tersebut secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota kelompok profesi. Oleh karena itu dalam meneliti tentang efektivitas penerapan Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata menggunakan teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan permasalahan yang ada yaitu dengan teori dari Hans kelsen 19

Abdul kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 60. E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisivs, Yogyakarta, 1995, hlm. 147. 20


20

tentang tanggung jawab hukum. Satu konsep yang berhubungan dengan konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan atas profesinya.21 Menurut Hans Kelsen:22 Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum di sebut “kekhilapan” (negligence); dan kekhilapan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan” (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Jabatan notaris merupakan jabatan yang mandiri dan merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan yang mandiri berarti menempatkan para notaris dalam posisi yang sederajat, karena notaris tidak mengenal adanya pembagian keahlian sehingga ia mampu menjalankan tugas jabatannya sendiri-sendiri tanpa ada bantuan ataupun intervensi dari pihak lain. Notaris sebagai jabatan kepercayaan berarti bertanggung jawab untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak

yang

diperoleh

dalam

pembuatan

akta,

kecuali

undang-undang

21

Hans Kelsen (Ahli Bahasa oleh Somardi), General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007, hal, 81. 22 Ibid, hal. 83


21

memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Hal tersebut di atas merupakan hak ingkar notaris yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sumpah notaris menyatakan : Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan: Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata tidak mengatur secara terperinci bagaimana cara menjaga kemandirian dan menjaga kepercayaan yang ditekankan terhadap seorang notaris, bagaimana cara merahasiakan isi akta dan segala yang ada didalam akta tersebut jika berserikat dan bagaimana melakukan pengurusan terhadap perserikatan, walaupun para notaris tersebut sudah berbentuk sebagai suatu perserikatan, tetapi di antara notaris tersebut, tetap tidak boleh saling bekerja sama dalam hal menjalankan jabatannya serta tidak diperbolehkan untuk membeberkan isi akta dan rahasia klien yang dipercayakan kepadanya yang diragukan sukar untuk dijalankan jika notaris tersebut berserikat, yang dapat dilakukan seharusnya hanyalah sebatas kantor


22

bersama notaris tanpa adanya intervensi kepengurusan, pembagian keuntungan dan lain sebagainya. Perserikatan antar para notaris sangat sukar untuk dijalankan dikarenakan pada prinsipnya notaris adalah suatu profesi jabatan yang mandiri yang berarti independen, bekerja secara sendiri-sendiri, dan juga harus menjaga kepercayaan kliennya untuk merahasiakan segala perbuatan hukum yang dilakukan klien notaris tersebut, seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya untuk melakukan kewajiban tersebut maka akibatnya di dalam praktek dia akan mengalami kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan. Dengan diberlakukannya perserikatan perdata notaris tersebut maka akan berdampak mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang notaris yang dikehendakinya, lebih-lebih di tempat-tempat dimana hanya ada beberapa notaris. Selain dari itu adanya perserikatan diantara para notaris akan menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para notaris tersebut serta dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara para notaris, karena bila beberapa notaris yang berserikat tersebut memiliki hubungan kekeluargaan maka akan terjadi dominasi kepengurusan yang tidak terputus dikhawatirkan juga para notaris yang sudah pensiun sekalipun dapat menjalankan perannya dibalik layar dengan membawa nama perserikatan, segala pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap hal-hal tersebut dibebankan kepada jabatan notaris itu sendiri.


23

2. Kerangka Konsepsi a. Perserikatan Perdata notaris adalah, “Perjanjian kerjasama para notaris yang bersatu dalam kantor bersama akan tetapi bersentuhan dengan pengurusan, pertanggung jawaban, maupun pembagian keuntungan dan kerugian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. b. Kantor bersama notaris adalah, “Notaris bersama-sama dalam satu kantor, tidak bersentuhan dengan pengurusan, pertanggung jawaban, maupun pembagian keuntungan dan kerugian seperti dalam perserikatan perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. c. Rahasia Jabatan notaris adalah “kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepada notaris tetapi tidak dimuat dalam akta yakni untuk hal-hal yang diketahuinya karena jabatannya (uit hoofde van Zijn ambt) termasuk sampai kepada siapa klien yang datang kepadanya” d. Formasi notaris adalah “penentuan jumlah notaris di suatu wilayah kerja” e.

Kemandirian notaris adalah “Sikap mandiri dan profesional seorang notaris dalam menjalankan profesinya sesuai dengan Undang-Undang dan kode etik, serta mampu menjalankan jabatannya dan tanggung jawab pekerjaannya secara sendiri-sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun”


24

G. Metode Penelitian 1. Sifat dan Jenis Penelitian Penelitian dalam bahasa Inggris disebut research, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (truth)23. Pencarian kebenaran yang dimaksudkan adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapat solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya24.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah “mengambarkan semua gejala dan fakta yang ada dilapangan serta mengkaitkan dan menganalisa semua gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian dan kemudian disesuaikan25” Dalam Hal ini diarahkan untuk menelaah dan menjelaskan serta menganalisa teori hukum yang bersifat umum dan peraturan perundangundangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku mengenai perserikatan perdata notaris, sehingga diharapkan dapat diperoleh penjelasan tentang bagaimana tanggung jawab dan tatacara menjalankan perserikatan perdata notaris yang baik dan sebagai hasilnya diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kedudukan notaris dalam pelaksanaan perserikatan perdata notaris di Indonesia. Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian hukum normatif, yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem

norma26. Soerjono

23 Sutandyo Wigyosubroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya, Huma, 2002, hal. 39. 24 Mukti Fajar et al., Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Loc.Cit, hal. 20. 25 Winarto Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Bandung, Tarsito, 1978, hal. 132. 26 Mukti Fajar et al., Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Loc.Cit, hal. 34.


25

Soekanto dan Sri Mamudji27 memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah. Dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan analitis yuridis (law Analytical Approach) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundangundangan dan peraturan-peraturan lainnya, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dan menganalisa peraturan-peraturan hukum tersebut. Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat efektivitas penerapan perserikatan perdata notaris dengan pertimbangan Kitab Undang-Undang hukum Perdata dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata.

2. Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum.

27

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, 2010, hal. 15.


26

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni : 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2). Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 3). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata. b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : wawancara dengan nara sumber, hasilhasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian. c. Bahan non hukum adalah bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedi atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian ini.

3. Alat Pengumpulan Data Alat Pengumpulan data dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah dengan cara : a. Wawancara yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara yang menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan data sekunder dari nara sumber yang telah ditentukan yaitu : 1). Notaris sebanyak 2 (dua) orang. 2). Sekretariat Majelis Pengawas Pusat Notaris, sebanyak 1 (satu) orang.


27

b. Studi dokumen, yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, dilaksanakan 2 (dua) tahap penelitian antara lain : a. Penelitian Lapangan Dilakukan penelitian ke lapangan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan melalui pengumpulan data yang merupakan bahan penelitian. b. Penelitian Kepustakaan. Penelitian Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data primer baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah di inventarisir dilakukan penelaahan untuk membuat intisari dari setiap peraturan yang bersangkutan.

5. Analisis Data Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang telah dikuasainya28. Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan 28

Mukti Fajar et al., Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Loc.Cit, hal. 183.


28

kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar29. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan mengambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.30

29

Burhan Bungi, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 53. 30 H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1998, hal. 37.


BAB I PENDAHULUAN. berusaha memberikan suatu wadah kerjasama bagi para notaris

Recommend Documents