1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Program manfaat purnakarya adalah perjanjian untuk setiap entitas yang menyediakan manfaat purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk iuran bulanan atau lumpsum) ketika manfaat semacam itu, atau iuran selanjutnya untuk karyawan, dapat ditentukan atau diestimasi sebelum purnakarya berdasarkan ketentuanketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik-praktik entitas. Program manfaat purnakarya kadang di kenal dalam berbagai istilah, seperti program pensiun, tunjangan hari tua, program purnabakti, dan program purnakarya. Pada prinsipnya program manfaat purnakarya ini sebagai suatu entitas pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja yang juga merupakan peserta dalam program purnakarya, dan selain itu juga program purnakarya ini merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang bisa dihadapi di masa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia. Resiko tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka, karenanya untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut diciptakan suatu usaha pencegahan antara lain dengan menyelenggarakan program manfaat purnakarya ini, yang bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah.
2
Dana
yang
dikumpulkan
oleh
program
manfaat
purnakarya
merupakan kontribusi dari karyawan dan atau pemberi kerja. Untuk membiayai masa purnakarya/pensiun ini maka program-program manfaat purnakarya yang ada akan menyisihkan dana selama masa kerja seorang karyawan sebagai pengganti upah yang diperoleh. Dengan kata lain program manfaat purnakarya dapat memberikan kesinambungan penghasilan kepada karyawan setelah purnakarya atau pensiun. Tujuan penyelenggaraan program manfaat purnakarya ditinjau dari kepentingan perusahaan atau pemberi kerja, terdapat dua aspek yaitu: aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomis meliputi loyalitas dan kompetisi pasar tenaga kerja. Dengan diadakannya program manfaat purnakarya karyawan diharapkan mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perusahaan, serta diharapkan perusahaan mempunyai daya saing dan nilai lebih dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas dan professional di pasaran tenaga kerja. Sedangkan aspek sosial meliputi kewajiban moral, dimana perusahaan berkewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun atau purnakarya, artinya perusahaan mempunyai tanggung
jawab sosial tidak hanya pada
karyawannya pada saat yang bersangkutan tidak mampu bekerja, tetapi juga pada keluarganya pada saat karyawan tersebut meninggal dunia.
3
Tugas yang harus diemban dalam program manfaat purnakarya adalah mengelola dan menginvestasikan dana yang dihimpun dari kontribusi yang dibayarkan oleh karyawan dan atau pemberi kerja. Tugas selanjutnya adalah membayarkan manfaat purnakarya kepada karyawan di masa purnakarya atau pensiun. Program manfaat purnakrya ini bertanggung jawab kepada pemberi kerja melalui Dewan Pengawas untuk pengelolaan dana yang dikumpulkan sehingga pada waktunya dapat mencukupi dalam pembayaran manfaat purnakarya kepada para peserta. Agar mampu menjalankan fungsinya, program manfaat purnakarya harus mengeloladan mengembangkan dana yang terkumpul dengan cara yang aman dan menguntungkan, salah satunya dengan melakukan investasi. Investasi yang dilakukan oleh program manfaat purnakarya harus sesuai dengan kebijakan investasi dari pendiri Dana Pensiun yang sekarang menjadi program manfaat purnakarya dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.010/2008 yang mengatur tentang Investasi Dana Pensiun. Sebagai landasan hukum dan operasional bagi Dana Pensiun, pada tanggal 20 April 1992 lahir Undang-undang Nomor 11 tahun1992 tentang Dana Pensiun. Dengan adanya Undang-Undang tersebut program manfaat purnakarya berdiri sebagai badan hukum yang terpisah dari pendirinya sehingga kelangsungan pembayaran manfaat purnakarya terjamin dengan adanya pemisahan aset manfaat purnakarya dari pendirinya. Sehubungan dengan hal tersebut, program manfaat purnakarya memerlukan sistem
4
pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keuangan program manfaat purnakarya. Pengelolaan keuangan program manfaat
purnakarya memiliki
kekhususan yang disebabkan adanya perbedaan waktu yang relatif cukup panjang antara saat diterima hak dan saat tunainya kewajiban program manfaat purnakarya. Hak program manfaat purnakarya adalah berupa setoran iuran dari peserta dan pemberi kerja yang diterima secara berkala dari awal kepesertaan sebagai peserta program manfaat purnakarya. Sedangkan kewajiban program manfaat purnakarya adalah berupa pembayaran manfaat purnakarya yang akan dimulai dikemudian hari, yaitu pada saat peserta berhak mendapatkan hak program manfaat purnakaryanya sesuai dengan kententuan program manfaat purnakarya. Dilihat dari tujuan dan kegiatan usahanya, program manfaat purnakarya mempunyai kekhususan yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya. Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan juga mempunyai kekhususan. Untuk itu perlu disusun suatu Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus untuk program manfaat purnakarya. Standar Akuntansi Keuangan tersebut sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan bagi progrma manfaat purnakarya. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan PSAK No. 18 tentang Akuntansi dan pelaporan maanfaat purnakarya. Sedangkan secara teknis, penyampaian laporan keuangan oleh pengurus program manfaat purnakarya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan melalui Direktorat Jendral
5
Lembaga Keuangan dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No.Kep-4777/LK/2003 tentang Data Elektronik untuk Laporan Keuangan dan Laporan Aktuaris Dana Pensiun. Dengan adanya standar akuntansi dan pelaporan keuangan program manfaat purnakarya ini , diharapkan bahwa informasiyang terdapat di dalam laporan keuangan akan dapat memberikan gambaran yang jelas dan sebenarbenarnya mengenai posisi keuangan Dana Pensiun. Sehingga informasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, program manfaat purnakarya yang ada di Indonesia harus mengikuti standar laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Standar Akuntansi Keuangan yangditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi
dengan
judul
“ANALAISIS
PENERAPAN
PSAKNO.18
MENGENAI AKUNTANSI DAN PELAPORAN PROGRAM MANFAAT PURNAKARYA (Studi Kasus PT Prudential Life Assurance)”. 1.2 Ruang Lingkup masalah Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada pembahasan tentang perlakuan akuntansi terhadap pelaporan program manfaat purnakarya hal ini untuk memudah kan penulis untuk menganalisis lebih dalam tentang materi-materi tersebut. 1.3 Perumusan Masalah Adapun Masalah yang akan diteliti peneliti dalam skripsi ini adalah
6
sebagai berikut: 1.
Bagaimana laporan keuangan program manfaat purnakarya di PT Prudential Life Assurance?
2.
Bagaimana kesesuaian laporan keuangan program manfaat purnakarya dengan psak no 18 yang mengatur tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya.
1.4 Tujuan Penelitian Melihat dari masalah yang ada, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah: 1. Mengetahui laporan keuangan program manfaat purnakarya PT Prudential Life Assurance pada tahun 2012. 2. Menganalisis kesesuaian laporan keuangan program manfaat purnakarya dengan psak no 18 yang mengatur tentang akuntansi dan pelaporan manfaat purnakarya. 1.5 Kegunaan Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah pelaporan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya: 1. Bagi Peserta program manfaat purnakarya Dengan mengetahui kegiatan investasi manfaat purnakarya mereka dapat menentukan jumlah manfaat dari program manfaat purnakarya yang diterima, selain itu juga dapat menganalisa apakah iuran telah dilakukan sesuai dengan peraturan dari program manfaat purnakarya atau tidak, serta pengawasan atas kekayaan program manfaat purnakarya telah dilakukan
7
secara tepat, dan kegiatan operasional program manfaat purnakarya telah dilakukan secara efisiendan wajar. 2. Bagi Pemberi Kerja Dapat menganalisa apakah iuran telah dilakukan sesuai dengan Peraturan program manfaat purnakarya, pengawasan atas kekayaan program manfaat purnakarya telah dilakukan secara tepat, dan kegiatan operasional program manfaat
purnakarya
telah dilaksanakan secara
efisien dan wajar. 3. Bagi Pemerintah Dapat mengetahui apakah program manfaat purnakarya telah dikelola sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga bisa dipakai untuk merevisi undang-undang serta peraturan yang ada. 4. Bagi Penulis Penulis dapat mengaplikasikan atau menerapkan teori-teori yang telah diperoleh pada masa perkuliahan khususnya teori yang berkaitan dengan program manfaat purnakarya Pemberi Kerja serta penerapannya dalam praktek yang berlaku. 5. Bagi akademik Penelitian ini dapat menjadi media informasi maupun referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian berikutnya mengenai akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya.
