1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Suatu wilayah akan tumbuh dan berkembang melalui dua proses, yaitu proses alamiah dan proses perencanaan. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya, dapat menimbulkan berbagai masalah yang tidak menunjang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan pertimbangan tersebut pertumbuhan dan perkembangan wilayah harus dilakukan melalui perencanaan pembangunan wilayah yang terintegrasi dan terpadu. Perencanaan pembangunan wilayah merupakan proses yang bertahap untuk menentukan tujuan dan sasaran yang diharapkan di masa yang akan datang serta bagaimana cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan rasional dan komprehensif. Perencanaan pembangunan wilayah merupakan perencanaan multidimensi yang diupayakan mencapai keserasian, keseimbangan, dan pemerataan hasilhasilnya. Perencanaan pembangunan wilayah harus menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, fisik, sosial budaya, lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga pembangunan wilayah mengarah kepada pemahaman yang terkait dengan proses atau upaya peningkatan, pertumbuhan, dan kemajuan dalam berbagai bidang yang berdimensikan keruangan. Adisasmita (2008: 130) menyampaikan, “berkembangnya wilayah ditandai oleh terjadinya pertumbuhan atau perkembangan sebagai akibat berlangsungnya
1
2
berbagai kegiatan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan.” Berlangsungnya kegiatan usaha ditunjang oleh pertumbuhan modal dan pengembangan sumberdaya-sumberdaya yang berlangsung sedemikian rupa sehingga menimbulkan arus barang. Perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain selalu melalui jalurjalur tertentu. Tempat asal dan tempat tujuan dihubungkan satu sama lain dengan suatu jaringan (network) dalam ruang. Jaringan tersebut dapat berupa jaringan jalan, yang merupakan bagian dari sistem transportasi. Perbedaan sumberdaya yang ada di suatu daerah dengan daerah lain mendorong terjadinya mobilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan masingmasing wilayah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Morlok (1988) bahwa akibat adanya perbedaan tingkat pemilikan sumberdaya dan keterbatasan kemampuan wilayah dalam mendukung kebutuhan penduduk suatu wilayah menyebabkan terjadinya pertukaran barang antar wilayah. Pergerakan spasial dan aktivitas manusia tersebut biasa dikenal dengan istilah interaksi spasial (Haynes dan Fotheringham dalam Rustiadi, 2011). Interaksi antara dua tempat dipengaruhi oleh besarnya aktivitas sosial dan produksi yang dihasilkan oleh masyarakat di dua tempat tersebut, jarak antara dua tempat tersebut dan besarnya pengaruh jarak dua tempat tersebut. Harris dan Ullman (1945) mengungkapkan ada tiga syarat terjadinya interaksi keruangan, yaitu: (1) complementarity atau ketergantungan karena adanya perbedaan demand dan supply antar daerah, (2) intervening opportunity atau tingkat peluang atau daya tarik untuk dipilih menjadi daerah tujuan
3
perjalanan, (3) transferability atau tingkat peluang untuk diangkut atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang dipengaruhi oleh jarak yang dicerminkan dengan ukuran waktu dan atau biaya. Interaksi antar wilayah tercermin pada ketersediaan infrastruktur serta aliran orang, barang, maupun jasa. Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan antar jenis transportasi dalam melayani
kebutuhan
masyarakat.
Pada
dasarnya,
sistem
transportasi
dikembangkan untuk menghubungkan dua lokasi guna lahan yang mungkin berbeda. Transportasi digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih meningkat. Interaksi antara wilayah merupakan unsur penting dalam konsep Simpul Jasa Distribusi Hadjisarosa. Tingkat interaksinya ditunjukkan dengan kepadatan arus barang. Hadjisarosa dalam Adisasmita (2008) berpendapat bahwa arus barang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling menonjol, arus barang merupakan wujud fisik perdagangan antar wilayah. Kebutuhan akan pergerakan bersifat merupakan kebutuhan turunan. Pergerakan terjadi karena adanya proses pemenuhan kebutuhan. Pergerakan tidak akan terjadi seandainya semua kebutuhan tersebut menyatu dengan permukiman. Namun pada kenyataannya semua kebutuhan manusia tidak tersedia di satu tempat. Atau dengan kata lain lokasi kegiatan tersebar secara heterogen di dalam
4
ruang. Dengan demikian perlu adanya pergerakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Yunus (1987), penggunaan ruang oleh manusia terbentuk dari unsur-unsur working, opportunities, circulation, housing, recreation, and other living facilities. Unsur circulation adalah jaringan transportasi dan komunikasi yang ada dalam permukiman. Sistem transportasi dan komunikasi meliputi sistem internal dan eksternal. Jenis yang pertama membahas sistem jaringan yang ada dalam kesatuan permukiman itu sendiri. Jenis yang kedua membahas keadaan kualitas dan kuantitas jaringan yang menghubungkan permukiman satu dengan permukiman lainnya di dalam satu kesatuan permukiman. Jaringan transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen dan meniadakan jarak diantara keduanya. Jarak tersebut dapat dinyatakan sebagai jarak waktu maupun jarak geografis. Jarak geografis timbul karena perbedaan lokasi. Sedangkan jarak waktu timbul karena barang yang dihasilkan hari ini mungkin belum dipergunakan sampai besok. Jarak atau kesenjangan ini dijembatani melalui proses/teknik tertentu untuk mencegah kerusakan barang yang bersangkutan. Jaringan transportasi merupakan penghubung utama antara dua daerah yang sedang berinteraksi dalam pembangunan. Tanpa adanya jaringan transportasi tidak mungkin pembangunan dapat diperkenalkan ke luar daerah. Jalan merupakan akses transportasi dari suatu wilayah menuju ke wilayah lain. Pergerakan ekonomi, jaringan distribusi dan sistem logistik barang dan jasa di Indonesia masih sangat tergantung pada sistem jalan. Awal tahun 1999, mobilitas
5
ekonomi di seluruh Indonesia tergambar dalam tingkat utilisasi jalan nasional dan jalan provinsi sebesar 144 juta ton-km per-hari, terjadi peningkatan 21% dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu sistem jaringan transportasi yang stabil dan handal sangat menentukan efisiensi perekonomian (Margaretha, 2000). Aktivitas penduduk yang meningkat perlu dijadikan perhatian dalam merumuskan kebijakan di bidang transportasi karena manusia senantiasa memerlukan transportasi. Hal ini merupakan sesuatu hal yang merupakan ketergantungan sumberdaya antar tempat. Hal ini menyebabkan proses interaksi antar wilayah yang tercermin pada fasilitas transportasi. Transportasi merupakan tolok ukur interaksi antar wilayah. Dalam rangka mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi, kebijakan yang lazim dilakukan oleh kebanyakan negara berkembang adalah meningkatkan dan mempercepat pembangunan jaringan transportasi antar wilayah. Jaringan transportasi tersebut meliputi jalan raya untuk mendorong kegiatan angkutan darat (Sjafrizal, 2012). Semakin baik suatu jaringan transportasi maka aksesibilitasnya juga semakin baik sehingga kegiatan ekonomi juga semakin berkembang. Contoh dari betapa pentingnya peran transportasi bagi pengembangan wilayah adalah fenomena yang terjadi pada Daerah Ibu Kota Jakarta, daerah ibu kota mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan adanya sarana transportasi yang memadai. Kemajuan yang sangat pesat ini memberikan beban yang sangat berat pada daya dukung lingkungannya. Perkembangan ini didukung pula oleh adanya akses jalan tol sehingga memudahkan mobilisasi penduduk antar wilayah. Keadaan ini
6
memicu fenomena berkembangnya kota baru/pemukiman berskala besar, seiring dengan berkembangnya kawasan industri. Kota-kota baru tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan beserta berbagai sarana pendukungnya, serta aktivitas kawasan industri sebagai basis ekonomi kota baru. Jaringan transportasi yang semakin baik ditunjukkan dengan adanya kuantitas dan kualitas jalan yang memadai sebagai prasarana (infrastructure) transportasi darat yang memicu pengembangan wilayah sekitar karena pengaruh accessibility yang semakin tinggi dan penghematan biaya perjalanan (general cost) bagi pelaku pergerakan. Ada tiga pihak terkait yang berkepentingan dalam pengembangan
jalan,
antara
lain:
(1)
pihak
pengguna,
(2)
pihak
pengusaha/investor dan (3) pihak pemerintah sebagai regulator yang membawa kepentingan masyarakat umum untuk tujuan pengembangan wilayah. Pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi) berkepentingan dalam hal pengaruh pengadaan jalan terhadap pengembangan lingkungan, seperti: percepatan pengembangan wilayah pengaruh, penyerapan tenaga kerja, pemasukan terhadap pendapatan daerah, pengurangan tingkat kemacetan lalulintas di jalan-jalan alternatif utama yang ada dan dapat merupakan perangsang bagi investor lain, khususnya di sektor usaha pengembangan lainnya seperti; sektor jasa, sektor perdagangan, sektor industri dan sebagainya, seperti halnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Karanganyar. Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Sukoharjo, Boyolali dan Wonogiri serta berbatasan
7
langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Berikut ini merupakan gambaran posisi Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah.
Gambar 1. Posisi Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah Sumber: Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2007 Interaksi yang cukup kuat terutama terjadi dengan Kota Surakarta yang dihubungkan dengan jalan arteri primer, kolektor primer dan jalan lokal dengan interaksi yang terjadi terutama berupa kegiatan perdagangan dan jasa. Interaksi dengan Kabupaten Sragen, Boyolali dan Sukoharjo dihubungkan dengan jalan arteri primer, kolektor, dan jalan lokal sedangkan dengan Kabupaten Wonogiri dihubungkan dengan kolektor dan jalan lokal. Sementara interaksi dengan Provinsi Jawa Timur dihubungkan dengan jalan kolektor. Perkembangan jalan ini
8
diharapkan mampu mendukung perkembangan di Kabupaten Karanganyar terutama di wilayah utara dan selatan. Perluasan pasar (distribusi) tersebut diperlukan oleh sektor pertanian di Kabupaten Karanganyar, karena memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar. Pada tahun dari tahun 2009 s/d 2013 struktur ekonomi Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa sektor primer yaitu sektor pertanian memberikan kontribusi berkisar antara 19,38 % s/d 20,14 % terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar, sejalan dengan pendapat Bantacut (2011) bahwa produk dalam jumlah yang besar menuntut adanya perluasan pasar. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar, Ibu Siti Maisyaroch pada tanggal 14 Juni 2014, diketahui bahwa produk tanaman pangan penghasil karbohidrat di Kabupaten Karanganyar didominasi oleh tanaman padi sawah, menyusul ubi kayu, jagung, ubi jalar, padi gogo dan kedelai. Produksi padi masih merupakan tanaman yang harus diprioritaskan dalam pertanian Kabupaten Karanganyar karena padi merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat. Kecamatan yang menyumbang produksi tinggi yaitu Kebakkramat, Mojogedang, Karanganyar, Tasikmadu dan Jaten. Komoditas pertanian yang mempunyai keunggulan komparatif adalah hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman hias). Kecamatan yang potensial
menghasilkan
sayur-sayuran
dari
terbesar
adalah
kecamatan
Tawangmangu, Ngargoyoso, Kerjo dan Matesih. Kecamatan Tawangmangu merupakan penghasil sayur-sayuran paling tinggi yaitu wortel, kobis, sawi,
9
bawang merah, bawang putih, buncis, produksi sayur-sayuran dari kecamatan Tawangmangu
ini
selain
untuk
memenuhi kebutuhan
lokal
kabupaten
Karanganyar, tetapi juga ke seluruh wilayah karesidenan Surakarta. Kepala Seksi Produksi, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar, Budi Sutresno menambahkan dalam wawancara awal pada tanggal 14 Juni 2014 bahwa kecamatan yang potensial menghasilkan buah-buahan terbesar adalah Jumantono, Kerjo, Jenawi dan Tawangmangu. Jumantono memiliki produksi paling tinggi untuk komoditas mangga, untuk komoditas pisang produksi paling tinggi pada Tawangmangu dan Jenawi, sedangkan untuk komoditas nangka yang paling tinggi adalah kecamatan Kerjo. Komoditas durian produksi tertinggi pada kecamatan Jumantono, Mojogedang dan Kerjo, sedangkan pepaya terdapat pada seluruh kecamatan kecuali Tawangmangu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bantacut (2011) bahwa produk dalam jumlah yang besar menuntut adanya perluasan pasar. Perluasan pasar ditempuh dengan
pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tersebut menjadi
persoalan karena komoditas pertanian berada di pedesaan yang sebagian besar menghadapi
fasilitas
transportasi.
Ini
menyebabkan
pengelolaan
usaha
menghadapi permasalahan efisiensi, kualitas, dan distribusi. Persoalan transportasi misalnya, akan menyebabkan kesulitan dalam pengadaan faktor produksi dan pengangkutan produk, terutama yang mempunyai sifat mudah rusak (perishable products). Akibatnya adalah (i) biaya produksi menjadi tinggi, (ii) tingkat kerusakan produk tinggi, (iii) penundaan pengangkutan (delivery), dan (iv)
10
penghalangan (barrier) investasi langsung (Bantacut, 2011). Arah pembangunan infrastruktur di Indonesia mengikuti kecenderungan global tetapi dilaksanakan melalui upaya pencapaian dengan besaran kecepatan dan akselerasi yang disesuaikan dengan adaptasi setiap wilayah (Rustiadi, 2011). Pembangunan transportasi akan semakin diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang memang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas kawasan (Rustiadi, 2011). Untuk mengetahui aliran koleksi-distribusi barang sebagai wujud perdagangan yang menonjol menjadi hal yang bisa dilihat secara nyata, sehingga secara rasional, bisa dilihat pada jaringan infrastruktur jalan pada aliran koleksi-distribusi komoditas pertanian tersebut.
1.2. Pertanyaan Penelitian Kebijakan pemerintah dalam mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor
produksi
dengan
meningkatkan
dan
mempercepat
pembangunan
infrastruktur jalan antar wilayah tersebut menimbulkan pertanyaan penelitian, “Bagaimana aliran koleksi-distribusi komoditas pertanian sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang menonjol (wujud fisik perdagangan)?”
1.3. Tujuan Penelitian a.
Menggambarkan aliran koleksi-distribusi komoditas pertanian di Kabupaten Karanganyar.
b.
Mengidentifikasi karakteristik infrastruktur jalan di Kabupaten Karanganyar pada aliran koleksi-distribusi komoditas pertanian tersebut.
11
1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: a.
Sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan wilayah di Kabupaten Karanganyar.
b.
Memberikan kontribusi dalam upaya penyempurnaan konsep-konsep perencanaan pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah.
c.
Sebagai bahan pengetahuan khususnya ilmu perencanaan.
1.5. Ruang Lingkup Penelitian 1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah Wilayah penelitian ini adalah Kabupaten Karanganyar. 1.5.2. Ruang Lingkup Substansial a.
Pengembangan Wilayah Usaha-usaha tertentu untuk mengubah kondisi wilayah supaya dapat tumbuh dan berkembang menuju kondisi yang lebih baik.
b.
Aliran Koleksi-Distribusi Aliran koleksi-distribusi merupakan penggambaran aliran barang atau produk dari sejumlah asal/produsen ke sejumlah tujuan/konsumen.
c.
Karakteristik Infrastruktur Jalan Merupakan satu kesatuan yang mengikat dan menghubungkan simpul-simpul distribusi dengan infrastruktur berupa jalan dengan karakteristik berupa lebar, kondisi dan panjang.
12
1.6. Keaslian Penelitian Selain penelitian tentang aliran koleksi-distribusi ini, telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu: Laksito (2003) meneliti tentang Orientasi Pergerakan Angkutan Barang di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan diperoleh hasil bahwa sentra-sentra produksi peternakan, perkebunan dan pertanian berkembang terutama pada wilayah-wilayah yang terlayani oleh sarana dan prasarana transportasi. Penelitian Laksito (2003) ini ditindaklanjuti oleh peneliti dengan melakukan kajian yang lebih mendalam, terutama dalam hal infrastruktur jalan. Rudianto (2005) meneliti tentang Studi Pola Aliran Koleksi Dan Distribusi Komoditas Di Kota Tebing Tinggi Dan Wilayah Belakangnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei untuk melakukan pemetaan terhadap penunjang kegiatan koleksi dan distribusi komoditas, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan koleksi dan distribusi komoditas, struktur ekonomi, kebijakan pemerintah kota dan pola aliran koleksi dan distribusi komoditas. Hasil penelitian Rudianto (2005) menyebutkan bahwa pola aliran koleksi dan distribusi di Kota Tebing Tinggi menunjukkan peran kota sebagai kota generatif, satu sisi Kota Tebing Tinggi tidak memiliki kecukupan ketersediaan komoditas pertanian, sehingga sangat tergantung pada subsidi distribusi dari wilayah lain, tetapi di sisi lain belum ada upaya perimbangan dalam bentuk perkembangan industri pengolahan bahan baku menjadi komoditas yang memiliki nilai tambah dan berorientasi ekspor. Kondisi lain, bahwa kegiatan koleksi dan distribusi memusat di pusat Kota Tebing Tinggi menyebabkan konsentrasi
13
memusat dan beban pusat kota terlalu besar. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Rudianto (2005), peneliti melihat dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi internal wilayah hinterland-nya. Situmorang (2011) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan model pengembangan fungsi produksi Cobb Douglass dianalisis menggunakan model efek tetap. Diperoleh hasil bahwa pembangunan infrastruktur jalan, listrik dan air bersih dan saluran irigasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, pengaruh tersebut tidak elastis dan menunjukkan adanya diminishing return untuk seluruh infrastruktur. Penelitian Situmorang (2011) ini mendorong peneliti untuk melakukan studi lebih lanjut dalam hal aliran koleksidistribusi komoditas pertanian sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang menonjol dan infrastruktur jalan yang menjadi rute aliran koleksi-distribusi komoditas pertanian tersebut. Seminar et al. (2005) menulis makalah dengan judul Model Manajemen Data Spasial untuk Pemilihan Jalur Distribusi Hortikultura. Makalah ini membahas tentang pendekatan manajemen
data spasial untuk mendukung
pemilihan jalur distribusi produk hortikultura, dan beberapa penerapan manajemen data spasial tersebut untuk distribusi sayuran di wilayah Kota Bogor. Penelitian ini memberikan kesimpulan, model manajemen basis data spasial telah diformulasikan dan diimplementasikan untuk prototipe sistem pemilihan jalur distribusi produk hortikultura.
Model manajemen data
spasial
yang
14
dikembangkan telah diujicobakan untuk dapat mendukung pemilihan jalur distribusi hortikultura dengan kasus studi pada wilayah Bogor. Implementasi sistem pemilihan transportasi ini dapat aplikasikan secara nyata. Makalah ini memberikan inspirasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut terkait jalur distribusi hortikultura dilihat dari sisi karakteristik infrastruktur jalan.
1.7. Sistematika Penulisan Hasil penelitian tentang pengaruh karakteristik infrastruktur jalan terhadap aliran koleksi-distribusi komoditas pertanian ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN Pada bab pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penelitian.
BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA Bab tinjauan pustaka memuat kajian pustaka yang berkenaan dengan pengembangan wilayah, aliran koleksi-distribusi, dan karakteristik infrastruktur jalan, serta landasan teori dalam penelitian.
BAB III.
METODOLOGI PENELITIAN Bab metodologi penelitian membahas tentang tipe dan metode penelitian, materi penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data yang dilakukan selama penelitian.
15
BAB IV.
DESKRIPSI WILAYAH STUDI Bab ini menggambarkan letak wilayah studi, administrasi wilayah, karakteristik fisik wilayah, kependudukan dan ketenagakerjaan serta perekonomian wilayah studi.
BAB V.
HASIL DAN PEMBAHASAN Pada
bab
ini
memuat
temuan
di
lapangan
menyangkut:
perkembangan wilayah, aliran koleksi distribusi komoditas pertanian, dan karakteristik infrastruktur jalan. BAB VI.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi yang diperlukan.
