1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah yang kompleksitasnya
memerlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh. Upaya penanggulangan tersebut dilakukan dengan melibatkan kerja sama pihak terkait yang mengerti, memahami, dan berminat terhadap masalah Narkotika dan peran serta masyarakat yang secara aktif dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam hal Kedokteran sebagian dari golongan Narkotika bermanfaat bagi pengobatan, tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai dengan tujuan bagi ilmu Kesehatan, Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika sebenarnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat ekonomi atas. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat pengguna narkoba di Indonesia sekitar 3,2 juta orang, atau sekitar 1,5 persen dari jumlah penduduk negeri ini. Dari jumlah
2
tersebut, sebanyak 8.000 orang menggunakan narkotika dengan alat bantu berupa jarum suntik, dan 60 persennya terjangkit HIV/AIDS, serta sekitar 15.000 orang meninggal setiap tahun karena menggunakan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) lain.1 Selain itu hasil survei Badan Narkotika Nasional menunjukkan, prevalensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar mencapai 4,7 persen dari jumlah pelajar dan mahasiswa atau sekitar 921.695 orang.2 Tampaknya generasi muda (anak-anak)
merupakan sasaran strategis perdagangan gelap
Narkotika. Seperti pada kasus Galih Guntardi (18 Tahun) yang terjerat kasus Narkotika. Oleh Hakim Sriwati Galih diadili di Pengadilan Negeri Sleman, yang berssangkutan dikenakan pasal 127 ayat (1), karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Kasus Galih Guntardi faktor yang memberatkan adalah
perbuatan itu
meresahkan masyarakat dan merugikan kesehatan diri sendiri. Selain itu perbuatan Galih Guntardi bertentangan dengan program pemerintah yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika. Sedang yang meringankan, selain masih anak-anak, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta masih tetap ingin melanjutkan sekolahnya. Mengenai hukuman yang lebih rendah dari tuntutan jaksa, menurut Hakim Sriwati, karena hal yang meringankan lebih banyak daripada yang 1
http://dunia-narkoba.blogspot.com/2009/03/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia.html http://www.antarasumut.com/berita-sumut/bnn-47-persen-pelajar-mahasiswa-gunakan-
22
narkoba.
3
memberatkan. Dalam hal memutus perkara ini Hakim Sriwati tidak mendapat tekanan dari mana pun. Tujuan pemidanaan bagi Galih Guntardi sendiri lebih bersifat pembelajaran dan mendidik, agar setelah bebas Galih dapat menjadi manusia yang lebih baik, berguna bagi didirnya sendiri dan orang lain. Alasan Hakim Sriwati tidak memberikan rehabilitasi kepada Galih, karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dapat atau diperkenankan menjalani rehabilitasi adalah mereka pecandu narkotika. Sedangkan Galih bukan pecandu, tapi baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Jadi Hakim berusaha bijak dengan memberikan hukuman yang pantas dan pas bagi Galih Guntardi. Melihat dari banyaknya kasus narkotika yang pelaku ataupun penggunanya adalah anak-anak, seharusnya menjadikan masyarakat lebih mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda (anak-anak). Tidak bisa dipungkiri bahwa akibat dari kurangnya pengawasan orang tua dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat, dapat memicu anak-anak di bawah umur dapat terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika. Hingga kini penyebaran Narkotika sudah hampir tidak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk Indonesia dapat dengan mudah mendapat Narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir.
4
Upaya pemberantasan Narkotika sebenarnya sudah gencar dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga terkait. Di lihat dari fakta di masyarakat, upaya tersebut masih sulit menghindarkan Narkotika dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan Narkotika. Permasalahan ini menjadi sangat memperihatinkan, mengingat anak-anak seusia itu yang seharusnya dapat bermain dengan gembira, bersekolah, hidup dengan baik dan memperoleh perlindungan dari keluarga. Perbuatan menyalahgunakan Narkotika, membuat anak-anak harus dihadapkan ke meja pengadilan dan di vonis penjara oleh Hakim. Permasalahan lain adalah adanya hakim yang terkadang dalam pemeriksaan di pengadilan, antara anak yang terkena perkara pidana dan orang dewasa yang terkena perkara pidana tidak ada pembedaan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian para hakim dalam memeriksa perkara yang menyangkut anak-anak, karena hakim wajib memperhatikan kondisi fisik, psikis maupun mental anak dan yang terpenting tidak ada diskriminasi dalam menangani perkara pidana yang pelakunya adalah anak-anak. Negara Indonesia semua warga negaranya berhak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law), sesuai dengan Pancasila khususnya sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pasal 28 huruf B ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 merumuskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maksud dari pasal ini
5
adalah hak anak tetap dilindungi oleh Undang-undang dan Negara berkewajiban untuk mengayomi, mensejahterakan serta membela dari segala macam tindakan yang merampas hak-hak anak. Pasal 28 huruf J Undang-Undang Dasar 1945 semakin menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 111 sampai dengan pasal 126. Di dalamnya mengatur keseluruhan hukuman yang akan dijatuhkan, apabila ada pelaku penyalahgunaan Narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika. Meskipun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur ketentuan hukum bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Namun Undang-Undang tersebut belum mengatur secara khusus ketentuan hukum, yang khusus mengenai penjatuhan pidana penyalahgunaan Narkotika yang pelakunya anak. Di dalam Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Makna dari isi Pasal 28D ini dapat kita rumuskan bahwa setiap orang dihadapan hukum memiliki kedudukan yang sama (equality before the law) dengan kata lain tidak ada diskriminasi yang membeda-bedakan kedudukan, status sosial, suku, adat istiadat, ras, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi kedudukan dalam hukum. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Salah satu unsur yang dimiliki oleh
6
negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (fundamental rights). Pada kenyataannya penduduk di Indonesia yang masih memiliki masyarakat golongan menengah, miskin dan pendidikan yang rendah tidak dapat merasakan keadilan hukum yang menjadi hak mereka (justice of law). Didalam konstitusi kita negara menjamin setiap warga negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.
B.
RUMUSAN MASALAH Sehubungan dengan hal yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan
beberapa rumusan masalah yang menimbulkan keinginan penulis untuk mencari jawaban atas masalah tersebut : 1.
Apa saja yang secara yuridis seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika?
2.
Di lihat dari eksistensi Undang-undang Narkotika, apakah formulanya sudah mengakomodasi kepentingan anak atau perlindungan anak yang terlibat dalam perkara narkotika?
3.
Bagaimana implementasi spirit perlindungan anak dalam undang-undang narkotika di kaji dari pertimbangan putusan hakim?
7
C.
TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut :
1.
Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara narkotika anak.
2.
Untuk
mengetahui
eksistensi
Undang-undang
narkotika,
sudahkah
formulanya mengakomodasi kepentingan anak atau perlindungan anak yang terlibat dalam perkara narkotika? 3.
Untuk mengetahui implementasi spirit perlindungan anak dikaji dari undang-undang narkotika dalam pertimbangan putusan hakim?
D.
MANFAAT PENELITIAN
1.
Bagi Penulis : Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dalam memahami sejauh mana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Narkotika Anak jika di lihat dari praktek di Pengadilan.
2.
Bagi Masyarakat : Sebagai pedoman dalam membantu masyarakat untuk memahami pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara khususnya tentang Narkotika Anak. Sehingga apabila suatu saat masyarakat mengalami persoalan tersebut, penulisan hukum ini bisa menjadi masukan yang berharga bagi masyarakat.
8
3.
Bagi Ilmu Pengetahuan : Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan studi ilmu hukum pidana tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Narkotika Anak.
E.
KEASLIAN PENELITIAN Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum atau skripsi ini
merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil dari duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila penulisan hukum atau skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademi dan/atau sanksi hukum yang berlaku, karena penulis melihat bahwa belum ada mahasiswa yang meneliti tentang judul yang diusulkan oleh penulis. Adapun penulisan hukum atau skripsi yang memiliki kemiripan dengan judul penulis yakni : 1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencabulan anak di Pengadilan Negeri Sleman (Khusus Korban dan Pelakunya adalah Anak), yang disusun oleh : Wanto Nyepi Sihotang (Mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta). 2. Disparitas terhadap pelaku tindak pidana penyalahguanaan Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang disusun oleh : Bernadinus Realino Kona Dion Charera (Mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta).
9
F.
BATASAN KONSEP
1.
Hakim Menurut Pasal 1 ayat 1 KUHAP yang dimaksud Hakim adalah “ Seorang pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh UndangUndang untuk mengadili “. Pasal 1 ayat 2 KUHAP memberi definisi putusan yaitu : “ pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.
2.
Narkotika
a.
Pengertian Narkotika : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika).
3. a.
Anak Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10
b.
Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
G.
METODE PENELITIAN
1.
Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu: Penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif.
Dalam
penelitian ini norma yang di teliti adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penulis akan melakukan abstraksi mengenai pertimbangan hakim dalam usaha untuk memberikan keputusan yang seadiladilnya dalam perkara Narkotika yang pelakunya adalah anak. Melakukan sinkronisasi hukum secara sistematis berkaitan dengan penelitian ini meliputi diskripsi, sistematisasi, analisis, dan interpretasi terhadap penelitian hukum dalam mengkaji eksistensi Undang-undang Narkotika, apakah formulanya sudah mengakomodasi kepentingan anak atau perlindungan anak yang terlibat dalam perkara narkotika, serta implementasi spirit perlindungan anak dalam undang-undang narkotika di kaji dari pertimbangan putusan hakim.
11
2.
Sumber data Data sekunder yang terdiri dari :
a.
Bahan Hukum Primer yaitu : bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu : 1) Undang-Undang Dasar RI 1945 2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 109 3) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 4) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika 5) Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 6) Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Narkotika Anak
b.
Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, surat kabar, jurnal, majalah serta pendapat hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.
3.
Metode Pengumpulan Data
a.
Studi kepustakaan Melakukan penelitian atau pengumpulan data dengan mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, serta berkaitan erat dengan materi yang diteliti.
12
b.
Wawancara Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini, yakni dengan mewawancarai Bapak Asep Koswara, SH.,MH (Hakim Pengadilan Negeri Sleman)
4.
Metode Analisis Data Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber dianalisis secara kualitatif yaitu: analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti Proses penalaran yang digunakan dalam menulis kesimpulan adalah metode berpikir deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu ketentuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.
H.
KERANGKA PENULISAN HUKUM ATAU SKRIPSI
Bab I Pendahuluan Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitan.
13
Bab II Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Narkotika Anak di Pengadilan Negeri Sleman Pada bagian pembahasan, berisi tentang tinjauan umum Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Narkotika yang pelakunya anak-anak. Meliputi dua hal yaitu, pengertian Putusan Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Tinjauan umum tindak pidana Narkotika Anak yang mengkaji empat hal yaitu, Pengertian Tindak Pidana Narkotika Anak, Sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika Anak, Akibat
dari
penyalahgunaan
Narkotika
Anak,
Gambaran
Penyalahgunaan Narkotika Anak di Pengadilan Negeri Sleman. Pada bagian pembahasan juga menguraikan Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan perkara Narkotika Anak di Pengadilan Negeri Sleman. Meliputi empat hal yaitu, Penjatuhan Pidana terhadap perkara Narkotika Anak, Kendala bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Narkotika Anak, Eksistensi Undang-Undang Narkotika kaitannya dengan kepentingan anak atau perlindungan anakyang terlibat dalam perkara narkotika, Implementasi spirit perlindungan anak dalam Undang-Undang Narkotika. Bab III. Penutup Pada bagian penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diperoleh dari analisis secara
14
keseluruhan dari penulisan ini, serta saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian hukum ini.
