1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Manusia sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia menurut prioritasnya ada berbagai macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Guna memenuhi kebutuhannya tersebut manusia harus mendapatkan alat pemuas kebutuhan yang tentu saja didapatkannya dengan melakukan pengorbanan berupa membayarkan sejumlah harga tertentu. Seiring dengan berjalannya waktu harga yang harus dibayarkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kian meningkat dari hari ke hari. Harga yang kian meningkat tersebut pada kenyataannya tidak diimbangi dengan besar pendapatan yang dimiliki oleh setiap manusia. Terdapat peristiwa dimana manusia hanya mendapatkan penghasilan pada masa tertentu saja, seperti petani yang harus menunggu sampai musim panen untuk mendapatkan uang. Selain itu ada juga manusia yang memiliki kebutuhan akan dana yang besar dalam jangka waktu pendek karena adanya peluang bisnis, terkena musibah, sakit, bencana alam, mencukupi biaya pendidikan dan lainnya. Manusia cenderung akan meminjam uang kepada manusia lainnya apabila
mengalami
peristiwa
seperti
ini.
Kemudian
di
dalam
2
perkembangannya, lahir sebuah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan modal, investasi dalam surat-surat berharga, program asuransi, dan program pensiun. Lembaga Keuangan, secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Lembaga Pembiayaan. 1 Lembaga Keuangan Bank diklasifikasikan lagi menjadi: 2 1.
Bank Indonesia;
2.
Bank Umum; dan
3.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Lembaga Keuangan Bukan Bank dilasifikasikan lagi menjadi: 3 1.
Asuransi (Insurance);
2.
Pegadaian (Pawnshop);
3.
Dana Pensiun (Pension Fund);
4.
Reksa Dana (Investment Fund); dan
5.
Bursa Efek (Stock Exchange).
Lembaga Pembiayaan meliputi bidang usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Pembiayaan berikut ini: 4 1. Sewa Guna Usaha (Leasing); 2. Modal Ventura (Venture Capital); 1
Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17. 2 Ibid. 3 Ibid, hlm. 18. 4 Ibid.
3
3. Perdagangan Surat Berharga (Securities Trade); 4. Anjak Piutang (Factoring); 5. Usaha Kartu Kredit (Credit Card); dan 6. Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance). Bantuan keuangan pada umumnya dapat diperoleh melalui penyaluran kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada manusia sebagai konsumen yang membutuhkan, dengan syarat konsumen tersebut dapat memenuhi ketentuan kebijakan perkreditan. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit itu sendiri tidak diatur secara khusus di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatangani menyebabkan perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. Perjanjian kredit mengandung risiko bagi lembaga keuangan, sehingga dalam pelaksanaannya lembaga keuangan harus memperhatikan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah mengenai jaminan yang akan diberikan oleh debitur. Adanya jaminan diharapkan dapat
4
memperkecil segala bentuk risiko yang ada dari kegiatan perkreditan pada lembaga keuangan tersebut. Benda bergerak tidak berwujud yang akhir-akhir ini mulai dijadikan sebagai objek jaminan oleh debitur adalah polis asuransi jiwa. Perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa ini hanyalah untuk polis asuransi jiwa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas polis asuransi jiwa sebagai jaminan atas pengajuan kredit adalah PT Asuransi Jiwasraya. Pihak yang dapat mengajukan peminjaman kredit pada PT Asuransi Jiwasraya hanyalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan PT Asuransi Jiwasraya itu sendiri, berkaitan dengan hal ini yaitu nasabah atau tertanggung pada PT Asuransi Jiwasraya. Perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi di PT Asuransi Jiwasraya hampir sama dengan perjanjian kredit pada umumnya, dimana salah satu syarat perjanjiannya harus ada benda yang dijadikan sebagai jaminannya, dalam hal ini benda yang menjadi jaminan adalah polis asuransi jiwa. Polis asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai jaminan karena polis asuransi jiwa merupakan tanda bukti suatu hak terhadap nilai sejumlah uang yang telah diperjanjikan antara pemegang polis dengan penanggung. Terdapat beberapa permasalahan di dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya. Hal itu dikarenakan polis asuransi sebagai jaminan merupakan hal yang
5
masih kurang umum di Indonesia, dan belum ada peraturan perundangundangan yang mengatur secara khusus tentang hal tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, tidak diketemukan pengaturan tentang polis asuransi yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit. Begitu juga pada peraturan lainnya belum diketemukan pengaturan mengenai polis asuransi yang dijadikan sebagai jaminan. Selain itu pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana jika debitur atau tertanggung tidak dapat melunasi pinjamannya. Atas terjadinya debitur atau tertanggung tidak dapat melunasi pinjamannya tersebut, tentu perlu dilakukan eksekusi atas objek jaminannya. Hal-hal yang telah dikemukan oleh Penulis tersebut, menjadi latar belakang bagi Penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI JIWA DI PT ASURANSI JIWASRAYA CABANG YOGYAKARTA.”
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Lembaga jaminan apakah yang diterapkan pada perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa menurut hukum di Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan polis asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya?
6
C.
Tujuan Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Tujuan Subjektif Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan dasar yang dijadikan dalam penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2. Tujuan Objektif a.
Untuk mengetahui dan menganalisis lembaga jaminan apa yang diterapkan pada jaminan polis asuransi jiwa menurut hukum di Indonesia.
b.
Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan polis asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakarta apabila debitur atau tertanggung tidak dapat melunasi pinjamannya.
D.
Manfaat Penelitian Manfaat yang ingin dicapai oleh Penulis dalam Penulisan Hukum ini meliputi:
7
1. Manfaat Akademis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang mengkaji berbagai permasalahan terkait dengan perjanjian kredit dengan jaminan polis asuransi jiwa. 2. Manfaat Praktis Manfaat praktis dari penelitian ini khususnya bagi pihakpihak yang terkait, peneliti, pembangunan hukum di Indonesia, dan masyarakat adalah sebagai berikut: a. Manfaat bagi Penulis Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan Penulis dalam bidang keperdataan, khususnya terkait dengan perjanjian kredit menggunakan jaminan polis asuransi jiwa di Indonesia. b. Manfaat bagi Pembangunan Hukum di Indonesia Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit menggunakan jaminan polis asuransi jiwa.
8
c. Manfaat bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal perjanjian kredit menggunakan jaminan polis asuransi jiwa.
E.
Keaslian Penelitian Penelitian ini bukan merupakan penelitian pertama mengenai perjanjian kredit menggunakan jaminan gadai polis asuransi, akan tetapi mengenai masalah yang diangkat sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan
terdapat
beberapa
judul
mengenai
perjanjian
kredit
menggunakan jaminan gadai polis asuransi, di antaranya sebagai berikut: 1. Tahun 2010, Dyah Astuti Damayanti melakukan penelitian dengan judul Polis Sebagai Jaminan Pemberian Pinjaman Uang kepada Pemegang Polis Asuransi Jiwa Mitra Beasiswa Berencana pada Perusahaan Asuransi Jiwa Mitra Beasiswa Berencana pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Gondoman Yogyakarta. Penulis tersebut membahas mengenai: 5 a.
Faktor-faktor yang menyebabkan pemegang polis asuransi jiwa mitra beasiswa berencana selaku peminjam uang di
5
Dyah Astuti Damayanti, 2010, Polis Sebagai Jaminan Pemberian Pinjaman Uang kepada Pemegang Polis Asuransi Jiwa Mitra Beasiswa Berencana pada Perusahaan Asuransi Jiwa Mitra Beasiswa Berencana pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Gondoman Yogyakarta, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 9.
9
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak dapat melunasi pinjaman uangnya. b.
Penyelesaian pinjaman polis antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan pemegang polis asuransi jiwa mitra beasiswa berencana selaku peminjam uang yang tidak dapat melunasi pinjaman uangnya.
2. Tahun 2013, Fitri Suryandari melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Pelaksanaan Asuransi Jiwa Kredit di Perseroan Terbatas (PT) Asuransi Jiwasraya (Persero) terhadap Nasabah Kredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Sleman yang Meninggal Dunia. Penulis tersebut membahas mengenai: 6 a.
Ketentuan mengenai Asuransi Jiwa Kredit di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
b.
Mekanisme pelaksanaan Asuransi Jiwa Kredit di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terhadap nasabah kredit PD BPR Bank Sleman yang meninggal dunia.
c.
Kendala-kendala dalam pelaksanaan Asuransi Jiwa Kredit di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terhadap nasabah kredit PD BPR Bank Sleman yang meninggal dunia.
6
Fitri Suryandari, 2013, Tinjauan Pelaksanaan Asuransi Jiwa Kredit di Perseroan Terbatas (PT) Asuransi Jiwasraya (Persero) terhadap Nasabah Kredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Sleman yang Meninggal Dunia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 7.
10
3.
Tahun 2006, Rifky R Purnomo melakukan penelitian dengan judul Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Kredit Bank (Studi Terhadap PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dan PT Prudential Life Assurance) di Medan. Penulis tersebut membahas mengenai: 7 a.
Syarat-syarat polis asuransi jiwa yang dapat diterima sebagai jaminan kredit bank.
b.
Bentuk perlindungan dari pihak penanggung kepada pihak kreditur bila pembayaran pinjaman kredit belum lunas oleh pihak debitur.
c.
Cara penyelesaian sengketa bila klaim asuransi tidak dibayar pihak penanggung.
4.
Tahun 2010, Ariawan Sukarno Adi melakukan penelitian dengan judul Akibat Hukum Jika Pemberi Gadai (Pemilik Polis Asuransi) Meninggal Dunia dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus) di PT Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang. Penulis tersebut membahas mengenai: 8 a.
Pelaksanaan kredit dengan jaminan gadai polis asuransi di PT Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang.
b.
Akibat hukum jika pemberi gadai (pemilik polis asuransi) meninggal dunia dalam perjanjian kredit.
7
Rifki R Purnomo, 2006, Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Kredit Bank (Studi Terhadap PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dan PT Prudential Life Assurance) di Medan, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 9. 8 Ariawan Sukarno Adi, 2010, Akibat Hukum Jika Pemberi Gadai (Pemilik Polis Asuransi) Meninggal Dunia dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus) di PT Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 8.
11
Berdasarkan uraian terkait, penulisan hukum yang diangkat oleh penulis berbeda dengan penulisan hukum di atas. Perbedaan tersebut terletak pada lokasi dan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis. Sehingga penelitian terkait dengan “PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI JIWA DI PT ASURANSI JIWASRAYA CABANG YOGYAKARTA”, Penulis dalam hal ini menjamin keaslian dari penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.
